Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaanlKuasa BUD, yang selanjutnya Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan akan mencetak surat persetujuan penerbitan SP2D kepada BUD;e Bahwa pada saat BUD menerima surat persetujuan penerbitan SP2D, BUD akanmelakukan verifikasi sebelum ditandatangani Surat persetujuan penerbitan SP2D,setelah lengkap kemudian BUD alcan inenandatangan surat persetujuan penerbitanSP2D;e Bahwa setelah ditandatangan surat persetujuan diterbitkan SP2D olah BUD, selanjutnyaoperator Simda

oleh KepalaBidang Anggaran dan PerbendaharaanIKuasa BUD, yang selanjutnya Kepala BidangAnggaran dan Perbendaharaan akan meneetak surat persetujuan penerbitan SP2DkepadaBUD; Bahwa pada saat BUD menerima surat persetujuan penerbitan SP2D, BUD akanmelakukan verifikasi sebelum ditandatangani Surat persetujuan penerbitan SP2D,setelah lengkap kemudian BUD alean inenandatangan surat persetujuan penerbitanSP2D;e Bahwa setelah ditandatangan surat persetujuan diterbitkan SP2D olah BUD,selanjutnya operator Simda

Bahwa untuk perjalanan dinas Saksi RAHMAT LIATO melapor keTerdakwa bahwa ada kegiatan mempergunakan perjalanan Dinas, denganrincian keperluan anggaran dengan memasukkan SPP yang dibuatPembantu Bendahara bidang An Sulastri Kemudian SPP di proses di bidangsekertariat untuk di masukkan di aplikasi SIMDA keuangan setelah itu diteruskan untuk diproses di bidang Perben untuk di buatkan SPM (TTDTerdakwa selaku KPA) dan SP2D, setelah di tandatangani oleh kuasa BUD(an Kurnia Utami) di buatkan pengantar ke

Bahwa untuk perjalanan dinas Saksi RAHMAT LIATO melapor keTerdakwa bahwa ada kegiatan mempergunakan perjalanan Dinas, denganrincian keperluan anggaran dengan memasukkan SPP yang dibuatPembantu Bendahara bidang An Sulastri kemudian SPP di proses di bidangsekertariat untuk di masukkan di aplikasi SIMDA keuangan setelah itu diteruskan untuk diproses di bidang Perben untuk di buatkan SPM (TTDTerdakwa selaku KPA) dan SP2D, setelah di tandatangani oleh kuasa BUD(an Kurnia Utami) di buatkan pengantar ke

Nomor 1267 K/Pid.Sus/2017dengan nomor asset 11.09.00.07.01.101.1979 01.01.11.04.10.0004, danobjek tanah tersebut juga telah tercatat sebagai asset di Badan PengelolaanKeuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam setiaplaporan inventarisasi SIMDA BMD dengan kode barang 03.11.02.04.04.0003.dan hingga saat ini tidak ada penetapan pemerintah DKI Jakarta mengenaipelepasan hak dari asset pemerintah DKI Jakarta menjadi milik peroranganpribadi ; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan

Nomor 1267 K/Pid.Sus/2017laporan inventarisasi SIMDA BMD dengan kode barang 03.11.02.04.04.0003dan hingga saat ini tidak ada penetapan pemerintah DKI Jakarta mengenaipelepasan hak dari asset pemerintah DKI Jakarta menjadi milik peroranganpribadi ; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telahmemperkaya diri Terdakwa sendiri dan telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara c.q.

yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanHalaman 30 dari 216 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PN MnkAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013,adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Danayang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaAmpat. kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut Simda

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkan dikarenakansemuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 2208/SPD/ABTDBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yangditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaHalaman 34 dari 216 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK

(Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masukdalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013,adalah : dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat PermintaanDana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenRaja Ampat, kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

Tunas Bahana Sparta Rp. 255.500.000,- dan bukti Transfer;

Wigar Wiroso Tanggal 13 Oktober 2021;

Wigar Wiroso Tanggal 10 Desember 2021(Print by Aplikasi SIMDA);

