• telah Penggugat bayar sebelumnya melalui SSPpada tanggal 30 April 2010 (sesuai dengan poin 3 di atas) tanpa disertaidengan imbalan bunga.10.Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 Penggugat mengajukan11permohonan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajakyang telah dibayar melalui surat No. 007/1/FinSTGI/2013 tanggal 2 Januari2013 (Lampiran 11)..Atas surat permohonan pemberian imbalan bunga Penggugat No. 007/1/FinSTGI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang Penggugat ajukan tersebut, KPPMadya

  5 dari 30 halaman Putusan Nomor 281 B/PK/PJK/2015(3) "Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak danpemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan."

  Ketentuan ini menekankanpenqecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2440/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00030/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2008.

  pemberian imbalan bunga yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) tersebut, denganpertimbangan sebagai berikut :a. bahwa pemberian imbalan bunga yang dimohonkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat), terkait dengan adanyakelebihan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00030/107/08/651/10 tanggal 12 Pebruari2010 Masa Pajak Juli 2008.b. bahwa dari kronologis permohonan pemberian imbalan bunga yangdiajukan Termohon Peninjauan Kembali

  sanksiadministrasi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP, tidak memenuhi syaratuntuk dapat diberikan imbalan bunga;Bahwa sehingga apabila Majelis Hakim, dalam putusannya, tetapmemberikan imbalan bunga tersebut kepada Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat), maka hal ini nyatanyata dan jelasjelastelah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak juncto Pasal27A UU KUP juncto Pasal 43 ayat (4) PP 74 juncto Pasal 2 huruf f PMK195.

• KRONOLOGIS;bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pengembalian atas kelebihanbayar dan Imbalan Bunga sehubungan dengan Putusan Pengadilan PajakNomor Put.37998/PP/M.1/12/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang diucapkanHalaman 2 dari 19 halaman.

  Membatalkan Surat Nomor S544/WPJ.19/KP.0209/2012 tanggal 01 Oktober2012 perihal Jawaban Atas Permintaan Imbalan Bunga Terkait PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.37998/PP/M. 1/12/2012 tanggal 28 Mei 2012;2.

  Hak atas imbalan bunga baru timbul pada saatdiputusnya Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.37998/PP/M. 1/12/2012 tanggal 07 Mei 2012..

  Putusan Nomor 1270/B/PK/PJK/201713.2000, tidak dapat dijadikan landasan hukum karena pada saatUndangUndang KUP berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, belumtimbul hak imbalan bunga, sehingga tidak ada hak yang belumdiselesaikan.

  imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitungsejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajaksampai dengan diterbitkannya Putusan Banding, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:13.1.Bahwa imbalan bunga diberikan terkait dengan adanya hutang pajaksebagai akibat dari diterbitkannya SKPKB.

• Bunga kepadaTergugat dengan Surat Nomor: 04/PPN2000/MI/2006 tanggal 21 Juli 2006;Bahwa Tergugat menolak Pemberian Imbalan Bunga tersebut dengan SuratNomor: S345/WPJ.06/KP. 1209/2006 tanggal 10 November 2006;Hal 3 dari 15 hal.

  No. 94/B/PK/PJK/2010dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 11854/PP/M.IV/99/2007 tanggal21 September 2007;Bahwa perhitungannya sebagai berikut :Bahwa pemberian imbalan bunga sampai dengan Putusan Mahkamah Agung : Jenis/Tahun Pajak Dilunasi Tanggal Besarnya Imbalan BungaPutusan MA (Rp.)Rp.

