Ditemukan 1493 data
348 — 128
Sahabat (SHM 2055 dan 5609) pada tanggal22092015.Menimbang, bahw jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugatdan Penggugat II posita nomor 5 (5.a, 5.6) yang isinya pada pokoknyasebagai berikut:TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT 1 DANPENGGUGAT II dalam Gugatan pada butir 5 (a) dan (b) yang pada intinyamenyatakan objek yang diperjualbelikan dalam AKAD QARDH WALMURABAHAH NOMOR 122 tidak jelas serta terdapat unsur gharar dan haramyang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dengan alasan :a.Dalam
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
521 — 282
tidak mangajukan surat permohonan intervensi dimaksud.Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat,dengan suratnya tertanggal 07 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalildalil,tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalamGugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.Adapun dalil yang menjadi dasar Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugatadalah sebagai berikut :A.DALAM
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
103 — 69
perbuatan melawan hukum merupakanpertimbangan yang salah dan keliru, karena tidak didukung menurut alat buktiyang sah menurut hukum.Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding MemberikanPutusan sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding IIsemula Tergugat ;Halaman 128 dari 183 halaman Putusan Perdata No. 378/PDT/2019/PT.BDG.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor227/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 15 Januari 2019 ;Selanjutnya mengadili sendiri :A.DALAM
195 — 183
Kepala Kampung dalam melaksanaan pengelolaan keuangan Kampungdibantu oleh PTPKK.Bahwa benar saksi menjelaskan mekanisme Penarikan Dana BantuanKeuangan Kampung Berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) dan AlokasiDana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2017tentang pedoman pengelolaan Keuangan Kampung dan Kelurahan Pasal43 ayat;a.Dalam rangka mengisi keuangan Kas Kampung, pemerintah Kampungmengajukan Permohonan Pengisian Anggaran Kampung kepadaPemerintah Daerah.Jenis Permohonan pencairan anggaran
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ELDA FITRIANI, S.Pd binti BARMAN
85 — 71
;menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,perubahan, APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaanAPBDesa;. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yangtelah ditetapbkan dalam APBDesa;. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDesa; danmelakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesa.Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Sekretaris Desa,mempunyai kewenangan :(1)a.Dalam
156 — 231
.= Bahwa, saksi selaku Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia(YPPl) telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :a.Dalam mengawasi kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatanYayasan melalui laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus kepadaPembina;Sesuai ketentuan anggaran dasar, Pengurus wajib melaporkan segalatindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekalikepada pembina dan setiap kali diminta oleh Pembina.
192 — 55
.= Bahwa, saksi selaku Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia(YPPl) telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :a.Dalam mengawasi kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatanYayasan melalui laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus kepadaPembina;Sesuai ketentuan anggaran dasar, Pengurus wajib melaporkan segalatindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekalikepada pembina dan setiap kali diminta oleh Pembina.
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
237 — 557
setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;ATAU :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Terbanding IV/semulaTergugat IV Konpensi telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2017 yangHalaman 153 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKIpada intinya sebagai berikut :A.DALAM
Pembanding/Tergugat : Wong Ngar Diwakili Oleh : Prima CH Sudarsono SH MH
Terbanding/Penggugat : Huseng Chandra
144 — 63
Ternyata Btidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka kepada A.Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untukmemenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan,B sendiri yang lebin dahulu melakukan wanprestasi.
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
420 — 595
Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT untukmembayar biaya perkara ini ;ATAU ;Apabila Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) ;Jawaban Tergugat V ;A.DALAM EKSEPSI ;PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK BERWENANG MENGADILIPERKARA NO. 237/PDT.G/2109/PN.BTM KARENA DOMISILI HUKUMTERGUGAT BERADA DILUAR KOMPENTENSI PENGADILAN NEGERIBATAM (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
TUNERJIN Bin DOMBI
111 — 55
rupiah), biaya jasa angkutan bahan material lokal pembangunan PAUD sebesarRp3.750.000, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jasaangkutan bahan material lokal pembangunan PAUD = sebesarRp400.000, (empat ratus ribu rupiah) tidak pernah dibayarkan;sehingga terdapat selisin sejumlah Rp10.937.660, (Sepuluh juta sembilanratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang tidak dapatdipertanggungjawabkan.4) Untuk penggunaan Alokalsi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016(Tahap 1):a.Dalam
141 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
(dan seterusnya).Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat II Intervensi dalam perkara aquo adalah kabur (Obscuur Libel).EKSEPSI TERGUGAT Il INTERVENSI 18 TERHADAP GUGATANPENGGUGAT:GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (EXCEPTIOPEREMPTORIA)a.Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan a quo, Penggugat menyebutkanbahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni2014 masih di dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal18 Maret 2014:Bahwa sebagaimana diuraikan oleh
Dan oleh karenanya, kami mohonkepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk dapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat IlIntervensi 18 ini dan/atau menyatakan gugatan a quo yang diajukan olehPenggugat tidak dapat diterima.EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 19 TERHADAP GUGATANPENGGUGAT:GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (EXCEPTIOPEREMPTORIA)a.Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan a quo, Penggugat menyebutkanbahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat pada
Dan oleh karenanya, kami mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukdapat memutuskan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 22 ini dan/ataumenyatakan gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak dapatditerima.JAWABAN TERGUGAT Il INTERVENSI 23 TERHADAP GUGATANPENGGUGAT:GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU/DALUARSA (EXCEPTIOPEREMPTORIA);a.Dalam Poin 6 pada Bagian III gugatan a quo, Penggugat menyebutkanbahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada
250 — 63
Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya :a.dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau DewanKomisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau DewanKomisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta padaPelelangan/Seleksi yang sama;Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antarPenyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa denganPPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampaidengan
203 — 110
sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata UsahaNegara, sehingga kalau Penggugat merasa berkepentingan terhadap obyeksengketa, maka Penggugat harus mengajukan gugatan pada PengadilanNegeri, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda.Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan, makaadalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak;Gugatan Penggugat Kabur, Gugatan Penggugat cacat hukum atau setidaktidaknya mencerminkan kekeliruan hukum yang amat mendasar.Karena :a.Dalam
110 — 123
rupiah), semestinya Tergugat mengembalikan sisa uanghasil lelang sebesar Rp. 7.841.100.000 Rp. 3.000.000.0000 = Rp.4.841.100.000, adalah suatu pertimbangan hukum yang sangatkeliru, oleh karena bertentangan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dan kontradiktif dengan pertimbangan judex factiHalaman. 206 dari 256 Putusan Nomor 22/ PDT/2017/PT DPSPengadilan Negeri Denpasar sendiri, sebagaimana tercantum padahalaman 217 paragraf 2 dan halaman 218 paragraf pertama, atasalasan sebagai berikut :a.Dalam
45 — 11
Perdata No. 0495/Pdt.G/2014.Mtp tanggal2 Juli 2014, Penggugat menyampaikan hasil kesimpulan yang didukung olehTergugat yang isinya tidak mencerminkan untuk menyelesaikanpembagian harta waris yang digugatnya, oleh karenanya gugatanPenggugat harus dinyatakan ditolak, setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.Berdasarkan segala halhal tersebut di atas, maka mohon agar MajelisHakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan memutuskan menurut hokum sebagai berikut :A.DALAM
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
136 — 81
,IPM. untuk menjadi ahli konstruksi;Bahwa Ahli pada pokoknya diminta untuk menerangkan dua hal, yaitu :a.Dalam perkara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmenghadirkan ahli konstruksi yang melakukan Penilaian Ahli atas proyekPematangan Tanah Lokasi Pembangunan Kantor Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Raja Ampat;.
152 — 86
No.242/Pid.B/2011/PN.Sim tidak dapat ditebang pohon kayunya, tidak dapat dilakukanpembukaan jalan maupun tidak boleh didirikan Saw Mill jikabelum diubah peruntukannya, karena areal tersebut jelasdiperuntukkan sebagai hutan lindung dan kawasan lindunglainnya ;Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan PejabatPemerintah yang menerbitkan IPKTM tidak sesuai denganperuntukan, dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 73ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 26 tahun 2007, tentangpenataan ruang, yaitu :a.Dalam
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
H. MISLAN S.E., M.P
174 — 53
tinggi Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Langsung dilaksanakanberdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagaialasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paketdengan maksud untuk menghindari pelelangan; PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagaialasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paketdengan maksud untuk menghindari Seleksi;a.Dalam
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
152 — 32
tinggi Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Langsung dilaksanakanberdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagaialasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paketdengan maksud untuk menghindari pelelangan;PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagaialasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paketdengan maksud untuk menghindari Seleksi;a.Dalam