catatanyang tidak perlu bukti formil dengan cap stempelkarena penggunaannya sering di lapangan secara takterduga ; Bahwa Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap7 eoperusahaan sekali tiga bulan dan setiap akhir tahun Bahwa sistem akuntansi dana representatif yangdigunakan di PDAM Kota Padang adalah sistemakuntansi perusahaan dan tidak sama dengan sistemakuntansi pemerintahan =;Bahwa jika ditemukan adanya sesuatu permasalahanoleh dewan pengawas yang harus7~ dilakukan olehperusahaan melakukan pembenahan

Rp. 100.311.075,92namun tidak dibayarkan kepada Rumah Sakit Patuh Patut Patju ( RSPPP) danRumah Sakit Sanglah Denpasar dengan alasan dipergunakan untuk menggantibantuan sosial yang dananya dipinjam untuk panjar dan biaya lembur 14 orang28712.20.zl.staf dan operasional pembenahan administrasi pertanggungjawaban bantuan sosialselama 4 bulan termasuk pembuatan stempel palsu.Bahwa benar saksi MUSLEH menerima pinjaman uang sebesar Rp.75.000.000.00 dari bendahara bantuan untuk kegiatan Safari Ramadhan

Rp.100.311.075,92 namun tidak dibayarkan kepada Rumah Sakit Patuh Patut Patju( RSPPP) dan Rumah Sakit Sanglah Denpasar dengan alasan dipergunakan untukmengganti bantuan sosial yang dananya dipinjam untuk panjar dan biaya lembur 14orang staf dan operasional pembenahan administrasi pertanggungjawaban bantuansosial selama 4 bulan termasuk pembuatan stempel palsu ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan dana bansos yangseharusnya ditujukan untuk Jamkesda kemudian dipergunakan untuk kepentingan

Rp.100.311.075,92 namun tidak dibayarkan kepada Rumah Sakit Patuh Patut Patju( RSPPP) dan Rumah Sakit Sanglah Denpasar dengan alasan dipergunakan untukmengganti bantuan sosial yang dananya dipinjam untuk panjar dan biaya lembur 14orang staf dan operasional pembenahan administrasi pertanggungjawaban bantuansosial selama 4 bulan termasuk pembuatan stempel palsu, faktanya uang pinjamantersebut tidak ada dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan saat ini, dengandemikian menjadi kewajiban terdakwa untuk

Mione Global Indonesia padawaktu itu sedang ada pembenahan legalitas ;Bahwa setahu Saksi, jumlah karyawan PT. Mione Global Indonesiaada 20 orang ;Bahwa Saksi mengetahui Komisaris PT. Mione Global Indonesiaadalah Lim Kock Chiang, Direktur Utama PT. Mione Global Indonesiaadalah Terdakwa I. Dadeng Hidayat dan Terdakwa II. Edy Supriyonoadalah selaku Direktur Keuangan PT. Mione Global Indonesia;Bahwa benar Saksi menyimpan beberapa Akta PT.

DCD) diantaranya melakukan pembenahan danperubahan Nama dan Tempat Kedudukan Badan Hukum dari PT. DIPASENA CITRADARMAJA (PT. DCD) yang berkedudukan di Jakarta menjadi PT. ARUNA WIJAYASAKTI (PT. AWS) yang berkedudukan di Tulang Bawang.15 Bahwa suka atau tidak suka, PARA TERGUGAT selaku Petambak Plasma yang selamaini telah bermitra usaha dengan PT. DiPASENA CITRA DARMAJA (PT.

Dipasena dalam pengelolaannya sedah tidak setabil lagi dan kondisipertambakan sudah rusak dan harus diperbaiki secara keseluruhan. bahwa setahu saksi PT.AWS selaku pemenang tender sesuai ketentuan danmenerut amanat tender berkewajiban melaksanakn revitalisasi terlebih dahulu barudibuat PKS antara perusahan inti ( PT.AWS) dengan para petambak plasma danmelakukan pembenahan terhadap aset aset pertambakan lainnya. bahwa petambak plasma melakukan budi daya udang dengan system poly carrterdan mono carrter

mulanya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugatberjalan baik dan lancar, namun akibat buruknya sistim managemen yang dikelola Penggugatselama ini telah menyebabkan PT Dipasena Citra Darmaja jatuh terpuruk sehinggamenimbulkan dampak dan akibat yang sangat besar terhadap kegiatan usaha dan penghidupanPara Tergugat;Salah satu langkah dan upaya kongkrit yang dilakukan Penggugat dalam rangkamengantisipasi dan mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh PT DCD diantaranyamelakukan pembenahan

Kalau begitu,pembenahan pembebanan pembuktian harus bertitik tolakdari kepentingan mempertahankan hak tersebut. Dengandemikian prinsif yang harus dipedomani :a. Siapa yang mengemukakan hak, kewajiban membuktikanhak itu ;b.

Sugianto, Mohammad Guntur Bagaskoro, NanangSudarman, Supito, Bambang Purwoto SH, Sulistyo Widodo, BambangIryanto dan Katemo dengan tugas Sugianto, Muhammad Guntur danNanang Sudarwanto bertugas untuk membenahi jalan yang rusakkemudian Supito bertugas untuk mengawasi pembenahan jalantersebut sedangkan Bambang Purwoto Sulistyo Bambang Iryanto danKatemo bertugas mengawas pembersihan lahan;Bahwa pengerjaan jalan tersebut belum dilakukan;Bahwa pernah saksi tanyakan kepada sdr Nurul Huda dan dijawabbahwa

Asli 1 (satu) bendel nota Kegiatan Pembuatan Kolam Renang anak dan Pembenahan Flying Fox;

32.

Asli 1 (satu) bendel nota Kegiatan Pembuatan Lahan Parkir Telaga Madirda

33.

Asli 1 (satu) bendel nota Kegiatan Pemugaran Tanah Kas Desa yang terletak di utara obyek wisata Telaga Madirda;

34.

II A Pontianak belum bersertifikat dalam tertip administrasikepemilikan tanah, sehingga perlu pembenahan asset yang belum bersertifikat, dansesuai hasil pertemuan pada tanggal 18 Nopember 2010, atas persetujuan SekjenDepkum HAM Prof. A. Bari Azad, SH.,MH. Irjen Depkum HAM Samuel L. Tobing,Imam Santoso (Ka. Biro Perencanaan Depkum HAM), I Ketut Sandiyasa, SH.,MH(Kadiv Administrasi) Drs. Yon Suharyono (Kadiv Pemasyarakatan) Tony MartinHukum, SH. (Kadiv Keimigrasian), G. Edy Suyanto Bcd.I.,SH.

Bendungan Hilir Raya,Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Bukti P10);Bahwa, sejak Surat Kuasa tersebut seperti pada Point 3 diberikanPenggugat memulai melakukan pembenahan di lokasi Kaveling 36Adengan membuat jalan, memperbaiki dan membangun Pertokoan,mengatur managemen Pertokoan dengan pihak pemakai, mengaturketertiban dan keamanan lingkungan Pertokoan dan lainlainnya(Bukti P11);Bahwa, secara defacto PT.

Saksi YOGA PRASETYAN, tidak dibawah sumpah menerangkandipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan juga tergugat karena saksisampai saat ini merupakan pegawai/ karyawan dari KSU Mitra PerkasaJatim sebagai Konsultan Koperasi Mitra Perkasa pada bulan Mei 2016Halaman 52 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2018/PN Pbldan yang menjabat sebagai Ketua Koperasi saat itu adalah Pak Welly(Penggugat);Bahwa waktu itu masih proses pembenahan, koperasi mengalamikesulitan

terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama Membuat Surat Palsu dan telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa dalam rangka pembenahan administrasi, apabila ditemukanadanya alas hak yang jelas terjadi kesalahan berdasarkan hasilpemeriksaan peradilan, maka keputusan pelaksanaan pembatalan dapatdilaksanakan dengan dasar kewenangan insiatif Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur Pasal 4 hurufa Permen 11/2016;Bahwa dalam proses

itu mulai dari Olu ke Wai Arara/seputaran kali Tolehetela ;eBahwa saksi mengatakan pelepasan seluas 5.000 H oleh Wahaibukan di Tolehetela akan tetapi berdasarkan surat perjanjianNomor: 11 Tahun 1994 batasnya ada di Kali Pinaringgi ;e Bahwa terhadap surat perjanjian Nomor : 11 dan surat perjanjianNomor : 12 Tahun 1994 sudah ditanda tangani oleh masing masingNegeri baik Negeri Wahai, maupun Negeri Sawai ;eBahwa, setahu saksi aliran kali Tolehetala sebelum dan sesudahPerusahaan masuk ada perubahan/pembenahan

dalam melakukan tindakan tidak berlakusecara Swenangwenang;303132,Bahwa dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usahatersebut, PEMOHON dengan sengaja tidak memperhatikan danmempertimbangkan adanya perlindungan hukum terhadapTERMOHON~ dan sperusahaanperusahaan serta orangperorangan sebagai nasabah TERMOHON sesuai denganpenjelasan Pasal 17 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun1992 Tentang Asuransi Sebelum pencabutan izinusaha,Menteri dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untukmelakukan upaya pembenahan

Bahwa Saksi mengetahui KSP Pandawabermasalah sejak bulan Nopember 2016 dari MediaSosial dan hal ini sudah ditanyakan kepada Terdakwanamun jawaban Terdakwa adalah bahwa berita tersebutbohong dan hanya orangorang sentiment saja, tentangmodal selalu aman namun sampai sekarang uangmodal yang pernah disetorkan tersebut belum pernahkembali dan pada saat akan menarik modal dasartersebut selalu dihalanghalangi oleh Terdakwa denganalasan nanti dulu prospeknya ini bagus dan sekaranglagi pembenahan .6.

Pembenahan operasi di wilayah kerja Area Operasi SumbarRiauKepridiantaranya berupa sosialisasi iPOS Delivery versi 4.03.

Acara dilaksanakan di Hotel Daima, Padang dengan agendaantara lain :a) Evaluasi atas pelaksanaan distribusi KPS dan sosialisasi entry dataSKRTM tahun 2013 di wilayah kerja Area Operasi SumbarRiauKepri.b) Pembenahan operasi di wilayah kerja Area Operasi SumbarRiauKepridiantaranya berupa sosialisasi iPOS Delivery versi 4.03.c) Merumuskan dan menetapkan tambahan alokasi anggaran biayaoperasional distribusi KPS untuk UPO dan UPT serta Kantor Areadengan penetapan sebagai berikut :v Mengusulkan tambahan

Agustus di Hotel BiliqueLembang Bandung Jawa Barat ;Bahwa, benar ada uang yang disisinkan sebesar Rp. 553.119.965, jumlahtersebut saksi tahu darri uang hasil iuran yang disisinkan dariMPC/UPO/MCO yang diambilkan dari uang lembur, honor uang makan,dan saksi memegang sebesar Rp.265.000.000, yang rencananyadigunakan untuk Work Shop dan Out Bond di Bali, sedangkan sisanyaHalaman 73 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.Bdgdikelola saksi Afdirizal untuk operasional dan kegiatan Recovery Operasi/pembenahan

Bahwa saksi menyatakan kalau parkir di bahu jalan disekitar areal apartemen TheAyoma berdasarkan hasil survei saksi ke lokasi tidak bisa dikarenakan kondisi jalanyang sudah padat pasti akan membuat kemacetan; Bahwa saksi menyatakan kesimpulan Tim terkait dengan dampak lalu lintas yangditimbulkan sebagai akibat dari pembangunan apartemen The Ayomadi jalan sekitarproyek masih memenuhi syarat untuk bisa dibangun apartemen sampai dengan jangkawaktu 5(lima) tahun kedepan dan setelahnya harus dilakukan pembenahan

hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;Pasal 151 ayat (1): Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh,dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadipemutusan hubungan kerja Penjelasan Pasal 151 ayat (1): Yang dimaksuddengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatankegiatan yang positif yangpada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antaralain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan

Plengsengan. kwitansi tanggal 31 Desember 2008senilai Rp.1.530.000, (tukang dan kuli kerja bakti); untukpengadaan semen 41 zak a Rp.50.000, untuk pembangunanPlengsengan kwitansi tanggal 31122008 Rp.2.050.000,;untuk biaya pembenahan taman obat keluarga (Toga) kwitansitanggal 30 Desember 2008 nominal Rp.150.000,; untukpengadaan 6 buah stempel LPM a Rp.25.000, tanggal 30Desember 2008 nominal Rp.150.000,; untuk pengadaan kursiElephan jumlah 5 buah a Rp.175.000, untuk inventarissekretaris LPM, kwitansi

Saidah Ditara Tresna (SDT) denganperjanjian kontrak kerja tanggal 12 Maret 2009 dengan menginventarisirsegala dokumen yang berhubungan dengan pembenahan dan administrasiperpajakan, membuat SPT, menghitung tax service, membuat danmenghitung pajak seperti perjanjian tanggal 8 Juni 2009 dan tanggal 14Agustus 2009 tentang Pengurusan Perpajakan (fakta butir 49).4.

KTEmengajukan keberatan SKP pajak sesuai dengan cara dan tata caraprosedur yang ditentukan sesuai dengan persyaratan administrasi yangmengarah ke tax self assessnment melalui menginventarisir dokumen,pembenahan adminstrasi perpajakan, membuat SPT, menghitung taxservice, dengan membuat data center management informative system dantax clearance.13.Bahwa selain itu PT.

Asep DKadarusman banyak adanya pembangunan baik jalanlingkungan warga, pembenahan saluran air bahkanpembangunan Masjid, disamping itu juga jika masyarakatmeminta sumbangan dana sosial kepala Desa juga memberikabantuan.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagiandan sebagian tidak mengetahuiSaksi14 : Nama lengkap RUDY YANDIS binPekerjaan : Mantan Kadus.Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 30 September 1957Jenis Kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal :