Ditemukan 6228 data
79 — 11
adadenda yang dikenakan untuk hal tersebut dan sudah disetor ke kasdaerah ;Bahwa setahu saksi tentang uang yang disita sebesar Rp.641 juta, menurutketerangan KPA ada dana jaminan sisa pekerjaan karenapada waktu itupekerjaan belum selesai, nilainya yaitu 5 % dari nilaikontrak yang belumterpenuhi;Bahwa biasanya surat SK tersebut diurus oleh yangmenyiapkan yaitu PPTKkarena PPTK sebagai PJS sarna kewenangannya, setelah ditandatangan olehsaksi lalu dibawa kembali oleh yang menyerahkan tadi ;Bahwa secara tekhnis
149 — 69
sedangkan mekanismenya yaitu pihakdebitur (Koperasi Tani Bidara Tani) mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan danmekanisme yang disyaratkan dalam SK Direksi Bank Jatim Kantor Pusat, Permenkeu danPermentan ;2 2922 222Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi kelompok penerima Kredit Usaha PeternakanSapi (KUPS), yakni bagi koperasi penerima kredit syarat pengurusnya lengkap yaitu harus adaketua, sekretaris dan bendahara, berbadan hukum serta mempunyai anggota, harus adarekomendasi dari Dinas Tekhnis
52 — 9
Sekolah Dasar Tahun 2014di Surabaya pada tanggal 10 s/d. 12 Agustus 2014 adalah 21Kepala Sekolah ditambah Pak Lukman dan pada waktu bersamapara Kepala Sekolah yang hadir dimintai pak Lukman melalui BuRirin sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasanuntuk membelikan kenangkenangan buat penyaji bersteksehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.200.000, (empat juta duaratus ribu rupiah) ;e Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yangada dengan dikoordinasi pelaksanaannya oleh Tim Tekhnis
1005 — 735
dipenuhi yaitu Akteperusahaan dan perubahannya terakhir / Profil perusahaan, Nomor WajibPajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuaian denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota ( Untuk IUPBdari Gubemur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacana Makropembangunan perkebunan Provinsi dari Gubemur ( Untuk IUPB yangditerbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dari Bupati / walikota yangdilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau1:50.000, Pertimbangan tekhnis
73 — 13
Pemeriksa BarangBahwa pada saat itu kami dipanggil oleh KP A sekitar 7 oranglangsungmemberikan instruksi untuk memeriksa barang karena pada saat ituwaktunya akan segera habis, kemudian saat itu kami meminta kontrakdengan jawaban KP A bahwa kontrak itu belum selesai dan kamihanyadiberikan daftar judul buku lalu kami Kumpul dengan Ketuamerencanakanpemeriksaan barang tersebut dan instruksi Ketua akan berangkatduluannamun setelah sampai ke gudang Ketua tidak ada kemudian kamiberembuk mengenai bagaimana tekhnis
74 — 42
ALITWIRAJAYA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris MADEPURYATMA, SH Nomor : 38 tanggal 8 September 1989 dan Perubahan AktePendirian Perusahaan Nomor : 47 tanggal 25 Maret 2008 oleh Notaris KETUT SENJAYA, SH dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab secara tekhnis terhadap segala kegiatankegiatan yang dilaksanakanoleh PT.
95 — 138
pengadaan kepadapengguna barang/jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.e Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, karena pada saatitu saksi belum tahu mengenai adanya Surat Keputusan (SK), saksibaru tahu adanya SK tersebut setelah akhirakhir ada masalah ini.e Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu siapa inisiator ataupenggagas penunjukan langsung dalam proyek pengadaan bukutersebut, tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris PanitiaPengadaan, dan Pengendali tekhnis
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
242 — 38
Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai
Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.
Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1080 — 1837
masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
70 — 16
Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
432 — 318
Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
58 — 43
Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
53.
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
58 — 28
Sicense tingkat SMP
- Surat Keputusa Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 60 / DIKORDA LU / VIII / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 09 / DIKORDA-LU / II / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) Pejabat yang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti lainnya, Pejabat Pelaksanan Tekhnis
Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- 1 (satu) bundel Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Talud Sungai Kali Nembu Distrik Nambong Kabupaten Jayapura Nomor: 360/99/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 07 Juli 2021
- 1 (satu) bundel addendum perpanjangan kontrak Nomor : 360/174/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 29 Juli 2021
- 1 ( satu ) bundel Foto Copy Dokumen Justifikasi Tekhnis
sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis
Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis
terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis
Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya
Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.
yangdituangkan di dalam Berita Acara No : 04/BA/BAWASLUPROV/JTM/I/2013,tanggal 2 Januari 2013 dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu ProvJatim yang mana sejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi; e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
3 MAXIMA CO 30.313.910 2.756.000 413.350JUMLAH 5.415.752.400 5.192.153.16223.599.2 246.694.0 37.430.4695 35 0096% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung (PL)Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi; Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti, Majelis HakimJudex Facti telah mengabaikan, acuh dengan tidak menggunakan faktafakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidanganberdasarkan alatalat bukti yang sah dalam ketentuan UndangUndangKitab Hukum Acara Pidana antara lain, keterangan saksi, keteranganahli, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan petunjukyang ada bahwa saksi HAIRIL ANWAR, S.P. bin MUHAMMA HATTAdalam perkara ini adalah subjek hukum yang bertindak sebagai KetuaTim Tekhnis
,MSP.denganNomor:073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015,selaku KoordinatorKota Pelaksanaan Pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan Nomor3122-INO;
mencapai ketahanan pangan nasionaldan ketahanan energy lainnya melalui pengembagan tanamanbahan baku bahan bakar nabati, .Sasaran dari program KKPE adalah terlaksanannya penyaluranKKPE Kepada petani/peternak/pekebun dan pengembalian kredittepat waktu, Terpenuhinya modal bagi petani/peternak/pekebundalam melaksanakan usaha taninya, Meningkatkan penerapanteknologi anjuran bagi petani peternak,pekebun yang dimanfaatkankredit.Dalam progam KKPE Dinas Pertanian dan PeternakanKab.Buleleng sebagai Pembina Tekhnis
keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP saksi;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kelembagaan dan Sarpras padaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; Bahwa saksi dilibatkan sebagai Tim Pengelola Dana Bos Provinsi dimanasaksi diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/7Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembentukan TimManajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun2017, dimana jabatan saksi sebagai Koordinator Tim Tekhnis
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
RISKI ADRIADI
65 — 55
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1335 — 239
156 — 186
339 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
ABDUL JAWAD NURDIN, S.An.
109 — 38
1 (satu) eksemplar Asli Surat Edaran Nomor: 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
1.NENGAH SUARJAYA alias RIBENG
2.KETUT SUDIARTA alian BONGKANG
188 — 82
MOHAMAD AMIRUDIN, SH.
Terdakwa:
Drs. H. SUHIRMAN Bin SUHARYONO
131 — 47