AYU DHIWA) bersama dengan PTPKK Kampung Pegasing (sdra.RISWANDI) melakukan pengadaan barang dari pihak ketiga, dan saatpembelian pengadaan barang PEMOHON tidak ikut terlibat sama sekali;Bahwa terhadap Penggunaan Dana Anggaran Dan Pendapatan BelanjaKampung Pegasing tahun 2015 telah di audit oleh Inspiktorat KabupatenAceh Tengah yang mengatakan pada saat pemeriksaan tidak ditemukanpermasalahan namun hasil audit yang telah dilakukan oleh InspektoratKabupaten Aceh Tengah tidak ada diberikan hasil auditnya

, dan PEMOHONbelakangan baru mengetahui penggunaan Anggaran Dan PendapatanBelanja Kampung Pegasing tahun 2015 bermasalah dan tidak adanya buktiakuntabel sejumlah Rp.124.811.621, (seratus dua puluh empat jutadelapan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa pada tahun 2015 ketika penggunaan Dana Anggaran DanPendapatan Belanja Kampung Pegasing sudah terealiasasi 80 % sdr.Riswandi yang menjabat sebagai PTPKK mengundurkan diri darijabatannya, dan terhadap pengunduran diri sdra.

RISWANDI yang menjabatsebagai PTPKK yang melaksanakan kegiatan tersebut, dialah yangseharusnya dijadikan tersangka oleh TERMOHON I;Bahwa dengan terbitnya surat Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/01/X/Res3.3/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dan TERMOHON yang tidak denganjelas dan terang bisa untuk membuktikan kesalahan PEMOHON sehinggadapat dikenakan dugaan telah melanggar Pasal Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalamUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang

dalil Pemohon pada poin 5, dalam hal proses pencairan danauntuk kampung pegasing tidak pernah dilakukan verifikasi SPP (SuratPermintaan Pembayaran) oleh sekretaris desa, hal ini juga bertentangandengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang menyebutkan bahwayang seharusnya melakukan verifikasi terhadap SPP adalah sekretarisdesa, dan sesuai dengan Surat Keputusan PEMOHON pada tanggal 03Januari 2015 dengan Nomor : 141/02/SK/PGS/2015, tentangPenunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung(PTPKK

) adalah saudari MULYANA selaku bendahara kampung yangmerupakan adik ipar dari PEMOHON, sementara sdri AYU DHIWAselaku pembantu administrasi PTPKK, serta PEMOHON pada beberapaitem kegiatan terlibat langsung dalam proses pembelian dan pengadaanbarang pada pengelolaan keuangan kampung (hasil penyelidikan danpenyidikan)..

Setelah dana masuk ke Rekening Kampung Pantan Tengah kemudian MNO FwAparatur Desa dan pihakpihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan(PTPKK,TPK) membahas penggunaan dana tersebut, setelah diketahuiberapa kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatantersebut. Kemudian Reje Kampung (Sdr. Sriyanto) bersamasama dengan Terdakwa!

Setelah dana masuk ke Rekening Kampung Pantan Tengah kemudianAparatur Desa dan pihakpihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatanHal 24 dari 124 hal Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2019/PN Bna(PTPKK, TPK) membahas penggunaan dana tersebut, setelah diketahuiberapa kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatantersebut.Kemudian Reje Kampung (Sdr.

PTPKK) Pantan Tengah tidak pernah mengelola DanaKampung Pantan Tengah, Dana Kampung Pantan Tengah dikelola olehsdr.

Adi Mustika, S.Sos Bin UmarRanta sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung PantanTengah Tahun 2016;Bahwa benar saksi menerangkan Pelaksana Teknis Pengelola KeuanganKampung (PTPKK) Pantan Tengah Dana Desa/Kampung Pantan TengahTahun 2016 adalah :e Ketua : Ponimin (Banta Kampung Pantan Tengah);e Anggota : Kalam Yoga (Kaur Umum);e Anggota : Salamun (Kaur Kesra).Bahwa benar saksi menerangkan Pelaksana Teknis Pengelola KeuanganKampung (PTPKK) Pantan Tengah tidak pernah mengelola DanaKampung Pantan

Tahun 2017 tanggal 08 Januari 2017 Tentang Penetapan Bendahara Kampung Umanderu Distrik Kimaam Kabupaten Merauke;

17. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Kampung Umanderu Nomor: 03/tahun 2016 tanggal 26 September 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016;

18. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kampung Umanderu Nomor: 03/tahun 2016 tanggal 26 September 2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK

Insentif PTPKK 2.737.500,00 0,00 2.737.500,0014. Insentif Tenaga TPDK 3.504.167,00 10.000.000,00 (6.495.833,00)15. Bantuan Sumur 10 Unit 32.846.260,00 0,00 32.846.260,0016. MCK Masyarakat 4 Unit 48.521.480,00 38.300.000,00 10.221.480,0017. Honor / Insentif Guru PAUD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,0018. ATK PAUD 913.151,00 913.151,00 0,0019. Pengadaan Peralatan 17.300.846,00 17.300.846,00 0,00PAUD20. Pengadaan Seragam Guru 11.200.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00& Murid PAUD21.

Menetapkan PTPKK (Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganKampung);c. Menetapkan petugas yang melakukan Pemungutan PenerimaanKampung;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBKampung, dan;e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBKampung;f. Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangankampung, dibantu oleh PTPKK.

Insentif PTPKK 2./37.500,00 0,00 2./37.500,0014. Insentif Tenaga TPDK 3.504.167 ,00 10.000.000,00 (6.495.833,00)15. Bantuan Sumur 10 Unit 32.846.260,00 0,00 32.846.260,0016. MCK Masyarakat 4 Unit 48.521.480,00 38.300.000,00 10.221.480,0017. Honor / Insentif Guru 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00PAUD18. ATK PAUD 913.151,00 913.151,00 0,0019. Pengadaan Peralatan 17.300.846 ,00 17.300.846,00 0,00PAUD20. Pengadaan Seragam 11.200.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00Guru & Murid PAUD21.

, dan;melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBKampung;Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangankampung, dibantu oleh PTPKK.

Menetapkan PTPKK (Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganKampung);c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaankampung;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBKampung, dan;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBKampung;f. Kepala Kampung dalam melaksanakan Pengelolaan KeuanganKampung, dibantu oleh PTPKK.

Aceh Tengah;

PTPKK adalah Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Kampung.Bahwa saksi menjelaskan sebelum permohonan pencairan Alokasi DanaDesa ( ADD ) dan Alokasi Dana Kampung ( ADK ), terlebih dahulu harusdilakukan Musrenbang Kampung untuk mendapatkan masukanmasukandari Masyarakat, perangkat Kampung dan Bamuskam.

YARISETOUW selaku tokoh masyarakat.Dasar Hykum PTPKK Kampung Endokisi Tahun 2017 adalahKeputusan Kepala Kampung Endokisi Nomor : 04 Tahun 2017 TentangPenunjukan Tim Pengelola Alokasi Dana Pemberdayaan Kampung (TP DPK ) Tahun Anggaran 2017.

Kepala Kampung dalammelaksanakan pengelolaan kKeuangan kampung, dibantu oleh PelaksanaTeknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK).Bahwa selaku Kepala Kampung maka Terdakwa berhak dan berwenangmenetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK)Bahwa Berdasarkan fakta yang kami peroleh saat melakukan audit, pihakyang terkait dengan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADK danADD Kampung Endokisi TA 2017 adalah Kepala Kampung Endokisi. KepalaKampung Endokisi yaitu Sdr.

(Sekretaris Kampung).Koordinator PTPKK kemudian memerintahkan Kaur Keuangan untukPutusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Jap halaman 114 dari 191melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan.Berdasar laporanlaporan dari bndahara dan pelaksana kegiatan tersebut,Koordinator PTPKK (Sekretaris Kampung) menyusun pelaporan danpertanggungjawaban dana/pelaksanaan APBKampung yang kemudiandisampaikan kepada Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaanpengelolaan dana kampung untuk selanjutnya

MERYAM OYEI YARISETOUBahwa saksi menjelaskan yang menjadi PTPKK Kampung Endokisi Tahun2017 adalah : HANSLUTHER OYEITOU selaku Penanggung Jawabvy LEMUEL DEMENA selaku Bendahara HANS OYE!

