• Hakim Mahkamah Syariyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.

• Hakim Mahkamah Syariyah dalam memutus perkara jinayatberpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum7.diatur dalam Qanun Acch, baru bisa diberlakukan setelahdiatur dalam Qanun Aceh.b.

  Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehanseksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untukmenjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwaharus dijatuhi uqubat tazir berupa penjara, sedangkandalam hai pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnyamengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.Lainlain.Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilansidang ikrar talak

  Hakim Mahkamah Syariyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.
  

• Penjatuhan 'uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan ... [Selengkapnya]

• Penjatuhan 'uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusanbebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum ... [Selengkapnya]

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusanbebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat.
  

• Qanun Aceh BRA adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015tentang Badan Reintegrasi Aceh.B. Alasan Permohonan;1. Bahwa Pemohon merupakan para mantan Anggota GerakanAceh Merdeka (GAM) yang terdiri dari Panglima Daerah WilayahAceh Barat Daya dan para korban konflik Aceh yang merasadirugikan dengan adanya frasa atas usul tertulis dari KetuaKPA pada Pasal 44 ayat (1), dan frasa atas usul tertulis KetuaKPA wilayah pada pasal 44 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;2.

  ;Bahwa, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang BadanReintegrasi Aceh (BRA) telah terdapat cukup pihak yangberkompenten untuk mengakomodir dan menunjang visi dan misiserta tupoksi dari BRA itu sendiri, sebagaimana diatur dalamPasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badanreintegrasi Aceh (BRA) yang terdiri dari:Ayat (1):Susunan organisasi BRA terdiri dari:a. Dewan Pertimbangan;b. Dewan Pengarah;c. Ketua;d. Seketariat;e. Penghubung;Halaman 15 dari 40 halaman.

  Namun demikian menurut Pemohonmuatan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Qanun aceh BRA seharusnyadidasarkan pada dolmatigheid yang jelas dan sangat diperlukandan harus juga didasarkan pada Asas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga frasa atas usul tertulis ketua KPA danatas usul tertulis Ketua KPA wilayah pada Pasal 44 ayat (1)dan (4) Qanun Aceh BRA menjadikan muatan pada pasalpasaltersebut tidak sesuai dengan kepastian hukum dan kejelasantujuan;19.

  Bahwa Pemohon mengajukan hak uji materil terhadap materi normahukum Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;B.

  Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata CaraPembentukan Qanun (Bukti T6);7. Fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan ReintegrasiAceh (Bukti T7);8.

• Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang PemilihanGubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota, merupakan turunan dari UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun demikianpersyaratan dalam Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebut tidak diaturatau disebutkan dalam UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh.

  Putusan Nomor 20 P/HUM/2016politik tidak dapat dijadikan sebagai persyaratan bakal calonGubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota dari calon perseorangan tersebut yang tertera dalam Pasal24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, yang seharusnyapersyaratan dalam Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun2012 diakomodir dalam AD/ART Partai Politik yang bersangkutan,bukan diakomodir dalam Qanun Aceh tersebut karena Qanun Acehtersebut bersifat publik dan berlaku umum sejalan

  24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentangPemilinan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati danWalikota/Wakil Walikota, tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;Menyatakan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentangPemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati danWalikota/Wakil Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusanyang

  Olehkarena itu dalam proses pembentukan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun2012 tentang Pemilinan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupatidan Walikota/Wakil Walikota, sudah sesuai dengan prosedur danmekanisme pembentukan Qanun Aceh berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan, sedangkan norma gramatika Pasal 24huruf h Qanun Aceh tersebut yang didalilkan Pemohon adalahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangdisebutkan diatas adalah kurang tepat menurut hukum, karenagramatika Pasal

  Oleh karena itu apa yang disampaikanoleh Pemohon, bahwa Pasal 24 huruf h Qanun Aceh tersebutbertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi PemilihanUmum RI tersebut di atas, hal ini tidak tepat menurut hukum, karenaPeraturan Komisi Pemilihnan Umum RI tersebut bukan merupakan jenisdan bentuk peraturan perundangundangan yang disebutkan dalamhierarki peraturan perundangundangan, sehingga di dalampembentukan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 tentang PemilihanGubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati

• dan mekanisme pembentukan Qanun Aceh tersebuttelah dipedomani Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata CaraPembentukan Qanun Aceh dan UndangUndang RI Nomor 12 Tahun2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan PerudangUndangan,dimana di dalam proses pembentukan Qanun Aceh tersebut telahdilakukan berbagai masukan dari masyarakat, antara lain dilakukanRapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), oleh karena itu masukanmasukan dari masyarakat sepanjang tidak sejalan dengan ketentuanperaturan perundangundangan

  , maka hal tersebut tidak diakomodir didalam Qanun Aceh tersebut.

  Bahwa tidak benar pada tanggal 30 Desember 2013 Tergugat Ilmenetapkan Rancangan Qanun Aceh tersebut menjadi Qanun Aceh,yang benar adalah Tergugat II menetapbkan Qanun Aceh tersebut padatanggal 31 Desember 2013, namun demikian Qanun Aceh tersebutbelum memiliki legalitas berlakunya.

  Aceh menjadi Qanun aceh tersebut.Disamping itu juga bahwa tidak benar hakhak dari Para Penggugatyang diabaikan, yang benar bahwa, mekanisme pembentukan Qanun initelah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ParaPenggugat yang bergabung dibawah WalhiAceh juga telahmenggunakan Hak Uji Materiil atas Qanun Aceh tersebut ke MahkamahHal 41 dari 60 Hal.

  Bahwa menunjuk kepada materi isi Qanun Aceh dalam pasalpasal sebagaimana yang kami kemukakan pada butir jawabanangka 5 di atas, maka semua dalil penggugat dalam gugatansesungguhnya telah terbantahkan secara nyata, karena semuawilayah dalam qanun Aceh Aquo sesungguhnya telahterlindungi secara hukum.9.

• Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan danPerlindungan Aqidah.

  Yang bersangkutan bukan diakomodirdalam Qanun Aceh tersebut, karena Qanun Aceh tersebut bersifatpublik dan berlaku umum. Sejalan dengan hal tersebut di atasPemohon ajukan permohonan Judicial Review ini. (Bukti P5);. UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan*materi muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkanasas:a.

  Putusan Nomor 73/P/HUM/201910.Pemohon mendalilkan adanyakerugian spiritual denganditiadakannya banyak kajian oleh karena dampak Fatwa MPUkepada salafi, Seharusnya kerugian yang didalilkan oleh Pemohonadalah kerugian yang timbul akibat adanya Qanun Aceh Nomor 8Tahun 2015 yangdijadikan objek pengujian bukan kerugianPemohon akibat adanya fatwa MPU.Hal ini membuktikanPemohon tidak bias mendalilkan adanya hak yang dirugikanakibat terbitnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015;Bahwa lahirnya Qanun Aceh Nomor

  Putusan Nomor 73/P/HUM/2019Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan;Pembentukan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Sudah SesuaiDengan Prosedur Hukum;1.

  Aceh(BuktiT 1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh(BuktiT2):Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis PermusyawaratanUlama(BuktiT3):Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara PembentukanQanun(BuktiT4);Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang PokokPokokSyari atIslam (BuktiT5):Fotokopi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan danPerlindungan Aqigah (BuktiT6);Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 8 Tahun2014 tentang Hasil Lokakarya UlamaUmara

• Dan bahwa Terdakwa didakwamelakukan pemerkosaan sebagaimana Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tidak tepat untuk digunakan, bahwa Majelis Hakim telah salahdalam menerapkan hukum;2.1.

  Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksisaksi yang dapat melihatjarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan Hampir tidak mungkin, makaMajelis Hakim harus menggunakan buktibukti petunjuk yang diperolehdari keterangan saksi korban dan saksisaksi lainnya serta barang buktidan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan dalamPasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dalammenerapkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

  No. 04/JN/2021/MS.AcehHakim Mahkamah Syariyah Jantho lebih mempertimbangkan pengenaanUqubat (hukuman) Cambuk sebagai upaya agar Terdakwa bertaubat secarasungguhsungguh kepada Allah SWT sehingga tidak lagi mengulangiperbuatan jarimah, hal ini sebagaimana Qanun Aceh tersebut lebihmengutamakan dalam tindakan menurut hukum secara bertanggung jawabdan sesuai dengan prinsipprinsip Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat(3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam halUqubat dalam

  Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam hal Ugqubat dalam Qanun inisebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, dendaatau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk. sesuai pula denganketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Uqubat tazir utamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalambentuk cambuk.Menimbang, bahwa Pembanding keliru dalam mengutip bunyi Pasal 73ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

  No. 04/JN/2021/MS.Acehputusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal200 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat dalam putusan hakim harus terlihat pertimbangan hukum denganalasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan halhal yang dapatmeringankan hukuman Terdakwa

• Perbuatan Terdakwa merupakan Jarimah Maisir sebagaimana diancamdalam Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat.Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutTerdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;Halaman 3 dari 16 halaman Pts.

  Aceh Nomor 7 Tahun 2013, tetapi Terdakwa sebagaipembanding tidak mengajukan memori bandingnya, berdasarkan SuratKeterangan Panitera Mahkamah Syariyah Melaboh tanggal 21 November2017,oleh karena itu meskipun Terdakwa telah mengajukan banding dalamtenggang waktu, permohonan banding tersebut tidak sesuai denganketentuan dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun2013,maka permohonan banding Terdakwa tersebut dapat dinyatakan cacatHalaman 6 dari 16 halaman Pts.

  Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Meulaboh bertentangandengan Kaidah Hukum yang seharusnya memutus dengan uqubat cambuk sesuaidengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayat, yaitu Dalam hal uqubat dalam qanun ini sebagaimana dimaksud padaayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikanpegangan adalah cambuk.

  Bahwa pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayatmemuat ketentuan hukuman berupa uqubat tazir yang dikedepankan adalah(cambuk). Yang mana terhadap uqubat tazir sendin dimungkinkan untukmenjatuhkan hukuman berupa uqubat cambuk atau denda atau penjara.

  No. 10/JN/2017/MS.AcehQanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepadaTerdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama dan tingkat banding ;Mengingatketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIMengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut

• Dan bahwa Terdakwa didakwamelakukan pemerkosaan sebagaimana Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 tidak tepat untuk digunakan, bahwa Mayelis Hakim telah salahdalam menerapkan hukum;2.1.

  Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksisaksi yang dapat melihatjarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan Hampir tidak mungkin, makaMajelis Hakim harus menggunakan buktibukti petunjuk yang diperolehdari keterangan saksi korban dan saksisaksi lainnya serta barang buktidan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan dalamPasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat; Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Jantho telah salah dalammenerapkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

  No. 04/JN/2021/MS.AcehHakim Mahkamah Syariyah Jantho lebih mempertimbangkan pengenaanUqubat (hukuman) Cambuk sebagai upaya agar Terdakwa bertaubat secarasungguhsungguh kepada Allan SWT sehingga tidak lagi mengulangiperbuatan jarimah, hal ini sebagaimana Qanun Aceh tersebut lebihmengutamakan dalam tindakan menurut hukum secara bertanggung jawabdan sesuai dengan prinsipprinsip Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat(3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam halUqubat dalam

  Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam hal Ugubat dalam Qanun inisebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternative antara penjara, dendaatau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Cambuk. sesuai pula denganketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Uqubat tazir utamasebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalambentuk cambuk.Menimbang, bahwa Pembanding keliru dalam mengutip bunyi Pasal 73ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

  No. 04/JN/2021/MS.Acehputusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal200 ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat dalam putusan hakim harus terlihat pertimbangan hukum denganalasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan halhal yang dapatmeringankan hukuman Terdakwa

• Penuntut Umum/Pembanding;

• Membatalkan putusan Mahkamah Syariyah Meulaboh Nomor 16/JN/2016/MS-Mbo tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah:

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Randi Alfirali bin Zuliadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Jo Pasal 33 ayat (1) Qanun

   Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum terdakwa Randi Alfirali bin Zuliadi oleh karena itu dengan uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah baju blues lengan panjang warna orange dan motif belang-belang hitam-putih;
• 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
• 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
• 1 (satu) buah celana dalam warna merah;

• Menyatakan terdakwa Disamarkanterbukti bersalah dan meyakinkanbersalah melakukan jarimah perzinaan sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan primair Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat;Hal 3 dari 12 hal Putusan No.02/JN/2017/MS.Aceh2.

