Amran Sinaga yang telah diangkat pada tanggal 01Maret 2009 sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun berdasarkanSK.Bupati Simalungun Nomor: 821 / 0831 /2009 tanggal 23 Februari 2009 yangbertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidangkehutanan yang meliputi :a.b.Melaksanakan Pembinaaan Kewenangan di Bidang Kehutanan;Menyusun dan menyempumakan kewenangan daerah dan pelaksanaantugas serta rencana jangka menengah dan tahunan dibidangperlindungan,pengamanan hutan dan

Melaksanakan Pembinaaan Kewenangan di Bidang Kehutanan;b. Menyusun dan menyempurnakan kewenangan daerah dan pelaksanaantugas serta rencana jangka menengah dan tahunan dibidangperlindungan,pengamanan hutan dan hasil hutan serta tertib peredaranhutan.c. Melaksanakan koordinasi kerjasama fasilitas untuk memberdayakanswasta dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan, pengamananhutan dan hasil hutan serta tertib peredaran hasil hutan sesuai ketentuanyang berlaku.d.

Melaksanakan Pembinaaan Kewenangan di Bidang Kehutanan;Hal 70 dari 335 hal Putusan No.242/Pid.B/2011/PN.Sim2. Menyusun dan menyempumakan kewenangan daerah dan pelaksanaantugas serta rencana jangka menengah dan tahunan dibidangperlindungan,pengamanan hutan dan hasil hutan serta tertib peredaranhutan.3.

melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan tanggung jawab.Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya gugatan Penggugat denganregister perkara nomor :47/Pdt.SusPH/2016/PN.Pal ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;10.Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) dan 13 (tigabelas) dalam gugatan dengan register perkara nomor ;47/Pdt.SusPHV2016/PN.Pal, tidak benar bahwa Tergugat melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) secara sepihak tanoa melakukan pembinaaan

Imron Setiawan Bin Abu Bakar (Alm), dan Saksi Hendra DesparadiBin Amaludin, Saksi Deni Heriansyah Bin Efendi, Saksi Afri Erama BinSawarsyah (Alm) datang kerumah saksi Dedy Hartono dan Saksi FeniMagdalena bersamasama dan mengaku dari LSM BPAN (Badan PenelitianAset Negara) yang datang dari Pusat;Menimbang, bahwa peran Dapid Kelana Bahrudin Rusmiana BinBahrudin untuk menjelaskan kepada pengecer tentang kesalahan yangdiperbuatnya dan memberikan pembinaaan kepada pengecer agar tidak lagimelakukan kesalahan

Putusan Nomor 50 P/HUM/2017 Penanggulangan, pengendalian dan penanganan Kebakaran 1.600.000.000,00Hutan Dan Lahan Pembinaaan, fasilitasi, sosialisasi dan pemberdayaan 700.000.000,00masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan Pelatihan Regu Pemadam Kebakaraan Hutan Dan Lahan 347.250.314,00 c.

dengan sekarang, dimana jabatan Ahli saat ini adalah sebagai KepalaSeksi Hubungan Hukum Pertanahan sejak tanggal 25 Mei 2018 di KantorPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang;Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejaktanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksaan penetapanhak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah danpemeliharaan data hak tanah serta pembinaaan

Margosuko bekerja samadengan masyarakat pada tahun 2010 tersebut, pagar berduri telah hilang dilepas oleh masyarakat dan hanya menyisakan batasbatas dari tanahtersebut;Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejaktanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksaanpenetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaranhak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaaan

dengan sekarang, dimana jabatan Ahli saat ini adalah sebagai KepalaSeksi Hubungan Hukum Pertanahan sejak tanggal 25 Mei 2018 di KantorPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang;e Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejaktanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksaan penetapanhak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah danpemeliharaan data hak tanah serta pembinaaan

Margosuko bekerja samadengan masyarakat pada tahun 2010 tersebut, pagar berduri telah hilang dilepas oleh masyarakat dan hanya menyisakan batasbatas dari tanahtersebut;Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejaktanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksaanpenetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaranhak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaaan

bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4)KUHAP oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan maka masapenahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untukmelepaskan Anak dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 hurufb KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Anak tetap berada dalamLembaga Pembinaaan

jiwanya KUHAP, yang berbuny/i:(a)Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang Menjunjung tinggihak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegarabersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya(b) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidanghukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dankewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaaan

., (Ketua Muda Pembinaaan MAsebagai Ketua Majelis) dan H. Muhammad Taufik, SH.. MH., dan H.Dirwoto, SH., (para Hakim Anggota) yang masih membenarkan di tingkatpemeriksaan peninjauan kembali untuk menilai alat pembuktiankeabsahan pemilikan tanah apabila putusan Judex Juris terdapatkekhilafan atau kekeliruan yang nyata;b. Bahwa Hakim Judex Juris dan Hakim Judex Facti s.o.r.telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memutuskepemilikan tanah ex barat (ic. Grant Contelir No.

