penawaran yang diajukanpenyedia barang/jasa berdasarkan dokumen pengadaan, telah melakukan perjanjian kontraksebanyak 5000 set dengan nilai kontrak Rp. 2.380.000.000, dalam waktu pelaksanaan 30hari kalender, padahal jumlah PNS dan tenaga honor pada saat Bezetting per 31 Desember2007 jumlah PNS sebanyak 3.702 orang bersamasama telah mempertanggungjwabkanpengadaan dengan membuat persyaratan pertanggungjawaban dengan membuat tanda terimabarang fiktif agar seolaholah barang sesuai dengan kontrak yang sudah dimark

Hasilpemeriksaan menunjukkan bahwa saksi Muhammad Fadly Lubis menyusunHPS tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dimark up untuk mengakomodasi permintaan Sdr.

dari Para Tergugat yang mengambiltanpa hak dan tanpa izin, datadata berupa data dokumen elektronik milikPenggugat dirahasiakan dan dijaga kerahasiaannya, dan memindahkannya kedalam flash disk, dengan cara tanpa hak dan tanpa izin mengakses memasukisistem elektronik Penggugat tanpa izin dan mengambil serta tanpa hakmemindahkan datadata dokumen elektronik milik Penggugat yang dirahasiakandan memindahkannya ke dalam flash disk, dimana selanjutnya datadataelektronik tersebut telah di gelembungkan atau dimark

dengan ukuran 26 X 16 X 4m yangterbuat dari rangka besi, dinding batu bata dan lantai beton cor, 1 (satu)unit timbangan digital dengan kapasitas 50 (lima puluh) ton, 3 (tiga) pinturumah semi permanen, 2 (dua) buah tangki minyak dengan kapasitas 30(tiga puluh) ton dan 1 (satu) bangunan kayu atap seng ukuran 12 X 12 mdalam Akta Jual Beli tersebut, berarti tidak termasuk yang dijual kepadatergugat tersebut.Bahwa oleh karena harga jualnya jauh dibawah harga pasar maka patutdiduga kalau harga tersebut dimark

Stafmaupun pegawai serta anggota maupun pimpinan DPRD Kabupaten Kolakayang dalam laporan pertanggungjawabannya Bendahara dalam hal ini saksiMARSIAH, SE tidak mempertanggungjawabkan sesuai kenyataan yangsebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta nota dan kuitansi kosongyang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia sertamembuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominal biaya perjalanandinas Dalam Daerah dan Luar Daerah maupun setiap pengelola kegiatan rapatdi DPRD kemudian dimark

., namun dibuatkan atau dimark up kreditnyaoleh Terdakwa Terdakwa, menjadi Rp. 8.500.000.000, (delapan milyar limaratus ribu rupiah) dan akhirnya dilunasi oleh Terdakwa sendiri denganmenggunakan uang tabungan fiktif.Bahwa pemberian kredit kepada debitur IDA AYU PT ASRAMI (istrinya) PPNomor 94.15 plafon Rp. 1.500.000.000, bunga (1%), dan IDA BAGUSSWASTIKA, SE PP Nomor 69.12 dengan plafon Rp. 200.000.000, adalahdigunakan untuk menjalankan usaha rentenir.

Dengan adanya faktatersebut NI LUH RAI KRISTIANTI mengambil uang nasabah sebanyak Rp.4,440,102,760, ditambah dengan uang tabungan Koperasi SRI WINANGUNBanjar Celuk sebesar Rp. 880.000.000, sehingga jumlahnya/ totalnya hanyasebesar Rp. 5.320.102.760,., namun dibuatkan atau dimark up kreditnyaoleh Terdakwa Terdakwa, menjadi Rp. 8.500.000.000, (delapan milyar limaratus ribu rupiah) dan akhirnya dilunasi oleh Terdakwa sendiri denganmenggunakan uang tabungan fiktif.Bahwa pemberian kredit kepada debitur

