• Bantul TahunAnggaran 2011;38.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun2011;39.SPD No. 921/02/DPKAD/2011 Tentang Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 BulanJanuari s/d Maret 2011;40.SPD No. 921/167/DPKAD/2011 Tentang Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 BulanApril s/d Juni 2011;41.SPD No. 921/273/DPKAD/2011 Tentang Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 BulanJuli s/d September 2011;42.SPD No. 921/396/DPKAD/2011

  /SPM/II/2011 = Tgl16/2/2011;SP2D No. 133LS 11/2011 Tgl 17/2/2011;Bend 26 Sebesar Rp. 3.178.500.000,00;Berita Acara Penyerahan Hibah No. 04/BA.HIBAH DPKAD/11/2011;46.

  /SPM/III/2011 Tg24/3/2011;SP2D No. 269 LS III/2011 Tgl 28/3/2011;SP2D no.225 LS III/2011 Tgl 15/3/2011;Bend 26 Sebesar Rp. 1.195.300.000,00;8) Berita Acara Penyerahan Hibah No. 05/BA.HIBAH DPKAD/1/2011;47.

  Anggaran 2010;55.Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/571/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th. Anggaran2010;56.Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/300/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th. Anggaran2010;57.Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/199/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th. Anggaran2010;58.Keputusan Kepala DPKAD Kab.

  DPASKPD Nomor 914/04/DPKAD/2010 (MURNI) asii;e DPASKPD Nomor 914/71/DPKAD/2010 (PERUBAHAN) copy;79.1 (satu) bendel (Pencairan 13 Januari 2011) Bukti pengeluaran kas dariBendahara kantor PORA Bantul (Sudaryati) diterima oleh Drs.

• LOWE MUL memulai pekerjaan tersebut tanggal 23Maret 2015 dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender;Bahwa selanjutnya pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan namunpihak ketiga dalam hal ini saudara YAKIM WANDIKBO (DPO) yangmeminjam Perusahaan milik Saudara ANTON TABUNI (DPO) yakni CV.LOWE MUL menemui saksi YANTI BASONGAN dengan mengajukanpembayaran atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat JenisPick Up Tahun Anggaran 2015 ke Dinas Pendapatan dan Keuangan AsetDaerah (DPKAD), untuk tanggal

  Selanjutnya Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah(DPKAD) menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) dandana langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening rekanan(pihak penyedia barang/ jasa);Bahwa yang mengajukan syaratsyarat dokumendokumen tersebutdiatas adalah saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran pada DinasPerhubungan Tahun Anggaran 2015 sejak mengajukan syaratsyaratpencarian/ pembayaran sampai dengan yang mengajukannya keDinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kab

  )masih di tahun 2015, untuk tanggal dan bulan saksi juga tidak ingatlagi, dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2015, Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang/ Jasa (SPPLS) dan Surat Perintah Membayar(SPM) namun yang mengajukannya adalah saudara YAKIMHalaman 25 dari 87 Putusan Nomor 15/Pid.SusTpk/2018/PN JapWANDIBO selaku pelaksana kegiatan ke Dinas Pendapatan danKeuangan Aset Daerah (DPKAD);Bahwa yang menandatangani Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja

  Nduga,menerima pengajuan penagihan pembayaran atas kegiatan PengadaanKendaraan Roda Empat Jenis Pick Up Tahun Anggaran 2015 ke DinasPendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), oleh YAKIM WANDIKBO(DPO) atas nama CV.

• Atas permintaan dari saksiMUSTAKIM, ST. tersebut, saksi ZAENAL ARIFIN, SH., saksi TEGUHYULIANTO, saksi HENY EKAWATI P., Amd. dan saksi AGUNG SUDJATI, SH.menyetujuinya.Berikutnya dari SPPLS yang telah selesai dipersiapbkan oleh saksiMUSTAKIM, ST., selanjutnya saksi SUPRIH NGIATIWI, SE. mengajukan SuratPerintah Membayar Langsung (SPMLS) untuk ditandatangani saksi Drs.MUTHOHAR, MM. guna diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Kota Semarang, hingga akhirnya pihak DPKAD KotaSemarang

