Ditemukan 1889 data
283 — 411
ARYANTO HAMZA BALANGO.
Disita dari ARYANTO HAMZA BOLANGO alias YANTO BALANGO alias YANTO (Wirausaha) adalah : ------------------------------------------------------------80. Uang sebesar Rp20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) ; -----------------------81. Uang sebesar Rp7.948.000.- (Tujuh juta Sembilan ratus empat puluh delapan juta) ; -----------------------------------------------------------------------------j. Disita dari RATNA DAYSI AIVIN (Wirausaha) adalah : -------------------------82.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Marvie de Queljoe,SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : FAUZAN, SH. MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : REINALDO SAMPE, SH.
87 — 27
., MH. dan HAMZA WAKANNO, SH., MH., ParaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. PETRUS LEATOMU,SH.
PETRUS LEATOMU, SH., MH. dan HAMZA WAKANNO, SH., MH., ParaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. PETRUS LEATOMU,SH.
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ODE FIRMAN Als LA PIMA Bin LA MANDIA
2.LA ODE RISWAN Bin LA ODE ISARA
3.LA ODE UNTU Als BA UNTU Bin LA ODE SIARA
4.LA JAHALI Bin LA DENCI
5.LA ODE ADIMAN Als GERI Bin LA ODE RAMLI
6.YATMIKO, S.Pd Bin LASMIN
7.LA ODE AMIR Als AMIR Bin LA ODE SAANI
89 — 39
LA ODE HAMZA Alias LA CUNG Bin LA ODE RAFIDIN, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungankeluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pembakaran sertapengrusakan rumah yang terjadi Desa Gunung Jaya; Bahwa kejadiannya pembakaran dan pengrusakan tersebut yaitu padahari rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di DesaGunung Jaya Kec.
62 — 38
Sehingga bukan sebagai acuanuntuk menganulir dakwaansubsidairitas menjadi dakwaan alternative(Bandingkan: Andi Hamza dalam: Korupsi di Indonesia Masalah danPemecahannya,1984; Pengantar Hukum Acara Pidana,1983; YahyaHarahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,III,1993;Luhut M.P.Pangaribuan,Lay Judges & Hakim Ad Hoc,2009; Indriyanto SenoAdji dalam: Korupsi dan Penegakan Hukum,2009; Korupsi dan PembalikanBeban Pembuktian,2006,Korupsi Kebijakan Aparatur Negara& HukumPidaana,2007); dan Hasil Rapat
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
207 — 105
AHMAD BAIHAQI, beralamat di Kampung Tambun SelatanRT/RW. 001/008, Kelurahan Cakung Timur, KecamatanCakung, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal. inimemberi kuasa kepada Hamza Maudy Masussa,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IVsemula Tergugat IV;5.
57 — 36
atau dalamBahasa adat Manggaraidengan bentuk melalu) KAPU MANUK danberupa UANG seperlunya, dancara ini berlaku secara turuntemurun diManggarai Flores NTT ;BAHWA Majelis Hakim telah mencedrai konstruksi hukum adat setempatterkait keberadaan Fungsionaris Adat atau yang disebut TUA GOLObernama : MUHAMAD YASIN , Karena dalam amar putusannya telahmenyatakan: Surat bukti penyerahan tanah adat dari Kepala Adat (Tua Golo)Kampung Nanga Nae atas Nama MUHAMAD YASIN kepada para Tergugat (Muhamad Amir, Anwar Hamza
Terbanding/Terdakwa : Miftahul Ulum
225 — 108
,HAMZA RAHAYAN, SH.,MOHAMAD ZEIN EL, SH.,RAMDHAN RISKI PRATAMA, SH.,MH.,para Advokat pada Kantor ADVOKAT LA RADI ENO, SH.,MH., &PARTNERS beralamat di Jakarta, Graha AM, Lantai 2, JI. SutanSyahrir No. 1C, Kel. Gondangdia Kec.
120 — 43
Hamza UmalekhoaBarat : Berbatasan dengan Tanah NegaraSelatan: Berbatasan dengan Juluan FokateaTimur : Berbatasan dengan Jin. Raya12 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya + 150 m?
75 — 19
Metro Tanjung Bunga; Utara dengan Warga/Hamza Mutu;15.80Saksi tahu masyarakat pencari kerang pernah demo di kantorCamat, tetapi Saksi tidak tahu massanya;Saksi pernah berdialog dengan Saksi Agus sebelum pembayaran,sesudah Gubernur melakukan peninjauan lokasi, mempersoalkankenapa dibicarakan di jalan;Saksi tidak tahu tanggapan DPRD berkaitan dengan demodemopetani kerang dan Saksi tidak pernah di undang berkaitan dengandemodemo tersebut;Saksi tidak tahu apa ada perintah dari Asisten kepada Saksi Agusuntuk
66 — 14
Metro Tanjung Bunga;Utara dengan Warga/Hamza Mutu;Saksi tahu masyarakat pencari kerang pernah demo di kantor Camat,tetapi Saksi tidak tahu massanya;Saksi pernah berdialog dengan Terdakwa sebelum pembayaran,sesudah Gubernur melakukan peninjauan lokasi, mempersoalkankenapa dibicarakan di jalan;69 Saksi tidak tahu tanggapan DPRD berkaitan dengan demodemopetani kerang dan Saksi tidak pernah di undang berkaitan dengandemodemo tersebut; Saksi tidak tahu apa ada perintah dari Asisten kepada terdakwauntuk
127 — 18
HAMZA RAHIM, S,Kep.b) Kepala Bidang P2PL yaitu sdr. IBRAHIM PANEO, S.Kep, M.Kes.c) Kepala Bidang Farmamamin yaitu sdr. RONO ADAM, M.Kes.d) Kepala Bidang Yankes yaitu Saksi sendiri.e) Sekertaris Dinas Kesehatan Kab Gorut yaitu sdri HARTATI NGGULE.Bahwa saksi selaku peserta rapat pada saat itu hanya menerima penyampaian ataupunpemberitahuan mengenai rencana kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utaratahun anggaran 2011 dan pengadaan Alatalat Kesehatan untuk keperluan RSUD dr.
HAMZA RAHIM, SKP NS memberi masukan agar diutamakanpengadaan alatalat kesehatan untuk puskesmas seperti bidan KIT kemudian Kepala Dinasmenyampaikan bahwa tidak bisa diadakan dikarenakan menu pengadaan alatalat kesehatantersebut mengikuti pembangunan Fisik;Bahwa tidak ada penyampaian lebih mendetail dari Kepala Dinas Kesehatan KabupatenGorontalo Utara Tahun anggaran 2011 yaitu saksi dr. TRIYANTO S BIALANGI, M.Kes,tentang pengadaan Alatalat Kesehatan untuk keperluan RSUD dr.
TRIYANTO S BIALANGI, M.Kes dan peserta rapat yaitu:a) Kepala Bidang Kesmas yaitu saudara HAMZA RAHIM, S,Kep.b) Kepala Bidang P2PL yaitu saudara IBRAHIM PANEO, S.Kep, M.Kes.c) Kepala Bidang Farmamamin yaitu saudara RONO ADAM, M.Kes.d) Kepala Bidang Yankes yaitu saudara IRWAN ALIN TUKA, SKM.e) Sekertaris Dinas Kesehatan Kab Gorut yaitu (saksi sendiri).Bahwa selaku peserta rapat pada saat itu, saksi hanya menerima penyampaian ataupunpemberitahuan mengenai rencana pembagunan rumah sakit dan pengadaanalatalatkesehatan
MUHAMMAD YUSUF, SH
Terdakwa:
HASPENDI Bin MAPPATANG
30 — 0
AMAL HAMZA seluas 300 M2 di Link. Marobo Kec. Sabbang Kab.