Dengan adanyafakta tersebut NI LUH RAI KRISTIANTI mengambil uang nasabahsebanyak Rp. 4,440,102,760, ditambah dengan uang tabungan KoperasiSRI WINANGUN Banjar Celuk sebesar Rp. 880.000.000, sehinggajumlahnya/ totalnya hanya sebesar Rp. 5.320.102.760,., namundibuatkan atau dimark up kreditnya oleh Terdakwa Terdakwa, menjadiRp. 8.500.000.000, (delapan milyar lima ratus ribu rupiah) dan akhirnyadilunasi oleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang tabunganfiktif.Bahwa pemberian kredit kepada debitur

Dengan adanya fakta tersebut NI LUH RAIKRISTIANTI mengambil uang nasabah sebanyak Rp. 4,440,102,760,ditambah dengan uang tabungan Koperasi SRI WINANGUN Banjar Celuksebesar Rp. 880.000.000, sehingga jumlahnya/ totalnya hanya sebesarRp. 5.320.102.760,., namun dibuatkan atau dimark up kreditnya olehTersangka Drs. MADE LADRA, menjadi Rp. 8.500.000.000, (delapanmilyar lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya dilunasi oleh Tersangka sendiridengan menggunakan uang tabungan fiktif..

Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahanbahanfiberglass untuk perahu katir,rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari2(dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoicepembelian barang, didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (diMark Up)yaitu :a. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan (satu) unit rakit ; HARGA KONTRAK per HARGA PASARAN perSELISIHsatuan brg X kebutuhan satuan brg X kebutuhan totalNO BAHAN . .

Dimana dalam Pasal 39 ayat (4) Keppres No. 80Tahun 2003 itu diatur bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan:Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan di Lapangan, dan Pelaporan;Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang menyatakan bahwaLaporan Pertanggungjawaban Kegiatan Rehabilitasi MIS ALFAJAR T.A.2009 menggunakan buktibukti belanja proyek yang fiktif atau nilianya yang dimark up (seperti: nota/faktur pembelian bahan bangunan, kwitansipembayaran, dan sebagainya) sebagaimana Barang Bukti No. 8 berupa BuktiPengeluaran

Tidak melakukan proses penilaian jaminan secara wajar (nilai dimark up)4. AO(Account officer) tidak melakukan analisa secara akurat;5. Pemimpin cabang tidak melakukan putusan kredit dengan terlebihdahulu melakukan verifikasi;. Pemimpin cabang tidak melakukan kunjungan kelapangan/ke tempatdomisili usaha debitur dan juga lokasi jaminan debitur;. Terhadap Supervisor Operasional dan layanan tidak melakukan verifikasisecara tepat atas transaksi penarikkan debitur;.

puluh tujuh) orang karyawan perusahaansaksi, sudah 7 (tujuh) orang ditetapkan sebagai tersangka, dalam perkara iniada 2 (dua) orang yaitu Saksi FIKRI. saksi hanya kenal dengan Saksi FIKRIkarena Saksi FIKRI adalah karyawan perusahaan saksi sedangkan denganTerdakwa saksi tidak kenal, Terdakwa dibawa oleh Saksi FIKRI ;Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN CbiBahwa awal mula perkara ini terungkap yaitu dari urusan perizinan rumahsakit di kota bogor yang terbengkalai dengan bangunan yang dimark

Bahwa adanya temuanPolda Kalteng tentang pelaksanaan oleh PPTK yang tidak sesuai antara lainperusahaan perusahaan rekanan yang hanya dipinjam nama dalampengadaan BBM / solar tetapi diadakan sendiri oleh Terdakwa I.PELEKSINO, ST Bin KOYOK AMBU serta waktu kerja operator yang dimark up oleh terdakwa I, saksi tidak mengetahuinya dan hal itu dilakukantanpa sepengetahuan saksi.3 Saksi Negro Anda, ST menerangkan benar ditunjuk sebagai pelaksanalapangan tetapi pada tahun 2008 saksi tidak secara langsung