  Halaman 111 dari 143 halamanSurat Perintah Membayar Uang Pengganti (SPMUP) guna diajukan ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang ;Bahwa atas pengajuan SPMUP tersebut, pihak DPKAD Kota Semarangmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP Nomor0117/UP/2012/RS tanggal 16 Pebruari 2012 untuk pencairan dana denganjumlah keseluruhan sebesar Rp.264.954.000, (dua ratus enam puluh empatjuta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang peruntukannya terincisebagai berikut

  MM. juga memerintahkan saksi MUSTAKIM,ST. untuk mengajukan permintaanpermintaan pembayaran Ganti Uang (GU)secara bertahap melalui Bendahara Pengeluaran, hingga akhirnya diterbitkanSurat Perintah Membayar GU guna diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

  Halaman 116 dari 143 halamanBahwa setelah kelengkapan SPPLS terpenuhi selanjutnya oleh saksiMUSTAKIM, ST., diserahkan kepada SUPRIH NGIATIWI, SE. untuk dibuatkanSurat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) guna diajukan ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, ataspengajuan SPMLS tersebut akhirnya pihak DPKAD Kota Semarangmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2DLS) yang jumlahkeseluruhannya adalah sebesar Rp.2.508.007.000, (dua milyar lima ratusdelapan juta

  MM. jugamemerintahkan saksi MUSTAKIM, ST. untuk mengajukan permintaanpermintaan pembayaran Ganti Uang (GU) secara bertahap melaluiBendahara Pengeluaran, hingga akhirnya diterbitkan Surat PerintahMembayar GU guna diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Kota Semarang.

• .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahPSIG FNS, sees ere ete reine eeeBahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa Drs.SYAFRIADI, Terdakwa II BAKRI, S.Ag dan Terdakwa Ill AGUSMAR, ST (PPTk)meminta dana partisipasi kepada sekolahsekolah penerima DAK tahun 2009yang dipungut oleh Terdakwa Drs.

  .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaPutusan No :06/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG46DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahDeneriMa.= 2222 2a nae non nnn nen nn nnn nnn nnn nn cae en nec nnn cee cee nee nnnBahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs.

  M Si.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaPutusan No :06/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG70DPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahPSNGM ING. = ennnn nnn nn renner nen nennnn nn ann ane nnannnannennmanncnsanamannenannnnn2.

  M Si.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahPUIG Me ~ nna anna nnn nn cc nr noite me3. Untuk pencairan dana Tahap Ill dilengkapi dengan adanya SPJ tahap Il danlaporan mingguan, bahanbahan kelengakpan administrasi tersebutdikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap barudiserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.

  .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasing sekolahDONCMI MA. 222 oo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn noe nnn nnn ne nn nee nnn ren ee nee nee nee one eneBahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs.

• Fotocopy yang telah dilegalisir oleh AGUS PIRNGADI, S.Sos.Kepala DPKAD Kabuopaten Tanjung Jabung Timur Buku InventarisTahun 1999 sampai dengan 2004 SKPD Sekretariat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;2. Fotocopy yang telah dilegalisir oleh AGUS PIRNGADI, S.SosKepala DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur Buku Inventaris Tahun1999 sampai dengan 2005 SKPD Sekretariat Daerah KabupatenTanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;3.

  Fotocopy yang telah dilegalisir oleh AGUS PIRNGADI, S.SosKepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Buku InventarisTahun 1999 sampai dengan 2006 SKPD Sekretariat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;4. Fotocopy yang telah dilegalisir oleh AGUS PIRNGADI, S.Sos.Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Buku InventarisTahun 1999 sampai dengan 2007 SKPD Sekretariat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ;Hal. 18 dari 112 hal. Put.

  Fotocopy yang telah dilegalisir oleh AGUS PIRNGADI, S.Sos.Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Buku InventarisTahun 1999 sampai dengan 2010 SKPD Sekretariat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;8.

  Jambi ;Fotocopy dilegalisir oleh Kepala DPKAD Kabupaten TanjungJabung TimurAGUS PIRNGADI, S.Sos Buku Inventaris Tahun1999 sampai dengan 2008 SKPD Sekretariat Daerah KabupatenTanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;Fotocopy dilegalisir oleh Kepala DPKAD Kabupaten TanjungJabung Timur AGUS PIRNGADI, S.Sos Buku Inventaris TahunHal. 28 dari 112 hal.

