Ditemukan 2157 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adanya anaknya atasnya aditiya attanya adithya ayahnya adannya alatnya aditnya adrtnya ayatnya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 199/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : KURSANI (Kuasa Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (R. Peta Sanipah) Bin Andi Makawu Awu)
Terbanding/Tergugat I : PT. Total E & P Indonesia Qq. Total Indonesie Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indoensia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
103 — 62
  • Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 5Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat mengatur:Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 199/PDT/2017/PTSMRPasal 2 ayat (2):Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannyaseharihari
Pengadilan PN ENDE Pidana Umum
Putus : 05-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN ENDE Nomor 73/Pid.B/2018/PN End
Tanggal 5 Nopember 2018 — - GERADUS REO Alias REO - STEFANUS DAWI Alias STEF - WILHELMUS MBUJA Alias MUS - HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI - ALOISIUS MOA Alias ALO
349 — 357
  • mempertegasmengenai batasbatas berlakunya hukum adat dengan mengatur bahwa Suatukesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiaapabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaanNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuanhukum yang: tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan RepublikIndonesia; dan substansi norma hukum adatnya
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
101 — 16
  • Bahwa lebih jauh disebutkan surat jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan dapat dijadikan alat bukti/ pembuktian yang kuat untukdilakukannya pendaftaran konversi atas hak tanah adatnya, makasetidaktidaknya memnuhi ketentuan dalam vide Peraturan MeneteriPertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Pasal 3 berbunyi: Permohonan untuk penegasan tersenut dalam Pasal 1 mengenai hakhak yang di uraikan di dalam sesuatu hak atas tanah sebagai yangdimasudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala KantorPendaftaraan
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 02-04-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Amp
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
I WAYAN SUDIANA
Tergugat:
1.I WAYAN SUTARJANA
2.I NYOMAN SUNDARIANA
3.I KOMANG SUDIATA
4.NI NENGAH MERTI WARDANI
5.NI MADE MAYANTI
6.I KOMANG ANDIKA PUTRA
7.I KETUT REHAN APARDO
8.NI WAYAN PUJI MORI
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM
Intervensi:
I NENGAH SUMIATA
163 — 72
  • yaitu Nengah Mudra dan Ni Wayan Wenten; Bahwa Nengah Sumiata bersaudara 5 (lima) orang yaitu Ni WayanRondi, Nengah Sumiata, Komang Sudiata, Ketut Lendra dan Ni WayanMurint; Bahwa saksi mengetahui pernikahan Nengah Sumiata dengan NiNengah Karmini karena saksi hadir di acara pernikahan tersebut, dimanaperkawinannya dilangsungkan dirumah Pak Mudra, namun saat itu saksimasih kecil; Bahwa saat ini Nengah Sumiata tinggal satu rumah dengan pakMudra di Banjar Dinas Perasi Kauh; Bahwa Nengah Sumiata banjar adatnya
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.DAUD MUSU
2.BERTHA BANNE
3.DAMARIS BANNE
4.YAKOB BANNE
5.MUSA BANNE
6.YUSUF BANNE
Tergugat:
1.YUSRIL
2.ADOLFINA DENGEN
3.MARTHA DENGEN
4.DJONI DENGEN
5.CHARLES DENGEN
6.LUSIA PANGALINAN
7.FRANSISKUS PANGALINAN
125 — 77
  • Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa terakhir kali jadi Lurah disana; Bahwa waktu orang tua Tergugat VI dan VII menghadap kepada saksi,kalau Saksi tidak salah itu tahun 1998; Bahwa tahun berapa Saksi tidak lagi menjabat Lurah disana, Saksisudah lupa; Bahwa saksi mengetahui yang namanya Yulius Tikara, dia juga pernahmenjabat sebagai Lurah disana; Bahwa tahun berapa itu, Saksi sudah lupa; Bahwa dialebih dulu yang menjabat sebagai Lurah disana; Bahwa yang saksi ingat waktu saksi menjadi Lurah disana adatnya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSBIN SITUMORANG
Terbanding/Tergugat I : Pernando Situmorang
Terbanding/Tergugat II : Mangara Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat III : Marisi Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Naria Mariana Sirumorang
Terbanding/Tergugat V : Sudirman Situmorang
Terbanding/Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat VII : Maslan D. Sitanggang
Terbanding/Tergugat VIII : Mekka Sitanggang
Terbanding/Tergugat IX : Ria Sitanggang
Terbanding/Tergugat X : Santun Sitanggang
Terbanding/Tergugat XI : Pardamean Sitanggang
Terbanding/Tergugat XII : Adiman Silalahi
Terbanding/Tergugat XIII : Tupan Silalahi
Terbanding/Tergugat XIV : Riston Silalahi
Terbanding/Tergugat XV : Marudut Silalahi
Terbanding/Tergugat XVI : Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara
Terbanding/Tergugat XVII : Sahat Malau
Terbanding/Tergugat XVIII : Gedi Sinurat
Terbanding/Tergugat XIX : Jauttin Simbolon
Terbanding/Tergugat XX : Oster Situmorang
127 — 729
  • peraturan perundangundangan di bidang Agraria.PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGPEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYATMASYARAKAT HUKUM ADAT MENTERI NEGARAAGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Halaman 74 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDNBAB Il PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH ULAYATPasal 2Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya
    Di Desa Huta Ginjang masih terdapat sekelompok masyarakatpomparan Raja Dapoton yang terikat hukum adatnya sebagaisuatu persekutuan hukum dalam kehidupan seharihari.2. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat lingkungan hiduppinompar Raja Dapoton dan tempat mencari keperluan hidupseharihari pinompar Raja Dapoton.3.
Pengadilan PN SOE Perdata Tanah
Register : 04-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN SOE Nomor -10/Pdt.G/2019/PN.Soe
Tanggal 13 Juni 2019 — -AMOS JONATAN NOMSEO, (PENGGUGAT) -ABRAHAM BANUNAEK, (TERGUGAT I) -HANOK BANUNAEK, (TERGUGAT II) -MARKUS BANUNAEK, (TERGUGAT III) -YUNUS BANUNAEK, (TERGUGAT IV) -YOSINA BANUNAEK, (TERGUGAT V) -ALFIANA BOIMAU BANUNAEK, (TERGUGAT VI) -NAEMA BANUNAEK BANAMTUAN, (TERGUGAT VII) -EDI NORIS BANUNAEK, (TERGUGAT VIII) -MARTEN BANUNAEK, (TERGUGAT, IX) -DEMRI ORISON SEMLINUS BANUNAEK, (TERGUGAT X) -GODLIF KOY, (TERGUGAT XI) -MELKI SEDEK BANUNAEK, (TERGUGAT, XII) -FELIPUS KOY, (TERGUGAT, XIII) -YUFRA NENOTEK, (TERGUGAT, XIV) -AGUSTINUS BOIMAU, (TERGUGAT XV)
110 — 82
  • penyelesaian permasalahan tanah sengketa padatahun 2016;Bahwa tanah yang sekarang dikerjakan VIKTOR KASE itu adalah milikSaksi ;Bahwa tidak ada orang yang memberikan tanah tersebut tetapi itu adalahtanah milik Saksi sendiri yang diwarisi dari orang tua Saksi ;Bahwa Saksi punya kampung tua di Batan ;Bahwa di Batan itu dulunya ditinggali olen kakek Saksi dan juga iparnyaMUSA BANUNAEK ;Bahwa MUSA BANUNAEK tinggal di Batan itu lama karena kawin dengansaudarinya kakek Saksi dan disana juga ada rumah adatnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 20-01-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 21 Juli 2014 — 1.RENVIL RIFNI,2.MUKHLIS RUSTAM, SH, dkk;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PRIMA ALUMGA
58 — 30
  • ;eBahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Permen Hak Ulayat menyatakansebagai berikut :Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :aTerdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari ;Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup parawarga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambilkeperluan
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 04-12-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Mtr
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 53
  • Dengan demikian makajelas orang Bali beragama hindu di Lombok tidak menggunakan MUDPProv Bali No.01/Kep/PSM3/MDP.Bali/X/2010, hal tersebut bahwa secarageografis, Topografis, Tingkat pendidikan, interaksi dengan masyarakat disekitarnya, kesejarahan, antara pulau Bali dengan Pulau Lombok jelasberbeda, bahkan perlu kami sampaikan masyarakat beragama Hindu dipulau Lombok lebih menjunjung tinggi hukum adatnya dengan demikianmaka Keputusan MUDP 01 tersebut tidak berlaku untuk orang Baliberagama hindu di
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbj
Tanggal 17 Juni 2021 — Baharuddin bin Makuasseng;
169 — 103
  • nangRewok, Terang, Wate, Kokor, Kampung Pisang, Lohmasado, Dongkalang,Pontianak, Pasir Panjang, Ndehek dan Nampar;Bahwa yang menjabat sebagai tua golo di masingmasing nang tersebut, disebuttua golo nang yang memiliki hak untuk membagi tanah kepada masyarakat tanpaharus meminta izin kepada tua golo Sepang;Bahwa tua golo nang berhak mengeluarkan surat penyerahan tanah adat;Bahwa setiao rang memiliki kewajiban adat kepada ulayat Sepang, jika ada acaraadat, nang Lohmasado pernah menyerahkan kewajlban adatnya
    masyarakat ulayat Sepang;Bahwa ada 12 (dua belas) nang yang terbentuk oleh ulayat Sepang rang sejakdulu;Bahwa riang di ulayat Sepang memiliki wilayah sendin;Bahwa masingmasing nang dijabat oleh tua golo nang yang memiliki hak untukmembagi tanah kepada masyarakat tanoa harus meminta izin kepada tua goloulayat Sepang;Bahwa tua golo nang berhak untuk mengeluarkan surat penyerahan tanah adat;Bahwa setiao nang memiliki kewajlban adat kepada ulayat Sepang, dan rangLohmasado pemah menyerahkan kewajiban adatnya
Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 07-04-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA SOLOK Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 59
  • SIkpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakatminang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adatbersendikansyara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengahmasyarakat minang adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
208 — 132
  • Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3,perlu kami sampaikan bahwa dari sejak terbentuknya Negeri Tulehu dansampai dengan saat ini Negeri Tulehu masih tetap berstatus sebagaiNegeri adat dan kepala pemerintahan adatnya disebut dengan Raja.4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 373/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Desember 2016 — Ir.MUHIDIN (ahli waris dan wakil ahli waris almarhum Nasroh AM); X PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN; Diwakili oleh Mayjen TNI Purn TABRIE
406 — 390
  • sepengetahuan saksi, tanah Verponding Indonesia Nomor 12tersebut dikuasai oleh Karel Lumapaw;Bahwa, sepengetahuan saksi, Johan Lumapaw ditahan olehpemerintah karena kasus politik;Bahwa, sepengetahuan saksi, pada waktu saksi menjabat sebagaiLurah, Karel Lumapaw melakukan jual beli dibawah tangan terhadaptanah milik Johan Lumapaw kepada para penggarap;Bahwa, jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh Karel Lumapawterhadap tanah milik Johan Lumapaw Verponding Indonesia Nomor12, tidak menghilangkan hak adatnya
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 37/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
Wiyanto Halim
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
Intervensi:
SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH.,
407 — 284
  • ., tanggal 18 September2014, sehingga Wiyanto Halim tidak mempunyai legal standing yangmenyatakan Akta Jual Beli tanah milik adatnya berada di atasSertpikat Hak Milik No. 49 dan 51/ Kel.
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lrt
Tanggal 14 Desember 2017 — PERDATA Penggugat Yonahes Juang Dasilva 2.ANTONIUS THOMAS FERNANDEZ 3.DOMINIKUS NALELE (PENGGUGAT) MARIA SAPORA OLA BOLENG 2.ANDERIAS FERNANDEZ 3.FRANSISKA FERNANDEZ 4.MIKAEL M.O.F. FEWAY 5.AGUSTINUS OEMBOE RATU DJAWA 6.KONGREGASI FRANTERAN BUNDA HATI KUDUS 7.PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KELAPA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NTT, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR (TERGUGAT)
168 — 68
  • haruslah terlebin dahuludilakukan penelitian yang melibatkan pakar hukum adat, aspirasimasyarakat setempat,dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerahyang bersangkutan serta instansi atau pihak lain yang terkait sertadidasarkan oleh suatu penetapan resmi dari pemerintah daerahmelalui Peraturan Daerah (Perda).Bahwa, untuk menentukan mengenai hutan adat/tanah ulayat darisuatu masyarakat hukum adat tertentu haruslah terlebih dahuluditetapbkan mengenai kebenaran dan keberadaan dari masyarakathukum adatnya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
88 — 39
  • Cilangkap;Bahwa karena Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan melawanhukum sehingga tergugat I tidak dapat di hokum kuntuk membayar uangsewa tanah sebesar Rp. 230.000.000,(dua ratus tiga puluh juta rupiah)melainkan sebaliknya Para PEnggugat beserta kuasa hukumnya mengakungaku memiliki bidang tanah di Kecamatan Cipayung khususnya di Kel.Cilangkap padahal dalilnya tersebut tidak benar sehingga Para Penggugatberikut kuasa hukumnya diduga telah merekayasa hak milik adatnya yangseolaholah memiliki
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sdk
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
148 — 138
  • Walman ManihurukBahwa adanya identitas di rumah Tergugat dengan MartalenaSebayang menyangkut penyerahan tanah perkara;Bahwa hubungan Tergugat dengan Martalena Sebayang adalah suamiistri;Bahwa Surat perkawinan mereka tidak pernah saya lihat;Bahwa sejak kelas 2 Sd saya sekolah dikampung kami dibangun sd danMartalena Sebayang guru saya dulu;Bahwa duluan saya kawin dari pada Martalena Sebayang;Bahwa ketika Tergugat dengan Martalena Sebayang meikah saya hadirpada pemberkatan dan adatnya;Bahwa kami tahun
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-07-2008 — Putus : 17-12-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 24/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 17 Desember 2008 — -Drs. Bukhari Bin Abdullah Karim
118 — 26
  • Selain itueksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan juga diketahui darikenyataan, masih adanya 3). kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyatannya dan127diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan seharihari, sebagai pengemban tugaskewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan danpenggunaan tanah bersama tersebut.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 26-07-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat:
1.AGUSTINUS TUTUNG
2.ALEXANDER RIO NONO
3.JOHANES MOLO alias YOHANSE MOLO
4.ARNOLDUS AKE
5.LORENSIUS KOTA
6.ESTER LIF BERIBE
7.YOHANES SAMIN
8.WILBALDUS RIA alias DUS RIA
9.ANASTASIA GOO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
3.KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Turut Tergugat:
H RAMANG ISHAKA selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang
98 — 40
  • Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Hak Ulayatmasyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :1) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai Warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari ;2) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup wargapersekutuan hukum tersebut
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
1.Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
2.DIDIN DIDAYADI
3.NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
4.NOOR SUSILAWATI, S.St.
5.NOR SUMIATI
6.NURUL WAHIDAH
7.LUSSY MARLIA SARI
8.HADIATUN
9.HAMPIUN
10.SYAMSUDIN MAULANA
11.BADRIANSYAH
12.PUSAIDI
13.SYAMSURI
14.ARIPINSYAH
15.JUMIATI
Tergugat:
PT KIDECO JAYA AGUNG
164 — 60
  • REMPAN, dan MASIJAH Binti TEMBE adalah merupakan tanahpertanian, yang kemudian tanah pertanian tersebut diukur oleh ParaHalaman 122 dari 140 halaman Putusan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Tot.Penggugat selaku ahli waris adalah seluas 598 ha (lima ratus sembilan puluhdelapan hektar), dan dari alat bukti P4 tersebut diketahui pula jika penguasaantanah pertanian oleh SABRUN Bin BEDUL, ARDAN Bin REMPAN, danMASIJAH Binti TEMBE adalah penguasaan orangperorangan, bukanpenguasaan masyarakat hukum adat atas tanah adatnya