yangdiperuntukkan sebagai alat bukti uang titipan pengganti kerugiankeuangan negara yang tidak disertai surat izin oleh Ketua PengadilanNegeri setempat pada tanggal 6 Januari 2014 (dengan rekayasa alatbukti tersebut Pemohon Kasasi ditetapkan tersangka, Penyidik KejariTanjung Perak Surabaya setelah merekayasa denganmengkriminalisasi rincian SPH (Surat Penawaran Harga) yang bersifatmengikat, dengan harga satuan Rp3.150.000 X 280 peserta = totalpembiayaan Rp8&8&2.000.000 dari SPH tersebut di atas selanjutnya dimark

kunci tanam dengan total senilai sebesar Rp.5.845.401,00 (lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus saturupiah nol nol sen) dan hal itu terjadi karena toko sakura tidak pernah menjual11minyak gisting dan stock GRC pada saat pembelian tersebut sudah habis lalukemudian harga untuk 8 item bahan yang tertera dalam nota pembelian sebesarRp. 16.889.250,72 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribudua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh dua sen) tersebut sudah dinaikan/dimark

rehabilitasi ruang kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah tidaksesuai dengan RAB ;Menimbang, bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepalasekolah terhadap penggunaan DAK Tahun 2013, tetap saja 100(seratus) persenyang mana para kepala sekolah telah melengkapi lampiran bukti yang fiktif padaLaporan Pertanggung jawabannya, dan kepala sekolah membuat lampiran fiktiftersebut dengan cara membuat kwitansi dengan harga Mark up pada harga bahanbangunan dan membuat kwitansi upah tukang yang telah dimark

perjalanan dinas yangdilakukan ada beberapa pesertabaik dari anggota DPRD KotaCimahi dan anggota SekretariatDewan tidak ikut berangkat.16.Bahwa, fihak travel tetapmembuatkan bukti tiket pesawat,boarding pass dan invoice hoteluntuk peserta kegiatan (anggotaDPRD dan anggota SekretariatDewan) yang tidak ikut berangkatdengan cara membuat bukti tiketpesawat, boarding pass daninvoice hotel tidak sesuai denganfaktanya yaitu untuk peserta yangberangkat harga tiket pesawat,boarding pass dan invoice hotel dimark

hotel tempat menginap tetapi apabila fihakhotel tidak mau membuatnya maka saksi akan buat sendiri denganmeminta tolong kepada saksi Riksa Sabara ;Bahwa, benar untuk peserta yang tidak ikut berangkat tetap dibuatkanbukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel atas permintaan PPTK danterdakwa selaku Ketua DPRD ;Bahwa, benar bukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel yang dibuattidak sesuai dengan kenyataannya karena ada yang dibuat palsuyaitu untuk peserta yang tidak ikut berangkat dan ada juga yang dimark

hotel tempat menginap tetapi apabila fihakhotel tidak mau membuatnya maka saksi akan buat sendiri denganmeminta tolong kepada saksi Riksa sabara ;Bahwa, benar untuk peserta yang tidak ikut berangkat tetap dibuatkanbukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel atas permintaan PPTK danterdakwa selaku Ketua DPRD ;Bahwa, benar bukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel yang dibuattidak sesuai dengan kenyataannya karena ada yang dibuat palsuyaitu untuk peserta yang tidak ikut berangkat dan ada juga yang dimark

up harganya yaitu untuk peserta yang berangkat karena atasHalaman355dari648Putusan No. 133/Pid.Sus/TPkK/20 15/PN.BDGarahan dari PPTK dan ketua kegiatan dan sepengetahuan ketuaDPRD harus disamakan dengan pagu anggaran ;Bahwa, benar untuk pembuatan tiket pesawat palsu atau yang dimark up harganya, saksi minta tolong kepada saksi Riksa Sabaradengan cara membayar seharga Rp 250.000, untuk tiap tiketnya ;Bahwa, benar pada tanggal 5 Mei 2011 saksi bersama travel lainyaitu EMSA Tour (saksi Riksa), Easy

Administratif GaleGale ;Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yang dananyatidak dapat dipertangungjawabkan karena tidak dibuatkan buktibuktipengeluaran bahkan untuk mempertangungjawabkan Realisasi penggunaanHalaman 111 dari 125 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2021/PT AMBDana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 maka saksiSyawal Adjid alias Syawal selaku Sekretaris Negeri telah membuat LaporanPertangungjawaban dengan menggunakan Nota yang harganya dinaikkan (diMark

Tahap ke3 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp.5.499.999.300,;23.Bahwa ternyata pihak Kopkar Pertamina ada yang memasukkan pegawaliaoutsoursing yang penghasilannya dimark up agar bisa meminjam sebesarRp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk ikut meminjam padahalsesual ketentuan harus pegawai tetap dan bersedia gajinya dipotong,demikian juga ada pegawai yang ikut dimasukkan sebagai yang meminjamdengan memakai namanya akan tetapi pegawai tersebut tidak tahumenahu akan pinjaman dan uangnya juga tidak

Bahwa ternyata pihak Kopkar Pertamina ada yang memasukkan pegawaiaoutsoursing yang penghasilannya dimark up agar bisa meminjam sebesarRp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk ikut meminjam padahalsesuai ketentuan harus pegawai tetap dan bersedia gajinya dipotong,demikian juga ada pegawai yang ikut dimasukkan sebagai yang meminjamdengan memakai namanya akan tetapi pegawai tersebut tidak tahumenahu akan pinjaman dan uangnya juga tidak ada diberikan kepada yangbersangkutan hanya dimasukkan ke rekening

bendahara.Bahwa seingat Saksi mengajukan nasabah untuk memperoleh pinjaman melaluiYUWONO ADI NUGROHO yang kreditnya dinaikan / mark up yang terakhirkali pada bulan Agustus 2012 dan yang membayar angsuran dari selisihpinjaman yang di mark up adalah YUWONO ADI NUGROHO, dimana yangbersangkutan menitipkan dana angsuran kepada Saksi untuk dibayarkan kepadanasabahnasabah yang di mark up sessuai dengan tanggal angsuran.Bahwa ada nasabah yang mengetahui dan ada yang tidak yang mengetahuikalau kreditnya telah dimark

mark up sejak dari awal adalah DARSONO ,karena dari awal Saksi pernah meminta ijin kepada yang bersangkutan bahwakreditnya untuk di mark up untuk kepentingan koperasi mnamun yangbersangkutan tidak mengijinkannya, sehingga kredit tidak di mark up, selain ituada nasabah atas nama TRIYANA DEWI, Saksi pernah menyampaikan kaitannyadi mark up untuk kepentingan pihak koperasi, yang bersangkutanmengijinkannya dan ada beberapa nasabah lain juga ada yang mengijinkannya.Bahwa ada dan banyak yang kredit yang dimark

darinasabah dan Sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab atas pinjaman yangdi mark up adalah YUWONO ADI NUGROHO, karena nasabah Saksi tidak maumenanggung atas dana kredit yang di mark up dan Seingat Saksi berdasarkanberita acara pertemuan tanggal 18 Nopember 2013 antara pihak bank BSMdengan Saksi dan ARIS BAMBANG SUWITO dana kredit yang disalurkan keNasabah seluruhnya Rp. 9,8 Milyar dari total dana yang dikeluarkan oleh BSMKCP Brebes Rp. 13,7 Milyar, dan Kurang lebih ada 80 orang nasabah yang dimark

Ikram A Wahab selaku PPK dan seterusnya yang kemudian dihubungkandengan RAB yang diajukan Terdakwa Chandra Kipu dalam mengikuti tenderproyek tersebut, yang selanjutnya mempermasalahkan harga satuan yang sudah dimark up atau digelembungkan pada waktu penyusunan HPS/OE tersebutdianggap dimanfaatkan oleh Terdakwa pada waktu mengikuti lelang sebagaimanapenawaran yang tertuang dalam RAB yang diajukan Terdakwa, kemudiandiperbandingkan dengan keterangan Saksi Emi Husain dan Saksi Arifin Lasalapasehubungan