  Fotocopy dilegalisir oleh Kepala DPKAD Kabupaten TanjungJabung Timur AGUS PIRNGADI, S.Sos Buku InventarisTahun 1999 sampai dengan 2005 SKPD Sekretariat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;2. Fotocopy dilegalisir olen Kepala DPKAD Kabupaten TanjungJabung Timur AGUS PIRNGADI, S.Sos Buku InventarisTahun 1999 sampai dengan 2006 SKPD Sekretariat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;3.

• memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal iniPemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.183,(sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratusdelapan puluh tiga rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada PAPBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD

  Anggaran DPKAD Kab. Palas) yaitu saksi H. PARUHUMMULIA DAULAY, SE.MM. untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D), dimana pada saat pengajuan untuk permintaan penerbitan SP2D,beberapa berita acara belum ditanda tangani yaitu Berita Acara PenerimaanBarang, dan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan 1 unit busPemda. Dan karena belum lengkap maka oleh saksi H. PARUHUM MULIADAULAY, SE.MM. dikembalikan kepada terdakwa Drs. MOHAMMADPANGIHUTAN, Selanjutnya saksi H.

  Anggaran DPKAD Kab.Palas memberitahukan saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt. KepalaDinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawassehubungan dengan adanya lampiran SPPLS yang belum ditanda tangani,namun Saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN memerintahkan agar tetap dilakukanpembayaran mengingat akan berakhirnya tahun anggaran tepatnya padatanggal 31 Desember 2010 dan administrasinya akan dilengkapi kemudian. Dankarena adanya perintah tersebut maka saksi H.

  Anggaran DPKAD Kab. Palasmemberitahukan saksi Drs. H. GUSNAR HASIBUAN selaku Plt. Kepala DinasPendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Padang Lawas sehubungandengan adanya lampiran SPPLS yang belum ditanda tangani, namun SaksiDrs. H. GUSNAR HASIBUAN memerintahkan agar tetap dilakukan pembayaranmengingat akan berakhirnya tahun anggaran tepatnya pada tanggal 31Desember 2010 dan administrasinya akan dilengkapi kemudian.

• ,MM. menyerahkan printoutrincian daftar namanama Lembaga/Yayasan Penerima Hibah TahunAnggaran 2011 kepada Jamaluddin selaku Kasi Pembinaan AdministrasiKeuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Provinsi Banten.

  (Kepala DPKAD), Ir.Widodo Hadi, Sp. (Kepala Bappeda) dan Ir. Revri Aroes, MM.

  ,MM. menyerahkan printout rinciandaftar namanama Lembaga/Yayasan Penerima Hibah Tahun Anggaran2011 kepada Jamaluddin selaku Kasi Pembinaan AdministrasiKeuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Provinsi Banten.

  (Kepala DPKAD), Ir. Widodo Hadi, Sp.(Kepala Bappeda) dan Ir. Revri Aroes, MM. (Karo AdministrasiPembangunan selaku Sekretaris TAPD), Peraturan Daerah ProvinsiHal 39 dari 105 hal.

  ,MM. memintaAhmad Suhyani untuk menyerahkan Nota Dinas Kepala Biro Kesrayang ditujukan kepada Kepala DPKAD Provinsi Banten tentangPencairan Dana Hibah dengan dilampiri Proposal Usulan, SK GubernurBanten tentang Pemberian Dana Hibah, Berita Acara Pembayaran,Kuitansi, Fotocopy KIP dan Fotocopy Buku Rekening BankLembaga/Yayasan Penerima Hibah kepada Bendahara PPKD di KantorDPKAD Provinsi Banten, sehingga DPKAD Provinsi Banten melakukanpencairan dana hibah dengan cara transfer (pemindahbukuan) keRekening

• Majalengka.39.1 (Satu) exsemplar SPPLS (Surat permintaan Pembayaran Langsung)BELANJA BANTUAN KEUANGAN No. 920/030.SPPLS.BankeuADD/DPKAD/Tahun 2014.40.1. (Satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) No.931/30/SPM.LS.Bankeu.ADD/DPKAD/2014, beserta lampirannya.41.1 (Satu) exsemplar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 931/833LSBTL/201 4.42.2 (Dua) Lembar SK Bupati Majalengka No. 665 Tahun 2008 Tertanggal24 Desember 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr.

  Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun Anggaran 2014 setelah diferifikasi olen bidang pendapatan dan bidangpendapatan mengajukan nota Dinas kepada Kepala Dinas DPKAD melaluisekretaris DPKAD perihal kajian atas permohonan realisasi (pencairan) ADDtahun 2014, selanjutnya didisposisi ke bidang perbendaharaan dan akuntansiuntuk diproses pencairan, lalu dibuatkan SPP yang ditandatangan bendaharaPPKD (pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan No.

  SPP : 920/030.SPPLSBenkeu ADD/DPKADAtahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2014, kemudianSPP diajukan ke PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) DPKAD untuk ditelitidan dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dibuatkan SPMNo.931/30/SPM.LS Bankeu.ADD/DPKAD/2014 tertanggal 18 Nopember 2014yang ditandatangan oleh Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Majalengka dankepala Dinas DPKAD mendisposisi SPM tersebut ke bidang Perbendaharaandan akuntansi untuk diproses pencairan, selanjutnya dibuatkan SP2D (SuratPerintah

  SPP : 920/030.SPPLSBenkeu ADD/DPKAD/tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2014, kemudianSPP diajukan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) DPKAD untuk ditelitidan dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dibuatkan SPMNo.931/30/SPM.LS Bankeu.ADD/DPKAD/2014 tertanggal 18 Nopember 2014yang ditanda tangan oleh Kepala Dinas DPKAD Kabupaten Majalengka dankepala Dinas DPKAD mendisposisi SPM tersebut ke bidang Perbendaharaandan akuntansi untuk diproses pencairan, selanjutnya dibuatkan SP2D (SuratPerintah

  Majalengka.39.1 (Satu) exsemplar SPPLS (Surat permintaan PembayaranLangsung) BELANJA BANTUAN KEUANGAN No. 920/030.SPPLS.Bankeu ADD/DPKAD/Tahun 2014.40.1 (Satu) Lembar SPM (Surat Perintah Membayar) No.931/30/SPM.LS.Bankeu.ADD/DPKAD/2014, beserta lampirannya.41.1 (Satu) exsemplar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.931/833LSBTL/2014.42.2 (Dua) Lembar SK Bupati Majalengka No. 665 Tahun 2008Tertanggal 24 Desember 2008 Tentang PengesahanPengangkatan Sdr.

• Lhokseumawe;Umur/tanggal Lahir : 47 tahun/21 Mei 1966;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Paya Bakong Nomor 13 GampongLancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, KotaLhokseumawe;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Terdakwa tidak ditahan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Helma Faidar binti Badruddin selaku KuasaBendahara Umum Daerah pada DPKAD

  Kana Farma Indonesia)selaku Penyedia Barang / Rekanan (keduanya dilakukan penuntutan secaraterpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe di Jalan MerdekaNomor 145 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor BandaHal. 1 dari 49 hal. Put.

  Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpadilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita AcaraSerah Terima Barang dan Jasa dan Berita Acara Pemeriksaan yangditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur Panitia PemeriksaanBarang berikut lampiran barang yang diperiksa ke Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untukmendapatkan nomor agenda proses pencairan dana, mengingat masaHal. 14 dari 49 hal. Put.

  Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai olehDana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011 tanggal 25Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan danAsset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pengelola Keuangan danAsset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Hal. 26 dari 49 hal. Put.

  ) Kota Lhokseumawe;Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah(DPKAD) Kota Lhokseumawe;6.

• Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung TimurTA. 2009 Nomor: 1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP).-----5.

  RINDU DAMAI SEAHTERA tangal 22 Juli 2009 yang ditanda tanagani oleh KADIS DPKAD Kab Tanjabtim (AGUS PRINGADI, S. SOS) dan Penyetor Dir. CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA (Sidaryani) sebesar Rp. 416.504,- (Empat ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah). Surat ................. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3.4999/LS/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.

  RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD (Agus Pringadi, S.

  Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera). ----- Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 014/BP- BAKP/XII/2009 tanggal 11 Desember 20Q9 oleh Kontraktor Peiaksana (PT. RAFI LESTARI INDAH) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang dtandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV.

  BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh : Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV.

  HASAN HAMZAH).Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor: 1.01.1.01.01.18.06.5.2tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah DPKAD Kab.

  ST (Dinas PU),Muh. idris, SH (DPKAD), Fuad (Dikrias), Fuaddi, SE(Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera)Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 Noember 2009 tentang kesediaanmemeperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani olehdirektur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI)Jaminan Pemeliharaan dari PTI.

  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Ketja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor: 1.01.1.01.01.18.06.5.2tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP).5.

  Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE(Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera) Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 Noember 2009 tentang kesediaanmemeperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeiiharaan belum berakhir ditandatangani olehdirektur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI) 108 Jaminan Pemeiiharaan dari PT.

  BAKT PARAMUDAtanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh : BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaituDirektur CV.

• Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan BangunanTahun 2015, NOP : 33.74.120.012.001.0241.0, atas nama : SUTRISNO,yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Kota Semarang dan Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD), Tahun 2015, atas nama : SUTRISNO, NOP33.74.120.012.001.0241.0, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, diberi tanda bukti P67.

  Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tahun 2014, atas nama :SUTRISNO, NOP : 33.74.120.012.001.0241.0, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang,diberi tanda bukti P7 ;8.

  Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Tahun 2013, atas nama :SUTRISNO, NOP : 33.74.120.012.001.0241.0, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang,diberi tanda bukti P8 ;Suratsurat bukti di atas telah diteliti sesuai dengan foto copy resmi maupun dariaslinya dan kesemuanya bermeterai cukup ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat diatas, Penggugatjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang identitas serta memberikanketerangan secara

• Jabatan Saksi sebagaiKabid Pengelola Data Informasi Pajak sejak tahun 2014 sampaisekarang;Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Pengelola DataInformasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Lumajang dimana saksi sebagai KabidPengelola Data Informasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah menyiapkanbahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan datainformasi pajak;Bahwa Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  (DPKAD)Kabupaten Lumajang memungut pajak dari pertambangan pasirdengan kebijakan/cara mengeluarkan kartu kendali sejak tahun 2010;Bahwa yang dimaksud Kartu Kendali adalah alat kontrol dalampemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang berfungsiuntuk menguji Kepatuhan Para Penambang dalam pemenuhankewajiban perpajakan di daerah Kabupaten Lumajang;Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2016/PN LmjBahwa saksi tahu dengan CV.

  )Kabupaten Lumajang, karena menunggu rekomendasi dari hasilevaluasi yang dilakukan Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsiterhadap jin Usaha Pertambangan (IUP);Bahwa 18 (delapan belas) Penambang yang jin UsahaPertambangan (IUP) operasi produksi pasir atau bahan mineralbukan logam dan batuan masih berlaku dan mendapatkanrekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi serta mendapat kartu kendalidari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Lumajang adalah: 1.

  Anugerah Semeru selama tahun 2015 pernahmengajukan permohonan kartu kendali kepada Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang;Bahwa setahu saksi lahan pertambangan CV. Anugerah Semeru diDesa Gondoruso, Kecamatan Pasirian yang mendapatkanrekomendasi Dinas ESDM Provinsi sehingga mendapatkan kartukendali dan dapat beroperasi melakukan penambangan pasir danbatu, dan setahu saksi lahan pertambangan CV.

  Khomsani;Bahwa Kartu Kendali dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang setelah adanyaRekomendasi Gubernur, dan setahu saksi Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang tidakmengeluarkan Kartu) Kendali untuk lahan pertambangan CV.Anugerah Semeru di Leprak Desa Jugosari karena belum adarekomendasi Gubernur;Bahwa terhadap lahan pertambangan CV.