., hanyacukup membuat 3 (tiga) rangkap Kuitansi Penerima Honorarium Penunjang KegiatanSatuan Perlindungan Masyarakat Bagi Anggota Linmas Aktif Kota Bekasi yaitu untukbulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2014;Bahwa pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kota Bekasi dan registerSP2D periode 01 Januari 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014 untuk SP2D Nomor:00557/SP2D/1.20.09.01/2014 yang digunakan untuk pembayaran Kegiatan PemberianHonor Penunjang Kegiatan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan

MITA SUSILAWATI, SE, MM., hanyacukup membuat 3 (tiga) rangkap Kuitansi Penerima Honorarium Penunjang KegiatanSatuan Perlindungan Masyarakat Bagi Anggota Linmas Aktif Kota Bekasi yaitu untukbulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2014;Bahwa pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kota Bekasi dan registerSP2D periode 01 Januari 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014 untuk SP2D Nomor:00557/SP2D/1.20.09.01/2014 yang digunakan untuk pembayaran Kegiatan PemberianHonor Penunjang Kegiatan Ketentraman,

uang tsb juga saya serahkan ke terdakwa Toni tgl. 8 Juli 2014 akantetapi sampai saat ini belum dinihilkan atau belum terbit SP2D nihil ;Bahwa saksi membenarkan suratsurat bukti untuk mencairkan dana Linmas kota Bekasibeserta kelengkapannya yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;Bahwa benar honor anggota Linmas kota Bekasi untuk bulan Juli belum cair karena honoranggota LINMAS kota Bekasi untuk bulan Juli dan Agustus 2014 belum diajukanpencairannya , karena SPJ Nihil belum masuk dalam Simda

untuk bulan Aprildicairkan pada tanggal 7 Mei 2014 sesuai denganNo.SP2D 01170/SP2D/1.20.09.01/2014 denganmekanisme tambah uang persediaan (TU) sebesarRp.347.200.000, pertanggung jawaban tas dana tsbsudah dipertanggungjawabkan dan dinihilkan melaluiSP2D Nihil Nomor.01622/SP2D/1.20.09.01/2014 padatanggal 28 Mei 2014 namun pada kenyataannya uanginsentif bulan April 2014 tsb. belum dibagikan ataudiserahkan kepada anggota Satlinmas se kota Bekasi;insentif anggota Linmas untuk bulan Mei 2014 sesuaidengan Simda

HAFRIZAL yang dilengkapi juga denganSK Penggunaan dana bantuan khusus serta identitas penerima yangdiverifikasi setelah lengkap baru diproses pengajuan SPP dan SPM untukditerbitkan SP2D oleh bagian keuangan.Bahwa saksi sebagai penerima dana bantuan keuangan khusus sesuaidengan kebijakan Bupati untuk pembinaan penertiban penghuni rumahnelayan di kelurahan Bandar ratu Mukomuko sebesar Rp. 37.650.000,(tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan sistempada SIMDA (sistim pengelolaan

keuangan daerah KabuptenMukomumuko) apabila dicairkan tunai maka akan tertera nama penerimabendahara pengeluaran sesuai dengan spesimen pada rekening sekretariatDaerah Kabupaten Mukomuko dan SIMDA (sistim pengelolaan keuangandaerah Kabuapten Mukomuko) tersebut dibuat oleh BPKP kemudiandikelolah pada bagian keuangan Setdakab Mukomuko dan dasarpelaksanaan pengelolaan SIMDA tersebut ditetapbkan dengan SuratKeputasan Bupati Mukomuko nomor dan tanggal suratnya saksi tidak ingat.Bahwa setelah dana tersebut

HAFRIZAL dilengkapi juga dengan SK Penggunaan dana bantuankhusus serta identitas penerima yang diverifikasi oleh verifikator setelahlengkap baru diproses pengajuaan SPP dan SPM untuk diterbitkan SP2Doleh bagian keuangan.Bahwa saksi sebagai penerima dana bantuan keuangan khusus sesuaidengan kebijakan Bupati dikarenakan sistem pada SIMDA (sistimpengelolaan keuangan daerah Kabupten Mukomumuko) apabila dicairkantunai maka akan tertera nama penerima bendahara pengeluaran sesuaidengan spesimen pada rekening

sekretariat Daerah Kabupaten Mukomukodan SIMDA (sistim pengelolaan kKeuangan daerah Kabuapten Mukomuko)tersebut dibuat oleh BPKP kemudian dikelolah pada bagian keuanganSetdakab Mukomuko dan dasar pelaksanaan pengelolaan SIMDA tersebutHal 133 dari 223 Halaman.

