Ditemukan 1606 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : paba143 paba243 paba43 pasal pasalli pasalle pasalai pasalma pasalia pasal13 pasal143 pasal4 pasal363 pasal480
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Register : 24-07-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 233/Pid.Sus/2018/PT DKI
Tanggal 10 Agustus 2018 — Ade Kurniadi
130 — 61
  • sebagaimana uraiantersebut di bawah ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka pwersidangan dengan suratdakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 39.A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 16 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah beberapakali,terakhir dengan Undangundang No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Atau Kwedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal43
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN SORONG Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Son
Tanggal 8 Nopember 2017 — LAMBERTUS D. ULIM, dkk Melawan PT. BANK PAPUA CAB. SORONG
211 — 108
  • hak Erpacht, yangbisa saja pihak penjajah tersebut menguasai tanah yang luas tanopa memberikankompensasi yang wajar dan patut kepada masyarakat setempat ;Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistempemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya daripemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undangundang Nomor21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang di dalamnyajuga diatur tentang perlindungan hakhak masyarakat adat pada Bab XI dari Pasal43
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
279 — 138
  • Bahwa berdasarkan uraian point 5 di atas, Gubernur ProvinsiKepulauan Riau seharusnya menetapkan Upah Minimum Kota Batamtahun 2021 sesuai formula Penetapan Upah Minimum sebagaimanadiatur dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) Peraturan Pemerintah (PP) 78tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), (4), (5)dan (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 tahun 2018tentang Upah Minimum, yang menyatakan:Pasal 44:(1) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 Ayat (1) dihitung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk. (DALAM LIKUIDASI), vs. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
112 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Pembantah yang pada mulanya mendapatkan izin sebagaibank umum dan selanjutnya akan melakukan kegiatan sebagai BankKustodian, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah harusmendapat persetujuan dari Bapepam sebagaimana ketentuan dalamPasal 43 ayat (1) jo Penjelasan Pasal43 ayat (1) UUPM yang berbunyisebagai berikut:"Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodianadalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek BankUmum yang telah mendapatkan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 10-08-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 20/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 30 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. TJOENG JIN HOAT; 3. PT. GOOD LUCK RESORT; 4. KHAI CIN REALTY MANAGEMENT (PTE LTD)
150 — 61
  • Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada KetuaOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk:1 Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2 Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;3 Menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga denganhak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal43 UndangUndang Pokok Agraria;4 Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2016 — - LUKITO WIBOWO (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq.Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (TERMOHON)
99 — 35
  • usaha pertambangan komoditas BauksitDPM ttersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat(1) atau ayat (5) dan/atau menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegangIUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal43
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 23-10-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 48/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
FAUZAN
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
124 — 49
  • Keputusan Tergugat ini merupakanKeputusan yang salah dan tidak berdasar Hukum yang berlaku samasekali, sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41, Pasal 42, Pasal43, Pasal 44, Pasal 45 UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 TentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;Bahwa di dalam ketentuan a quo tidak terdapat satu pasal yang dapatdijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dariTim Ispektorat Kabupaten Aceh Barat terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Mei 2014 — JULPIAN, S. Sos. bin SAID
136 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Iknsan yang terkenapelebaran Jalan Alexander sudah tidak laik sesuai dengan fungsi makapembayaran ganti rugi atas keselurunhan bangunan telah sesuai Pasal43 UndangUndang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung;Bahwa dari keterangan Saksi Ahli Achmad lrawan Kusuma, S.T.,M.T., yang diajukan Sdr. Penuntut Umum, telah memberikanketerangan di muka persidangan menjelaskan pembayaran ganti rugiatas keseluruhan bangunan milik Sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 24-07-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 04-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 233/PID/2018/PT DKI
Tanggal 10 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum I : DIDIT A, SH
Terbanding/Terdakwa : ADE KURNIADI
150 — 81
  • Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka pwersidangan dengan suratdakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 39.A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 16 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah beberapakali,terakhir dengan Undangundang No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Hal. 59 Putusan Nomor. 233/PID.SUS/2018/PT.DKIAtau Kwedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal43
Pengadilan PN TEGAL Pidana Khusus
Register : 10-02-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN TEGAL Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Tgl
Tanggal 2 Mei 2016 — Fanny Yunara bin Yus Rusli
70 — 18
  • Bahwa untuk membuktikan pembelaannya tersebut Terdakwamengajukan bukti surat bertanda TDW20 sampai dengan TDW25.Menimbang, terhadap pembelaan tersebut, menurut Majelis; Bahwasebagaiperaturan pelaksana dari Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, dimana dalam Pasal43 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa; Badan Usaha yang akanmelaksanakan kegiatan usaha
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 180/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.Husin Ali
2.ABDULLAH
3.SAIFUL
Tergugat:
3.KEPALA DESA SUMBERTENGAH
4.CAMAT BUNGATAN
Intervensi:
Zaenol Hasan DKK
104 — 55
  • Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan atas dikeluarkannya suratKeputusan Kepala Desa Sumbertengah tentang PemberhentianPerangkat Desa Desa Sumbertengah, oleh karena berdasarkan Pasal43 ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo No. 9 tahun 2017 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentangSusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan PerangkatHalaman 9 dari 70 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 180/G/2020/PTUN.SBYDesa, Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-08-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 34/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 September 2011 —
158 — 365
  • Pasal43 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;Bahwa Pasal 28 jo Pasal 43 UU No. 21 tahun 2000 Menyebutkan :Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruh untukmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadipengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankanatau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,menurunkan jabatan, atau melakukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
IMELDA IDATAMA SIALLAGAN
Tergugat:
PT. FAST RETAILING INDONESIA
95 — 16
  • pokoknyasebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telan bekerja pada Tergugatsejak tanggal 15 Agustus 2018 dengan posisi sebagai Manager HR (ManajerPersonalia) dengan upah sebesar Rp28.000.000,00(dua puluh delapan juta rupiah)berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 02/EA/HR&AD/VIII/2018;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 28 Januari 2019,Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat denganalasan Pengguat tidak lulus percobaan dan melanggar Peraturan Perusahaan Pasal43
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 007/G/2014/PTUN.Smg.
Tanggal 10 Juli 2014 — SUPRIYANTO Melawan BUPATI KUDUS
77 — 39
  • kuponberhadiah sepeda motor kepada masyarakat tanpa ijin Panitia PemilihanBahwa terjadi perusakan gambar peraga yang dilakukan oleh Tutik Alawiahdengan cara menyobek gambar padi (milik Penggugat) pada saat kampanyeberlangsung tanggal 22 Nopember 2013;Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten KudusNomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Halaman 85 dari 103 hal Putusan Nomor: 007/G/2014/PTUN.SMGPelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 38 ayat (1) (2) dan Pasal43
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 569/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Syafei, Diwakili Oleh : Abdullah Syafei,
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
77 — 183
  • Hal tersebut menunjukkan bahwapenetapan nilai limit oleh Tergugat telah dilaksanakan dengan memenuhiHalaman 59 dari 77 halaman Putusan nomor 569/PDT/2021/PT DKIseluruh persyaratan dan dengan menjalankan prodesur yang ditentukansebagaiman diatur dalam Bagian Kedelapan mengenai Nilai Limit, Pasal43 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,sehingga dalil Penggugat hanya merupakan pendapat subyektif Penggugattanpa didasarkan
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-04-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 27 Februari 2019 — Perdata : ABNER SAWAT SAMANAS, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong, dk
267 — 218
  • Sawat Samanas untuk menyetujui melepaskan seluruh tanahadat marga/ keret Sawat Samanas tersebut ;Menimbang, bahwa ternyata dengan berkembangnya waktu, sistempemerintahan daerah Papua berubah dan memperoleh eksistensinya daripemerintah pusat (Republik Indonesia) dengan keluarnya Undangundang Nomorhalaman 60 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN Son21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang di dalamnyajuga diatur tentang perlindungan hakhak masyarakat adat pada Bab XI dari Pasal43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 PK/Pdt/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — PT BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (Dalam Likuidasi), VS. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
142 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjtunya, apabila Pembantah bertindak selaku Bank Kustodian dalampenerbitan Reksadana Prudense Dana Mantap, maka harus terdapat kontrakinvestasi kolektif yang dibuat diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.Pembantah yang pada mulanya mendapatkan izin sebagai bank umum danselanjutnya akan melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian, maka Pembantahharus mendapat persetujuan dari Bapepam sebagaimana ketentuan dalam Pasal43 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUPM yang berbunyi sebagai berikut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — RUDI HARTONO, DKK VS 1. BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI., 2. DPRD KABUPATEN BANYUWANGI;
209 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terkait Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015tentang Pemilihan Kepala Desa manakala bakal calon lebih dari 5(lima) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan berupapengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, danpersyaratan lain yang berupa tes tulis;Berdasarkan seleksi tambahan panitia tersebut, maka HakhakPara Pemohon Keberatan yang ditentukan pada Pasal 68 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal43 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — ROSITA ABRAHAM vs 1. WALIKOTA SURABAYA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA SURABAYA
73 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewajiban pensertifikatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 42dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatur:Pasal42(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa PenggunaBarang wajid melakukan pengamanan Barang MilikNegara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;(2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamananfisik,dan pengdmanan hukum;Pasal43(1) Barang Milik NegaraiDaerah berupa tanah harus disertipikatkanHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 12-10-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/PILKADA/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — 1. SONNY TANDRA, ST., 2. Drs. SA'ADON B. LAWIRA, M.Si VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO;
182 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lain, Gabungan PartaiPolitik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan danpersyaratan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/ Kota;Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yangwajiob disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumensebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal43