Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.EVI JENIKA MERIAM
2.MARDIANUS ROONG
3.IGNASIUS DADOK
4.REGINA JELINA
5.AGUSTINUS SENEN
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
91 — 26
  • Dengan demikiantelah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK karenaperusahaan tutup disebabkan perusahaan mengakami kerugian 2 (dua)tahun secara terus menerus atau karena alasan force majeur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkanalasan tersebut maka petitum butir 2 (dua) haruslah ditolak karena tidaksesuai dengan fakta;Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN Ptk31.
Pengadilan PA GUNUNG SITOLI Perdata Agama
Register : 13-03-2024 — Putus : 31-07-2024 — Upload : 31-07-2024
Putusan PA GUNUNG SITOLI Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Gst
Tanggal 31 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 23
  • Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama yaitu :

    • 1 unit sepeda motor Honda second merk Supra X dengan Nomor Polisi BB 4886 tahun pembelian 2009 atas nama Setiaman Gulo
    • 1 unit sepeda motor Yamaha Force dengan Nomor Polisi BB 2041 atas nama Setiaman Gulo
    • Barang-barang dagangan berupa steling kaca, kulkas, barang kelontongan seperti jenis-jenis rokok, sembako, sabun, dan minuman botol yang berlokasi di Desa Luaha Laraga, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kota
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
180 — 128
  • Tbkmenerapkan prinsip kehatihatian dalam proses pemberian kredit;Bahwa Ahli menjelaskan Risiko Bisnis adalah risiko yang melekat dalampemberian kredit yang dilakukan di setiap Bank termasuk di Bank BRI;Bahwa Ahli menjelaskan Risiko Bisnis adalah risiko kredit yang disebabkankarena faktorfaktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debituryang bersangkutan, maupun faktor eksternal di luar usaha debitur sepertidampak ekonomi secara makro, bencana alam maupun faktorfaktor lainnyayang bersifat force
    majeure.
    Kredit bermasalah dapatdisebabkan karena kelemahan dari internal maupun eksternal debiturmaupun internal/eksternal Bank;Bahwa Ahli menjelaskan apabila penyebab kredit bermasalah terjadi karenafaktorfaktor di luar kendali bank, baik yang berasal dari usaha debitur yangbersangkutan, maupun faktor eksternal diluar usaha debitur seperti dampakekonomi secara makro, bencana alam maupun faktorfaktor lainnya yangbersifat force majeure dan sepanjang petugas Bank telah melaksanakanproses pemberian kredit secara
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 714/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 26 Januari 2017 — PT.ANZAWARA SATRIA >< PT.BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK
102 — 62
  • Bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan berdasarkan bukti P.1sampai dengan P.17, dan adanya Force Majuer dengan terbitnyaPeraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 tidak terbantahkan, makaberalasan untuk dikabulkannya permohonan banding;4.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 963/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
1.SYAFRI ANDI BOLA
2.AZNAWATI
3.IRVAN AFANDY
4.GLADYS STEPHANIE EKAPUTRI MAIT
5.Dr. Ir. Drs. HASAN SUDRADJAT, MM
6.NURHETTI
7.SANUSI ABBAS
8.SUDJADI
9.SETYONINGSIH
Tergugat:
PT. IBS BUANA SEJAHTERA
158 — 38
  • Penggugattelah diberikan konvensasi berupa tour wisata ke terusan sues dengan kapalpesiar dan Para Penggugat telah diberikan konpensasi uang atas tidak jadinyaHalaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 963/Pdt.G/2018/PN Tngke Jerusalem sebesar rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) perorang akantetapi ditolak olen Para penggugat;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan wanprestasi Tergugat dapatmengajukan pembelaan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu yaitu :1. karena keadaan memaksa (overmacht atau force
Pengadilan PN GARUT
Register : 19-12-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN GARUT Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Grt
Tanggal 13 Agustus 2015 —
52 — 7
  • bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidakdilaksanakannya perikatan itu atau tidaki tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatanitu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkankepadanya walaupun tidak ada itikad buruk padanya Menimbang bahwa dalam persidangan tidak pernah terbukti bahwa lalainyaTergugat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang adalah sebagai akibatdari suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya(force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/PDT.SUS/2010
MESRIDA DAMANIK, DKK.; PT. ARARA ABADI
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14.Bahwa pertimbangan judex facti tersebut telah mengaburkan isi danmakna Pasal 164 ayat (3) UU.No.13 Tahun 2003 yang isi lengkapnyasebagai berikut : "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali dengan ketentuan Pasal 156 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 Juni 2015 — Ir. MINNARNO HADIWIBOWO VS DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA DKK PERSADA,
130 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlampir adalah foto copy 7ermsand Conditions (syaratsyarat dan ketentuanketentuan) tersebut (karenayang asli ada pada Penggugat) dan terjemahan resminya hanya padabagian yang relevan saja (bukti T23);Pasal 27 paragraf 3 dari Terms and Conditions dari Bill of Lading(Konosemen) tersebut berbunyi sebagai berikut:Notwithstanding SuhCaluse 27 (2) above, where COGSA, COGWA, theHague Rules or lagueVisby aplly by incorporation or by force of law,Hal. 13 dari 43 hal.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN.Slmn.
Tanggal 21 April 2014 — ESTHER HULANG ;
85 — 19
  • menerapkan tehnisadministrasi berdasarkan IT ;Menimbang, tentang Yurisprudensi No 417 K/Pid Sus / 2011 (bukti T.9 ) PenasihatHukum kurang tepat menyebutnya oleh karena Perkara No. 417 K/Pid Sus / 2011 tersebutbelum menjadi Yurisprudensi tetapi baru merupakan Putusan Mahkamah Agung dan akanmenjadi Yurisprudensi jika telah diikuti secara terus menerus oleh putusanputusanPengadilan dan praktek peradilan selain itu Bahwa system Hukum Indonesia yangmenganut sistem Kontinental tidak mengenal asas The Binding Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
751 — 1106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termination:The Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect, andthe rights and obligations of the respective Parties shall be extinguished";Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidakHalaman 20 dari 43 hal. Put.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 27-10-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 17 Juni 2015 — SUTINAH SUTIYANTO Vs SUTIYANTO 1.PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK.CQ.KANTOR CABANG PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK., DKK
103 — 31
  • objek lelang;d Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus Lelang Noneksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;f Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;g Dihapus;h Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;i Keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI VS BAMBANG SUHENDAR, DKK
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat rentang bulan Januari Maret2015 secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secarasepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi ataskeputusan managemen untuk mengurangi karyawan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan tersebut menyatakan, Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penipuan
Putus : 18-06-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PASURUAN Nomor 8/Pid.B/2015/PN.Psr
Tanggal 18 Juni 2015 — H.M. EDDY SOETANTO Alias TAN HAN LIANG
50 — 9
  • Pucang Indah Lestari danPerumahan Pulau Mas Regency tidak ada hubungannya dikarenakanPerumahan Pulau Mas Regency adalah milik pribadi SRI LESTI SUSANITEGUH dan terdakwa hanya sebagai Kontraktor yang pernah membangun 7(tujuh) buah rumah di lokasi perumahan tersebut ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan dalampledoinya bahwa tidak terrealisasinya KPR untuk WILYANTO adalah suatukeadaan memaksa/force majeur karena merupakan imbas dari adanya gugatanperdata Nomor. 10/Pdt.G/2009/PN Psr,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-08-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — 1. TUSIYAN, DKK VS PT BATARASURA MULIA,
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Tergugat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-09-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 658/Pdt.G/2014/PN.DPS
Tanggal 9 April 2015 — ADE CHAIRANI NURSYAFITRI MELAWAN PT. BALI RESORT & LEISURE COMPANY
100 — 53
  • Any dispute between the Parties arising out of this Agreement orany of the related agreements which cannot first be settled by thePresident Directors of the LESSOR and the LESSEE withinninety (90) days of either Party requesting in writing a meeting tosettle the relevant dispute, shall be submitted to bindingarbitration in Singapore at the Singapore International Arbitration13Center (SIAC) or elsewhere as agreed by the Parties under therules for Arbitration of the SIAC In force at such time and Inaccordance
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 06-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 602/Pid.B/2020/PN Jmb
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RENDI WINATA,SH
Terdakwa:
SAFITA LINDA MORA PANJAITAN ANAK DARI Ir. LIBERTUS PANJAITAN
122 — 24
  • Hutama Karya Infrastruktur, dan ditambahadanya klausula keadaan memaksa (force majeur) dalam perjanjian antaraPT. Salam Makmur Indah dengan PT.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Wsb
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
1.LINAWATI LIMAWIDJAJA
2.YOGA PRAYITNO
Tergugat:
1.PT BASF Indonesia berkedudukan di DBS Bank Tower
2.PAULUS PRAYITNO WIBOWO
92 — 40
  • Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa(execution force).Mengenai bentukbentuk eksekusi, Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikannyamenjadi 3 kelompok, yaitu:1) Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg;2) Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg;3) Eksekusi Riil (Pasal 1033 Rv).b.
Pengadilan PN SIDOARJO
Putus : 14-07-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 14 Juli 2016 —
40 — 9
  • Asas ini menjadidasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 KonvensiWina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is binding uponthe parties to it and must be performed by them in good faith (setiapperjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik);16.Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata.menyebutkan, "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai denganundangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuaitnya".17
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT.G/2015/PN.BDG.,.
Tanggal 22 Desember 2015 — PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk, LAWAN ANDIANTO SETIABUDI, DKK
422 — 121
  • Tahun 2015 tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 tentang Pembatalan Pejanjian dalamSurat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P12 secara imperatif telahdiatur :Lh ead ee Ne dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini olehsebab terjadinya keadaan memaksa (Force Mayor) sesuai dengan ketentuan pasal9 akta ini maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usahasebagaimana dimaksud pasal 2 akta ini sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah)
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 137/Pdt.G/2014/PN Skt
Tanggal 27 Januari 2015 — BROTO SOECHIMAN vs DIREKTUR RS. PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA, dk
110 — 39
  • gugatan Penggugat sudahjelas tentang perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi, karenaPenggugat sakit batu ginjal yang dioperasi terlebih dahulu prostat faktanyahingga hari ini tidak mampu beraktifitas secara normal untuk berjaian 10 jarakmeter saja tidak mampu ;Bahwa Penggugat juga mengajukan petitum subsidiair, maka Majelis Hakimberwenang dan sah untuk memberikan putusan dengan mengadili sendiri tidakmutlak terikat dengan Yurisprudensi karena Negara indonesia tidak menganutdoktrin the binding force