• Sekretaris DPKAD/Kasubbag Keuangan) selanjutnya karena menurut saksi belum lengkap makasaksi kembalikan kepada yang bersangkutan (Drs. PANGIHUTAN) danmeminta petunjuk kepada Plt. Kepala Dinas (Drs. GUSNAR / Sekda), olehDrs.

  MULTI STAR MANDIRI ;AHRIN SIREGAR, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kab. Palas berdasarkanSurat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 900 / 94 / KPTS / 2010tanggal 13 Maret 2010 ;Putusan No.32/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.

  Bahwa pada PAPBD TA. 2010 ada ditampun anggaran Kegiatan PengadaanKenderaan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab.

  Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional pada DPKAD Kab. Padang Lawas berupa pengadaan 2 unit truksampah dan 1 unit bus Pemda saksi Drs. Gusnar Hasibuan selaku Plt.

  Hal. 71 dari 9672Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab.

• memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaradalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp.947.818.153,00(sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapanpuluh tiga rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada PAPBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran Kegiatan PengadaanKendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD

  Anggaran DPKAD Kab. Palas)yaitu saksi H. Paruhum Mulia Daulay, SE.MM. untuk menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), dimana pada saat pengajuan untukpermintaan penerbitan SP2D, beberapa berita acara belum ditandatanganiyaitu Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barangdan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan unit busPemda. Selanjutnya karena belum lengkap maka oleh saksi H. ParuhumMulia Daulay, SE.MM. dikembalikan kepada Drs.

  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalamhal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 947.818.153,00 (sembilanhalaman 10dari 34 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2013/PTMDN.ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tigarupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa pada PAPBD Tahun Anggaran 2010 ditampung anggaran KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD

  Anggaran DPKAD Kab. Palas)yaitu saksi H. Paruhum Mulia Daulay, SE.MM. untuk menerbitkan Surathalaman 14dari 34 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2013/PTMDN.Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana pada saat pengajuan untukpermintaan penerbitan SP2D, beberapa berita acara belum ditandatanganiyaitu Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barangdan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truk sampah dan unit busPemda. Selanjutnya karena belum lengkap maka oleh saksi H.

• 1. Dokumen Pencairan Dana Desa :

  Tahap I

  • 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 122 / SPP-LS / DPKAD / 2016 tanggal 25 Mei 2016;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 123 / SPM-LS / DPKAD / 2016 tanggal 25 Mei 2016;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1544 / SP2D-LS / 2016 tanggal 25 Mei 2016 Pencairan Dana Desa Tahap Pertama

  TA. 2016

• 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pencairan Dana Desa Tahap Pertama TA. 2016 dari Bendahara Bantuan Keuangan DPKAD;
• 1 (satu) lembar Asli Daftar Pencairan Dana Desa APBN Tahap I (Pertama) Kab.

  Pencairan Dana Desa Tahap Kedua TA. 2016 dari Bendahara Bantuan Keuangan DPKAD

• 1 (satu) lembar Asli Daftar Pencairan Dana Desa APBN Tahap II (Kedua) Kab.

1. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa :

Tahap I

• 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 123 / SPP-LS / DPKAD / 2016 tanggal 25 Mei 2016;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 122 / SPM-LS / DPKAD / 2016 tanggal 25 Mei 2016;
• 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1541 / SP2D-LS / 2016 tanggal 25 Mei 2016 Pencairan Dana Desa Bulan Januari

  s/d Bulan April 2016

• 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pencairan Alokasi Dana Desa Bulan Januari s/d Bulan April 2016 dari Bendahara Bantuan Keuangan DPKAD;
• 1 (satu) lembar Asli Daftar Pencairan Alokasi Dana Desa Kab.

• sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan MajelisHakim masingmasing mengaku bernama terdakwa ERICK KISWANTOKOTO Alias ERICK Bin BUYUNG danterdakwa Il BURHAN ADITYAAlias DERA Bin AGUS JOKO dengan identitas lengkapnya sebagaimanaterdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang laindaripadanya, identitas mana merupakan identitas yang sama denganyang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitasPara terdakwa;Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN Dpkad

  berlari dan mengejarterdakwa Il lalu menangkapnya dan setelah dilakukan penggeledahanditemukan 4 (empat) ekor burung kenari yang ada di dalam saku celanaterdakwa Il yang mana 2 (dua) ekor burung kenari yang ada di sakucelana terdakwa Il sudah mati;Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berada di depan rumahsambil mengawasi keadaan sekitar, dan ketika itu terdakwa melihat ada1 (satu) pasang sandal merk Elabama warna hitam kemudian terdakwa Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN Dpkad

  Dengan demikian unsurdengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN Dpkad. 5.

• Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalambentuk tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN Dpkad. 1.ad. 2.Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialahmenunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban,yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum(korporasi),

  Unsur setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dandipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan Primair tersebut di atas,Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN Dpkad. 2.maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dimana telahdinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;Unsur menggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiriMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangansebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari

  Dengan demikian unsurmenggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri telah teroenuhi:Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN Dpkad. 3.

• kepala sekolah SDN Cikaratok KecamatanSukaresmi takut diturunkan pangkat dan tidak berani membantahperkataan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah MenengahPertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.Bahwa mekanisme pencairan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Baratsampai dengan uang sejumlah Rp. 615.000.000, (enam ratus lima belas jutarupiah) masuk ke rekening masingmasing sekolah dengan cara bahwa dariDinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening Kas Daerah Kab.Cianjur (DPKAD

  Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjurmemberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas PendidikanKab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan kehalaman 11 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab.Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggarandan membuat SPPSPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke KasDaerah melalui Dinas Keuangan.

  Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjurmemberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas PendidikanKab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan keBupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab.Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggarandan membuat SPPSPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke KasDaerah melalui Dinas Keuangan.

• Reg.Perkara : PDS.10/BDUNG/10/2018, dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa DAYAT HIDAYAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal O9 Januari 2015 tentangpenetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan KerjaPerangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung baik secarasendirisendiri ataupun bersamasama dengan

  Pemeliharaan Gedung RW. 06 dengan besar anggaran sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa selanjutnya terdakwa ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon BandungNomor : 900/ Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015tentang penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada SatuanKerja Perangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

  Bahwamenindaklanjuti Surat Keputusan Camat Bandung Kulon BandungNomor : 900/ Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal 09 Januari 2015tersebut, terdakwa yang bertugas sebagai Lurah Kelurahan WarungMuncang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkanSurat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa danPejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kelurahan Warung MuncangKecamatan Bandung Kulon Tahun Anggaran 2015 Nomor : 04 TAHUN 2015tanggal 02022015.

  BDGberdasarkan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Bandung Nomor : 900/Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal O9 Januari 2015 tentangpenetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan KerjaPerangkat Daerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung baik secarasendirisendiri ataupun bersamasama dengan sdra.

  Pemeliharaan Gedung RW. 06 dengan besar anggaran sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);Bahwa Kemudian, menindaklanjuti Surat Keputusan Camat BandungKulon Bandung Nomor : 900/ Kep.005Kec.Bankul/ DPKAD/ 2015, tanggal09 Januari 2015 tersebut, terdakwa yang bertugas sebagai LurahKelurahan Warung Muncang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaranmengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat PengadaanBarang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada KelurahanWarung Muncang Kecamatan

• .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ;2. Untuk pencairan dana Tahap II dilengkapi dengan adanya SPJ tahap dan laporan mingguan, bahanbahan kelengkapan administrasi tersebutdikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap barudiserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.

  .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ;3. Untuk pencairan dana Tahap Ill dilengkapi dengan adanya SPJ tahap IIdan laporan mingguan, bahanbahan kelengakpan administrasi tersebutdikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap barudiserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.

  .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ;Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa I.Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa Ill. AGUSMAR,S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolahsekolah penerimaDAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa Drs.

  .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang meniransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ;Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melaluiTerdakwaDrs. SYAFRIADI, Terdakwa BAKRI, S.Ag (PPTK) meminta dana partisipasikepada sekolahsekolah penerima DAK tahun 2009 yang dipungut olehTerdakwa Drs.

  .), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang meniransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ; Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui TerdakwaAGUSMAR, S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolahsekolahpenerima DAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa AGUSMAR,, S.T.,Hal. 120 dari 194 hal. Put.