Bahwa kemudian dokumen yang telah ditandatangani PPK tersebut saksiMACHDALENA.R, A.Md bawa ke SIMDA di DPKAD untuk dilakukan pengentriandata, setelah dilakukan pengentrian data maka keluar SPP dan SPM kemudian SPPLStersebut ditandatangani oleh saksi MACHDALENA.R, A.Md sedangkan SPMditandatangani oleh Terdakwa I Drs. WENDRI AZMA selaku Pengguna Anggaranselanjutnya SPP dan SPM tersebut diserahkan oleh saksi MACHDALENA.

Bahwa kemudian dokumen yang telah ditandatangani PPK tersebut saksiMACHDALENA.R, A.Md bawa ke SIMDA di DPKAD untuk dilakukan pengentrianHal 60 dari 91 hal Put. No.08/TIPIKOR/2013/PT.PDGdata, setelah dilakukan pengentrian data maka keluar SPP dan SPM kemudian SPPLStersebut ditandatangani oleh saksi MACHDALENA.R, A.Md sedangkan SPMditandatangani oleh Terdakwa I Drs.

selalu menjawab semuanya sudah lengkap dan beres dan akansegera saksi lampirkan sehingga saksi percaya saja dan paraf SPM untukkelancaran kegiatan dikantor;Bahwa selain itu setiap pengajuan yang selalu dilakukan oleh BendaharaPengeluaran/Terdakwa dilakukan secara mendadak dengan alasan Kepala33Badan hendak keluar daerah, sehingga kesempatan saksi untuk meneliti dengancermat kelengkapan pengajuan SPPGU tersebut sangat terbatas; Bahwasaksi tidak bisa computer sehinggayang buat SPP,SPM dan memasukandi SIMDA

Flores Timur;Bahwakegiatankegiatan fiktif tersebut sudah masuk dalam Laporan Buku KasUmum, seharusnya tidak dibenarkan kegiatan tersebut di entri kKedalam SIMDA halini adalah inisiatif Terdakwa sendiri sehingga menjadi Laporan dalam Buku KasUmum, hal tersebut Terdakwa lakukan agar syarat dalam pengajuan permintaanSPPGU selanjutnya dapat terealisasi;Bahwa lampiran dari SPJ yaitu kuitansi dan bukti belanja/pendukung/bukti fisikbeserta BKU;Bahwa saat Kasubag keuangan verifikasi SPP dan paraf, Kasubag

Pengguna Anggaran;Bahwa yang tanda tangan dalam BKU adalah Terdakwa dan pengguna Anggaran;BahwaTerdakwabisa isi data dalam BKU dan SIMDATerdakwa peroleh darimasingmasing bidang yang melakukan kegiatan, dan bidang wajib serahkan bukti,kalau tidak, tidak bisa SPJ;BahwaTerdakwa baru tahu kalau ada belanja fiktif saat pemeriksaan dari pihakInspektorat, dan samapai sekarang Terdakwa belum terima LHP nya;Bahwa dengan adanya pinjaman 19 juta kepada saudara Yapi Harapan berarti adadata yang disajikan dalam SIMDA

Bahwa realisasi SP2D yang saksi dapat tidak berupa fisik SP2D,hanya realisasi secara register SP2D SIMDA yang telah diprint outtetapi belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kadis danrealisai SP2D sesuai SIMDA sejumlah Rp. 48.221.469.000, (empatpuluh delapan milyar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus enampuluh sembilan ribu rupiah).

persediankarena belum disyahkan APBD sedangkan kegiatan tetap harusterlaksana dan terhadap penggunaannya dipertanggungjawabkansetelah kegiatan terlaksana dan serapan anggaran mencapai 75%.syarat pengajuan dengan melampirkan : SPP/SPM, Surat PernyataanPengajuaan SPP/SPM UP, Peraturan Walikota tentang besaranUP/SKPD, SPP/SPM GU (Ganti Uang), syarat pengajuan denganmelampirkan: SPP/SPM, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban124Bendahara Pengeluaran, Surat Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran, Buku Kas Umum SIMDA

SPP/SPM TU Nihil, syarat pengajuan denganmelampirkan : SPP/SPM, Pengesahan Surat PertanggungjawabanBendahara Pengeluaran, Surat Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran, Buku Kas Umum SIMDA, Rincian PertanggungjawabanBendahara Pengeluaran, Rincian Objek Buktibukti pengeluaran yangsyah Surat Pernyataan Tambahan Uang, Pengembalian besaranTambahan Uang dan Surat Pertangungjawaban.