  Menyatakan terdakwa Disamarkantelah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dalamPasal 34 Jo Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat;2. Menghukum terdakwa Disamarkanoleh karena itu dengan ugubat hududcambuk sebanyak 100 (sSeratus) kali dan uqubat tazir penjara selama 7(tujuh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akandikurangkan seluruhnya dari uqubat tazir yang dijatuhkan;3.

  ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 jugadikenakan hukuman tazir berupa 30 (tiga puluh) bulan penjara, dan dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdakwa disamping diancam denganuqubat hudud juga tazir 7 (tujuh) bulan penjara;Menimbang, bahwa dalam teks Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 terdapat kata dapat, yang dalam ilmu hukum dimaknai sebagai dapatditerapkan atau tidak diterapkan sama sekali;Menimbang, bahwa menyikapi makna filosofis dari kata dapat dalampasal tersebut

  , Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alternatif terakhir darimakna kata dapat dalam pasal tersebut, bahwa terhadap terdakwaDisamarkandipadakan dengan ancaman uqubat hudud sebagaimana diaturdalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yakni uqubat hududcambuk 100 (Seratus) kali Saja tanpa menerapkan ketentuan Pasal 34 QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa terdakwa meskipun telah tergolong usia dewasa sebagaimanamaksud Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor

  Menyatakan terdakwa Disamarkantelah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dalamHal 10 dari 12 hal Putusan No.02/JN/2017/MS.AcehPasal 34 Jo Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat;2. Menghukum terdakwa Disamarkanoleh karena itu dengan uqubat hududcambuk sebanyak 100 (seratus) kali;3.

• ., dengan mengadili sendiri ;

1. Menyatakan Terdakwa Yenny Susanti alias Fang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah khamar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan uqubat tazir kepada Terdakwa Yenny Susanti alias Fang berupa denda 150 (seratus lima puluh) gram emas murni ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. 31 (tiga puluh satu) kaleng

      Pendapat Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak dapatditerima karena Pasal 73 ayat (3) tersebut bukan merupakan ketentuanutama tapi masuk dalam kategori ketentuan peralihan apabila terdapatketentuan diluar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat. Pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar karenabertentangan unsurunsur Uqubat Ta'zir yang ada dalam Pasal 16 Ayat (1)Hal. 9 dari 19 hal. Put.

      Nomor 03/JN/2017/MS.Acehterhadap Qanun lain (selain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat) bukan Qanun ini ;7.

      Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan % dari hukumanmaksimal 30 (tiga puluh) kali cambuk tidak diatur dalam qanun juga dalamKUHP, oleh karenanya demi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka hukumancambuk 30 (tiga puluh) kali tidak pantas dan tidak adil bagi Terdakwa, disamping itu hukuman tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengantuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya ;Menimbang bahwa uqubat tazir sebagaimana dimaksudkan Pasal 16ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat adalah bersifat

      Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Majelis HakimMahkamah Syariyah Meulaboh dalam pertimbangannya bertentangandengan ruang lingkup Pasal 4 angka 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat berbunyi ugubat tazir utama sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri daria. Cambuk, b. Denda, c. Penjaradan d.

      Menyatakan Terdakwa ....... telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalan melakukan jarimah khamar sebagaimana diatur dalam Pasal16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;2. Menjatuhkan ugubat tazir kepada Terdakwa ...... berupa denda 150(Seratus lima puluh) gram emas murni ;3.

• Fotokopi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan LembagaAceh, (Bukti P1)2.

  dankeberadaan Qanun Aceh tersebut.

  Bahwa yang benar adalah "Qanun Aceh Nomor 3 Tahun2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh Lembaran Aceh tahun2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49";.

  Bahwa sesungguhnya Pemerintah pusat memiliki Kewenangan hukumterhadap materi suatu Qanun Aceh apabila dipandang bertentangandengan peraturan dan undangundang yang lebih tinggi, akan tetapisampai saat ini upayaupaya hukum perubahan atau pembatalandimaksud tidak pernah dilakukan terhadap Qanun Aceh No.3 Tahun2013 oleh pemerintah pusat, hal mana adalah realitas yuridis yang takterbantahkan, bahwa Qanun Aceh sama sekali tidak mendapatpenolakan dari Pemerintah pusat dan masyarakat seperti yang didalilkanpemohon

  Fotokopi Surat Kepada Instansi, Bupati/Walikota, Rektor Unsyiah, PimpinanPartai Politik terkait RDPU Rancangan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.(Bukti T.II2);Fotokopi daftar hadir peserta RDPU Rancangan Qanun Aceh Nomor 3Tahun 2013. (Bukti T.II3);Fotokopi surat Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri tentangPenyampaian Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.

• Menyatakan Terdakwa -----, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

  1. Menghukum Terdakwa ----- karena itu dengan uqubat tazir berupa penjara selama 150 (seratus lima puluh ) bulan;

  3.

  melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014Tentang Hukum Jinayat;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama190 (seratus Sembilan puluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;.

  No 33/JN/2021/MS.AcehUqubat tazir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat;2. Menghukum Terdakwa dengan uqubat tazir penjara selama 125(Sseratus dua puluh lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3.

  No 33/JN/2021/MS.AcehPasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingyang diterima Panitera Mahkamah Syariyah Takengon pada tanggal 26Oktober 2021, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat dan Mahkamah Syariyah Takengon tersebut

  Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat;Hal. 14 dari 20 hal. Put.

  No 33/JN/2021/MS.AcehMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan telah melakukan Jarimanh Pemerkosaan terhadap anak korbansebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa harus dijatuhi ,uqubat/nukuman untukmempertanggung jawabkan jarimah yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah Takengon telah tepat danbenar mempertimbangkan pasal ,uqubat yang dijatunkan terhadap Terdakwayaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor

• sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan Uqubat Tazir penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

   Menyatakan terdakwa TERDAKWA Terbukti Secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Jarimah Pemerkosaansebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan kesatu dariPenuntut Umum.Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Aceh.

   Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat danpenyampaian memori banding oleh Pembanding/Terdakwa padatanggal 27Desember 2021 yakni hari ke 7 (tujuh) setelah pengajuan permohonan banding,telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan bandingHalaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.AcehPembanding/Terdakwa telah memenuhi syarat formil, karena itu harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan banding

   7 Tahun 2013 TentangHukum Acara Jinayat maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayarbiaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnyaakan dicantumkan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 28B UndangUndang Dasar 1945, UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 11tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun

   Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentangHukum Jinayat, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI:.

   Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anakHalaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Acehmelanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang HukumJinayat dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;2. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan Ugqubat Tazir penjaraselama 180 (Seratus delapan puluh) bulan;3.

• Aceh No. 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat.SUBSIDIAIR :Hal 4 dari 14 hal.

  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat perkaraini termasuk kewenangan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untukmengadilinya;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh penyidik ternyata terdakwamengaku telah membeli, menyimpan dan menjual khamar dan ternyata puladalam persidangan di depan Majelis terdakwa tetap dengan pengakuannyatersebut;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan pengakuan Terdakwadi depan Majelis Hakim dikaitkan dengan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 tentang

  Aceh Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan terdakwa Nippos BoruNianggolan, diancam dengan Uqubat Tazir, Dan berdasarkan Pasal 23 ayat (2)Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Uqubat Ta zirdapat mengurangi Uqubat yang dijatuhkan ;Hal 11 dari 14 hal.

