Selanjutnya Tergugat membalassurat Penggugat dengan Nomor 630/543/DPIPD/DPU/2011 tertanggal 2Agustus 2011 dan menolak alasan Penggugat dengan alasan bahwa banjiryang dialami oleh Penggugat selama melaksanakan pekerjaan dianggap bukanbencana sebagai keadaan kahar (force majeure), dan menilai progresspekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat hanya 0%, sedangkan jelaspekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Penggugat sebanyak 35,53% (tiga puluhlima koma lima puluh tiga persen) dan telah sesuai dengan spesifikasi

eskalasi harga yang dialami oleh Tergugat sebagai dampakkrisis keuangan global yang mengakibatkan fluktuasi kurs DolarAmerika Serikat yang tinggi hingga mencapai Rp12.000,00 (duabelas ribu rupiah) per Dolar Amerika Serikat dibandingkan padawaktu penandatanganan kontrak dengan nilai Rp9.000,00 (sembilanribu rupiah) per Dolar Amerika Serikat, merupakan keadaan yangbersifat memaksa, oleh karena itu Tergugat tidak dapat dinyatakancidera janji (wanprestasi, akan tetapi Tergugat dalam keadaanterpaksa/ force

majeure;Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar.

Apabila ternyata jangka waktudimaksud tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding karena keadaan diluar kKekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksud dapatdipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;Bahwa dokumen asli Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 dikirim oleh TermohonHalaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1140/C/PK/PJK/2014Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 15 Januari 2013 melaluiPT.

60147625894;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)menerima kiriman fotokopi KEP30/WPUJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013melalui faximili tanggal 30 Juli 2013 dan menerima kiriman fotokopi melaluiPos Indonesia dengan Nomor Resi (Barcode) 60147625894 tanggal 2Agustus 2013;Bahwa keadaan jangka waktu diterimanya fotokopi/salinan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari2013 adalah keadaan di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)/force

majeure;Bahwa dalam proses banding dan persidangan Pengadilan Pajak,Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahmelakukan konfirmasi atas Nomor Resi pengiriman KEP30/WPUJ.20/2013(Barcode) 70299788855 ke PT.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN ISKANDAR BIN AFANDI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan; Menetapkan bahwa barang bukti berupa : - 1 lembar nota pembelian Hand phone merk OPPO dari IMAGO tertanggal 24 oktober 2014, 1 lembar nota pembelian MMC dari IMAGO tertanggal 24 oktober 2014, 1 lembar tanda terima dari Armada Motor, 1 buah kardus Tab Axioo, 1 Unit sepeda motor Yamaha Force

Pol AE-4587-GM berikut kunci kontaknya, 1 lembar STNK sepeda motor Force atas nama Sri Wahyuni, 1 buah BPKB Yamaha Force No. Pol AE-4587-GM a.n. Sri Wahyuni.Dikembalikan kepada saksi korban SRI WAHYUNI; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 lembar nota pembelian Hand phone merk OPPO dari IMAGO tertanggal 24oktober 2014, 1 lembar nota pembelian MMC dari IMAGO tertanggal 24 oktober2014, 1 lembar tanda terima dari Armada Motor, 1 buah kardus Tab Axioo, 1 Unitsepeda motor Yamaha Force warna merah tanpa spion No. Pol AE4587GMberikut kunci kontaknya, 1 lembar STNK sepeda motor Force atas nama SriWahyuni, 1 buah BPKB Yamaha Force No. Pol AE4587GM a.n.

), 1 (satu) buah HP merk OPPO tas ransel, BPKBsepeda motor Yamaha Force NOPOI AE4587GM, (satu) buah tablet AXIO dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force tersebut tanpa ijin saksi korban Sri Wahyuni. ~ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sri Wahyuni menderitakerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000,000, (empat puluh juta rupiah).wonn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam tindak pidana melanggar Pasal362 KUHP ; won nn nana nanan Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pol AE4587GMberikut kunci kontaknya, 1 lembar STNK sepeda motor Force atas nama SriWahyuni, buah BPKB Yamaha Force No. Pol AE4587GM a.n. Sri Wahyuni;we ncna nanan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Terdakwa, barangbukti yang diajukan di persidangan.

Pol AE4587GMberikut kunci kontaknya, 1 lembar STNK sepeda motor Force atas nama SriWahyuni, buah BPKB Yamaha Force No. Pol AE4587GM a.n.

