Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama Waris Islam
Register : 30-05-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 01-11-2013
Putusan PA LIMBOTO Nomor 176/Pdt.G/2012/PA Lbt
Tanggal 18 Desember 2012 — Perdata - WISNU bin DJAFAR DKK MELAWAN - Hj. JUNUS DANIAL DKK
129 — 17
  • Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti T2 (suratpemberian) tersebut tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum(not have the force of law).Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor 27 K/AG/2002, tanggal 26 Februari 2004, yang pertimbangannya diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atastanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebutsebagaimana maksud
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 589/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
Ny. Mesini
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Asset Management Area dua Kantor Cabang Ciputat
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
51 — 16
  • Tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 589/Padt.G/2018/PN Tng Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan aslidokumen kepemilikan barang kepada Pejabat Lelang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21.Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesualperaturan perundangundangan.Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar.Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta.Nilai limit yang dicantumkan
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 30-01-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 508/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 6
  • Negara hokum Republik Indonesia tidak menganut prinsipbinding force of precedent.3. Bahwa petunjuk dalam Buku Il Pedoman Tehnis PengadilanAgama hanya dapat diterapkan apabila terdapat fakta hukum yangbersifat eksepsional dan luar biasa, yaitu : suami melakukankekejaman dan kekerasan kepada isteri. Ketentuan dalam Buku IIPedoman Tehnis Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan No. 1445 / Pdt.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-03-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 190/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat:
YUFITA SUMAYKU
Tergugat:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG MERAUKE PAPUA
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
2.Larry Ridwan
3.Meiche Tanovita Direktur PT. Gosepa Tour and Travel
4.Ahli Waris Sriyani Hudyonoto
98 — 92
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau Kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangipada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam PengumumanLelang tidak sesuai dengan Surat Penetapan NilaiLimit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerakyang dilelang;Bahwa fakta hukum membuktikan Lelang Eksekusiterhadap agunan kredit atas nama PT. Papan MandiriUtama/ alm.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 267/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Eldy Noorkaya Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha,SH.,M.Sc
Pembanding/Penggugat II : Ny Kiswati Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha,SH.,M.Sc
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Negara Republik Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Utama Cepu
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Wahyu Widiastuti,SH. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Tn Liembang Priyadi Daljono,SH. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat III : Ny Erly Maida,SH,M.Kn. Notaris PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Blora
93 — 50
  • (it) Keadaan memaksa (Force Majeur) atau kahar.Dalam Konvensi1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blora dalam perkara Nomor :29/Pdt.G/2019/PN.Bla dan mengadili sendiri dengan salah satu amarnyaberbuny! :Menghukum Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada ParaPenggugat, antara lain:a.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 04-07-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM
Tanggal 4 Juli 2013 —
41 — 4
  • Antang Gunung Meratus melakukan keterlambatanpembayaran kecuali karena force majeure maka dikenakan denda sebesar0,3 0/00 (nol koma tiga mil) dengan denda maksimal 3%. Bila Perusda RRtidk dapat memenuhi target setelah adanya peringatan tertulis selama 2 kalimaka akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000 untuk setiap ton batubarakekurangannya.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 13-06-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 89-K/PM.II-09/AU/VI/2019
Tanggal 26 September 2019 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
1.Krisna
2.Deni Bangkit Riadi
82 — 45
  • Bahwa Terdakwa1 kenal dengan Saksi2 (PradaArjun) dan Saksi3 (Prada Jamaludin) sejak tahun 2016karena pernah samasama mendaftar Tamtama A27 diLanud Hasanudin Makassar, sedangkan Saksi4 (PradaMoradanus), Saksi5 (Prada Syamsul), Saksi6 (PradaAswar) dan Saksi8 (Prada Abdul Muis) hanyamengenalnya lewat Whatsapp dan satu grup di WhatsaapAir Force Sulawesi, akan tetapi tidak pernah bertemu,sedangkan dengan Saksi7 (Prada Usman), Terdakwa1tidak mengenal sama sekali dan hubungan Terdakwa1dengan tujuh orang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 22-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1482/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 Maret 2016 — LUCKY YOSEP CHRISTIAN
55 — 25
  • yaitu berjalan menujuke pesawat udara, dan masuk ke pesawat udara (boarded), Sementarabagasi yang telah selesai check in bersama penumpang akan dilekaticlaim tag, dan bagasi dibawa dan dimuat ke pesawat udara.Bahwa yang dapat membatalkan keberangkatan bagasi jika kondisibagasi tersebut sudah dilekati claim tag dan penumpang sudah melaluiboarding gate, proses boarding, dan sedang berjalan ke pesawat udaraadalah hanya jika penumpang karena satu dan lain hal tidak jadi naik kepesawat udara atau adanya force
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Wanprestasi
Register : 22-10-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN AMLAPURA Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
ALEXANDER WILLIAM FORD
Tergugat:
MAN LEE FORD CHEUNG
1541 — 1519
  • Ketidaksepakatan mengenai hal ini lah yang menjadi pemicupermasalahan diantara Penggugat dan Tergugat.Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) yaitu,The FIRST PARTY cannot enter the area of the management ofcompany but still can enter the area of the units of company (villa andhotel) in Tulamben and Sanur, to obtain the accommodation facilitiesfor free for 3 (three) months from the date of signing of thisagreement, if there are rooms available for the FIRST PARTY and theFIRST PARTY cannot force his will
