Ditemukan 6228 data
101 — 81
migas.Konteks tupoksi saksi dalam konteks adalah tupoksi tentang Pelaksanaan penghitungan danpenyiapan usulan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) jumlah penyaluran dana bagi hasilsumber daya alam non migas kepada daerah, dan bekerja sama dengan direktorat danaperimbangan.Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 175 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
menyampaikan SPPSKOkepada Dirjen Perbendaharaan sedangkan penyaluran/pengiriman Dana Bagi Hasil (DBH)ke daerah dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan yang dalam hal ini dilaksanakan olehDirektorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan SPM( Surat Perintah Membayar)Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 177 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
993 — 459 — Berkekuatan Hukum Tetap
disebabkan oleh faktor alam akan tetapifakta dilapangan adalah hutan atau lahan yang terbakaradalah kawasan perkebunan yang dibersihkan dengancara land clearing, sehingga untuk tindakan antisipasipencegahan kebakaran lahan gambut merupakan salahsaw bagian tindakan dalam pengelolaan kebakaran lahanyang bertujuan mencegah kebakaran hutan dan lahangambut dimana tindakan pencegahan atau pengendaliankebakaran hutan dan lahan gambut paling tidak harusmemperhatikan halhal sebagai berikut:a.Operasional Tekhnis
, operasional tekhnis adalahperencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahandengan sangat berfokus pada pencegahan terjadinyakebakaran yang harus dilakukan berupa pembuatan petarawan kebakaran, pembuatan sekat bakar, systemdeteksi dini, sistem deteksi dini harus dilakukan denganCaracara yaitu pendirian menara pengawas kebakaran diHal. 224 dari 302 hal.
55 — 11
Saksi telah melakukan pemerikasaan DAPN Nagari Sungai Jambu tahun2004, 2005 dan 2006 sesuai dengan Surat Tugas Bupati tanah Datar nomor : 24/ST/Bawasda2007, tanggal 07 Juni 2007 dengan jabatan sebagai anggota TIMPEMERIKSA ; e Bahwa saksi bertugas sebagai AUDITOR sejak tahun 2003 sampai saatsekarang, dan sudah pernah melakukan Pendidikan / Pelatihan yang memiliki71Sertifikasi perjenjangan Auditor adalah ~ sebagai berikutPembentukan Auditor Ahli di BPKP Padang ;Ketua Tim di BPKP Padang ;Pengendali Tekhnis
79 — 26
Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Kantor tgl 16 Oktober 2012;Hasil Pembacaan Pada Pembukaan Dokumen penawaran;Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi;Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi dan;Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasiharga, evaluasi kualifikasi;Halaman
60 — 12
Kabupaten / Kota ;Bahwa saksi tidak tahu permohonan dari Desa Clhanjuang atastanah bekas sungai Cimande Burung, yang jelas harus melaluiprosedur tertentu untuk dapat memanfaatkan atas tanah bekassungai ;Bahwa Balai Besar Sungai Citarum tidak berwenang untukmemberi ijin pemanfaatan tanah bekas sungai, yang berwenangadalah Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umumberdasarkan Permen Nomor : 63/PRT/1993 Tentang GarisSempadan Sungai dan Bekas Sungai, Balai Besar Sungai Citarumhanya sebatas pemberian Tekhnis
128 — 153
Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun2012, sama sekali belum pernah ada pembahasan terkait pembagianharta bersama hingga akhirnya rumah harta bersama sebagaimanaposita point 2 tersebut di atas pada sekitar tahun 2019 terkenapembebasan proyek strategis nasional untuk kepentingan Kereta ApiCepat JakartaBandung yang dibebaskan oleh Turut Tergugat (Satu)yang terletak di kavling 64 dengan nilai ganti kerugian lebih kurangsebesar Rp.5.020.000.000, (lima milyar dua puluh juta rupiah), akantetapi tekhnis
75 — 17
Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011; 52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011; 53.
93 — 27
Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :1.a Fe WpDaftar Hadir Pembukaan Dokumen Kantor tgl 16 Oktober 2012;Hasil Pembacaan Pada Pembukaan Dokumen penawaran;Berita Acara Pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi;Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi dan;Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi harga,evaluasi kualifikasi
95 — 16
Bahwa terdakwamenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu SuratKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor :800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil yaitu saudara H.
Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saya dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4 /IX / 2012 / SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKab.
1.DJINO D. TALAKUA, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
JOHANIS OKTOVIANUS PUTTILEIHALAT,S.P
116 — 106
tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016tidak pernah mengerjakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap UwenPantai sebagaimana di dalam kontrak;Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Rawat Inap Uwen Pantaisebagaimana di dalam kontrak tersebut diatas, yang bersumber dariAPBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, secara keseluruhansejak awal atau persiapan lelang sampai dengan pelaksanaanHal 88 dari 125 hal Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN AMBpembangunan/pekerjaan dilaksanakan secara tekhnis
109 — 25
VisaKarya Mandiri telah dilakukan menurut Petunjuk Tekhnis Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakahpenyedia jasa (rekanan) PT.
140 — 69
Terdakwa tidak mengetahui kwitansi dan faktur pembelian materialdalam laporan pertanggung jawaban tidak sesuai harga dan jumlahnya, karenaTerdakwa hanya menerima laporan dari Bendahara DERISNEL atau PanitiaPelaksana Pembangunan; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah mutu beton lantai 1 adalah tidaksesuai standar, sehingga beban beton lantai 1 tidak mampu menahan bebanlantai 2 sebagaimana hasil perhitungan struktur bangunan yang dilakukan ahlidari Universitas Batanghari, karena Terdakwa bukan orang tekhnis
ANDI HEBAT, SH
Terdakwa:
Dr. DICKY TJANDRA, M.Sn. Anak dari UMBU TJANDRA
125 — 32
Tenri Uleng namun karena PPK tidak melaksanakantugas selaku PPK, lalu saksi Yudi Asmoro mengambil alin tugastugas PPKdan menandatangani dokumendokumen lelang berupa kerangka AcuanKerja, spesifikasi tekhnis HPS dan lainlain. Tertanggal 23 Juni 2014 dengannilai Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkanproposal yang diajaukan terdakwa tanpa berdasarkan Survey pasar; Bahwa kemudian saksi Yudi Asmoro menyuruh saksi Alimuddin meminjamCV.
132 — 32
Bumi Indah dengan nilai penawaran Rp. 455.969.000,00;Bahwa namanama peserta lelang yang memenuhi syaratsyarat administrasi,syarat tekhnis, dan berapaharga penawaran yang diajukan para peserta lelangadalah : Kecamatan Bale Endah : CV. Cipta Mandiri. CV. Karya Trista Asri. BugelAktifa Jaya. Kecamatan Soreang : CV. Cipta Mandiri. CV. Karya Trista Asri. CV.Harta Jaya. Kecamatan Pangalengan : CV. Harta Jaya.
118 — 82
Ridwan, SEselaku Kepala Bagian Keuangan.e Secara tekhnis penyelesaian Kas Bon dilaksanakan oleh masingmasingBendaharawan dan Kepala Dinas / Kepala Instansi Kabupaten AcehTenggara.e Untuk menyelesaikan Kas Bon harus dengan menyelesaikan SPMnya,karena hanya dengan SPM sehingga dapat menarik Kas Bon yang ada diBUD, hal ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.e Proses pencairan kas bon sebagai berikut :Ada pengajuan tagihan dari Bendaharawan masingmasing Instansi Dinastermasuk seluruh pengguna anggaran
68 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rosatal padaBank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda denganNomor Rekening : 0011528474 ;Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaantersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan darispesifikasi tekhnis yang sebenarnya adalah sebagaiberikutPekerjaan Rumah Tangga dan Jamban KeluargaHal. 49 dari 128 hal. Put. No.496K/Pid.Sus/2011A.
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 105 PK/PidSus/2015Nomor 010.K/GM PIKITRING JBN/I/2007 tanggal 3 Januari 2007, (BuktiSurat PK1).Bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dari para Saksidimana tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terpidana IrSLAMET HARIYANTO, M.M. ikut serta melakukan tawar menawar hargatanah, ikut menentukan harga tanah dengan para pemilik tanah, karenasemua kegiatan termasuk kegiatan tekhnis pembebasan tanah semuanyadilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah.Bahwa fakta hukum tersebut diperkuat
125 — 126
sesuai dengan kebutuhannya;Bahwa jenis dan harga bahan bangunan yang tercantum dalam RAB dan DRPB2yang ditunjukan kepada saksi tersebut sama dengan RAB dan DRPB2 yangdipergunakan di Kelurahan Umanen namun yang membedakan hanya jeniskemutuhan bahan bangunan MBR Penerima Bantuan;Bahwa setelahpendataan selesai dan ditandatangani oleh MBR kemudian Saksibersama dengan TPM mengantar RAB dan DRPB2 tersebut ke Kantor Dinas PUKabupaten Belu untuk ditandatangani oleh Bapak YUSTINUS BEREK, ST selakuKetua Tim Tekhnis
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
ARIS MUNANDAR, S.T., Bin BUYUNG RUBAIS
146 — 82
Galian tanah untuk pondasi bangunan gudang dilaksanakankedalaman antara 10 cm sampai 50 cm dan secara tekhnis untukkedalaman kurang dari 40 cm tidak dapat diterima. Galian Tanah Untuk bangunan rumah jaga dan barak pengungsitidak dikerjakan sesuai dengan rencana, dimana digali hanyadengan kedalaman 20 sampai 46 cm.
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
142 — 74
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Tatacara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ayat (1) pembuatansurat ukur sebagaimana dimasud dalam pasal 1 harus memenuhipersyaratan persyaratan tekhnis yang ditentukan dalam peraturan ini.Bab Il Penggantian Gambar Situasi Menjadi Surat Ukur.