usaha ekonomi pertanian danperdagangan sebesar Rp. 26.775.827, ( dua puluh enam juta tujuhratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tuju rupiah)Pembinaan dan pemberdayaanposyandu,PKK, dan pembinaan perikanan sebesar Rp. 47.900.000,(empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)Kegiatan jalan lingkungan Rt.04/04 sebesarRp. 14.608.410, (empat belas juta enam ratus delapan ribu empatratus sepuluh rupiah)Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, KepalaDesa dibantu oleh Pejabat Tekhnis

Kegiatan jalan lingkungan Rt.04/04 sebesarRp. 14.608.410, (empat belas juta enam ratus delapan ribu empatratus sepuluh rupiah)Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, KepalaDesa dibantu oleh Pejabat Tekhnis Pengelola Keuangan Desa yaituSekretaris Desa, Kepala Seksi serta Bendahara Desa, yang manaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014tentang Pengelolaan Keuanga Desa dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas yaitu sebagaiberikut

pelestarianpembangunan;Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif denganmendayagunakan sumber daya lokal:Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasipengelolaan pembangunan partisipatif:Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yangdiprioritaskan oleh masyarakat;Melembagakan pengelolaan dana bergulir;Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis

KUBUGI POLONA untuk TPKD Distrik Kobakma, yang seharusnyadalam pembukaan rekening TPKD harus ada spesimen tanda tangan salahsatu wakil masyarakat dan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaituPendamping Distrik Pemberdayaan dan Pendamping Distrik Teknik,sehingga pembukaan rekening oleh Terdakwa YAFET YIKWA bersamadengan pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKD DistrikKobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaanDana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan

pelestarianpembangunan;Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif denganmendayagunakan sumber daya lokal;Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasipengelolaan pembangunan partisipatif:Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yangdiprioritaskan oleh masyarakat;Melembagakan pengelolaan dana bergulir;Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis

Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Ternak Lembu Aji kepada Ketua Tim Tekhnis Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBN-P 2010 Kota Pekalongan ; 15. Surat Persetujuan Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ; ----16. Rekening koran Bank BRI nomor rekening 3690-01-015857-53-3 atas nama Kelompok Ternak Lembu Aji ; --------------------------------17.

GENDAKEselaku Konsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / site manager dimaksud adalahfiktif belaka karena hanya dicantumkan untuk kelengkapan administrasi saja baikyang diajukan terdakwa OKTAVIA SIHOMBING pada dokumen penawaranmaupun yang dicantumkan pada dokumen kontrak dan saksi SUPRIANTO dariCV.

(enam puluh juta rupiah)kepada saksi HERIANTO, SE. dan saksi TUTY ARMALINA, SE. yangkemudian masingmasing dibagikan kepada :1.saksi HERIANTO, SE. selaku PPK sebesar Rp.20.000.000, (dua puluhjuta rupiah). saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)saksi M.SAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

pekerjaan PenyelesaianPembangunan Water Treatment Plant (WTP) III dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama Sepanjang 600 M di Lokasi WTP Beting Semelur Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjung Balai dimaksud dikarenakan orangyang semestinya bertindak untuk mengawasi, melaksanakan dan melaporkanpelaksanaan pekerjaan di lapangan baik kepada terdakwa OKTAVIASIHOMBING selaku pelaksana pekerjaan maupun kepada saksi HERIANTO,SE. selaku PPK yaitu saksi JHON LEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis

GENDAKE selaku KonsultanPengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHON LEONARDSIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksud adalah fiktif belakakarena hanya dicantumkan untuk kelengkapan administrasi saja baik yangdiajukan terdakwa pada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan padadokumen kontrak dan saksi SUPRIANTO dari CV.

puluh juta rupiah)kepada saksi HERIANTO, SE. dan saksi TUTY ARMALINA, SE. yangkemudian masingmasing dibagikan kepada :1) saksi HERIANTO, SE. selaku PPK sebesar Rp.20.000.000, (dua puluhjuta rupiah)2) saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah)3) saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)4) saksi M.SAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)5) saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

Konawe Selatan adalah pak Subair; Bahwa sebagai Kepala Bidang Pariwisata, saksi mempunyai tugas antaralain penyusunan kebijakan di bidang pariwisata, pemberian petunjuk tekhnis,melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan terkhusus dibidang pariwisata sertatugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa keterlibatan saksi dalam pelatinan yang

