Ditemukan 539 data
Ahmad Harison, S.Pd.,
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
140 — 57
MahkamahKonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 mengatur : PNS diberhentikan tidak denganhormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/atauHalaman 70 Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.BJM.pengurus partal
Terbanding/Terdakwa II : DAMAN HURI BIN MARBAWI
Terbanding/Terdakwa III : NASRUN BIN MUHTAR
Terbanding/Terdakwa I : SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI
93 — 38
Selanjutnya dilakukanpenghitungan surat suara anggota DPRD Provinsi dan selesai sekira Pukul18.00 Wib;Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Il, Ill Serta saksi Imam Munandar dan saksiYASIR ARAFAT yang seluruhnya merupakan saksi partal dan saksisimpatisan Caleg, pada saat itu Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (ALM)mengatakan kepada saksi ZAIDUN L Bin LAHUR : bagi aja surat suara calegDPRD Kabupaten itu . Lalu saksi ZAIDUN L Bin LAHUR menjawab gakberani karena ada pengawas TPS.
SAHARDIN, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
166 — 89
Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau; Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangQAOtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Hal. 69 dari.75
1.SUBAHAN
2.LILIK KUSTINI
3.KHAIRUL RAMADHAN
4.MAFTUHAH MAULIDIAH
5.ABDUL GAFUR
6.HARTONO HIDAYAT
7.SRI AGUSTININGSIH
8.RINI INDRAYATI
9.DAYAT HERMANTO
Tergugat:
KEPALA DESA LADEN KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
231 — 88
Menjadi pengurus partal politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyatrepublik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia,dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilanrakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukandalam peraturan perundanganundangan;j.
379 — 132
, saksi menemukan surattersebut;Bahwa saksi menyatakan mendapat lembaran tahapan Pemilu 2019 dariKPU;Bahwa saksi menyatakan tanggal 3 7 September berada di Jakarta;Bahwa saksi menyatakan dalam pergantian atau informasi dariKPU,harus ada tulisan atau surat resmi untuk bisa memproses;Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendapat bukti surat P11 yangasli;Bahwa saksi menyatakan mengetahui bukti surat P11 tersebut padasaat sidang di Bawaslu, saksi baru lihat dan diserahkan kepada kamisebagai arsip di partal
177 — 87
Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:1.PARTAl KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUSWILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, badan hukum yangdidirikan menurut hukum Negara Indonesia, beralamat di Bida Asri 1Blok A No. 11, Batam Centre, Provinsi Kepulauan Riau, dalam halini diwakili oleh Drs.
AGUNG SUBEKTI, SH, MPA.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
84 — 382
PNS itusendiri bunyinya sama yaitu secara menyeluruh pada pokoknyamenyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partal
59 — 11
saksi sendin ;Bahwa saksi menjelaskan ketika itu bahwa sebagai operator saksi menginput perolehansuara partai dan calon legislatif berdasarkan apa yang di sampai oleh PPK pada saat rapatpleno kedalam komputer dan data tersebut ditampilkan ke layar/slide ruangan yang dapatdilihat oleh semua orang yang hadir dan saksi Elidia juga menginput data tersebut NURHASANAH, IKA SUSANTI, DESI ELHAWATI, YOSI bagian mencatat dan menulis datasecara manual ;Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut saksisaksi dan partal
cara dengan membuka kembali rekapan suara dari masingmasingKecamatan yaitu model DA, namun setelanh terdakwa dan DENDI berusaha untukmencocokkan jumlah suara tersebut dengan menggunakan laptop akan tetapi sulit untukmencocokkannya, lalu esok harinya, ketua KPU Kota lubuklinggau memberitahukan di PodiumPleno KPU Prov Sumsel kepada para Saksisaksi dari partai yang ada dirapat pleno terse but,bahwa sertfikat dari model DA Kecamatan tidak cocok, dan kami tidak bisamencocokkanny a,dan para saksisaksi partal
144 — 26
JHONY PUTRA;Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Stg1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016diterima dari partal GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr.
Abd. Rozak Somad Bin Somad
Tergugat:
KAKANTAH KOTA JAMBI
210 — 175
Djambi diatas tanah hak milikPenggugat, yang Penggugat ketahui hanyalah ada GedungPartai Golongan Karya dan kegiatan partal;4.
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
147 — 88
Hakim.Ketua Anggota Anggota Il Halaman 56 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN LboBahwa saksi lupa Apakah 2013 saksi masih aktif menjadi pengurusGolkar yang pasti pada saat Rusli Habibie menjadi Ketua DPD Golkarsaksi sudah tidak dipartal lagi;Bahwa Saksi sebagai pengurus DPD Golkar diplenonya sebagai dibidang hukum, Saksi sebagai anggota;Bahwa Tugas kita kalau ada kader yang bermasalah kita coba advokasididampingi proS@Snya) 22222 ona nn nnn nnn n ennBahwa saksi tahu tentang keuangan partal
Di 2015 mencalokan kembali kabupaten Gorontalo dan saksikatakan bahwa posisi tergugat sekarang ini sudah enak karena posisiketua DPRD Provinsi ngapain lagi untuk mencalonkan calon Bupati;dan tergugat menjawab Karena ini adalah perintah partal;Bahwa Memang pak Rustam Akili mencalonkan Bupati di tahun 2015,memang perintah partai.
148 — 75
Mesjid IV Nomor 23 RT/RW004/007, Partal senayan, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI1;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:Telah membaca:1.7 April 2016;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/PENDIS/2016/PTUNSRG, tanggal 7 April 2016 tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 10/PENMH/2016/PTUNSRG, tanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
70 — 16
budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan ataubukti yang tidak benar;. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengansengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukansesuatu. tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaJabatan/tugasnya;menjadi anggota dan/atau pengurus partal
Herlambang, SH, MH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Selatan
203 — 65
Mekanisme pengambilan keputusan partal;f. Keputusan partai yang berasal dari muktamar/kongres/munasdan/atau keputusan lain yang menurut Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau;g. Informasi lain yang ditetapkan oleh UndangUndang yangberkitan dengan partai politik.Bahwa dari ketentuan diatas Partai Politik jelas berpotensi menjadipihak Termohon dalam Sengketa Informasi Publik di KomisiInformasi Publik, hal ini perlu menjadi pertimbangan objektif?
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK OCBC NISP, Tbk. BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK OCBC NISP. Tbk
Terbanding/Tergugat III : NGATMINI
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG cq. Kantor KPKNL Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat VI : Hengky Ribowo, SH.
61 — 46
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan PENGGUGAT yang mendudukkan TERGUGAT Vsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatan yangtidak berdasarkan hukum error in persona, sebab bertentangan denganprinsip partal kontrak yang di gariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT SMR1.2Semua peranjian
I MADE BUDIARTANA
Tergugat:
1.Drs. GUNTUR SUSENO WP
2.Ny. ENDANG SRI SATITI
3.Ny. YULI MURDIYATI
4.NUGRAHA, SE.
5.AGUNG HARIYADI
6.Ny. DYAH SETIANI
7.KANTOR KELURAHAN KABUPATEN KLATEN
8.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
Turut Tergugat:
1.KANTOR KELURAHAN KABUPATEN
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
88 — 13
tanahtersebut bermasalah, namun saksi tidak menerima penjelasan tersebutkalau yang tidak diberi kuasa ikut masuk ;Bahwa bukti surat tentang sertifikat tanah dan foto bangunan, adalahbenar sertifikat dan foto rumah sebelum saksi beli dimana tidak adatulisan, setelah saya beli ada tulisannya ;Bahwa sebelum saksi beli, saksi telah masuk ke dalam bangunantersebut diantar pak Guntur, bangunan dalam keadaan kosong ;Bahwa tidak pernah ada orang datang kepada saksi menjelaskanbahwa tanah tersebut milik partal
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. AHMAD NOVAL bin H. NYAK DIWAN
2.ABDUL AFIF, S.Pd bin MUCHSAN
3.JOHARUDDIN, MA, M.Si bin H. MUHAMMAD IDRIS
4.ADI SUTRISNO bin SUWITO DIHARJO
5.HADRIANSYAH bin ABDULLAH
87 — 7
Afif Mukhayan A B 80 30 Berkurang 5010.Asmara 15 15 KELURAHAN RAPAK DALAMHal. 19 dari 56 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN Smr JumlahJumlah Nama Calon Anggota Perolehan S Jumlaherolehan SuaraDPRD Kota Perolenan Suara PerubahanSamarinda dari Partal DA1 DPRD PerolehanGERINDRA CARIKOTA KABIKOTA Suara1. Sarlena Layuk, SE 272 2722. Mujianto 116 546 Bertambah 4303. Sukarjo, SH 30 23 Berkurang 74. Muhammad Hatta 94 945. Elnatan Pasambe, 382 89 Berkurang 293M.Si6. Deppi Sentia D 4 47.
Terbanding/Penggugat : Melliana Siburian
Turut Terbanding/Tergugat I : Zainal Arifin Hasibuan
Turut Terbanding/Tergugat II : Erna Br Ginting
Turut Terbanding/Tergugat III : Harianto Simbolon
Turut Terbanding/Tergugat IV : Imah
Turut Terbanding/Tergugat V : Irwan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Peris Lubis
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lely Siregar
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Soleh
Turut Terbanding/Tergugat IX : Candra
Turut Terbanding/Tergugat X : Uli Amri Pohan
Turut Terbanding/Tergugat XII : Hasurungan Hasibuan
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Camelia Simanjuntak
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Janpiter Simatupang
118 — 52
tidakmengakui bahwa tanda tangan dalam surat P1 adalah bukantandatangan ayah kandung saksi Roito Efrida yang bernama AmasMuda Harahap dengan sebutan Pangulu.Bahwa menurut Pembanding/Tergugat XI dasar pertimbangan Hukumnyadalam putusan tersebut berdasar bukti P1 sangat tidak beralasanmembenarkan bahwa objek adalah milik Penggugat karena tidaksempurnanya alat bukti PL sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUHPerdata, harus terpenuhi lebih dahulu sayarat Formil dan Materil : dibuat secara sepihak atau berbentuk partal
JHONI OLII
Tergugat:
THAMRIN TOWAPA
50 — 47
Prinsip kontrak partal(party contract) yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskanperjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihakpenggugat dan tergugat.
JACOB WAIMBO, S.IP
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
153 — 43
Melanggar Ketentuan Pasal 250 PP No.11/2017.4.1.4.2.Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormatapabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;menjadi anggota dan/atau pengurus partal