  Putusan No. 10/JN/2018/MS.LsmMenimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan jarimahsebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sahdan meyakinkan dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, denganuqubat tazir:Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dihukum sebagaimana tuntutanPremair yaitu melanggar Pasal 16 ayat

  (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat, maka setentang dakwaan tuntutan jaksa terhadapketentuan pasal lain (Subsidair) tidak dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangantidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan atau mengecualikan perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatunkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 200 huruf j Qanun Aceh Nomor7

• Adami binHayatullah) telah melakukan perzinaan dengan Miftahul Jannah, oleh karena ituTerdakwa terbukti melakukan jarimah zina, namun dilihat dari proses perbuatanjarimah tersebut adalah dari pengakuan Terdakwa dihadapan penyidik bahwaTardakwa telah melakukan perzinaan dengan pasangannya yaitu MiftahulJannah, hal ini sesuai dengan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat dan mengenai uqubatnya sebagaimana telah dijelaskandalam Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

  Pelaku jarimah yangdimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah mukallaf yaitu orangyang dibebani hukum atau mahkum alihi yaitu. orang yang kepadanyadiberlakukan hukum atau biasa disebut subjek hukum dengan syarat baligh danberakal.

  Aceh berpendapat keberatan Pembanding dapat dipertimbangkankarena Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Sigli tidak semestinya menjatuhkanhukuman tambahan kepada Terdakwa berupa Uqubat Tazir dengan penjara 10(sepuluh) bulan yang didasarkan pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun2014 Tentangn Hukum Jinayat karena pelanggaran yang dilakukan Terdakwaadalah Pasal 37 yaitu pengakuan telah melakukan zina yang hukumannya telahjelas disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum

  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum AcaraJinayat;.

  Pasal 33 Ayat (1), Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;.

• Membentuk qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untukmendapat persetujuan bersama;b.

  Bahwa yang dimaksud dengan Qanun Aceh (Perda) dalamPermohonan Aquo, adalah Qanun Aceh tentang Hukum Acara JinayatTahun 2013.3. Bahwa terhadap Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tersebut adalahmerupakan Qanun Aceh tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat,yang penjabaran pelaksaannya oleh Termohon telah dilakukanpenerbitan Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) No.05 Tahun 2018tanggal 28 Februari 2018.4. Bahwa sebahagian besar materi dalam Peraturan GubernurAceh Nomor.

  Fotokopi Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat(Bukti P2);Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/20183. Fotokopi Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum AcaraJinayat (Bukti P3):4. Fotokopi Undang undang No.6 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh(Bukti P4);5. Fotokopi Undang undang Nomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Keistinewaan Provinsi Daerah Istinewa Aceh (BuktiP5);6.

  Fotokopi Qanun Aceh Nomor.10 Tahun 2002,Tentang Peradilan SyariatIslam (Bukti P7);8. Fotokopi Qanun Aceh Nomor. 8 Tahun 214 tentang PokokPokok SyariatIslam (Bukti P8);9. Fotokopi Qanun Aceh Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Penyidik PNS(Bukti P9);10. Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor.05 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Hukum Acara Jinayat (Bukti P10);11.

  No. 39P/HUM/2018wFotokopi Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata caraPembuatan Qanun (Bukti T3) ;Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata caraPembuatan Qanun (Bukti T4) ;Fotokopi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat(Bukti T5) ;Fotokopi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 TentangPelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

• Menyatakan terdakwa ..................... secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan Jarimah Perzinahan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;2.

  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara JinayatHal 9 dari 15 hal.

  Unsur Melakukan Zina dengan Anak.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan pengertian Zinaadalah persetubuhan antara seorang lakilaki atau lebin dengan seorangperempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belahpihak;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Anak adalahorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belummenikah.Bahwa

  Dan lagi pulaberdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013tentang Hukum Acara Jinayat Uqubat Hudud tidak dapat mengurangi Uqubatyang dijatuhkan;Hal 12 dari 15 hal.

  34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkandakwaan lainnya;Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangantidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapuskan atau mengecualikan perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatunkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 200 huruf j Qanun Aceh Nomor7 Tahun 2013 biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa

  Menyatakan terdakwa ........ cee secara sah dan meyakinkan bersalahtelah melakukan perbuatan Jarimah Perzinahan dengan anak sebagaimanadiatur dan diancam Pidana pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat;2.