Pada perjanjian tersebut diatur mengenai dasar pelaksanaan,lingkup pekerjaan, sumber dan jumlah dana, pembayaran, sanksi,perselisihan, hak dan kewajiban, force majeure, dan lainlainnya.

Pada perjanjian tersebut diatur mengenai dasar pelaksanaan,menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor:tanggal 1 Agustus 2008, tentang pemanfaatanlingkup pekerjaan, sumber dan jumlah dana, pembayaran, sanksi,perselisihnan, hak dan kewajiban, force majeure, dan lainlainnya.Pembayaran secara bertahap, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) perjanjian tersebut,dinyatakan akan dilakukan oleh saksi Eka Syahputra selaku pihak pertama,kepada Terdakwa , setelah perjanjian ditandatangani, yang dilaksanakanmelalui Kantor

dalam melaksanakan lintas damaimelalui perairan Indonesia setiap kapal asing yang melaksanakan hak lintasdamai wajid menggunakan alur laut yang sesuai dengan asal tujuanpelayaran, wajib berada dalam batas batas alur pelayaran yang wajardengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi yang normaldalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran, tidak boleh membuangHalaman 15 dari 106 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Btmjangkar, berhenti, mondar mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karenaforce majeure

atau musibah atau karena menolong orang, kapal ataupesawat yang dalam keadaan musibah; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) No. 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran Laut danBangunan dan atau Instalasi di Perairan, semua kapal asing sewaktumelaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh berhenti atauberlabuh jangkar atau mondar mandir kecuali dalam hal force majeure ataudalam keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang lainatau kapal

yang sedang dalam keadaan musibah; Bahwa Pasal 56 Ayat (1) Huruf d Permenhub No. 129 Tahun 2016 TentangAlur Pelayaran Laut dan Bangunan dan atau Instalasi di Perairan kapal asingyang melintasi alur laut kKepulauan tidak boleh melakukan bongkar muat baikorang maupun barang kecuali dalam keadaan force majeure; Bahwa Pasal 4 Huruf b Undangundang Republik Indonesia No.17 Tahun2008 Tentang Pelayaran menyebutkan undangundang Ini juga berlaku bagikapal asing yang berlayar di perairan Indonesia;Bahwa Terdakwa

pertambangan di lokasi desa Loakulu ;Bahwa JUSUP TJAHJONO selaku direktur CV MEKAR BUMI PERSADA ;Bahwa saksi JUSUP TJAHJONO pernah membeli batu bara ke CV KALSELBARA ABADI melalui terdakwa serta terdakwa ANDREW SUNARYOGUNAWAN ;Bahwa ada 4 kali dimana transkasi yang pertama sampai dengan ketiga berhasilsedangkan transaksi keempat saksi JUSUP TJAHJONO hanya membayar DPsebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) namun batu bara belum terkirim,karena Lokasi Tambang di Desa Loakulu mengalami longsor (Force

Majeure) ;Bahwa saksi JUSUP TJAHJONO telah mentransfer uang ke nomor rekening2440183096 an.

KALSEL BARA ABADI mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp.25.000.000.000, (dua puluh lima milyar rupiah) dan uang mukamilik saksi JUSUP TJAHJONO (pelapor) tidak dikembalikan dikarenakan terjadiFORCE MAJEURE ;Bahwa sepengetahuan terdakwa yang memerintah saksi JUSUP TJAHJONOuntuk pemindahan rekening dalam pembayaran transaksi jual beli batu baraadalah saksi BILLY TJANDRA dengan alasan apabila transfer dilakukan kerekening Mandiri akan memerlukan waktu, sehingga untuk mempersingkat waktutransaksi

PERSADABahwa saksi JUSUP TJAHJONO pernah membeli batu bara ke CV KALSELBARA ABADI;Bahwa ada 4 kali transkasi dimana transaksi yang pertama sampai dengan ketigalancar dan berhasil sedangkan transaksi keempat dimana saksi JUSUPTJAHJONO membeli batu bara sejumlah 7.500 Metric Ton dengan hargapermetrik ton Rp.700.000, untuk itu saksi Jusup Tjahjono baru membayar DPsebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) namun batu bara belum terkirim,hal mana dikarenakan Lokasi Tambang di Desa Loakulu mengalami longsor(Force

Majeure).Bahwa saksi JUSUP TJAHJONO telah mentransfer uang ke nomor rekening2440183096 an.

