- Terdakwa HERMAN HAMADI Als YUSRI Bin Alm. TAMSIR

PUTUS ANNomor 5/Pid.B/2021/PN NnkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : Herman Hamadi als Yusri bin (alm) Tamsir;Tempat lahir : Tawau (Malaysia);Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/ 17 Juni 1982;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Martadinata, RT O06, Nunukan Utara,Nunukan;Agama

Menyatakan Terdakwa HERMAN HAMADI Als YUSRI Bin (Alm)TAMSIR, bersalah melakukan tindak pidana Pencuriansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPsesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangkansepenuhnya dengan lamanya Terdakwa telah ditangkap danditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.3.

HAMADI Als YUSRI Bin Alm.

Menyatakan Terdakwa Herman Hamadi als Yusri bin (alm) Tamsir telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian sebagaimana dakwaan alternatif kKedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;3.

Penggugat-Steve Jonsreuw HamadiTergugat1.Herman Hamadi2.Ermina Sri Lestari, SH.MH3.Martern Galigo4.H.Samsunar Rasyid5.Yayasan Dharma Bhakti6.Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Papua Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura

Pembanding/Penggugat : Steve Jonsreuw Hamadi
Terbanding/Tergugat I : Herman Hamadi
Terbanding/Tergugat II : Ermina Sri Lestari, SH.MH
Terbanding/Tergugat III : Martern Galigo
Terbanding/Tergugat IV : H.Samsunar Rasyid
Terbanding/Tergugat V : Yayasan Dharma Bhakti
Terbanding/Tergugat VI : Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Papua Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura

ketigaoleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan alasan adanyagangguan suku ltaar, judex facti (Pengadilan Negeri) berpendapat hanyalahmerupakan alasan pembenar dari tindakan tidak membayarnya paraPemohon Kasasi/para Penggugat, karena sesuai Pasal 9 dihubungkandengan Pasal 5 Perjanjian Jual Beli tanah Nomor : 10 tanggal 7 Maret 2005,apabila di dalam masa pembayaran tahap kedua maupun tahap ketiga,terjadi gangguan, maupun hambatan, tuntutan, gugatan seperti dari pihakadat suku ltaar dan Tuan Herman

Hamadi, wajib dibuktikan dengan dibuatberita acara tertulis serta dokumentasi sebagai bukti adanya hambatan dilapangan dan berita acara serta dokumentasi tersebut harus dibuat bersamaTermohon Kasasi/Tergugat sebagai yang bertanggung jawab atas haltersebut dan bukan bersama para Pemohon Kasasi/ para Penggugat,karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat tidak dilibatkan dalam haltersebut sesuai dengan Pasal 5 Peranjian Jual Beli tanah tersebut di atas,kenyataannya, para Pemohon Kasasi/para Penggugat

;Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkanhukum karena tidak mempertimbangkan Pasal 9 Perjanjian Jual BeliNomor : 10 tanggal 7 Maret 2005, yang berbunyi ;"Apabila di dalam masa pembayaran tahap kedua maupun pembayarantahap ketiga, terjadi gangguan maupun hambatan, tuntutan, gugatan sepertidari pihak adat ltaar dan Tuan Herman Hamadi, sehingga menyebabkanpihak Kedua tidak dapat melakukan aktivitas di atas tanah tersebut, makapihak Pertama menyatakan sanggup dan bertanggung

para terdakwa untuk membeliminuman beralkohol dan rokok 5 ball dijual sebagian oleh paraterdakwa ; Bahwa akibat perobuatan terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksiORGENIUS RIVALDO HAMADI alias RIO mengakibatkan saksikorban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000 (limabelas juta rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalamPasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.Herman

Hamadi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, menurut saksi, kalau para Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungandengan masalah pencurian ditempat saksi;Bahwa, para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 03 Maret2017 sekitar jam 22.00 WIT di Sumber Kayu Entrop Distrik Jayapura SelatanKota Jayapura tepatnya dirumah saksi;Bahwa, pada wakiu kejadian saksi tidak ada dirumah karena saksi lagi diluar yangada saat itu hanyalah istri saksi dan nanti saksi ketahui

Bahwa Judex Facti melakukan kelalaian yang nyata dalam memutus perkaraini karena tidak mempertimbangkan Pasal 9, Perjanjian Jual Beli Nomor; 10tanggal 7 Maret 2005 yang berbunyi;Apabila di dalam masa pembayaran tahap kedua maupun pembayarantahap ketiga, terjadi gangguan maupun hambatan, tuntutan, gugatan sepertidari pihak adat Itaar dan tuan Herman Hamadi, sehingga menyebabkan pihakkedua tidak dapat melakukan aktifitas di atas tanah tersebut, maka pihakpertama menyatakan sanggup dan bertanggung jawab

Surat Bapak HERMAN HAMADI sebagai OndoafiBesar Tobati Enggros kepada Gubernur Kepala DaerahPutusan perkara perdata Nomor 66/PDT/2018/PT JAP. Hal. 25Tingkat Irian Jaya, Perihal: Pengakuan Hak Milik TanahKelapa Dua Entrop, Tanggal 24 September 1994;10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00992 Tahun 2014atas nama PT. Alam Indah;11. Dan buktibukti lainnya yang akan diajukan padatahap pembuktian.b.