80 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dapat saksijelaskan disini yang membuat cek masih bendahara lama yakniSHELLY PETOOM;5) Bahwa selanjutnya saksi membuat SPM yang sebelumnya saksibelajar dari HAMZA FARUUK di Kejati, untuk pertanggungjawabanTUP Desember 2012 sebesar Rp1.042.650.000,00 dan Ganti Uang(GU) sebesar Rp40.000.000,00yang ditandatangani ARIUS ABAMI,SH tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut : Pertanggungjawaban Pengesahan dari KPPNKPANo Nilai (Rp)SPM TUP/GUP (Nihil) SP2D TUP/GUP (Nihil)Nomor Tanggal Nomor
70 — 15
Abdul Wahab Hamza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Gampong pange kecamatan PirakTimu Kab. Aceh Utara;Bahwa Pada tahun 2010 saksi masih sebagai Kepala Desa Gampongpange kecamatan Pirak Timu Kab.
63 — 22
Ahli Andi Hamza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa : Ahli melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuanganNegara atas dugaan penyalahgunaan dana pekerjaan pengembangansarana penangkapan ikan, bagang apung sebanyak 8 (delapan) unittahun anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HENI, S.P.di
95 — 28
Operasional perkantoran Rp. 75.959.375, Bahwa TPK untuk semua kegiatan yaitu:a)b)Cc)d)e)f)9)h)1)k)Pembangunan MCK 4 (empat ) buah yaitu untuk MCK Dusun III yangdibawah adalah HAMZA, dan yang lainny saya lupaBaju PAUD saya lupa siapa PTPKDPengadaan Lahan saya lupaPembuatan Pagar PAUD saya lupaBUMDES pak kades sendiri yang membayarkanGedung Posyandu saya lupa pelaksana kegiatnyaDecker Pustu, pelaksana kegiatannya pak kades sendiriJalan Kantong Produksi adalah IDILTalud /drainase /decker saya tidak
NURDIANTI, SH
Terdakwa:
EKO SUSANTO Alias EKO Bin SURADI
182 — 103
Saksi Heri Umami Als Uun Binti Hamza, dibawah sumpah sesuaidengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 10.30Wib, bertempat di Jalan Anggrek Kel. Sukaraja Kec.
393 — 5267
menuju Desa Hatu terjadi pembebasan tanah dan tanaman sedangkan untuk perluasanhalaman parkir dan terminal hanya pembebasan tanaman saja dan diberikan kepada warga DesaLaha ;bahwabenar saat dilakukan Normalisasi Sungai didalam wilayah Bandara untuk sungaiTengah sebagian besar tanah dan tanaman pembabasan untuk desa Hatu sedang untuk TanahSakula tanah dan tanamannya untuk DesaLaha ;bahwa untuk tanah yang dibebaskan saat itu ada orang warga Negeri Laha yang jugamendapatkan ganti rugi namanya Pak Hamza
60 — 23
yang dibuat dan ditandatangani oleh BAHARUDDIN dan di sahkan oleh P2SKSKB, di beri tanda T.4; Fotocopy Nota Angkutan tertanggal 27 Januari 2015, asal usul hasil hutan: SKPT nama pemilik HAMSA R dengan tujuan pengangkutan UD Sabar Jaya Sentosa, jenis hasil hutan: kayu Durian, kayu Dara Dara, kayu Palado sebanyak 225 batang volume 26,1600 M, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik kayu beserta lampiran Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 278/SKPT/D.TNK/VIII/2009 atas nama HAMZA
335 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul Latif, Muhammad Syarif Nuh, Hamza Baharuddin, H.Hasbi Ali, Said Sampara, dalam bukunya berjudul Buku AjarHukum Acara Mahkamah Konstitusi hal 219223).Maka dalam hal Judex Juris telah mengabaikan Putusan MahkamahKonstitusi tersebut, padahal menurut Mahkamah Konstitusi baikBPKP dan BPK samasama memiliki Kewenangan untuk melakukanaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dengandemikian Putusan Judex Juris mengandung suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan