Ditemukan 2157 data
Terbanding/Tergugat I : PT. Total E & P Indonesia Qq. Total Indonesie Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indoensia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
103 — 62
Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 5Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat mengatur:Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 199/PDT/2017/PTSMRPasal 2 ayat (2):Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannyaseharihari
349 — 357
mempertegasmengenai batasbatas berlakunya hukum adat dengan mengatur bahwa Suatukesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiaapabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaanNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuanhukum yang: tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan RepublikIndonesia; dan substansi norma hukum adatnya
101 — 16
Bahwa lebih jauh disebutkan surat jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan dapat dijadikan alat bukti/ pembuktian yang kuat untukdilakukannya pendaftaran konversi atas hak tanah adatnya, makasetidaktidaknya memnuhi ketentuan dalam vide Peraturan MeneteriPertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Pasal 3 berbunyi: Permohonan untuk penegasan tersenut dalam Pasal 1 mengenai hakhak yang di uraikan di dalam sesuatu hak atas tanah sebagai yangdimasudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala KantorPendaftaraan
I WAYAN SUDIANA
Tergugat:
1.I WAYAN SUTARJANA
2.I NYOMAN SUNDARIANA
3.I KOMANG SUDIATA
4.NI NENGAH MERTI WARDANI
5.NI MADE MAYANTI
6.I KOMANG ANDIKA PUTRA
7.I KETUT REHAN APARDO
8.NI WAYAN PUJI MORI
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM
Intervensi:
I NENGAH SUMIATA
163 — 72
yaitu Nengah Mudra dan Ni Wayan Wenten; Bahwa Nengah Sumiata bersaudara 5 (lima) orang yaitu Ni WayanRondi, Nengah Sumiata, Komang Sudiata, Ketut Lendra dan Ni WayanMurint; Bahwa saksi mengetahui pernikahan Nengah Sumiata dengan NiNengah Karmini karena saksi hadir di acara pernikahan tersebut, dimanaperkawinannya dilangsungkan dirumah Pak Mudra, namun saat itu saksimasih kecil; Bahwa saat ini Nengah Sumiata tinggal satu rumah dengan pakMudra di Banjar Dinas Perasi Kauh; Bahwa Nengah Sumiata banjar adatnya
1.DAUD MUSU
2.BERTHA BANNE
3.DAMARIS BANNE
4.YAKOB BANNE
5.MUSA BANNE
6.YUSUF BANNE
Tergugat:
1.YUSRIL
2.ADOLFINA DENGEN
3.MARTHA DENGEN
4.DJONI DENGEN
5.CHARLES DENGEN
6.LUSIA PANGALINAN
7.FRANSISKUS PANGALINAN
125 — 77
Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa terakhir kali jadi Lurah disana; Bahwa waktu orang tua Tergugat VI dan VII menghadap kepada saksi,kalau Saksi tidak salah itu tahun 1998; Bahwa tahun berapa Saksi tidak lagi menjabat Lurah disana, Saksisudah lupa; Bahwa saksi mengetahui yang namanya Yulius Tikara, dia juga pernahmenjabat sebagai Lurah disana; Bahwa tahun berapa itu, Saksi sudah lupa; Bahwa dialebih dulu yang menjabat sebagai Lurah disana; Bahwa yang saksi ingat waktu saksi menjadi Lurah disana adatnya
Terbanding/Tergugat I : Pernando Situmorang
Terbanding/Tergugat II : Mangara Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat III : Marisi Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Naria Mariana Sirumorang
Terbanding/Tergugat V : Sudirman Situmorang
Terbanding/Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat VII : Maslan D. Sitanggang
Terbanding/Tergugat VIII : Mekka Sitanggang
Terbanding/Tergugat IX : Ria Sitanggang
Terbanding/Tergugat X : Santun Sitanggang
Terbanding/Tergugat XI : Pardamean Sitanggang
Terbanding/Tergugat XII : Adiman Silalahi
Terbanding/Tergugat XIII : Tupan Silalahi
Terbanding/Tergugat XIV : Riston Silalahi
Terbanding/Tergugat XV : Marudut Silalahi
Terbanding/Tergugat XVI : Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara
Terbanding/Tergugat XVII : Sahat Malau
Terbanding/Tergugat XVIII : Gedi Sinurat
Terbanding/Tergugat XIX : Jauttin Simbolon
Terbanding/Tergugat XX : Oster Situmorang
127 — 729
peraturan perundangundangan di bidang Agraria.PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGPEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYATMASYARAKAT HUKUM ADAT MENTERI NEGARAAGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Halaman 74 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDNBAB Il PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH ULAYATPasal 2Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya
Di Desa Huta Ginjang masih terdapat sekelompok masyarakatpomparan Raja Dapoton yang terikat hukum adatnya sebagaisuatu persekutuan hukum dalam kehidupan seharihari.2. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat lingkungan hiduppinompar Raja Dapoton dan tempat mencari keperluan hidupseharihari pinompar Raja Dapoton.3.
110 — 82
penyelesaian permasalahan tanah sengketa padatahun 2016;Bahwa tanah yang sekarang dikerjakan VIKTOR KASE itu adalah milikSaksi ;Bahwa tidak ada orang yang memberikan tanah tersebut tetapi itu adalahtanah milik Saksi sendiri yang diwarisi dari orang tua Saksi ;Bahwa Saksi punya kampung tua di Batan ;Bahwa di Batan itu dulunya ditinggali olen kakek Saksi dan juga iparnyaMUSA BANUNAEK ;Bahwa MUSA BANUNAEK tinggal di Batan itu lama karena kawin dengansaudarinya kakek Saksi dan disana juga ada rumah adatnya
58 — 30
;eBahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Permen Hak Ulayat menyatakansebagai berikut :Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :aTerdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari ;Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup parawarga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambilkeperluan
109 — 53
Dengan demikian makajelas orang Bali beragama hindu di Lombok tidak menggunakan MUDPProv Bali No.01/Kep/PSM3/MDP.Bali/X/2010, hal tersebut bahwa secarageografis, Topografis, Tingkat pendidikan, interaksi dengan masyarakat disekitarnya, kesejarahan, antara pulau Bali dengan Pulau Lombok jelasberbeda, bahkan perlu kami sampaikan masyarakat beragama Hindu dipulau Lombok lebih menjunjung tinggi hukum adatnya dengan demikianmaka Keputusan MUDP 01 tersebut tidak berlaku untuk orang Baliberagama hindu di
169 — 103
nangRewok, Terang, Wate, Kokor, Kampung Pisang, Lohmasado, Dongkalang,Pontianak, Pasir Panjang, Ndehek dan Nampar;Bahwa yang menjabat sebagai tua golo di masingmasing nang tersebut, disebuttua golo nang yang memiliki hak untuk membagi tanah kepada masyarakat tanpaharus meminta izin kepada tua golo Sepang;Bahwa tua golo nang berhak mengeluarkan surat penyerahan tanah adat;Bahwa setiao rang memiliki kewajiban adat kepada ulayat Sepang, jika ada acaraadat, nang Lohmasado pernah menyerahkan kewajlban adatnya
masyarakat ulayat Sepang;Bahwa ada 12 (dua belas) nang yang terbentuk oleh ulayat Sepang rang sejakdulu;Bahwa riang di ulayat Sepang memiliki wilayah sendin;Bahwa masingmasing nang dijabat oleh tua golo nang yang memiliki hak untukmembagi tanah kepada masyarakat tanoa harus meminta izin kepada tua goloulayat Sepang;Bahwa tua golo nang berhak untuk mengeluarkan surat penyerahan tanah adat;Bahwa setiao nang memiliki kewajlban adat kepada ulayat Sepang, dan rangLohmasado pemah menyerahkan kewajiban adatnya
153 — 59
SIkpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakatminang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adatbersendikansyara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengahmasyarakat minang adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
208 — 132
Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3,perlu kami sampaikan bahwa dari sejak terbentuknya Negeri Tulehu dansampai dengan saat ini Negeri Tulehu masih tetap berstatus sebagaiNegeri adat dan kepala pemerintahan adatnya disebut dengan Raja.4.
406 — 390
sepengetahuan saksi, tanah Verponding Indonesia Nomor 12tersebut dikuasai oleh Karel Lumapaw;Bahwa, sepengetahuan saksi, Johan Lumapaw ditahan olehpemerintah karena kasus politik;Bahwa, sepengetahuan saksi, pada waktu saksi menjabat sebagaiLurah, Karel Lumapaw melakukan jual beli dibawah tangan terhadaptanah milik Johan Lumapaw kepada para penggarap;Bahwa, jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh Karel Lumapawterhadap tanah milik Johan Lumapaw Verponding Indonesia Nomor12, tidak menghilangkan hak adatnya
Wiyanto Halim
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
Intervensi:
SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH.,
407 — 284
., tanggal 18 September2014, sehingga Wiyanto Halim tidak mempunyai legal standing yangmenyatakan Akta Jual Beli tanah milik adatnya berada di atasSertpikat Hak Milik No. 49 dan 51/ Kel.
168 — 68
haruslah terlebin dahuludilakukan penelitian yang melibatkan pakar hukum adat, aspirasimasyarakat setempat,dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerahyang bersangkutan serta instansi atau pihak lain yang terkait sertadidasarkan oleh suatu penetapan resmi dari pemerintah daerahmelalui Peraturan Daerah (Perda).Bahwa, untuk menentukan mengenai hutan adat/tanah ulayat darisuatu masyarakat hukum adat tertentu haruslah terlebih dahuluditetapbkan mengenai kebenaran dan keberadaan dari masyarakathukum adatnya
88 — 39
Cilangkap;Bahwa karena Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan melawanhukum sehingga tergugat I tidak dapat di hokum kuntuk membayar uangsewa tanah sebesar Rp. 230.000.000,(dua ratus tiga puluh juta rupiah)melainkan sebaliknya Para PEnggugat beserta kuasa hukumnya mengakungaku memiliki bidang tanah di Kecamatan Cipayung khususnya di Kel.Cilangkap padahal dalilnya tersebut tidak benar sehingga Para Penggugatberikut kuasa hukumnya diduga telah merekayasa hak milik adatnya yangseolaholah memiliki
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
148 — 138
Walman ManihurukBahwa adanya identitas di rumah Tergugat dengan MartalenaSebayang menyangkut penyerahan tanah perkara;Bahwa hubungan Tergugat dengan Martalena Sebayang adalah suamiistri;Bahwa Surat perkawinan mereka tidak pernah saya lihat;Bahwa sejak kelas 2 Sd saya sekolah dikampung kami dibangun sd danMartalena Sebayang guru saya dulu;Bahwa duluan saya kawin dari pada Martalena Sebayang;Bahwa ketika Tergugat dengan Martalena Sebayang meikah saya hadirpada pemberkatan dan adatnya;Bahwa kami tahun
118 — 26
Selain itueksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan juga diketahui darikenyataan, masih adanya 3). kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyatannya dan127diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan seharihari, sebagai pengemban tugaskewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan danpenggunaan tanah bersama tersebut.
1.AGUSTINUS TUTUNG
2.ALEXANDER RIO NONO
3.JOHANES MOLO alias YOHANSE MOLO
4.ARNOLDUS AKE
5.LORENSIUS KOTA
6.ESTER LIF BERIBE
7.YOHANES SAMIN
8.WILBALDUS RIA alias DUS RIA
9.ANASTASIA GOO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
3.KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Turut Tergugat:
H RAMANG ISHAKA selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang
98 — 40
Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Hak Ulayatmasyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :1) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai Warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari ;2) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup wargapersekutuan hukum tersebut
1.Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
2.DIDIN DIDAYADI
3.NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
4.NOOR SUSILAWATI, S.St.
5.NOR SUMIATI
6.NURUL WAHIDAH
7.LUSSY MARLIA SARI
8.HADIATUN
9.HAMPIUN
10.SYAMSUDIN MAULANA
11.BADRIANSYAH
12.PUSAIDI
13.SYAMSURI
14.ARIPINSYAH
15.JUMIATI
Tergugat:
PT KIDECO JAYA AGUNG
164 — 60
REMPAN, dan MASIJAH Binti TEMBE adalah merupakan tanahpertanian, yang kemudian tanah pertanian tersebut diukur oleh ParaHalaman 122 dari 140 halaman Putusan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Tot.Penggugat selaku ahli waris adalah seluas 598 ha (lima ratus sembilan puluhdelapan hektar), dan dari alat bukti P4 tersebut diketahui pula jika penguasaantanah pertanian oleh SABRUN Bin BEDUL, ARDAN Bin REMPAN, danMASIJAH Binti TEMBE adalah penguasaan orangperorangan, bukanpenguasaan masyarakat hukum adat atas tanah adatnya