Geuchikk dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangangampongdibantu oleh PTPKG.4. PTPKG adalah perangkan gampong yang terdiri dari:a. Sekretarisgampongb. KepalaUrusanc. Bendahara5. Geusyik Menetapkan PTPKG dengan keputusan Geusyik.BahwaRegulasipenggunaandanaGampong pada tahun 2017untukgamponggampong di Kab.

Geuchikk dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangan gampong dibantu oleh PTPKG.4. PTPKG adalah perangkan gampong yang terdiri dari :d. Sekretarisgamponge. KepalaUrusanf. Bendahara5. Geusyik Menetapkan PTPKG dengan keputusan Geusyik.BahwaRegulasipenggunaandanaGampong pada tahun 2017untukgamponggampong di Kab.

JAHIDIN Bin IDRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa, Saksi adalah Anggota Tuha Puet Gampong Lamreh;Bahwa, yang mengerjakan item pekerjaan rabat beton danpembukaan jalan pada APBG T.A 2016 a/d T.A 2017 adalahTerdakwa HUSNI Bin (Alm) YUSUF (selaku PTPKG Desa Lamreh)dan sdr.

Pada 2015 Terdakwa diangkat sebagai Ketua Pelaksana TeknisPengelolaan Dana Gampong (PTPKG) T.A 2015 sesuai dengan keputusanKeuchik Gampong Lamreh Nomor : 4 tahun 2015 tentang pembentukanpelaksana teknis pengelolaan dana gampong tahun anggaran 2015 yangdi tanda tangani Saksi DARMA Bin ISHAK selaku Keuchik Desa Lamrehpada tanggal 01 Juni 2015;Hal 153 dari 246 hal Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bnab.

Pada 2016 Terdakwa kembali diangkat sebagai Ketua Pelaksana TeknisPengelolaan Dana Gampong (PTPKG) T.A 2016 sesuai dengan keputusanKeuchik Gampong Lamreh Nomor : 5 tahun 2016 tentang pembentukanpelaksana teknis pengelolaan dana gampong tahun anggaran 2016 yangdi tanda tangani Saksi DARMA Bin ISHAK selaku Keuchik Desa Lamrehpada tanggal 23 Maret 2016;c.

Pada 2017 Terdakwa kembali diangkat sebagai Ketua Pelaksana TeknisPengelolaan Dana Gampong (PTPKG) T.A 2017 sesuai dengan keputusanKeuchik Gampong Lamreh Nomor : 4 tahun 2017 tentang pembentukanpelaksana teknis pengelolaan dana gampong tahun anggaran 2017 yangdi tandatangani Saksi DARMA Bin ISHAK selaku Keuchik Desa Lamrehpada tanggal 30 Mei 2017:d.

Saksi DARMA Bin (Alm) ISHAK selaku Ketua PTPKG TerdakwaHUSNI Bin (Alm) YUSUF;b. Sdr. Muslim Bin Alm. Rasyd selaku Bendahara;Hal 156 dari 246 hal Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bnac. Sdri. Atiah selaku Pengurus PKK; dand. Sdri.

Menetapkan PTPKG;c. Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaanGampong;d. Menyetujui pengeluan atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBG Gampong;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBG Gampong.3. Geuchikk dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangangampong di bantu oleh PTPKG.4. PTPKG adalah perangkan gampong yang terdiri dari :a. Sekretaris gampongb. Kepala Urusanc. Bendahara5.

Geusyik Menetapkan PTPKG dengan keputusan Geusyik.Bahwa Regulasi penggunaan dana Gampong pada tahun 2017 untukgamponggampong di Kab. Aceh Utara untuk anggaran ADG yangbersumber dari APBD dan Dana Desa Yang bersumber dari APBN tahun2017 harus sesuai dengan qanun APBG gampong dan tidak boleh digunakan bila tidak tercantum dalam APBG, danBahwa apabila ada perubahan penggunaan dana harus adanya QanunAPBG perubahan. Dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 38peraturan Bupati Aceh Utara NO 42.

Menetapkan PTPKG;c. Menetapkan petugas yang melakukan pengutanpenerimaan Gampong;d. Menyetujul pengeluan atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBG Gampong;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBG Gampong;3. Geuchikk dalam melaksanakan oleh pengelolaan keuangangampong di bantu oleh PTPKG.4. PTPKG adalah perangkan gampong yang terdiri dari :a. Sekretaris gampong;b. Kepala Urusan;c. Bendahara;5.

Geusyik Menetapkan PTPKG dengan keputusan Geusyik.Bahwa Regulasi penggunaan dana Gampong pada tahun 2017 untukgamponggampong di Kab. Aceh Utara untuk anggaran ADG yangbersumber dari APBD dan Dana Desa Yang bersumber dari APBN tahun2017 harus sesuai dengan qanun APBG gampong dan tidak boleh digunakan bila tidak tercantum dalam APBG, dan;Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN BnaBahwa apabila ada perubahan penggunaan dana harus adanya QanunAPBG perubahan.

; Menetapkan petugas yang melakukan pengutan penerimaanGampong; Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBG Gampong; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBG Gampong= Geusyik dalam melaksanakan Pengelolaan keuangan gampong dibantu oleh PTPKG;Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;6.

Zahri selaku Seketaris PTPKG; danc. Sdr. Muslim selaku bendahara PTPKG Bahwa, sumber anggaran yang dimasukan kedalam APBG milikgampong lamreh dari tahun 2015 S/d 2017 diantaranya adalah :a. Dana Desa atau Alokasi Dana Desa (DD);b. Alokasi Dana gampong (ADG);c. Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) hanyaditahun 2015;d. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten, dane.

Pada 2015 saksi diangkat sebagai Ketua Pelaksana TeknisPengelolaan Dana Gampong (PTPKG) T.A 2015 sesualdengan keputusan Keuchik Gampong Lamreh Nomor : 4 tahun2015 tentang pembentukan pelaksana teknis pengelolaandana gampong tahun anggaran 2015 yang di tanda tanganiTerdakwa DARMA Bin ISHAK selaku Keuchik Desa Lamrehpada tanggal 01 Juni 2015;b.

Muslim selaku Bendaharamenyerahkan kepada saksi selaku Ketua PTPKG dengan carasebanyak 3 (tiga) tahapan yaitu :a. Tahap sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);b. Tahap Il sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah); danc.

Muslim selaku Bendaharamenyerahkan kepada saksi selaku Ketua PTPKG sebanyak 2 (dua)tahapan dengan rincian yaitu :1. Tahap sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah); dan2.

Menetapkan PTPKG;c.

Hal ini disampaikandidalam Surat Camat Kuala Batee Nomor: 145/631/2017 tertanggal29 September 2017 Kepada TERGUGAT Perihal Laporan TentangKeadaan Pemerintah Gampong Geulanggang Gajah serta MosiTidak Percaya Masyarakat Gampong Geulanggang Gajah.Bahwa pada Tanggal 27 November 2017 PENGGUGATmengundang PTPKG, TPK, Bendahara dan Ketua Tuha Peut untukbermusyawarah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap tahun 2017.Bahwa terhadap undangan tersebut, pada Tanggal 28 November2017, Sekretaris Gampong

, TPK, Ketua Tuha Peut dan Bendaharamenyampaikan surat balasan terhadap undangan PENGGUGATtersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memenuhiundangan untuk musyawarah tentang LaporanPertanggungjawaban (LPJ) Tahap Tahun 2017 dikarenakan segalabentuk pekerjaan yang dilaksanakan tidak pernah musyawarah danmelibatkan serta memfungsikan aparatur gampong tersebut sesuaidengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2017 PTPKG, TPK, Bendaharadan Tuha Peut

enam rupiah ), Rincian permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan, Tanda penerimaan, dan Tanda Bukti pembayaran;

dalam kegiatan Tuha Peut Gampong dengan jumlah diminta : Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kuitansi Pengeluaran;

BnaPembayaran Panjar Kegiatan, Tanda penerimaan, dan Tanda Buktipembayaran;Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:Copyan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor : 0O002/SPP/09.03/2017 tanggal 29 September 2017 dalam kegiatanOperasional Pemerintah Gampong dengan jumlah diminta : Rp29.161.000 (dua puluh Sembilan juta seratus enam puluh satu riburupiah), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, KuitansiPengeluaran, Daftar Penerimaan Tunjangan PTPKG GampongMesjid Kecamatan Muara Tiga dari bulan Januari

BnaDaftar Penerimaan Tunjangan PTPKG Gampong Mesjid KecamatanMuara Tiga dari bulan Oktober s/d Desember 2017;Copyan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor : 0013/SPP/09.03/2017 tanggal 16 Desember 2017 dalam kegiatanPembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan dengan jumlahdiminta : Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kuitansi Pengeluaran, DaftarPenerimaan Tunjangan Tuha Peut Gampong (TPG) Gampong MesjidKecamatan Muara Tiga dari bulan Oktober

Tunjangan PTPKG Rp.200.000, x 12 bulan =Rp.2.400.000,Bahwa, Dana sebesar Rp.611.291.220, (enam ratus sebelas juta duaratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang berasaldari APBG T.A. 2017 Gp. Mesjid Kec. Muara Tiga Kab. Pidie tersebutdipergunakan untuk kegiatan:a.

BnaTunjangan PTPKG Gampong Mesjid Kec.

Desember 2017 dalam kegiatan Tuha PeutGampong dengan jumlah diminta : Rp 1.600.000 (satu juta enamratus ribu rupiah), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja,Kuitansi Pengeluaran;27)Copyan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nomor : 0014/SPP/09.03/2017 tanggal 16 Desember 2017 dalam kegiatanOperasional Pemerintah Gampong dengan jumlah diminta :Rp9.275.000 (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima riburupiah), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, KuitansiPengeluaran, Daftar Penerimaan Tunjangan PTPKG

permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan, Tanda penerimaan, dan Tanda Bukti pembayaran;

Pembukaan jalan darul thalibin dusun ingin jaya (pekerjaan selesaiNtetapi tidak sesuai dengan RAB);Bahwa saksi tahu pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakanberdasarkan informasi dari Tim Inspektorat;Bahwa Terdakwa ada menyampaikan SPJ APBG 2017 GampongGeulanggang Gajah pada tanggal 4 Mei 2018, namun SPJ APBG 2017tidak ditandatangani oleh bendahara, TPK dan Sekdes (PTPKG),kemudian terhadap laporan tersebut saksi laporkan kepada Bapak Bupatipada tanggal 11 Mei 2018 perihal SPJ Tahap 2017 GampongGeulanggang

darimasyarakat;Bahwa Tim Inspektorat ada datang memeriksa ke lapangan dan kamiSudah meminta berkali untuk membuat SPJ tetapi sampai saat ini SPJgampong Geulanggang Gajah belum dibuat;Bahwa saksi melaporkan kepada Bupati dan terhadap laporan saksiBupati ada beberapa kali memberikan teguran;Bahwa yang seharusnya mengelola uang Desa adalah bendahara;Bahwa namanama aparatur yang terlibat pada penggunaan danaGampong Geulanggang gajah tahun 2017 adalah : Keuchik / kepala Desa : ISKANDAR; Bendahara : JUAITRI; PTPKG

Juaitri dan PTPKG (Sdr.

kuasa;bahwa saksi menjelaskan undangan rapat yang isi acaranya pergantiandireksi namun saksi tidak mengecek;bahwa saksi menjelaskan tentang materi rapat tentang perubahan direksi/pengurus untuk 2 PT tersebut;bahwa saksi menjelaskan pemberitahuan kepada Departemen Hukum danHam;bahwa saksi menjelaskan bahwa kuasa RUPS dibuat dibawah tangan sayabaca sehingga notulen juga dibuat dibawah tangan;bahwa saksi menjelaskan yang benar menghadap adalah saksi DeasyChristian dengan membawa hasil notulen RUPS PTPKG

dalam Wilayah Gampong Gampong Tunong Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2017;

Pakan Ternak dan Pakan Ikan yangAtas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai.Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 tahun 2015 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Gampong.Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Gampong dikelolaberdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipasif, tertibdan disiplin anggaran.Pasal 3 ayat (8), menyebutkan bahwa Geutjhik dalammelaksanakan pengelolaan keuangan Gampong dibantu olehPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG

Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai.Halaman 63 dari 239 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bna>Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 tahun 2015 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Gampong.Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Gampong dikelolaberdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipasif, tertibdan disiplin anggaran.Pasal 3 ayat (8), menyebutkan bahwa Geutjhik dalammelaksanakan pengelolaan keuangan Gampong dibantu olehPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG

Pasal 3 ayat (3), menyebutkan bahwa Geutjhik dalammelaksanakan pengelolaan keuangan Gampong dibantu olehPelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG). Pasal 5 ayat (2) huruf e, menyebutkan bahwa Sekretaris Gampongselaku koordinator PTPKK, bertugas melakukan verifikasi terhadapbuktibukti penerimaan dan pengeluaran APBGampong.

Aceh Besar Tahun 2017;

Aceh Besar tahun 2017;

1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 oktober 2015

Pidie, Nomor : 13 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG) Gampong Meunasah Blang Sakti tanggal 05 Januari 2018 Beserta lampirannya