Tugasserta tanggung jawab tim Hisbah sendiri adalah untuk membina fisikdasar dari anggota JAD Banten Utara serta mengoptimalkan waktu untukmelakukan pembinaaan fisik dengan tujuan untuk hijrah bergabungdengan kelompok Daulah Islamiyah di Suriah maupun di Marawi Filipina.

2021MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangAU khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu LanudSoewondo Medan dan agar perbuatan Terdakwa yangmengkonsumsi Narkotika tidak ditiru dan diikuti oleh PrajuritTNI yang lain, untuk itu dengan berdasarkan Pasal 26KUHPM, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagiberdinas dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnyaTerdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer, karenaselain akan menyulitkan institusi TNI dalam meperbaikicitranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akanberpengaruh buruk bagi pembinaaan

dengan sekarang, dimana jabatan Ahli saat ini adalah sebagai KepalaSeksi Hubungan Hukum Pertanahan sejak tanggal 25 Mei 2018 di KantorPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang;Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejaktanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksaan penetapanhak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah danpemeliharaan data hak tanah serta pembinaaan

Margosuko bekerja samadengan masyarakat pada tahun 2010 tersebut, pagar berduri telah hilang dilepas oleh masyarakat dan hanya menyisakan batasbatas dari tanahtersebut;Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejaktanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksaanpenetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaranhak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaaan

yakni AnakTERDAKWA ANAK PRIANA tenggelam dalam kebingungan, tidak mampumembuat keputusan dan mengambil pilihan untuk melakukan perbuatan tindakpidana;Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian PembimbingKemasyarakatan dari Balai Penelitian Pemasyarakatan (Bappas) Kelas IlPurwokerto, yang pada pokoknya menyatakan apabila dalam masalah ini klienterbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka klien SAKSI IITERDAKWA ANAK PRIANA , Umur 17 tahun, 9 bulan diputus Pembinaandalam Lembaga Pembinaaan

Melakukan Pembinaaan Pengawasan terhadap PengelolaanPertambangan Mineral Dan Batu Bara yang dilakukan Oleh PemerintahKabupaten Kota Dalam Provinsi Jambi. Menghitung Penerimaan Negara dari Kegiatan Pertambangan Mineral danBatu Bara.

dengan sekarang, dimana jabatan Ahli saat ini adalah sebagai KepalaSeksi Hubungan Hukum Pertanahan sejak tanggal 25 Mei 2018 di KantorPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang;Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejaktanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksaan penetapanhak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah danpemeliharaan data hak tanah serta pembinaaan

Margosuko bekerja samadengan masyarakat pada tahun 2010 tersebut, pagar berduri telah hilang dilepas oleh masyarakat dan hanya menyisakan batasbatas dari tanahtersebut;Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Hubungan HukumPertanahan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang sejaktanggal 25 Mei 2018 yaitu melakukan pengoordinasikan dan pelaksaanpenetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaranhak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaaan

Permohonan Pengangkatan BlokirSertifikat Wakaf No.04/Kelurahan Krembangan Selatan (photokopi sesuaidengan aslinya);Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil bantahannya, Tergugat IIIntervensi mengajukan buktibukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telahbermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T 2 I1 sampai dengan T 2 I12, dan telahcocok dengan asli/photokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut: 481Bukti T 2 I1: Photokopi Akte Tgl 3 Maret 1976 No 34 Turunan AnggaranDasar Yayasan Pembinaaan

bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4)KUHAP oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan maka masapenahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untukmelepaskan Anak dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 hurufb KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Anak tetap berada dalamLembaga Pembinaaan

Pihak Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, yang menyidangkanperkara klien atas nama PANJI NUGRAHA MUHAPRILLIYAN Bin MUHAYATapabila dalam masalah ini, klien teroukti bersalah melakukan pelanggaranhokum dan diproses menurut hukum sebagaimana yang didakwakankepadanya, maka Pembimbing kemasyarakatan menyarankan sebaiknya klienatau terdakwa diberikan pembinaaan di Lembaga Pemasyarakatan terlebihdahulu oleh petugas yang berwenang agar member kesempatan klien untukmerubah sikap dan perilaku selama

dilakukannya adalah tidak benar dan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa minimal khususpidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, namun apabila Bapak Hakim Yang Muliaberpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannyauntuk kepentingan terbaik Anak.Adapun halhal lain yang dapat meringankan terhadap diri Anak adalah sebagaiberikut: Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya; Anak masih dapat dilakukan pembinaaan

Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaaan dan pengawasanpelaksanaan kegiatan verifikator independen di derahnya, termasuk di dalamnyaadalah melakukan evaluasikinerja terhadap kegiatan verifikator independen.o. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmasmelalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumberAPBD.p.

Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaaan dan pengawasanpelaksanaan kegiatan verifikator independen di derahnya, termasuk di dalamnyaadalah melakukan evaluasikinerja terhadap kegiatan verifikator independen.. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmasmelalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumberAPBD..