Ditemukan 2137 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member menteng mentek meneer mester minter mentor
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
386 — 1028
  • SK Menhut Nomor: SK.878/Menhutll/2014), bukti P22(Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.878/MenhutII/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnyadisebut Peta Lampiran SK Menhut Nomor: SK.878/MenhutII/2014), bukti P23(Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016,selanjutnya disebut SK Menteri LHK Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016), bukti P24 (Lampiran Keputusan Menter
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 28-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 47/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
RIDWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.PUJI ASTUTI
2.RONALD HOTMAN SITORUS
225 — 131
  • UndangUndang Nomor 3 Tahun 1973 tentang KetentuanKetentuanPokok Transmigrasi.Pasal 7Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanahpertanian dengan hakhak atas tanah menurut ketentuanketentuan yangberlaku.Pasal 11ayat (1)Berdasarkan pertimbanganpertimbangan Sosial, Ekonomi = danPertahananKeamanan, serta atas usul Menter!
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
185 — 97
  • efisiensi dan produktivitas dengan Pola PengelolaanKeuangan BLUD yang disingkat PPKBLUD adalah pola pengelolaankeuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untukHalaman 42 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJMmenerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dariketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkanPeraturan Menter
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-05-2017 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 341/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
469 — 268
  • Maogimon, S.Hyang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menter!Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C211478.HT.01.01.Th.88,Hal 8 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Seldimana kembali lagi Para Penggugat tegaskan bahwa dalam aktapendirian tersebut tercatat bahwa Pendiri, penyetor modal saham danPemegang saham PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHANES JUAN FERNANDEZ, ST alias YORIS
200 — 123
  • Siola selakuKonsultan Perencana padahal diketahuinya belum ada penetapan Rencana IndukSistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Flores Timur.Hal ini bertentangan dengan :Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang PengembanganSistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :Pasal 6 ayat (1), Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan olehmasyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitasberdasarkan peraturan menter' yang menyelenggarakan urusanpemerintah
    Pasal 6 ayat (1), Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan olehmasyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitasberdasarkan peraturan menter! yang menyelenggarakan urusan pemerintahdi bidang kesehatan; ayat (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepadamasyarakat.b.
    09 Maret 2018 padahal diketahuinyabelum ada penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)di Kabupaten Flores Timur.Hal ini bertentangan dengan :Halaman 61 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg#@y Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang PengembanganSistem Penyediaan Air Minum tanggal 21 Maret 2005 disebutkan :Pasal 6 ayat (1), Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan olehmasyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitasberdasarkan peraturan menter
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 05-10-2011
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID/TPK/2011/PT.DKI
Tanggal 14 Juli 2011 — DR. (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE
145 — 471
  • CHOLISHASAN selaku Pelaksana Tugas (PIt) SekretarisJenderal (Sekjend) untuk merencanakan pengadaansarung dengan alasan stock sarung di gudang menipis,untuk itu Terdakwa selaku Menter i Sosia142memerintahkan agar HV.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 28-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PT MND
Tanggal 18 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum II : DENATA SURYANINGRAT, SH
Terbanding/Terdakwa : Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.
181 — 48
  • tersebutmempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanmerupakan utang, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan MenteriPendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang PendidikanTahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, besertaHalaman 96 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.SusTPK/2018/PT.Mndlampiran 1, Lampiran Il, Lampiran Illa dan Lampiran Ill.b. dan Peraturan Menter
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
143 — 51
  • KADER (Alm) selaku Bupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menter!Dalam Negeri Nomor 131.17614 tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentangPemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang ProvinsiBengkulu dan telah pula diangkat menjadi Bupati Kabupaten Kepahiangperiode ke2 tahun 20102015.Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyekhukum yaitu orang atau manusia yang diajukan dalam persidangan. Padapersidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dr.
    KADER (Alm) selaku Bupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menter!
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KUPANG Nomor 96/PID/2010/PTK
Tanggal 8 Agustus 2011 — IR. MAX DAVID MOEDAK, M.Si
58 — 115
  • DAK bidang kehutanan tahun 2008tidak dijalankan seperti dalam Juknis Menhut tersebut,demikian pula dengan Kontrak Kerja maupun AddendumKontrak yang diperjanjikan oleh Terdakwa Max DavidMoedak, Msi dengan Eko Budi Ariyanto, SE. terhadap206benih maupun anakan = yang didistribusikan ke 30Kecamatan Sekabupaten Kupang spesifikasi barang tidakmemenuhi standar sehingga mubasir dan tidak membawamanfaat bagi masyarakat ; ecee Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan yangdijalankan bertentangan dengan Juknis Menter
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Merek
Putus : 24-08-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor /HKI.MERK/2015/PN.Niaga.SBY
Tanggal 24 Agustus 2015 — YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA SURABAYA LAWAN 1. YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA 2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDANESIA Cq DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MERK
280 — 92
  • Jelas dan tegas didalamPasal 60 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi, mengatur PTS didirikan oleh Masyarakat dengan99membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yangberprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menter?;Bahwa sebagaimana uraian Tergugat diatas dan jugaberdasarkan keterangan dibawah sumpah Kasi Kelembagaandan Kerja Sama Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Drs. ArisBudi Hasan dalam Putusan Perkara No. 491/Pdt.G/2013/PN.Sby Jo.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 25-06-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 40/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 14 Desember 2018 — Penggugat:
VICTOR DEWANTARA GUNAWAN
Tergugat:
1.HANDOYO PRAYOGO
2.OENTOENG BOENTANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Kediri
2.KAKANWIL DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DJKN JATIM
3.KOMANDO DISTRIK MILITER KEDIRI
112 — 31
  • Bahwa selain itu, Penggugat ternyata juga mempermasalahkantindakan Turut Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Menter!Keuangan No. 219/KM.6/2012 tentang Penyelesaian StatusKepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Kodam V/Brawijaya (DH. SDBrawijaya) Luas Tanah 1.012 M? Di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 24Kelurahan Setonogedong Kecamatan Kota Kediri Kota Kediri ProvinsiJawa Timur Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi BarangMilik Negara.ll. DALAM EKSEPSIA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 763 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — H. BANGUN OLOAN HARAHAP, S.Sos
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Negeri Medan padahalaman 148) ;Bahwa tidak ada kewajiban jabatan yang diberikan dan tidak adasumber hukumnya dan tidak ada kebiasaan selama ini yang terjadikepada Kepala Biro Perekonomian yang dijabat Pemohon Kasasiaquo diwajibkan melakukan verfikasi pisik dengan mengecek kelokasi atas kebenaran materil dari proyek Bansos dan Hibah.Sebenarnya mekanisme telah diatur baik dalam pengusulan,pencairan dan kontrol pasca diterima Bansos/Hibah, PergubSumatera Utara Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Menter
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
438 — 150
  • Surat Keputusan Menter! Keuangan RI Nomor303/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Mutasi PejabatFungsional Pemeriksa Pajak Madya di Lingkungan Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan RI, atas nama Sofia Hartati Ringoringo,SE., AK.,MM selaku Pemeriksa Pajak Madya pada Kantor PelayananPajak Pratama Jakarta Cengkareng.Pada tahun 2017, PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
1018 — 1348
  • Tahun2020 tanggal 11 Mei 2020, Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menter!
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN Alias NOEL PANGGABEAN
112 — 67
  • RICHARD F NUSSY selaku KepalaBadan Pertanahan Nasional Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Menter!
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 5/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Budi nugraha
Terbanding/Terdakwa : Ir. DUDY JOCOM, M.Si
258 — 526
  • Nindya Karya (Persero))2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910739Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menter!
    Nindya Karya (Persero))2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 910739Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menter!Dalam Negeri Nomor 9102A Tahun 2010 Tentang Penunjukan Pejabatyang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan PengeluaranAnggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yangMelakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Serta BendaharaPengeluaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian DalamHal 202 Putusan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
425 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian di Pasal 9 Ayat (1) butir c, jugamengatur bahwa penunjukan langsung tidak dibatasi nilaidengan menunjuk pada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yangmemenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan sehinggamendapatkan harga yang wajar dan teknis yang dapatdipertanggungjawabkan, setelah mendapat persetujuan prinsipterlebin dahulu oleh Pejabat yang berwenang;Di samping itu, berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) huruf aPeraturan Menter BUMN Nomor PER05/MBU/2008 yangmenyatakan, Penunjukan langsung sebagaimana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
501 — 597
  • tentang KetentuanKetentuan Mengenai Tata CaraPemberian Hak Atas Tanah yang menyatakan: Pejabat yang berwenangadalah pejabatpejabat sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan MenteriDalam Negeri No. 187/ 1970 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri 88/1972dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/ 1972. yang dipakai dalamKonsideran bagian Mengingat nomor 8 pada Obyek Sengketa;Bahwa oleh karena itu, secara terang dan jelas bahwa Obyek Sengketa inlitis tidak sah karena obyek tersebut dibuat oleh TERGUGAT selaku Menter
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2183/Pid.B/LH/2019/PN Sby
Tanggal 27 September 2019 — Penuntut Umum:
ANTON LARANONO, SH., MH.
Terdakwa:
PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
655 — 165
  • Peraturan Menter LHK Nomor 48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Permen LHK Nomor 85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak11. Peraturan Menteri LHK Nomor 13/MenlhkII/2015 tentang Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan12. Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IzinUsaha Industri Primer Hasil Hutan13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45/MenhutlI/2011 tentang Pengukurandan Pengujian Hasil Hutan14.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2826 — 2273
  • DPPP yang akan dipresentasikan;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menerbitkan Keputusan Menter!
    Kemudian SAFRI menjawab Ya gak apaapa wong sudahkenal Pak Menter';Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada SAFRI;Bahwa menurut Saksi, uang komitmen tidak hanya untuk SAFRI saja, tapiada yang memerintahkan;Bahwa tujuan Saksi memberikan uang adalah untuk Pak Menteri EDHYPRABOWAO lewat SAFRI;Bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan pertemuan awalSaksi dengan EDHY PRABOWO dimana EDHY PRABOWO mengatakanagar Saksi berkoordinasi dengan SAFRI;Bahwa setelah Saksi memberikan uang, sekitar seminggu
    rumah dinas EDHY PRABOWO, Saksi membicarakan jinterkait kapal SS dan ekspor BBL, tidak membicarakan uang;Bahwa Saksi menindaklanjuti pemberian uang adalah menindaklanjuti atasdasar penyampaian AGUS KURNIYAWANTO yang sudah bertemu dengaSAFRI yang meminta uang komitmen, sehingga kemudian Saksimemberikan uang kepada SAFRI yang menurut Saksi adalah untuk PakMenteri EDHY PRABOWO;Halaman 366 dari 1253 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa saat itu SAFRI mengatakan Kan sudah kenal dengan Pak Menter