Berau adalah PKPKK(Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung / KepalaKampung (Terdakwa), PTPKK (Pelaksana Teknis PengelolaanKeuangan Kampung) sdri. HAERATI, bendahara ADK (bendaharaKampung) sdr. NASRIANSYAH, TPK (Tim Pengelola Kegiatan)ketuanya sdr. BAHTIAR, untuk anggotanya berganti, namunsaksilupa untuk anggota TPK;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewajiban saksiselakupendamping ADK di Kec.

Berau;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Surat keputusan kepalakampung Balikukup tentang pengangkatan saksi selaku pelaksanatehnis penggelolaan keuangan kampung (PTPKK) kampungBalikukup Kec Batu Putin Kab Berau namun saksi mengetahulbahwa saksi adalah pelaksana tehnis penggelolaan keuangankampung (PTPKK) kampung Balikukup Kec Batu Putih Kab Beraudan saksi ketahui bahwa saksi adalah pelaksana tehnispenggelolaan keuangan kampung (PTPKK) kampung balikukup padasaat saksi diperiksa oleh polisi dan

surat keputusan kepala kampungBalikukup tentang pelaksana tehnis penggelolaan keuangankampung (PTPKK) kampung Balikukup adalah: Surat Keputusan kepala kampung Balikukup Kec BatuPutin Kab Berau nomor: O06 tahun 2013 tentangpengangkatan pelaksana tehnis penggelolaankeuangan kampung (PTPKK) kampung TahunAnggaran 2013 tanggal 2 januari 2013 Surat Keputusan kepala kampung Balikukup Kec BatuPutin Kab Berau nomor: O04 tahun 2014 tentangpengangkatan pelaksana tehnis penggelolaankeuangan kampung (PTPKK)

Surat Keputusan kepala kampung Balikukup Kec BatuPutin Kab Berau nomor: O7 tahun 2015 tentangpengangkatan pengangkatan pelaksana tehnispenggelolaan keuangan kampung (PTPKK) kampungTahun Anggaran 2015 tanggal 02 Maret 2015;Halaman 60 dari 287 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN SmrBahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selakupelaksana tehnis penggelolaan keuangan kampung (PTPKk)kampung sebagaimana surat keputusan kepala kampung balikukupadalah: penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Sekertaris/PTPKK Haerati Keputusan KepalaKampung BalikukupNomor : 4 Tahun 2014tanggal 1 April 20143. Bendahara Nasriansyah Keputusan KepalaKampung BalikukupNomor : 5 Tahun 2014tanggal 1 April 2014 c.

RIDUANSYAH, PTPKK (Pelaksana TeknisPengelolaan Keuangan Kampung) sdri. HAERATI, bendahara ADK(bendahara Kampung) sdr. NASRIANSYAH, TPK (Tim PengelolaKegiatan) ketuanya sdr. BAHTIAR, untuk anggotanya berganti,namun saksilupa untuk anggota TPK;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewajiban saksiselakupendamping ADK di Kec.

Berau;Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan kepala kampungBalikukup tentang pengangkatan saksi selaku pelaksana tehnispenggelolaan keuangan kampung (PTPKK) kampung Balikukup KecBatu Putin Kab Berau namun saksi mengetahui bahwa saksi adalahpelaksana tehnis penggelolaan keuangan kampung (PTPKk)kampung Balikukup Kec Batu Putih Kab Berau dan saksi ketahulbahwa saksi adalah pelaksana tehnis penggelolaan keuangankampung (PTPKK) kampung Balikukup Kec Batu Putih Kab Beraupada saat saksi diperiksa

oleh polisi dan surat keputusan kepalakampung Balikukup Kec Batu Putih Kab Berau tentang pelaksanatehnis penggelolaan keuangan kampung (PTPKK) kampungBalikukup Kec Batu Putih Kab Berau adalah: Surat keputusan kepala kampung Balikukup Kec BatuPutih Kab Berau nomor: O6 tahun 2013 tentangpengangkatan pelaksana tehnis penggelolaanHalaman 57 dari 279 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN SmrBahwa saksikeuangan kampung (PTPKK) kampung = TahunAnggaran 2013 tanggal 2 januari 2013Surat keputusan kepala kampung

Balikukup Kec BatuPutih Kab Berau nomor: 04 tahun 2014 tentangpengangkatan pelaksana tehnis penggelolaankeuangan kampung (PTPKK) kampung = TahunAnggaran 2014 tanggal 1 april 2014.Surat keputusan kepala kampung Balikukup Kec BatuPutih Kab Berau nomor: O7 tahun 2015 tentangpengangkatan pengangkatan pelaksana tehnispenggelolaan keuangan kampung (PTPKK) kampungTahun Anggaran 2015 tanggal 02 maret 2015;menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selakupelaksana tehnis penggelolaan keuangan kampung (PTPKk

Sekertaris/PTPKK Haerati Keputusan Kepala Kampung BalikukupNomor : 4 Tahun 2014tanggal 1 April 20143. Bendahara Nasriansyah Keputusan KepalaKampung BalikukupNomor : 5 Tahun 2014tanggal 1 April 2014 c.

258.524.796,50 20 Jul 20174. 7981/SP2D/2017 27 Des 2017 ADK Tahap II 258.524.796,50 28 Des 2017JUMLAH 1.272.403.592,50Bahwa Terdakwa dalam mengelola selurunh DD Tahap , Il dan ADKTahap I, Il sejumlah Rp.1.272.403.592,50 tidak pernah menyusun danmenetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKK) akantetapi Terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri dana tersebut,sehingga tidak sesuai dengan RKPK dan RPD Kampung Endokisi TahunAnggaran 2017, berupa 4 (empat) program/kegiatan yang telah disepakatibersama

Uraian Jumlah (Rp)1 1813/SP2D/2017 9 Jun 2017 DD Tahap 453.212.400,00 15 Jun 20172. 7501/SP2D/2017 18 Des 2017 DD Tahap II 302.141.600,00 20 Des 20173. 2827/SP2D/2017 19 Jul 2017 ADK Tahap 258.524.796,50 20 Jul 20174. 7981/SP2D/2017 2/7 Des 2017 ADK Tahap II 258.524.796,50 28 Des 2017JUMLAH 1.272.403.592,50 Bahwa terdakwa karena kewenangannya dalam mengelola seluruh DDTahap I, Il dan ADK Tahap I,II sejumlah Rp.1.272.403.592,50 tidak pernahmenyusun dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan(PTPKK

Kampung Umanderu Nomor: 03/Tahun 2017 tanggal 08 Januari 2017 Tentang Penetapan Bendahara Kampung Umanderu Distrik Kimaam Kabupaten Merauke; 17. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Kampung Umanderu Nomor : 03/tahun 2016 tanggal 26 September 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2016;18. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kampung Umanderu Nomor: 03/tahun 2016 tanggal 26 September 2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK

Insentif PTPKK 2.737.500,00 0,00 2.737.500,0014. Insentif Tenaga TPDK 3.504.167,00 10.000.000,00 (6.495.833,00)15. Bantuan Sumur 10 Unit 32.846.260,00 0,00 32.846.260,0016. MCK Masyarakat 4 Unit 48.521.480,00 38.300.000,00 10.221.480,0017. Honor / Insentif Guru 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00PAUD18. ATK PAUD 913.151,00 913.151,00 0,0019. Pengadaan Peralatan 17.300.846,00 17.300.846,00 0,00PAUD20. Pengadaan Seragam 11.200.000,00 10.000.000,00 1.200.000,00Guru & Murid PAUD21.

Menetapkan PTPKK (Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganKampung);c. Menetapkan petugas yang melakukan Pemungutan PenerimaanKampung;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBKampung, dan;e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBKampung;f.

Insentif PTPKK 2.737.500,00 0,00 2.737.500,0014. Insentif Tenaga TPDK 3.504.167,00 10.000.000,00 (6.495.833,00)15. Bantuan Sumur 10 Unit 32.846.260,00 0,00 32.846.260,0016. MCK Masyarakat 4 Unit 48.521.480,00 38.300.000,00 10.221.480,0017. Honor / Insentif Guru 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00PAUD18. ATK PAUD 913.151,00 913.151,00 0,0019. Pengadaan Peralatan 17.300.846,00 17.300.846,00 0,00PAUD20.

Menetapkan PTPKK (Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganKampung);c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaankampung;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapbkan dalamAPBKampung, dan;e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBKampung;f.

Menetapkan PTPKK (Pelaksana Teknis Pengelolaan KeuanganKampung);c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaankampung;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapbkan dalamAPBKampung, dan;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBKampung;f.

21 1 (satu) Bundel SK PTPPKK,TPK, BENDAHARA, beserta lampiran:
4 (empat) lembar Keputusan Datok Penghulu Rantau Bintang Nomor : 03 Tahun 2107 tentang Penetapan Koordinator PTPKK Kampung
2 (dua) lembar Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 602 tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Rantau Bintang Kecematan Bandar Pusaka
3 (tiga) lembar Keputusan Datok Penghulu Rantau Bintang

/TIPIKOR/202V/PTBNA (PTPKK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana yang diaturdalam peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 tahun 2015 dan PeraturanBupati Aceh Tamiang Nomor 9 tahun 2015 tentang tata cara pengadaanbarang dan jasa di Kampung;> Kemudian dalam pencairan uang dari rekening Kampung, Terdakwa danSdra.

EDI SURYONO selaku Datok Penghulu Desa Rantau Bintangtahun 2017, tidak ada membentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan(PTPKK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana yang diaturdalam peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 tahun 2015 dan PeraturanBupati Aceh Tamiang Nomor 9 tahun 2015 tentang tata cara pengadaanbarang dan jasa di Kampung;> Kemudian dalam pencairan uang dari rekening Kampung, Terdakwa danSdr. ED!

Nomor :tentang Bukti Perjalanan Dinas Perangkat Kampung sebesarRp.8.100.000, tidak di dukung dengan Bukti PertanggungJawaban yang lengkap dan sah.20. 2 (dua) lembar NASKAH HASIL PEMERIKSAAN(NHP) Nomor:tentang Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinasbelum Lengkap sebesar Rp.1.900.000, ( satu juta sembilan ratusribu rupiah).21 1 (satu) Bundel SK PTPPKK,TPK, BENDAHARA, beserta lampiran:4 (empat) lembar Keputusan Datok Penghulu RantauBintang Nomor : 03 Tahun 2107 tentang PenetapanKoordinator PTPKK

rupiah)dan kegiatan non anggaran yaitu pemasangan lampu sebesar Rp7.142.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).Ahli menghitung kerugian Negara dengan metode sebagai berikut: Total belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 132.440.252,50Selisi lebih setoran pajak+kegiatan non anggaran Rp. 13.524.386,00Kerugian Bersih Rp. 118.915.866,50 Bahwa terdakwa selaku Datok Desa Pengidam Periode tahun 2010 sampaidengan 2016, tidak ada membentuk Pelaksana Teknis PengelolaKeuangan (PTPKk

rupiah)dan kegiatan non anggaran yaitu. pemasangan lampu sebesarRp7.142.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).Ahli menghitung kerugian Negara dengan metode sebagai berikut : Total belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 132.440.252,50Selisi lebih setoran pajak+kegiatan non anggaran Rp. 13.524.386,00Kerugian Bersih Rp. 118.915.866,50 Bahwa terdakwa selaku Datok Desa Pengidam Periode tahun 2010 sampaidengan 2016, tidak ada membentuk Pelaksana Teknis PengelolaKeuangan (PTPKk

rupiah)dan kegiatan non anggaran yaitu. pemasangan lampu sebesarRp7.142.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).Ahli menghitung kerugian Negara dengan metode sebagai berikut : Total belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 132.440.252,50Selisi lebih setoran pajak+kegiatan non anggaran Rp. 13.524.386,00Kerugian Bersih Rp. 118.915.866,50 Bahwa Terdakwa selaku Datok Desa Pengidam Periode tahun 2010sampai dengan 2016, tidak ada membentuk Pelaksana Teknis PengelolaKeuangan (PTPKk

lagi dimana surat tersebut berada;Bahwa, pada saat pengajuan pencairan dana hanya sebatas pemeriksaankelengkapan berkas atau dokumen kelengkapan persyaratan pengamprahanpencairan dana dan tidak dilakukan pemeriksaan kebenaran dari laporanpertanggungjawaban hanya diminta foto dokumentasi kegiatan fisik yangbersumber dari APBN saja;Bahwa, setiap pengambilan uang pada rekening kampung dilakukan olehTerdakwa selaku Datok Penghulu dan Bendahara Kampung tidak pernahmelibatkan saksi selaku Koordinator PTPKK