Surat Bapak HERMAN HAMADI sebagai Ondoafi BesarTobati Enggros kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat IrianJaya, Perihal: Pengakuan Hak Milik Tanah Kelapa Dua Entrop,Tanggal 24 September 1994;10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00992 Tahun 2014 atasnama PT. Alam Indah;11. Dan buktibukti lainnya yang akan diajukan pada tahappembuktian;Putusan perkara perdata Nomor 66/PDT/2018/PT JAP.

dalam suku Dawir ada dua mata rumah AiRum dan CeRum dimanaAiRum sebagai penguasa;Bahwa untuk melepaskan tanah milik mata rumah AiRum harus terlebihdahulu mendapat ijin dari mata rumah AiRum dan apabila tidak mendapatkanijin maka pelepasan tanah adat tidak sah;Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik mata rumah AiRum(Tergugat Il);Bahwa tanah objek sengketa akan di bangun gereja GPdl;Saksi Jimi MeraudjeBahwa dalam Keondoafian Tobati Enggros ada 2 (dua) ondoafi yakni ondoafiEnggros Tobati yakni Herman

Hamadi dan ondoafi Tobati Laut yakni YakobIrreuw dan terdapat 12 (dua belas) kepala suku;Bahwa mata rumah suku Dawir ada 2 (dua) yakni mata rumah AiRum danmata rumah CeRum;17 Bahwa untuk melepaskan tanah adat harus sepengetahuan semua kepala disuku; Bahwasaksi tidak mengetahui tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat; Bahwadalam melepaskan tanah CeRum harus meminta ijin kepada AiRum; BahwaCeRum adalah sebagai pembantu dari AiRum dalam suku Dawir; Bahwamata rumah AiRumtertinggi dalam suku Dawir

pernyataan 1 Oktober 2004 ( P1.215 ) adalah hasil rapatwalikota tanggal 22 September 2004 atas undangan Terbanding III, dandiperkuat adanya surat undangan rapat yang juga membahas pemiliktanahn obyek sengketa yang saat itu disepakati pemiliknya parapembanding dan kemudian tanggal 1 Okober 2004 terbanding II dan IIImengeluarkan surat pernyataan;Berdasarkan bukti TIIIV,4 yakni surat pelepasan atas tanah adat lautpesisir dan tanah basa/rawa jalan Hamadi Holtekamp dimana OndoafiBesar Tobati Enggros Herman

Hamadi melepaskan tanah adat 38 hektar ,surat TII.5.1 dan bukti surat TII.5.2 yang merupakan nama nama pemilikhak ulayat pada lokasi pembangunan jalan Hamdi Holtekamp terdapat80 orang dan 50 orang sebagian pemilik hak ulayat tanah obyeksengketa , selanjutnya bukti T Il7 ,8 yakni nama nama penerima gantirugi tanah yang menjadi obyek sengketa , hal tersebut menjadi dasarmajelis hakim tinggkat pertama mengabulkan eksepsi kurang pihak;Bahwa berdasarkan Bukti TII!

Gustaf Tjoe, yangmenerangkan bahwa sidang Adat Tobati Enggros tersebut di adakanatas permintaan Ondoafi Besar Tobati Enggros Herman Hamadi(Pembanding ) yang keberatan atas putusan dari sidang DewanAdat LMD (lembaga Musyawarah Desa) Nafri tanggal 03 Juli 1995 dikelurahan Asano serta meminta kepada Ketua Dewan adat TobatiEnggros saat itu Bapak Eliyas R Dawir untuk menggelar rapat dewanadat untuk membahas tanah adat sepanjang pesisir pantaiHoltekamp.Selanjutnya saksi menerangkan bahwa benar HermanHamadi

TE/ 1996 tertanggal 8 Januari 1996, sebagaimanabukti P.I.II.6 tersebut telah diperkuat lagi dengan bukti P.I.II.7 yakniBerita Acara Kesepakatan Lintasan pantai Holtekamp TanjungKasuari No. 97/KEPDMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007sebagai hasil dari sidang Dewan adat Tobati Enggros tertanggal 27Oktober 2007, yang telah menghasilkan suatu pernyataan dari Ketuadewan adat Tobati Enggros saat itu Daniel M Hamadi (PembandingIl) dan Ondoafi Besar Tobai Enggros Herman Hamadi (Pembanding1), yang di saksikan

Herman Hamadi selaku) Ondoafi Besar Tobati Enggros(Pembanding 1);2. Yakob Ireuw selaku Ondoafi Tobati Laut (Pembanding III);3. Marthen Luther Drunyi selaku kepala suku Drunyi (pewarisnyaPembanding IV);4. John Sanyi selaku Kepala Suku Sanyi (Pembanding XI);5. Daniel Hamadi selaku ketua adat Tobati Enggros (PembandingII);6.

Suku Sanyi sebelumnya yakni PhilipusSanyi begitupun kepala suku Hanasbey yakni Moses Hanasbey,Kepala Suku Itaar yakni Zeth Itaar, Kepala suku Drunyi yakni MathenLuther Drunyi berdasar bukti P.I.II.5 yakni Berita acara Kesepakatantanah lokasi Pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepuratertanggal 3 Juli 1995 hasil sidang dewan adat tanggal 3 Juli 1995 diKelurahan Asano yang di adakan oleh Lembaga Musyawarah Desa/LMD Nafri telah mengakui tanah obyek sengketa adalah milik sukuSibri begitupun dengan Herman

Hamadi selaku Ondoafi Besar TobatiEnggros dan Ketua Dewan Adat Tobati Enggros Daniel Hamadi telahmengakui tanah obyek sengketa adalah milik suku Sibrisebagaimana bukti P.I.II.7 yakni Berita Acara Kesepakatan Lintasanpantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEPDMA/TE/2007tertanggal 27 Oktober 2007.Bahwa terbukti di persidangan bukti kepemilikan Pembanding IV,V,Xsampai dengan Pembanding CXV yakni Bukti T.1 sampai T.106 dibuat pada tahun 2015 secara bersamaan saat akan di lakukanpembayaran ganti rugi

Jayapura halaman 96 alinia 2 yang mempertimbangkan: bahwaterhadap bukti T.8, T.12 Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum, karena disamping dibuat bukan oleh Pejabat yangberwenang dan keterangannya tersebut hanya keterangan diluar persidanganyang tidak disumpah, begitu juga bukti T.19, surat yang demikian tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat karena berupa surat yang ditujukankepada Kapolda Papua, dan bukti tersebut bertolak belakang dengan SuratPernyataan Herman

Hamadi, Daniel Hamadi dalam bukti P.27 dan P.28 yangdibuat dihadapan Notaris tertanggal 25 Oktober 2010, begitu juga bukti T.27dan T.28 berupa Surat Pernyataan Yacobus D.

REPASI atas dasar SURAT PERNYATAAN TANAH ADAT Yangdi tanda tangani oleh HERMAN HAMADI Selaku Ondoafi Besar KepadaCRISTIAN IREEUW disebut pihak ke (pertama) dan selaku pihak ke Il (ASER MERAUDJE) pada tanggal 29 Oktober 1980 bahwa tanah adat yangterletak di wilayah Kelurahan Adm VIM menjadi hak waris untuk turuntemurun pihak ke II (ASER MERAUDJE) berdasarkan adat istiadat orangtobati, luas secara keseluruhan 1 HA dengan batas batas :a. Sebelah utara : Berbatasan dengan kali Kotaraja.b.

I4,5,18,19 denganketerangan saksi ManuelDawir dan saksi Timo Hamadi yang menyatakanikut hadir dalam rapat adat tanggal 12 Desember 1994di jalan BaruHamadi dimana hasil rapat menyatakan bahwa Herman Hamadi sebagaiOndoafi Besar Tobati Engros telah mencabut surat pernyataan danpengakuan kepada Turut Tergugat (Daniel Hamadi) atas tanah rawabakau seluas 20 Ha yang terletak di hutan bakau dekat pantai Hamadi;Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama pada putusan

001 RW. 02 Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura tanggal 8Mei 1995 dengan luastanah 150 X 400= 60.000 M2, yang berbatasan dengan: Sebelah Utara: Tanah Adat Suku Veep; Sebelah Selatan : Jalan Hanurata; Sebelah Timur =: Tanah Adat Suku Veep; Sebelah Barat : Tanah Adat Suku Veep.Dimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat diketahuioleh Yahya Sabal sebagai Kepala Suku Sabal, Piter Bebe Kepala Suku BebeAgus Bebe sebagai Tokoh Adat Suku Bebe dan disahkan oleh Harsori MhaiTobati & Enggros Herman

Hamadi dan Ondoafi Awi Sembekra Nafri Sony G.Awi mengetahui Kepala Wilayah Kecamatan Abepura bapak Drs.

I4,5,18,19 denganketerangan saksi ManuelDawir dan saksi Timo Hamadi yang menyatakanikut hadir dalam rapat adat tanggal 12 Desember 1994di jalan BaruHamadi dimana hasil rapat menyatakan bahwa Herman Hamadi sebagaiOndoafi Besar Tobati Engros telan mencabut surat pernyataan danpengakuan kepada Turut Tergugat (Daniel Hamadi) atas tanah rawabakau seluas 20 Ha yang terletak di hutan bakau dekat pantai Hamadi;Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama pada putusan