  TanggalSTP Bunga Penagihan PPN 961.563.700,00 Juli 2005 Mei 2005 NihilTahun 2000 Rp.961.563.700,00 Bahwa seharusnya imbalan bunga sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak: Dilunasi Tanggal Besarnya Imbalan BungaJenis/Tahun Pajak Putusan (Rp.)Tanggal pengadilanRp. gPajak 961.563.700,00 13 Juli 2005) 21 Sept 2007/13/7/05 21/9/07= 26 bulan, 8 hari,maksimum 24 bulan = 2% xX 24 x961.563.700,00 = 461.550.576,00STP Bunga PenagihanPPN Tahun 2000Rp.961.563.700,00 Bahwa kekurangan pembayaran imbalan bunga :Rp

  Pajak tersebut, Tergugat menerima keputusanuntuk memberikan imbalan bunga, sedangkan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor: Put. 136/B/PK/PJK/2004 tanggal 25 Mei 2005 tersebut Tergugatmenolak untuk memberikan imbalan bunga;Bahwa perhitungannya adalah sebagai berikut:Bahwa pemberian imbalan bunga sampai dengan Putusan Mahkamah Agung: Jenis/Tahun Pajak Dilunasi Tanggal Besarnya Imbalan BungaTanggal Putusan MA (Rp)Rp.961.563.700,00 Juli 2005 Mei 2005 NihilSTP Bunga PenagihanPPN Tahun 2000Rp.961.563.700,00

  No. 94/B/PK/PJK/2010Bahwa seharusnya imbalan bunga sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak : Tanggal Besarnya Imbalan BungaJenis/Tahun Pajak Dilunasi Putusan (Rp.)Tanggal PengadilanRp.

• Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1(satu) bulan sejak Keputusan Keberatan diterbitkan atau PutusanBanding diterima terlampaul;d.

  Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)mengajukan gugatan atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor S101/WPJ.07/KP.0306/2012 tanggal 28Mei 2012 tentang Tanggapan atas Pemberian Imbalan Bunga;2.

  Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPenggugat) mengajukan gugatan atas Surat PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) Nomor S101/WPuJ.07/KP.0306/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Tanggapan atasPemberian Imbalan Bunga ke Pengadilan Pajak;Bahwa jawaban atas surat permohonan Pemberian Imbalan Bungayang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat),yang menyatakan bahwa permohonan Pemberian Imbalan Bungayang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)tidak

  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonanbanding, imbalan bunga diberikan apabila terhadapPutusan Banding tidak diajukan permohonan PeninjauanKembali ke Mahkamah Agung; atauc.

  Akan tetapi, terkait pemberian imbalan bunga, perludiperhatikan bahwa dalam ketentuan Pasal 87 UU PengadilanPajak, dinyatakan bahwa:Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagianatau. seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajakdikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)bulan, sesuai ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Sangat jelas bahwa terkait pemberian imbalan bunga, UUPengadilan Pajak menyerahkan

• SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42708/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap penerbitan Surat TergugatNomor: S539/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentang PermohonanImbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP119/WPJ.04/2011 tanggal 1 Pebruari2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 imbalan

  bunga diberikan sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannyaKeputusan Keberatan atau Putusan Banding, Undangundang tidak mengamanatkan pemberianimbalan bunga yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak;bahwa sehingga walaupun hasil keputusan keberatan mengabulkan seluruh permohonanPenggugat, imbalan bunga tidak dapat diberikan karena tidak adanya pembayaran atas pajakyang masih harus dibayar;bahwa berdasarkan Undangundang KUP

  Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) di atas, Penggugatberhak memperoleh imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaranpajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai bulan April 2009 sejumlah Rp1.886.780.758karena pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00008/207/09/062/10 tanggal 3 Juni 2010 seharusnya Tergugat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp1.886.780.758;bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas

  bunga sebesar Rp301.884.921,00 (2% x 8 bulan xRp1.886.780.758,00)bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa, hasil pemeriksaan berkas gugatanserta penjelasan dan keterangan dari para pihak dalam persidangan, terdapat cukup alasan yangdapat meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danPenggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00;bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak mengatur Putusan

  XXX, dan Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00.

• Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada DEBITUR HERRY SURYA WIJAYA dan CHRISTIN SUGIARTO ( Dalam PKPU ) (Dalam Pailit) yang akan ditentukan dan ditetapkan tersendiri nantinya;
  6. Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

  7.

• Penggugat lampirkan Surat PerintahMembayar Imbalan Bunga Nomor: 99052/092900532011 tanggal 12 April 2011;Bahwa pada tanggal 16 April 2012, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak BesarSatu (menggantikan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua sebagaiKPP tempat Penggugat terdaftar sejak 1 April 2012) mengirimkan Surat Nomor:$3136/WPJ.19/KP.01/2012 tentang Himbauan Pengembalian Imbalan Bungaatas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Masa Pajak Januari sampaidengan September 2008;Bahwa dalam surat

  Apabila Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung memutuskan bahwaPenggugat berhak atas imbalan bunga tersebut, Tergugat akanmengembalikan imbalan bunga kepada Penggugat;Bahwa sebagai bukti itikad baik dan kerjasama Penggugat, imbalan bunga untukJanuari sampai dengan September 2008 dengan total sebesarRp.3.120.696.112,00 tersebut telah Penggugat kembalikan ke Kas Negaradengan Bukti Penerimaan Negara tanggal 25 April 2012 melalui rekeningPenerimaan Bukan Pajak sesuai dengan isi surat Kepala Kantor

  Bungayang telah diterbitkan Tergugat, maka hal yang menjadi pokok sengketa padaGugatan ini adalah:1.Penggugat menolak pendapat Tergugat yang membetulkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga yang berakibat hak Penggugat atas Imbalan Bungamenjadi hilang (nihil) dan meminta Penggugat mengembalikan imbalan bungatersebut.

  Oleh karenaitu kami meminta agar Saudara mengembalikan imbalan bunga yang telahSaudara terima berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bungatersebut di atas;2.

  Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) menggugatsurat Pembetulan atas Keputusan Pemberian Imbalan Bunga tersebut;t.

• tanggal 12 Agustus 2010;: bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47470/PP/M.VIII/15/2013tanggal 25 September 2013 isinya mengabulkan sebagian permohonan Penggugatdengan mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dariRp3.556.474.784,00 menjadi Lebin Bayar Rp44.647.017.387,00 maka menurutpendapat Penggugat kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan karena adanyapermohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihanpembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan

  bunga atas kelebihanpembayaran PPh sebesar 24 bulan x 2% x Rp44.647.017.387,00 =Rp21.430.568.345,00;bahwa atas Permohonan Imbalan bunga atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut,Tergugat menerbitkan Surat Nomor S299/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 13 Januari2014 yang menyatakan bahwa permohonan imbalan bunga Penggugat akan ditindaklanjuti apabila Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak diajukan Peninjauan kembalike Mahkaman Agung.

  Apabila putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali keMahmakah Agung, maka Imbalan Bunga akan diberikan setelah putusan PeninjauanKembali diterima oleh Tergugat;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkasgugatan serta penjelasan Tergugat dalam persidangan diketahui bahwa Tergugattelah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Makamah Agung atasputusan Pengadilan Pajak dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU2924/PJ/2013tanggal 27 Desember 2013 yang diterima oleh Pengadilan

  bunga sebesar 2%(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;bahwa Pasal 43 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan KewajibanPerpajakan menyatakan: pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabilaterhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan

  Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat KepalaKantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Nomor: S299/WPJ.06/KP.12/2014tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberian Imbalan Bunga atas nama XXX,sehingga terhadap Penggugat diberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaranPPh Badan tahun 2008 tersebut dengan perhitungan 24 bulan x 2% xRp44.647.017.387,00 = Rp21.430.568.345,00

• pajak tahun pajak 2006.Bahwa Tergugat menuntut haknya atas imbalan bunga terhadap SKPKB yang telah dibayarsebesar Rp 24.739.570.739, bukan atas SPT Lebih Bayar Tahun Pajak 2006 (SPT Tahunan PPhBadan Lebih Bayar) sebesar Rp 23.974.599.070..Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yangberlaku, yaitu berdasarkan UU No. 16/2000 tentang KUP.bahwa yang menjadi sengketa adalah permohonan imbalan bunga Penggugat yang diajukandengan surat nomor 023/SIMP/JKT/07/2012

  di atas adalahsebagai berikut: bahwa Tergugat telah salah menerapkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 dalam memproses pemberian imbalan bunga atas sengketa pajak Tahun Pajak 2006karena hanya ada 13 jenis permohonan yang mendapatkan perlakuan khusus tentangperalihan sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Pemerintah aquo; bahwa Penggugat menuntut haknya atas imbalan bunga terhadap SKPKB yang telah dibayar,bukan atas SPT Lebih Bayar tahun Pajak 2006; bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya

  bunga diaturdengan Keputusan Menteri Keuangan;bahwa disamping ketentuan perundangundangan perpajakan mengenai pemberian imbalanbunga yang diuraikan di atas, dalam Pasal 87 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak diatur juga mengenai pemberian imbalan bunga, yakni:Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihanpembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 24 (dua putuh empat) bulan

  Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampaidengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding; Pasal 8 huruf c dan huruf d:c.

  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lambat 2(dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatanditerbitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui;bahwa dengan mengacu pada pasal tersebut dalam kedua undangundang tersebut di atas sertaaturan pelaksanaannya yaitu PMK40/PMK.03/2005, tegas dan jelas dinyatakan bahwa harusdiberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu 2 (dua) harikerja sebelum jangka waktu

• Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42710/PP/M.1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Gugatan terhadap penerbitanSurat Tergugat Nomor: S545/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember2011 tentang Permohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor :KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10 Mei 2011;: bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran atas pajak yang masih harusdibayar sebagaimana tercantum

  Bunga atas Keputusan Keberatan yang digugat olehPenggugat.bahwa Penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga berkaitan dengandikabulkannya keberatan Penggugat oleh Tergugat dengan KeputusanKeberatan Nomor: KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10 Mei 2011, ataskelebihan pembayaran pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September2009 sebesar (Rp1.740.501.640,00) sebagai imbalan bunga selama 7bulansebesar Rp301.884.921,00 (7% x Rp1.740.501.640,00) yang dihitung sejaktanggal jatuh tempo SPMKP tanggal 7 November

  2010 sampai denganterbitnya SPMKP tanggal 30 Mei 2011.bahwa dengan Surat Nomor S545/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25November 2011 Tergugat tidak mengabulkan permohonan imbalan bungayang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Pasal 27A ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28tahun 2007.bahwa dalam proses persidangan, Tergugat menyatakan terdapat duapermasalahan yang harus diuji dalam

  1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 28 Tahun 2007, karena gugatan Penggugat diajukan setelah Tergugatmemutuskan tidak menerbitkan SPMIB dan memutuskan menolakpermohonan imbalan bunga yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatandapat diterima dan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi sengketanya.bahwa Penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga dengan alasanTergugat terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak PPN MasaPajak September 2009 yang dimohonkan oleh

  Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor: S545/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25November 2011, tentang Permohonan Imbalan Bunga atas Keputusankeberatan Tergugat Nomor: KEP488/WPJ.04/2011 tanggal 10 Mei 2011,dan Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp301.884.921,00.

• apabila di monitor terdapat susunan tangga dengan gambar dan warnayang sama atau strikht flus maka pemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikanseratus, apabila di monitor terdapat satu jenis warna namun tidak berurutan atau disebut flusmaka pemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan lim, apabila di monitor terdapatsusunan secara tangga dan jenis yang sama dimulai dari kartu J sampai dengan As atauPutusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Kbjdisebut royal flus maka pemain mendapatkan imbalan sebesar

  apabila di monitor terdapat susunan tangga dengan gambar dan warnayang sama atau strikht flus maka pemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikanseratus, apabila di monitor terdapat satu jenis warna namun tidak berurutan atau disebut flusmaka pemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan lim, apabila di monitor terdapatsusunan secara tangga dan jenis yang sama dimulai dari kartu J sampai dengan As ataudisebut royal flus maka pemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan tiga ratus,apabila

  di monitor terdapat susunanPutusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Kbjtangga dengan gambar dan warna yang sama atau strikht flus makapemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan seratus, apabila dimonitor terdapat satu jenis warna namun tidak berurutan atau disebut flusmaka pemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan lim, apabiladi monitor terdapat susunan secara tangga dan jenis yang sama dimulaidari kartu J sampai dengan As atau disebut royal flus maka pemainmendapatkan imbalan sebesar modal

  di monitor terdapat susunantangga dengan gambar dan warna yang sama atau strikht flus makapemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan seratus, apabila dimonitor terdapat satu jenis warna namun tidak berurutan atau disebut flusmaka pemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan lim, apabiladi monitor terdapat susunan secara tangga dan jenis yang sama dimulaidari kartu J sampai dengan As atau disebut royal flus maka pemainmendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan tiga ratus, apabila diPutusan

  sebesear modal dikalikan enam puluh,apabila di monitor terdapat susunan tangga namun berbeda gambar atau disebut denganstrikht maka pemain mendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan tujuh, apabila di monitorterdapat susunan tangga dengan gambar dan warna yang sama atau strikht flus maka pemainmendapatkan imbalan sebesar modal dikalikan seratus, apabila di monitor terdapat satu jeniswarna namun tidak berurutan atau disebut flus maka pemain mendapatkan imbalan sebesarmodal dikalikan lim, apabila

• berupa:a.Togel Singapura:2 (dua) angka (2A/BT) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah).3 (tiga) angka (3A) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).4 (empat) angka (4A) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).b.Togel Hongkong:2 (dua) angka (2A/BT) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah).3 (tiga) angka (3A) akan mendapatkan imbalan uang

  berupa:a.Togel Singapura: 2 (dua) angka (2A/BT) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah). 3 (tiga) angka (3A) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.350.000.

  (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 4 (empat) angka (4A) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).b.Togel Hongkong: 2 (dua) angka (2A/BT) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah). 3 (tiga) angka (3A) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.350.000.

  rupiah). 3 (tiga) angka (8A) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 4 (empat) angka (4A) akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

• Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42709/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap penerbitan SuratTergugat Nomor: S544/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentangPermohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP122/WPJ.04/2011tanggal 1 Februari 2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan Pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan

  Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 imbalan bunga diberikan sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannyaKeputusan Keberatan atau Putusan Banding, Undangundang tidak mengamanatkan pemberianimbalan bunga yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak;bahwa sehingga walaupun hasil keputusan keberatan mengabulkan seluruh permohonanPenggugat, imbalan bunga tidak dapat diberikan karena tidak

  adanya pembayaran atas pajakyang masih harus dibayar;bahwa berdasarkan Undangundang KUP Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) di atas, Penggugatberhak memperoleh imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaranpajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai bulan September 2009 sejumlah Rp3.242.707.293karena pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00010/207/09/062/10 tanggal 29 Juli 2010 seharusnya Tergugat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Lebih

  bunga sebesar Rp389.124.875,00 (2 % x 6 bulan xRp3.242.707.293,00)bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa, hasil pemeriksaan berkas gugatanserta penjelasan dan keterangan dari para pihak dalam persidangan, terdapat cukup alasan yangdapat meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danPenggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00;bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak mengatur Putusan

  XXX, dan Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00.

• , Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-209.AH.04.03-2017, tertanggal 7 November 2017;

Sebagai Kurator dalam kepailitan ini;

1. Menetapkan imbalan jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan pada saat proses PKPU dibebankan kepada harta pailit / Riky Budi Santoso Halim (Dalam Pailit);
2. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi Kurator ditetapkan

• Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dibebankan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit), yang akan ditentukan kemudian hari ;7. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;8. Menghukum Para Termohon PKPU/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit) untuk membayar ongkos sebesar Rp. 1.911.000,- (Satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

  disebut: TERMOHONIV PKPU.Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut:Telah membaca Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 12/PDT.SUSPKPU/2016/PN.Niaga Smg ;Telah membaca Berita Acara Rapat Kreditor hari Senin tanggal 8 Mei 2017Nomor : 12/PDT.SUS PKPU/2016/PN.Niaga Smg ;Telah membaca Laporan dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam ( KSP)Multidana (Dalam PKPU) tanggal 8 Mei 2017 ;Telah membaca laporan Hakim Pengawas tanggal 8 Mei 2017 tentangPertanggungjawaban dan Imbalan

  Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 234 Ayat (5) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pengurus mohonpenetapan imbalan jasa :Hal 4 dari12 Putusan Nomor: 09/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga Smeg jo.Nomor : 12/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Smg 713 (tujuh ratus tiga belas) Kreditur Konkuren dan 1 (satu) Kreditur SeparatisRp. 63.282.533.746.76, Sehingga jika diterapbkan imbalan jasa Pengurus sebesar maksimal7,5 % xX 63.282.533.746.76 , hasilnya adalah Rp. 4.746.190.031.

  Jadi total biaya dalam masa PKPU Sementara + Imbalan Jasa Pengurusadalah Rp 4.852.054.694, (empat milyar delapan ratus lima puluh duajuta lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)Meskipun demikian besaran imbalan jasa Pengurus perlu dikoreksi denganmempertimbangkan meskipun Pengurus telah melaksanakan tugasnya denganbaik dan efisien, akan tetapi dengan bobot kerja Pengurus yang begitu komplek(rumit) ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ditunjuk segalasesuatu yang

  CHRISTIANA DWIANDRIANI, SH, sebagai Pengurus:Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus dan biayakepengurusan akan ditetapbkan kemudian dalam penetapan tersendiri;Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU inisudah selayaknya dibebankan kepada Termohon PKPU;Hal9 dari12 Putusan Nomor: 09/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga Smeg jo.Nomor : 12/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga SmgMengingat, Pasal 281 ayat (1) jo Pasal 230 Ayat (1) jo.

  Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPUdibebankan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit),yang akan ditentukan kemudian hari ;7. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditentukankemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;Hal 10 dari12 Putusan Nomor: 09/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga Smeg jo.Nomor : 12/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Smg8.

• sebagai Kurator dalam kepailitan ini;

• Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara PKPU ini sejumlah Rp. 5. 892.000,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
• Memerintahkan Kurator untuk segera mendaftarkan Putusan Pailit tersebut pada Berita Negara Republik Indonesia dan mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas
• Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan

  jasa bagi pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dibebankan pada harta Debitor Pailit;

• Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya ;
• Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit;
• Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada harta Debitor Pailit ;

• Menetapkan imbalan jasa pengurus dan ongkos perkara dalam perkara PKPU dibebankan kepada boedel pailit

• Menghukum Franky Tjahyadikarta untuk membayar biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus;5. Menghukum Franky Tjahyadikarta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.470.000,- (lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

• Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.074.550 ,- ,00 ( Satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus lima luluh rupiah);

  tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Hakim Pengawas ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agardiangkat Hakim Pengawas, menurut pertimbangan Majelis, maka gunamemenuhi ketentuan pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Majelis Hakim menyetujui untuk mengangkat saudara Sdr Pujo Hunggul.SH.MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai HakimPengawas ;Menimbang, bahwa terhadap imbalan

  Menunjuk Sdr.PUDJO HUNGGUL,SH.MH Hakim Niaga pada PengadilanNegeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;Mengangkat Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai KuratorMenetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkankemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proseskepailitan berakhir;6.

• Membebankan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator kepada budel pailit;