Konawe Selatan serta Para Pesertakegiatan dan pihakpihak lainnya; Bahwa dari audit yang kami lakukan, kami menemukan adanya kegiatan yangdilaksanakan tidak sesuai petunjuk tekhnis tersebut dimana terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pula pengeluaran yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak sesuai dengan riilnya; Bahwa Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi dokumen serta klarifikasikepada pihakpihak terkait kami memperoleh fakta bahwa penyimpangan yang terjadidalam

aturan yang dilanggaryakni merujuk pada aturan UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang keuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,kemudian Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 danperubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriPariwisata No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis

Konawe Selatan adalah Terdakwa; Bahwa sebagai Kepala Bidang Pariwisata, saksi mempunyai tugas antaralain penyusunan kebijakan di bidang pariwisata, pemberian petunjuk tekhnis,melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan terkhusus dibidang pariwisata sertatugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa keterlibatan saksi dalam pelatihan yang diselenggarakan

Konawe Selatan serta Para Pesertakegiatan dan pihakpihak lainnya; Bahwa dari audit yang kami lakukan, kami menemukan adanya kegiatan yangdilaksanakan tidak sesuai petunjuk tekhnis tersebut dimana terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pula pengeluaran yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak sesuai dengan riilnya; Bahwa Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi dokumen serta klarifikasikepada pihakpihak terkait kami memperoleh fakta bahwa penyimpangan yang terjadidalam

Tahun 2003 tentang keuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,Halaman 74 dari 128 halaman, Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdikemudian Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 danperubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriPariwisata No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis

Said (Direktur CV.Lutom Jaya)selaku pihak kedua;Bahwa dokumendokumen yang saksi tandatangani adalah LaporanKemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan CCO;Bahwa terdapat beberapa kegiatan dimana tugas saksi adalahselaku koordinator tekhnis dari paket pekerjaan tersebut.Bahwa mengenai Addendum yaitu permintaan dari Kontraktorpelaksana kepada Kepala Dinas bahwa kondisi dilapangan tidaksesuai dengan perencanaan dan atas persetujuan Kepala Dinas agardibuatkan Addendum;Bahwa pada gambar rencana bangunan ditempatkan

dimana kami kemudianmeminta untuk dilakukan pengukuran dengan menggunakan alatukur (theodolith) untuk mendapatkan kontur tanah sehingga dapatdilakukan penghitungan yang lebih akurat, hasil pengukuran danpenghitungan disampaikan kepada Kepala Dinas yang kemudianmendapat persetujuan untuk dilakukan Addendum dengan kontraktorpelaksana;Bahwa Perubahan cutingan tanah dari 516.800 menjadi 4.919,360tersebut berdasar pada hasil pengukuran dengan menggunakan alat( theodolith);Bahwa, saksi selaku koordinator tekhnis

tidak melakukanpenghitungan anggaran biaya dalam addendum;Bahwa selaku koordinator tekhnis, saksi menyetujui menandatanganiCCO yang mengurangi item pekerjaan bangunan utama karenaberdasarkan hasil rapat evaluasi pekerjan, hasil pengukuranlapangan.

Pid.SusTPK/2016/PN.GtoSetelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yangdiajukan sebelumnya :Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa AKIHITO LAMATO, ST. alias RULY selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa AKIHITO LAMATO, ST. alias RULY selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan bersamasama dengan saksi Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH,M.Si, M.Sc selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil PemerintahKota Gorontalo yang bertindak selaku Pengguna Anggaran, saksi Moh.

oleh PPTK, sehingga menurut saksi yangmelaksanakan pekerjaan adalah AKIHITO LAMATO,ST selaku PPTK ;Bahwa saksi tidak ada SK atau surat tugas untuk membuat RAB, namunkarena diperintah oleh Akihito Lamato,ST selaku PPTK yang merupakanatasan saksi , sehingga mau membuat RAB tersebut ;Bahwa RAB tahun 2013 ditandatangani oleh PPTK, sedangkan RAB tahun2014 ditandatangani oleh KPA dan saksi selaku pembuat RAB ;Bahwa untuk membuat RAB seharusnya ada standarisasi harga, volumedan gambar serta spesifikasi tekhnis

setiap pekerjaan mitra yang di lakukan dengan tanpaadanya peringatan dan atau pemberian sanksi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat mendalilkan bekerja terus menerus adalah dalil yangtidak benar karenanya Tergugat menolak dalil Penggugat, karenafaktanya Penggugat tidak senantiasa terus menerus dan dapat izinkapan saja bahkan berharihari,oermingguminggu dan bahkan berbulanbulan dengan tanpa adanya sanksi apapun dari Tergugat;Bahwa fakta lainnya adalah jika kendaraan yang di bawa Penggugatmengalami hal tekhnis

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olehPPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EEkegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27Oktober 2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat danmenyusun HPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olen PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGUGT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor belawan dengan spesifikasitekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture SiemensDetail Material Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas TurbineSiemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5153 Gas Turbine Siemens.2. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.

PalBahwa dokumendokumen yang saksi tandatangani adalah LaporanKemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan CCO;Bahwa terdapat beberapa kegiatan dimana tugas saksi adalah selakukoordinator tekhnis dari paket pekerjaan tersebut.Bahwa mengenai Addendum yaitu permintaan dari Kontraktor pelaksanakepada Kepala Dinas bahwa kondisi dilapangan tidak sesuai denganperencanaan dan atas persetujuaan Kepala Dinas agar dibuatkanAddendum;Bahwa pada gambar rencana bangunan ditempatkan dilokasi yang datar,Kenyataan dilapangan

PalBahwa, saksi selaku koordinator tekhnis tidak melakukan penghitungananggaran biaya dalam addendum;Bahwa selaku koordinator tekhnis, saksi menyetujui menandatangani CCOyang mengurangi item pekerjaan bangunan utama karena berdasarkanhasil rapat evaluasi pekerjan, hasil pengukuran lapangan.

rtlchfcsl aflafs24ltrchfcsO f1lfs24insrsid2507279charrsid288931par pard ltrparqj fi56711567ri0sa200s1480slmultl widctlpar wrapde faultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0O1in567itap0 pararsid288931 rtlchfcslaflafs24 ltrchfesO flfs24insrsid2507279charrsid28 8931hichaf1dbchaf31505lochf1l10. rtlchfcesl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24insrsid288931charrsid288931 tab rtlchfcsl aflafs24ltrchfcsO flfs24insrsid2507279charrsid288931hichaf1dbchaf31505lochf1lBahwa gugatan Penggugat posita 9 mendalilkan adanya petunjuk tekhnis

dariPeraturan Menteri Kehichafldbchaf31505lochflsehatan Republik Indonesia No. 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik,Bupati Lumajang mengeluarkan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2012, akantetapi gugatan Penggugat posita 10 bertentangan dengan dalilnya sendiriposita 9 yang mendalilkan belum ada satu atuhichafldbchaf31505lochfl rhichafldbchaf31505lochfl anpuntentang petunjuk tekhnis mengenai peralihan dari BP. ke Klinik, dalam halini normatifnya Penggugat telah mengetahui bahwasannya petunjuktekhnisnya

(dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan JasaInternet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontalo TA. 2011 serta saksi SUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik DanPerpustakaan Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011.

(Dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik padaKantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota GorontaloSebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet diKantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA.2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selakuBendahara Pengeluaran pada Kantor

Bukti pengeluaran Rakor Tekhnis TMMD tanggal 9September 2002 ;332. Bukti pengeluaran Kongres V Ikatan SarjanaOceanologi (ISOI) tanggal 9 September 2002 ;333. Bukti pengeluaran biaya Anggota Dewan an. JaharHarahap tanggal 10 September 2002 ;334. Bukti pengeluaran pengadaan dan jilid linentanggal 10 September 2002 ;335. Bukti pengeluaran pemasangan iklan tanggal 10September 2002 ;336. Bukti pengeluaran biaya pembuatan jas tanggal 10September 2002 ;48337.

Bukti pengeluaran Rakor Tekhnis TMMDtanggal 9 September 2002 ;42. Bukti pengeluaran Kongres V IkatanSarjana Oceanologi (ISOI) tanggal 9September 2002 ;43. Bukti pengeluaran biaya AnggotaDewan an. Jahar Harahap tanggal 10September 2002 ;44. Bukti pengeluaran pengadaan danjilid linen tanggal 10 SeptemberHal. 85 dari 349 hal. Put. No. 39PK/PID.SUS/20092002 ;45. Bukti pengeluaran pemasangan iklantanggal 10 September 2002 ;46. Bukti pengeluaran biaya pembuatanjas tanggal 10 September 2002 ;47.

Surabaya, dapat disimpulkan :Bahwa semua barang bukti jenis padat dan cair sebagaimana tersebutpada table hasil pemeriksaan, tidak ada yang berbentuk hasil campuranantara satu jenis bahan dengan bahan lainnya yang secara tekhnis sebagaibahan peledak.Barang bukti bekas peralatan listrik berupa stop kontak majemuk ganda 3(tiga) merupakan bom rakitan.Terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa mengatakan ada yang mengenalinyadan ada yang tidak tahu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi

Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Uta Bahwa semua barang bukti jenis padat dan cair sebagaimana tersebutpada table hasil pemeriksaan, tidak ada yang berbentuk hasil campuranantara satu jenis bahan dengan bahan lainnya yang secara tekhnis sebagaibahan peledak;b Barang bukti bekas peralatan listrik berupa stop kontak majemuk ganda 3(tiga) merupakan bom rakitan;Menimbang, bahwa Terdakwa dan temantemannya tersebut berlatihmempersiapkan diri untuk persiapan jihad dengan membuat bom tersebut bertentangandengan

Andhy Putrauntuk pekerjaan pengadaanmeubelair 6 ruang kelas SMK 1 Map barang bukti surat /dokumen yang disita dari PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PEERY ant Berals TA. QQ; eee): buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan(kontrak) Nomor : 421.2/ U7 7 HAS RHA) ADSHOONSU eee NS!

Andhy Putrauntuk pekerjaan pengadaanmeubelair 6 ruang kelas SMKNegeri 1 Buntok TA. 2009; 939696 02)1 Map barang bukti surat) dokuthey Quine Coit EH Payer aPelaksana Tekhnis Kegiatan GEES an. TERASTO, S.Pd , bemupa): buah foto copy dokumn Se eT Be Ee ker n(kontrak) Nomor : 421.2/1.077.F/Di men/VI1/2 409, jan al BiasJuli 2009, pekerjaan aa Meu eler ruang reas Sy xMANDIRI dan Nilei Kontrok BAA EEH OOH EUR TAL 2005,32 t if? Bug FoR a ReeHPas SOE Fkasi CY Pun?

Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.

Said (Direktur CV.Lutom Jaya) selaku pihak kedua;Bahwa dokumendokumen yang saksi tandatangani adalah LaporanKemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan CCO;Bahwa terdapat beberapa kegiatan dimana tugas saksi adalah selakukoordinator tekhnis dari paket pekerjaan tersebut.Bahwa mengenai Addendum yaitu permintaan dari Kontraktor pelaksanakepada Kepala Dinas bahwa kondisi dilapangan tidak sesuai denganperencanaan dan atas persetujuaan Kepala Dinas agar dibuatkanAddendum;Bahwa pada gambar rencana bangunan ditempatkan

kami kemudian meminta untukdilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur (theodolith) untukmendapatkan kontur tanah sehingga dapat dilakukan penghitungan yanglebih akurat, hasil pengukuran dan penghitungan disampaikan kepadaKepala Dinas yang kemudian mendapat persetujuan untuk dilakukanAddendum dengan kontraktor pelaksana;Bahwa Perubahan cutingan tanah dari 516.800 menjadi 4.919,360 tersebutberdasar pada hasil pengukuran dengan menggunakan alat ( theodolith);Bahwa, saksi selaku koordinator tekhnis

tidak melakukan penghitungananggaran biaya dalam addendum;Bahwa selaku koordinator tekhnis, saksi menyetujui menandatangani CCOyang mengurangi item pekerjaan bangunan utama karena berdasarkanhasil rapat evaluasi pekerjan, hasil pengukuran lapangan.

WAWAN HERMAWAN.Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pengelolaan PPIHberupa uang sewa kios untuk kurun waktu tahun 2009, 2010, 2011, serta 2014 danhanya menyetorkan uang hasil pengelolaan PPIH sebanyak 2 (dua) kali untuk kuruntahun 2012 dan tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerahpada pasal:Pasal 31:1)Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanahdan/atau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 TentangPedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada: Pasal31, Pasal 32, Pasal 33;Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kapasitas jabatanatau kedudukan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) adalah ManajerOperasi Pengelolaan Promosi Ikan Hias Kota Bekasi, diangkat berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pengurus Kota KORPRI Bekasi Nomor: 821.2/Kep70/DPKOTA/IX/2008, tanggal