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
KASMAWATI SALEH, SKM, SH
Terdakwa:
IRFAN ALIAS BOLONG
152 — 37
  • Cukai Makassar terhadap Barang Kena CukaiHasil Tembakau (BKC HT) berupa Rokok Ilegal; Bahwa riwayat pendidikan AHLI adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Cimahi lulus tahun 2011, DIV Politeknik Negeri Bandung lulus tahun 2015 Bahwa riwayat pekerjaan AHLI adalah sebagai Staff Senior SeksiPenjualan 1 Departemen Pemasaran PT Kertas Padalarang ( 2018 s.d.sekarang), Tutor dan Trainer Pelatinan Identifikasi Keaslian Pita CukalDesain T.A. 2019 s.d. sekarang, Anggota Tim Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-05-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 24 Mei 2016 — PT MULTI LESTARI VS ARIS FAHRIZAL, DKK
70 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan 2UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan bataldemi hukum karena Tergugat tidak pernah menunjukan kepada ParaPenggugat mengenai bukti kerugian yang di alami oleh Tergugat UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat(1) dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2031 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — AZHAR ARTIR HASLIM alias LIEM SWAN HONG (alm), DK >< 1. EDWARD SUWANDI SALIM ALIAS LIEM SWAN DJIN, DKK
154 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan iktikad baik sebagaisuatu unversal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untukbertindak dengan iktikad baik terhadap semua waraga negara.3. Bahwa, Termohon , Termohon II, Termohon Ill, dan Termohon IVtelah melakukan jual beli sahamsaham PT. Mecosin Indonesiadengan Ny.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Yyk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
TRI WIDOWATI
Tergugat:
1.PT. BANK PERMATA Tbk
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Yogyakarta
3.PT. Nobel Graha Auction
168 — 29
  • Bahwa Penggugat sudah berusaha berkomunikasi dan berkirim suratkepada Tergugat agar diberikan Restrukturisasi akan tetapi, akan tetapiTergugat malah memberikan peringatan peringatan tanpamengindahkan keadaan Force Majeur dan atau adanya penetapanbencana Nasional dan diberlakukan PSBB oleh Pemerintah danpengajuan permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugatdiabaikan, sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;Pasal 6Usaha
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Gabriel Silam
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
252 — 193
  • Karena adanya keadaan memaksa (overmacht/force majure), yangunsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang!
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 26-11-2014 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 25-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 723/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Agustus 2015 —
182 — 134
  • Distributor mengenei meProduk yang. dipasarkan . sebagaimana ditentukan dalam otee Penanjian ink 8 a : eean : 2: Kecuali dalam hal force majeur sebagaimana dimaksud dalam Eo 2 : Pasal 1 Perjanjian ini, Eksportir waji menjamin. ketersediaan eeae OS Produk atas pemesanan dari Distributor sesuai dengan PO. 0 yang eeee telah diterbitkan. ee fs a ae Ee &ane . 3.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 03-09-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 3 September 2014 — SENDIAWAN JANTO VS PT. BANK DANAMON (PERSERO) TBK DKK
41 — 3
  • Keadaan memaksa (force majeur)lkahar,j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan Suratpenetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poSita angka 11s.d. 12 dan petitum angka 9 dengan alasan hukum sebagai berikut:a.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 04-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 2 Januari 2019 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG
1711 — 1367
  • Wachyuni Mandira (GT Group), Date: 26 April 2000;Flow Chart dan catatan rapat Eksekutif Komite BPPN tanggal1011 Februari 2004;1 (satu)bundel fotocopy Memo untuk Task Force Dipasena dariDasa Sutantio, No.
    Mem1574/TM/LWO/BPPN/0500, Perihal:Action Plan Tim Task Force DCD, tanggal 02 Mei 2000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUANINTERNAL PENYELESAIAN KREDIT INTIPLASMA PT.DIPASENA CITRA DARMAJA; Tempat Badan Penyehatanperbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Lt. 10, Jl.Jend. Sudirman Kav. 4546 Jakarta; Tanggal 05 Mei 2000, pukul15.30 sampai dengan 17.00 WIB.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
127 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab, kalauperkaranya sama atau sejenis tetapi diputuskan tidak sama atau tidakserupa atau bertentangan satu sama lain maka akan menimbulkanketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan mengesankan hakimhakimbertindak berat sebelah atau memihak dalam memutuskan perkaraperkaratersebut, yang putusannya saling bertentangan satu sama lain.113.Bahwa dalam perkaraperkara tersebut di atas, seharusnya berlaku prinsipthe binding force of precedentatau yang dalam Bahasa Latin dikenaldengan prinsip stare decisis
    Adapunargumentasi yang sering digunakan hakim untuk membenarkanpenggunaan prinsip the binding force of precedent atau stare decisis etquita non moveretersebut adalah agar tidak ada kejanggalan kalauperistiwa yang serupa diputus berlainan. Prof. Dr. R.M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai……………….………...………….. PEMOHON.
466 — 2307
  • Pembuktian unsurunsur tindakpidana sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagiterhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon.Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kKekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kKewenangan majelis hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
7555 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Mekanisme perampasan aset sebagaimana NCB asset forfeituresebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi olehPemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme(diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasimelalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 RecommendationsFinancial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang juga menggariskan pentingnyarezim perampasan
    Pemerintah Republik Indonesia sepertiKonvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau International Convention forthe Suppression of the Financing of Terrorism yang diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Antikorupsi atau UnitedNations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar Revised 40+9Recommendations Financial Action Task Force