Ditemukan 539 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : partai partak parpol pa.pal pantai pardal parial partap portal partial
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 107/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
160 — 83
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau; Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangQAOtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Hal. 69 dari.75
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 71/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : ROSALINA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK OCBC NISP, Tbk. BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK OCBC NISP. Tbk
Terbanding/Tergugat III : NGATMINI
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG cq. Kantor KPKNL Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat VI : Hengky Ribowo, SH.
61 — 46
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan PENGGUGAT yang mendudukkan TERGUGAT Vsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatan yangtidak berdasarkan hukum error in persona, sebab bertentangan denganprinsip partal kontrak yang di gariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT SMR1.2Semua peranjian
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 14-02-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
I MADE BUDIARTANA
Tergugat:
1.Drs. GUNTUR SUSENO WP
2.Ny. ENDANG SRI SATITI
3.Ny. YULI MURDIYATI
4.NUGRAHA, SE.
5.AGUNG HARIYADI
6.Ny. DYAH SETIANI
7.KANTOR KELURAHAN KABUPATEN KLATEN
8.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
Turut Tergugat:
1.KANTOR KELURAHAN KABUPATEN
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
82 — 13
  • tanahtersebut bermasalah, namun saksi tidak menerima penjelasan tersebutkalau yang tidak diberi kuasa ikut masuk ;Bahwa bukti surat tentang sertifikat tanah dan foto bangunan, adalahbenar sertifikat dan foto rumah sebelum saksi beli dimana tidak adatulisan, setelah saya beli ada tulisannya ;Bahwa sebelum saksi beli, saksi telah masuk ke dalam bangunantersebut diantar pak Guntur, bangunan dalam keadaan kosong ;Bahwa tidak pernah ada orang datang kepada saksi menjelaskanbahwa tanah tersebut milik partal
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 14-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 23/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat ; SAADULLOH SYIROCH Tergugat BUPATI TANGERANG
159 — 176
  • Putusan Nomor 23/G/2019/PTUNSRGd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partal politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD,anggota
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pilkada
Register : 12-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 08-12-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 12 Nopember 2018 — Nama : KAREL RIRY, S.H.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan; Tempat tinggal : Desa Rumah Tiga RT.001/RW.011, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email: petranov1457@gmail.com, No.Telp. 082197906647 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SK/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada: 1) NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email: Lindameilani7000@gmail.com, Nomor Telepon 082399229300; 2) NOYA LENDA MEILANI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email: Lindameilani7000@gmail.com, Nomor Telepon 081247003664; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT; Tempat Kedudukan : Jln. Trans Lintas Seram Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Email: kpusbb.07@gmail.com ; Dalam hal ini diwakili oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu: 1) Drs. SILEHU ACHMAD, Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 2) ZEFNAT LATURUMAKINA, S.H., Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 3) SYARIF HEHANUSSA, S.E., Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 4) Drs. JAMES SAHUSILAWANE, Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 5) JAFAR PATTY, S.E., Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jln. Trans Lintas Seram Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
373 — 127
  • , saksi menemukan surattersebut;Bahwa saksi menyatakan mendapat lembaran tahapan Pemilu 2019 dariKPU;Bahwa saksi menyatakan tanggal 3 7 September berada di Jakarta;Bahwa saksi menyatakan dalam pergantian atau informasi dariKPU,harus ada tulisan atau surat resmi untuk bisa memproses;Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendapat bukti surat P11 yangasli;Bahwa saksi menyatakan mengetahui bukti surat P11 tersebut padasaat sidang di Bawaslu, saksi baru lihat dan diserahkan kepada kamisebagai arsip di partal
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 217/Pdt.G/2015 /PN.Bdg.
Tanggal 30 Nopember 2015 — Dra.LIDIA IRAWATI HALIM, lawan YAYASAN “HUA CHIAU FU NU HUI”, cq..Dkk
136 — 200
  • No.14900tertanggal 22091955.13.14.15.16.17.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan HUA CHIAU FU NU HUI, adalah suatuYayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan Organisasi BAPERKI,sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagai Organisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yang berafiliasikepada PARTAl KOMUNISINDONESIA (P.K.1.)
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus
Register : 26-01-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
1.INDRA KARYADI,SH.
2.SUBHAN EFENDI,SH.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
315 — 67
  • Demikian pula Mahkamah Agung dalam Putusan No. 34 K/Pdt.SusParpol/2014 memuat kaidah hukum:karena dari faktafakta persidangan ternyata perselisihan antara penggugatdengan tergugat adalah perselisihan partal politik yang belum diselesaikanoleh mahkamah partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakangugatan pengguga tidak dapat diterima;3.7.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 27/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
Ahmad Harison, S.Pd.,
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
137 — 48
  • MahkamahKonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 mengatur : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/atauHalaman 70 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.BJM.pengurus partal
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-04-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 27 Oktober 2016 — LAY MELIANA FRANSISCA MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PT. LIPPO KARAWACI, Tbk 3. NOVITA STEFANUS
146 — 71
  • Mesjid IV Nomor 23 RT/RW004/007, Partal senayan, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI1;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:Telah membaca:1.7 April 2016;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/PENDIS/2016/PTUNSRG, tanggal 7 April 2016 tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/PENMH/2016/PTUNSRG, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — RIF’AN vs BUPATI DOMPU
68 — 15
  • budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan ataubukti yang tidak benar;. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengansengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukansesuatu. tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaJabatan/tugasnya;menjadi anggota dan/atau pengurus partal
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 28-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 214/Pid.B/2020/PN Stg
Tanggal 14 Desember 2020 — 1.BUYUNG JULKARNAIN alias BUYUNG Bin SIDI ABDULLAH Alm 2.JHONY PUTRA alias JONI bin MUSLIM Alm
140 — 26
  • JHONY PUTRA;Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Stg1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016diterima dari partal GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-12-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 16 April 2018 — 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. Melawan 1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.
177 — 85
  • Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:1.PARTAl KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUSWILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, badan hukum yangdidirikan menurut hukum Negara Indonesia, beralamat di Bida Asri 1Blok A No. 11, Batam Centre, Provinsi Kepulauan Riau, dalam halini diwakili oleh Drs.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 59/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUNG SUBEKTI, SH, MPA.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
81 — 375
  • PNS itusendiri bunyinya sama yaitu secara menyeluruh pada pokoknyamenyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN LIMBOTO Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbo
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
140 — 82
  • Hakim.Ketua Anggota Anggota Il Halaman 56 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LboBahwa saksi lupa Apakah 2013 saksi masih aktif menjadi pengurusGolkar yang pasti pada saat Rusli Habibie menjadi Ketua DPD Golkarsaksi sudah tidak dipartal lagi;Bahwa Saksi sebagai pengurus DPD Golkar diplenonya sebagai dibidang hukum, Saksi sebagai anggota;Bahwa Tugas kita kalau ada kader yang bermasalah kita coba advokasididampingi proS@Snya) 22222 ona nn nnn nnn n ennBahwa saksi tahu tentang keuangan partal
    Di 2015 mencalokan kembali kabupaten Gorontalo dan saksikatakan bahwa posisi tergugat sekarang ini sudah enak karena posisiketua DPRD Provinsi ngapain lagi untuk mencalonkan calon Bupati;dan tergugat menjawab Karena ini adalah perintah partal;Bahwa Memang pak Rustam Akili mencalonkan Bupati di tahun 2015,memang perintah partai.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
Herlambang, SH, MH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Selatan
197 — 62
  • Mekanisme pengambilan keputusan partal;f. Keputusan partai yang berasal dari muktamar/kongres/munasdan/atau keputusan lain yang menurut Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau;g. Informasi lain yang ditetapkan oleh UndangUndang yangberkitan dengan partai politik.Bahwa dari ketentuan diatas Partai Politik jelas berpotensi menjadipihak Termohon dalam Sengketa Informasi Publik di KomisiInformasi Publik, hal ini perlu menjadi pertimbangan objektif?
Pengadilan PN TILAMUTA Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN TILAMUTA Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tmt
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
JHONI OLII
Tergugat:
THAMRIN TOWAPA
50 — 47
  • Prinsip kontrak partal(party contract) yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihakpenggugat dan tergugat.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 28/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Maret 2020 — Penggugat:
JACOB WAIMBO, S.IP
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
150 — 43
  • Melanggar Ketentuan Pasal 250 PP No.11/2017.4.1.4.2.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partal
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama Perceraian
Register : 02-02-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0084/Pdt.G/2015/PA.Mtp
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pemohon vs Termohon
26 — 7
  • tuntutan Termohon pada jawaban Termohon pertama,memohon dengan kerendahan hati agar kiranya dapat di kabulkan, karenaTermohon tahu betul kKemampuan Pemohon apalagi sudah sering ikutPemohon berdagang, jadi Pemohon adalah agen plastik yang penghasilannya bila sepi Rp. 9.000.000, perhari dan habis lebih 7 karung sehari, dalamseminggu menyimpankan uang lebih dari 40 juta seminggu untuk pemesanandan pembayaran barang selanjutnya sedangkan pada tahun 2011 sebelumbarang naik dalam satu karung untuk harga partal
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-02-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN LARANTUKA Nomor 2/PDT.G/2016/PN Lrt
Tanggal 26 Oktober 2016 — - perdata URSULA OSE HAWANG ( Penggugat) DRS BARTHOLOMEUS DORES Alias BARTHOLOMEUS DORES SABON ( tergugat I) ANTONIUS VIGILIUS PASKALIS HARIS( Tergugat II) MARIA IMACULATA MASIYAH INDRAWATI ( tergugat III) MARIA GORETI BAREKLINDA ( tergugat IV) MARIA FATIMA JEBRIANA APRIYANTI ( Tergugat V) MARIA VALENTINO MADORAPUTRA ( Tergugat VI)
126 — 65
  • Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunyamengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Dalam putusan contentiosa (gugatan bersifat partal), nebis in idem puntidak melekat meskipun berupa pengabulan gugatan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 18-06-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN
2.ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN
3.JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS
4.ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO
5.HADRIANSYAH bin ABDULLAH
85 — 7
  • Afif Mukhayan A B 80 30 Berkurang 5010.Asmara 15 15 KELURAHAN RAPAK DALAMHal. 19 dari 56 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN Smr JumlahJumlah Nama Calon Anggota Perolehan S Jumlaherolehan SuaraDPRD Kota Perolenan Suara PerubahanSamarinda dari Partal DA1 DPRD PerolehanGERINDRA CARIKOTA KABIKOTA Suara1. Sarlena Layuk, SE 272 2722. Mujianto 116 546 Bertambah 4303. Sukarjo, SH 30 23 Berkurang 74. Muhammad Hatta 94 945. Elnatan Pasambe, 382 89 Berkurang 293M.Si6. Deppi Sentia D 4 47.