Dokumentasi kegiatan.Bahwa Proses pemeriksaan atas pengajuan SPP/SPM tahun 2010 2011 hanya terdapat pengajuan SPP/SPM UP dilanjutkan denganSPPGU, LS dan sepanjang tahun 2010 dan 2011 pengajuananggaran dilakukan mayoritas dengan SPP/SPM TU khususnyadengan Belanja Modal yang sebenarnya tidak dibenarkan pengajuandengan SPP/SPM TU.Bahwa Terhadap usulan GU dilengkapi dengan : SPP/SPM,Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran,Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Buku KasUmum SIMDA

yangsah (antara lain bukti bon pembayaran listrik, air, telepon tidakdilampirkan, bukti, bon pesanan, BA penerimaan, BA pemeriksaantidak ada tetapi kuitansi pembayaran atas pengadaan ATK danbarang dilengkapi serta kelengkapan lain tidak dipenuhi), SuratPernyataan Guna Uang, Pengembalian besaran UP dan SuratPertanggungjawaban.Terhadap usulan TU Nihil dilengkapi dengan : SPP/SPM,Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran,Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Buku KasUmum SIMDA

Pd yang dibantu Pembantu Pejabat PenatausahaanKeuangan (Pembantu PPk); Seluruh Dokumen yang telah diverifikasi tersebut kKemudian diserahkanoleh Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK)kepada bendahara pengeluaran yakni saksi ALINDA MELYANTI kemudiansaksi ALINDA MELYANTI membuat Surat Permintaan Pembayaraan(SPP) dengan cara entri data ke Sistim Informasi Manajemen Daerah(SIMDA); Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditanda tanganioleh saksi ALINDA MELYANTI tandatangani

Pd yang dibantu Pembantu Pejabat PenatausahaanKeuangan (Pembantu PPk);Seluruh Dokumen yang telah diverifikasi tersebut kemudian diserahkanoleh Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK)kepada bendahara pengeluaran yakni saksi ALINDA MELYANTIkemudian saksi ALINDA MELYANTI membuat Surat PermintaanPembayaraan (SPP) dengan cara entri data ke Sistim InformasiManajemen Daerah (SIMDA);Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditanda tanganioleh saksi ALINDA MELYANTI tandatangani dan

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamHalaman 29 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkprogram SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013,adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Danayang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkan dikarenakansemuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 2208/SPD/ABTDBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yangditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rajakemudian dari Sekretariat Keuangan dan Aset Daerah

yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Junin 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar KeputusanHalaman 53 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut SIMDA

(Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masukdalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013,adalah : dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat PermintaanDana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenRaja Ampat, kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

Bahwa setelah diangkat menjadiKepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat terdakwa mengetahui 1 (Satu)unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman IndahKelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram merupakan Aset Dinas SosialKabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA BMD tahun 2012 masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat danbelum pernah dilakukan lelang ;Halaman 7 dari 38 halaman Put. 13/Pid.Sus/2014/PT.Mtr Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Jumalim als.

yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanHalaman 29 dari 207 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN MnkAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013,adalah: dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Danayang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaAmpat. kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 Tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut Simda

( Sistem Informasi Menejeman Daerah ), selain itu juga apabila tidak masukdalam program Simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 2208/SPD/ABTDBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yangHalaman 33 dari 207 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah

(Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masukdalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013,adalah : dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat PermintaanDana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenRaja Ampat, kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

MnkPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013,adalah: dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Danayang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaAmpat. kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 Tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut Simda

( Sistem Informasi Menejeman Daerah ), selain itu juga apabila tidak masukdalam program Simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Halaman 33 dari 205 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 2208/SPD/ABTDBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yangditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah

(Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masukdalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013,adalah : dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat PermintaanDana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenRaja Ampat, kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkankembali ke Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Keuangan adalah : seluruh pengelolaankeuangan daerah dari pengganggaran sampai laporan keuangan., yang terdiridari :Penganggaran, yang diinput didalam SIMDA adalah :Bahwa RKA (rencana kerja Anggaran), RAPBD dan rancangan penjabarannya,DPA (dokumen pelaksanaan Anggaran).Bahwa Penatausahaan; yang diinput adalah : SPD (surat penyediaan dana),Surat permintaan pembayaran (SPP), surat pencairan dana (SPM), SPJ, Suratperintah Pecairan dana (SP2D), surat tanda setoran (STS) beserta registerregister dan

Setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka diserahkankembali ke Bendahara Pengeluaran untuk dibukukan/dicatat ke aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA).Hal 159 dari 190 Putusan No.14/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg16.17.18.19.20.21.Bahwa selanjutnya PPTK/Pendamping menyerahkan uang tiket pesawat kepadaterdakwa dan Terdakwa melakukan pembayaran tiket sesuai harga riil (real cost)tiket pesawat kepada Daskhirman Pgl Man dan Gusnadi Bhakti Pgl Ud, sedangkanselisih uang dari harga tiket yang

Setelah diverifikasi dandinyatakan lengkap, maka diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran untukdibukukan/dicatat ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).Menimbang, bahwa PPTK/Pendamping menyerahkan uang tiket pesawatkepada terdakwa Rusli Tanjung Panggilan Adek kemudian Terdakwa melakukanpembayaran tiket sesuai harga rill (real cost) tiket pesawat kepada Daskhirman Pgl ManHal 175 dari 190 Putusan No.14/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdgdan Gusnadi Bhakti Pgl Ud, sedangkan selisih uang dari harga

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013,adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Danayang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaAmpat. kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut Simda

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkan dikarenakansemuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 2208/SPD/ABTDBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yangditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rajakemudian dari Sekretariat Keuangan dan Aset Daerah

(Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masukdalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013,Halaman 55 dari 216 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkadalah : dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat PermintaanDana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah

yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanHalaman 29 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN MnkAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013,adalah: dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Danayang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaAmpat. kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 Tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut Simda

( Sistem Informasi Menejeman Daerah ), selain itu juga apabila tidak masukdalam program Simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 2208/SPD/ABTDBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yangditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaHalaman 33 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK

(Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masukdalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013,adalah : dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat PermintaanDana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenRaja Ampat, kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

Konsel;e Surat Keterangan telah dilakukan pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) olehInspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;SPP dan SPM yang dikeluarkan oleh tiap SKPD secara otomatis dimasukan ataudiinput dalam aplikasi SIMDA sehingga setiap pengajuan pembayaran setiapkegiatan tercatat pada aplikasi SIMDA;Pada saat terdakwa BASIR, A.Ma.Pd menjabat sebagai Pj. Kepala DesaSambahule dari bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2019 terdapatSilpa TA. 2018 pada Desa Sambahule Kab.

BadanPenanggunganlan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2013 yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunAnggaran 2013 Pada MasingMasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintanh Kabupaten Raja Ampat dan atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya disebut SIMDA

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram SIMDA maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor: 2800/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 25 September 2013,adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Danayang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten RajaAmpat. kemudian dari Sekretariat Keuangan dan

yangditetapkan pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor 157 tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang PenetapanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TahunHalaman 33 dari 206 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN MnkAnggaran 2013 Pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, atas dasar KeputusanBupati tersebut maka kode rekening dalam sistem anggaran untukperubahan anggaran sudah masuk, yang biasanya kami sebut Simda

(SistemInformasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masuk dalamprogram simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkan dikarenakansemuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 2208/SPD/ABTDBH/BPBD/TU/2013, tanggal 31 Juli 2013, adalah :dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat Permintaan Dana yangditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rajakemudian dari Sekretariat Keuangan dan Aset Daerah

(Sistem Informasi Menejeman Daerah), selain itu juga apabila tidak masukdalam program simda maka SP2D ataupun SPD tidak dapat diterbitkandikarenakan semuanya sudah melalui sitem yang otomatis;Bahwa proses penerbitan Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja DaerahNomor : 3233/SPD/ABTDBH/BPBD/LS/2013, tanggal 30 Oktober 2013,adalah : dari BPBD Kabupaten Raja Ampat membuat Surat PermintaanDana yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenRaja Ampat, kemudian dari Sekretariat Keuangan dan