Aceh TamiangNomor : 40/ITKABLHP/2017, pada pemeriksaan reguler terhadap penyusunanperencanaan keuangan kampung, pelaksanaan keuangan kampung,penatausahaan keuangan kampung dan laporan pertanggungjawaban kampungAlue Sentang tahun 2016, menjelaskan bahwa terdakwa selaku DatokPenghulu dan Saksi Martunis, S.Pd.1 selaku Sekretaris Kampung selakuKoordinator PTPKK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai denganperaturan dan ketentuan yang berlaku;Bahwa, berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan

Apabila terpidana memilihuntuk tidak membayar uang pengganti, maka upayaupaya bersifatkeperdataan berupa penyitaan (sita eksekusi), sebagaimana dimaksudPasal 196200 RIB, dapat dilakukan Jaksa untuk membuat Terpidanamembayar uang pengganti tersebut.Katakata dapat disita dalam Pasal 18 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Selanjutnya disebut UU PTPkK) tidak sama pengertiannya denganpenyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapatdengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur melawan hukumtelah terbukti, dengan alasan sebagai berikut :mM Bahwa unsur melawan = hukum = dalam UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU PTPkK)merupakan inti delik (bestanddee! delict) yang harus dibuktikan untukmenyatakan perbuatan yang dapat dipidana.

PajakPertambahan Nilai.Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 tahun 2015 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Gampong.Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Gampong dikelolaberdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipasif, tertibdan disiplin anggaran.Pasal 3 ayat (8), menyebutkan bahwa Geutjhik dalammelaksanakan pengelolaan keuangan Gampong dibantu olehPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG).Pasal 5 ayat (2) huruf e, menyebutkan bahwa Sekretaris Gampongselaku koordinator PTPKK

Pid.SusTPK/2020/PN Bna>Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 tahun 2015 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Gampong.Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Gampong dikelolaberdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipasif, tertibdan disiplin anggaran.Pasal 3 ayat (8), menyebutkan bahwa Geutjhik dalammelaksanakan pengelolaan keuangan Gampong dibantu olehPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG).Pasal 5 ayat (2) huruf e, menyebutkan bahwa Sekretaris Gampongselaku koordinator PTPKK

Pasal 5 ayat (2) huruf e, menyebutkan bahwa Sekretaris Gampongselaku koordinator PTPKK, bertugas melakukan verifikasi terhadapbuktibukti penerimaan dan pengeluaran APBGampong. Pasal 18 ayat (5), menyebutkan bahwa SILPA sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) merupakan penerimaan, pembiayaan yangdigunakan untuk: Menutupi defisit anggaran bila realisasi pendapatan lebih kecildari pada realisasi belanja. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.

Memerintahkan barang bukti berupa:1. 9 (sembilan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 141/212/TAHUN 2016, tanggal 24 Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengangkatan Kepala Kampung pada 112 Kampung di Kabupaten Biak Numfor;2. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kampung Rosayendi Nomor : 03 TAHUN 2018, tanggal 20 Mei 2018, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) Tahun 2018;3. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kampung Rosayendi

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor 141/212/TAHUN 2016, tanggal 24 Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengangkatan Kepala Kampung pada 112 Kampung di Kabupaten Biak Numfor;
2. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kampung Rosayendi Nomor : 03 TAHUN 2018, tanggal 20 Mei 2018, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK

Feradayanti tentang belum menerima pembayaran penghasilan tetap selaku Kaur Umum dari bulan Agustus s/d Desember 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan belum menerima honorarium PPKK/PTPKK selama 5 (lima) bulan dari Bulan Agustus s/d Desember 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karenanyapersoalan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PTPkK,lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparatpenegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara Jjelasmenerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian KeuanganNegara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukanoleh ahli;.

3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Reje Gele Pulo nomor : 04 / SK / GPL / 2015 tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) Kampung Gele Pulo Kec. Bintang Tahun anggaran 2015.

41.

3 (Tiga) Lembar legalisir Surat keputusan Reje Gele Pulo, dengan nomor : 04/SK/GPL/2015, tentang penunjukan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan kampong (PTPKK) Kampung Gele Pulo kecamatan bintang tahun anggaran 2015 pada tanggal 01 Agustus 2015.

81.