Ditemukan 6228 data
178 — 25
saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalahbenar ;Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diDinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis dan menjabatsebagai kepala bidang budidaya perikanan sejak tanggal 30 Mei 2014sampai dengan sekarang ;Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kabid Budidayaperikanan adalah menyusun perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasipembinaan tekhnis
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
RAYMON YUNDRA, ST
135 — 29
- 1 (satu) Set Photo Copy Dokumen Pengadaan, Evaluasi Adminitrasi, Tekhnis, Harga & Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan.
- 1 (satu) Set Photo Copy Adendum Dokumen Pengadaan & Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 1 (satu) Set Asli Dokumen Penawaran PT. BUMI RIAU LESTARI berupa : Dokumen Adminstrasi, Tekhnis dan Harga.
Riau Nomor : 100.A/CIPTADA-SEKR/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016.
- 1 (satu) Set Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CIPTADA Prov.
84 — 21
Rekening 010 01.05.5804738 CV.DYORBIT.119 Asli 1 (satu) buku catatan lapangan Mulyadi Bin Ahmad Bahar selakuPengelola Tekhnis Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehSelatan.120 Asli 1 (satu) lembar Nota Kredit PT. Bank BPD Aceh untuk rekening nomor :01.02.1200034 An. Gubernur Provinsi NAD, telah diterima uang sejumlah Rp.14.625.050, dengan keterangan Setoran Itemitem Yang Kurang PadaPembangunan Rumah Dinas Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 di KabupatenGayo Lues (CV.
Rekening 010 01.05.5804738 CV.DYORBIT.119 Asli (satu) buku catatan lapangan Mulyadi Bin Ahmad Bahar selakuPengelola Tekhnis Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehSelatan.120 Asli 1 (satu) lembar Nota Kredit PT. Bank BPD Aceh untuk rekeningnomor : 01.02.1200034 An. Gubernur Provinsi NAD, telah diterima uangsejumlah Rp. 14.625.050, dengan keterangan Setoran Itemitem Yang KurangPada Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 diKabupaten Gayo Lues (CV.
DYORBIT.119 Asli 1 (satu) buku catatan lapangan Mulyadi Bin Ahmad Bahar selakuPengelola Tekhnis Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehSelatan.120 Asli 1 (satu) lembar Nota Kredit PT. Bank BPD Aceh untuk rekeningnomor : 01.02.1200034 An. Gubernur Provinsi NAD, telah diterima uangsejumlah Rp. 14.625.050, dengan keterangan Setoran Itemitem Yang KurangPada Pembangunan Rumah Dinas Guru Daerah Terpencil Tahun 2009 diKabupaten Gayo Lues (CV.
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
101 — 23
Juni 2013;Bahwa dalam kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi DanStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang MampuPaket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batacolokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang CiptaKarya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur TA.2013 saksiditunjuk dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaranberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kalimantan TimurNomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Sungai Konjang, Kota Samarinda;Bahwa saksi secara tekhnis tidak mengetahui apakah pekerjaanPembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan FasilitasiDan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat KurangMampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan UmumKalimantan Timur 2013 lokasi Kabupaten Malinau telah selesaidikerjakan, karena saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan;Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sdr.ABDUSSAMAD sebagaimana Perjanjian Pinjam Perusahaan /Bendera Pembangunan
83 — 49
Spesifikasi tekhnis barang/jasab. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) danc. Rancangan Kontrak2. Menerbitkan penunjukan penyedia barang dan jasa3. Menandatangani Kontrak4. Melaksanakan kontrak dengan dengan penyedia barang/jasa5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan8.
Graha PustakaMedia Utama padahal bertentangan dengan dokumen lelang dan beritaacara Aanwijzing merupakan pengalahgunaan kewenangan dalam jabatandimana seharusnya panitia pengadaan memutuskan bahwa dokumenpenawaran dari kedua perusahaan/rekanan tersebut tidak memenuhi syaratadministrasi atau tekhnis dan harus digugurkan , dan panitia pengadaanwajib menyatakan dan membuat keputusan bahwa pengadaan/pelelangandinyatakan gagal sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf d PeraturanPresiden R.I.
110 — 15
Hariberikutnya panitia melakukan evaluasi administrasibaik administrasi perusahaan tekhnis dan penyesuaiankoreksi aritmatik, setelah dibuat Berita AcaraEvaluasi Penawaran Nomor : 640/ 06.05/PAN PBJ PEMBINFR/PU/VII 2008 tanggal 17) Juli 2008 = diusulkancalon pemenang ke PPTK yakni terdakwa ARMENSIS, B.E.yaituCALON PEMENANG :Nama Perusahaan : PT. ARGA CITRA BUANAHarga Penawaran : Rp 1.175.510.000, Harga Terkoreksi : Rp 1.175.000.000, Alamat : Jalan M.
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
495 — 281
Jadi disitulahkemudian akan diatur secara tekhnis tentang keberadaan BUMNPersero tadi ; Bahwa jika ada satu instruksi lisan misalnya dari Presiden untukmembentuk saru BUMN Persero tanpa ditindak lanjuti denganmekanisme hukum apakah berdasarkan satu Peraturan Pemerintahdan tidak ada alokasi anggaran yang Jjelas dari Keuangan negara tadi,maka tentunya instruksi Presiden itu serta merta membentuk BUMNHal 73 dari 129 Hal Putusan No. 341/Pdt.G/2017/PN. Jkt.
MUH. HERI OKTA SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
JUBAIR T. Bin TOHADRA
158 — 89
selaku Mantan Kepala Desa Lelewawo selama 2periode namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan hubunganpekerjaan sebagai Pembina langsung Desa pada saat Terdakwa masihmenjabat.Tugas jabatan saksi yakni membantu kepala bidang pemerintahan Desamerumuskan, menyusun, mengoordinasikan, pelaksanaan, monitoring,evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pemerintahan desa sedangkanfungsi jabatan saksi yakni :1) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pemerintahanDesa.2) Pemberian petunjuk tekhnis
1.SUWITNO LUMBAN BATU
2.MARUBA LUMBAN RAJA
3.BONGSU SITUMEANG
4.MARDELINA SIAGIAN
5.Drs. JUNTER PANDIANGAN
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT di Jakarta Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ABDULLAH FITRIANTORO REKAN
6.CAMAT KANDIS
114 — 67
PEMERINTAH DAERAH KABUPATENSIAK TAHUN ANGGARAN 2012;Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihakmaka selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (NO) ;DALAMPOKOK PERKARABahwa Tergugat menyangkal dalildalil yang telah dikemukakanPenggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegastegas;Bahwa benar Terggugat VIterlibat selaku panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol PekanbaruKandisDumai hanya sebatas Kepala Wilayah dan bersifat administrative belaka,sedangkan secara tekhnis
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
KUSNO
152 — 46
- 1 (satu) Set Photo Copy Dokumen Pengadaan, Evaluasi Adminitrasi, Tekhnis, Harga & Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan.
- 1 (satu) Set Photo Copy Adendum Dokumen Pengadaan & Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 1 (satu) Set Asli Dokumen Penawaran PT. BUMI RIAU LESTARI berupa : Dokumen Adminstrasi, Tekhnis dan Harga.
Riau Nomor : 100.A/CIPTADA-SEKR/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016.
- 1 (satu) Set Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CIPTADA Prov.
182 — 50
Sedangkan biaya materai dan patok tandabatas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilandari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuanperpajakan menjadi beban kewajiban peserta program ; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwapada angka 3 di atas, menurut Majelis Hakim bahwa untuk menjadi Ketua Pokmasyang paling pokok adalah yang faham dengan ketentuan ketentuan pelaksanaanProna, khususnya tentang Petunjuk Tekhnis
111 — 10
RITA;Bahwa untuk pembuatan Laporan Akhir kegiatan BSPS ProvinsiSumatera selatan tahun 2013 tersebut dibuat pada bulan Desember2013 dan diserahkan ke PPK kapan lupa sekitar mendekati tanggalberakhir masa pekerjaan diserahkan kepada Staf tekhnis PPK an.RITA dan pada saat itu ada tanda terimanya berupa surat tanda terimanamun sekarang sudah tidak ada, untuk isi dari Laporan akhir yangsaksi buat tersebut terkait dengan Laporan kemajuan realisasihalaman 71 dari 130 putusan no.25/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Plgkeuangan
109 — 56
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) LingkupWilayah Kecamatan ;2.
97 — 33
Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS inibertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yangmengatur bahwa: Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakanantara) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antarPemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pasal35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yangmengatur bahwa: Barang milik
EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
DEDY ROLIANSYAH, SE. Bin BAHRUN
79 — 14
Kab.Kutai Kartanegarauntuk melakukan audit di selurun SKPD Kab.Kutai Kartanegaraberdasarkan Sertifikat Auditor Abhli Nomor:STTPP3258/JFAAl/O3/VII/2009 tanggal O05 Oktober 2009 dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Republik Indonesia sampai dengansekarang.Bahwa pemeriksaan dilakukan adanya dugaan kegiatan fiktif tahunanggaran 2017 pada Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kukar bermulaadanya Surat Kapolres Kutai Kartanegara Nomor:B/47/III/2018/Reskrimtanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tekhnis
90 — 10
meubelair dengan menggunakan DAK 2009 tidakdilakukan secara swakelola tetapi dilakukan dengan penunjukan pihak ketiga yaitu CV Indah karya,CV Jati Jaya dan CV Prasety0; 729222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku konsultan pengawas yang tidakmelakukan tugas sebagaimana mestinya selaku pengawas dalam pekerjaan meubelair berakibat negaramengalami kerugian karena bahan meubelair yang digunakan tidak sebagaimana mestinyasebagaimana tertuang dalam spesifikasi tekhnis
1021 — 931
mendapatkan buktimaka bukti tersebut harus dicocokkan mensimulasikan dengantindak pidananya yang dipersangkakan, guna membuat terangtindak pidana yang terjadi baru secara kumulatif disebutkan danmenemukan Tersangkanya atas dasar tersebut ditentukanTersangkanya;Bahwa apabila lokus dan tempus dan peristiwanya sama tidak perludengan Surat Perintah Penyidikan baruBahwa , didalam internal lembaga penyidik ada proses seperti diKepolisian ada gelar perkara, di Kejaksaan ada ekspose, jadi adatahapan, cara, tekhnis
106 — 119
bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatanusaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, sertainformasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Studi Kelayakan adalah tahapankegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang103berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan tekhnis
539 — 214
masihbergantung peruntukan fungsi wilayah tersebut, karena perhitungan nilaikerusakan lingkungan berbeda variabel tiaptiap fungsi lingkungan tersebut.Misalnya pada lokasi yang dimaksud peruntukannya untuk keperluan industriatau pemukiman, maka nilai perhitungan atas kerusakan lingkungannya tidaksama apabila peruntukannya untuk keperluan perkebunan ataupertanian ;Bahwa yang berwenang untuk menetapkan bahwa suatu perusahaan tambangdiduga telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalahinstansi tekhnis
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
181 — 133
ada mengikuti Proses pelelangan pekerjaan Pembangunan rumahguru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut; Bahwa Saksi Mengetahui pada saat setelah proses lelang dan Saksidiberitahu oleh PPK Terdakwa ABAS KUDA. bahwa CV.MAMUR JAYA yangditunjuk selaku pemenang pada Proses pelelangan pekerjaanPembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan pada saatitu Sempat Saksi kaget kenapa CV.MAMUR JAYA bisa menang dalamproses pelelangan tersebut karna menurut Saksi CV,MAMUR JAYA tidakmemiliki perlengkapan tekhnis