;Keadaan diluar kemampuanPeninjauanperjanjian ;para pihak (force majeure)pelaksanaan Pasal 14; Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10, merupakan penerimaan/ pendapatan Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wayibseluruhnya disetorkan pada rekening desa ; b> Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 tahun 2009 tentangpedoman pengelolaan keuangandesa ; Pasal 21 ; Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kasdesa ;(Ayat4) ; oa Setiap pendapatan desa sebagaimana

Menguntungkandesa ; 2 Jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jeniskekayaan desa dan dapat diperpanjangdan ; 3 Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan KepalaDesa setelah mendapat persetujuanBPD; Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan suratperjanjian sewa menyewa, yang sekurangkurangnyamemuataPihakpihak yang terkait dalam perjanjian ; Obyek perjanjian sewa menyewa ; Jangka waktu ;Hak dan kewajiban para pihak ; Penyelesaianperselisihan ; Keadaan diluar kemampuan para pihak (force

majeure)Peninjauan pelaksanaan perjanjian ; Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalamPasaldesa ;10, merupakan penerimaan/ pendapatan Hal.23 dari 60 Halaman Put.No.24/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

Putusan Kedaulatantertinggi Jo. kekuasaan/kewenangan tertinggi Jo. pemilu 2014 dengansegala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ bersadarkanhukum: bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atau berdasarkantelan dan sedang terjadi keadaan memaksa (force majeure) yaitu orangperorang didalam PT. BPR Batanghari, Jalan Slamet Riyadi Nomor 5AJambi telah melakukan tindakan Penyimpangan Hukum Atas tindakanPenagihan yang mengandung unsur melawan hukum.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 1adalah merupakan dalil yang dibuatbuat dan tidak relevan dengan pokokpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa dalil GugatanPenggugat yang menyatakan bahwa: ... terkait dengan (Tergugat) yangakan selalu melakukan tindakan pelanggaran hukum atau penyimpanganhukum karena terjadi force majeure/keadaan yang memaksa di luarkemampuan.

Pencurian ;

Debitor tidak dapatmenggunakan alasanalasan atau peristiwa apapun juga termasuk keadaanmemaksa (force majeure) yang terjadi pada debitor untuk menundapembayaran angsuran tersebut atau meminta penjadwalan kembali ataspembayaran angsuran.

keterlambatan, bunyi lengkap Pasal 10 ayat (1) adalah sebagaiberikut:Apabila PIHAK PERTAMA terlambat dalam melaksanakanSerah Terima Unit Apartemen kepada PIHAK KEDUA akibatketerlambatan penyelesaian pembangunan, maka PIHAKPERTAMA akan membayar denda keterlambatan kepadaPIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 5PERJANJIAN ini.Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan (3) PPJB Unit Apartemen 1 dan PPJB UnitApartemen 2 berbunyi sebagai berikut:(2) Apabila oleh sebab apapun, terkecuali oleh sebabsebabteryjadinya Force

Majeure sebagaimana dimaksud dalamPERJANJIAN ini ternyata PIHAK PERTAMA belum dapatmenyelesaikan pembangunan APARTEMEN sepertitersebut pada ayat 1 di atas, namun PIHAK KEDUA telahmemenuhi persyaratan serah terima Satuan RumahSusun sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN inimaka PIHAK KEDUA akan memberi kesempatan selamaHalaman 10 Putusan Nomor 443/PDT/2018/PT.DKI23.180 (seratus delapan puluh) hari kalendar kepada PIHAKPERTAMA untuk menyelesaikan pembangunanAPARTEMEN.(3) Apabila kesempatan waktu yang

belum melunasi harga jual padasaat Penyelesaian Pembangunan, PIHAK PERTAMA tidakberkewajiban untuk membayar denda keterlambatanPenyelesaian Pembangunan terhitung setelah 180 (seratusdelapan puluh) hari sejak PIHAK KEDUA melunasi HargaJual Beli kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1I%o (satu mil)per hari dari Harga Jual Beli yang telah diterima olehPIHAK PERTAMA, dengan maksimal denda sebesar 3%(tiga persen) dari Harga Jual Beli. 4) Apabila TanggalPenyelesaian Pembangunan menjadi mundur akibatterjadinya force

majeure, Pihak Kedua setuju bahwa PihakPertama tidak bertanggung jawab atas mundurnya TanggalPenyelesaian Pembangunan dan Pihak Kedua tidak akanmenurut kerugian yang diderita karenanya.Bahwa dalam point 10 gugatannya Penggugat menyebutkan, dalam, halterjadi keterlambatan serah terima oleh Tergugat maka Tergugat harusmembayar denda keterlambatan kepada Penggugat yakni I%o (satupermil) per hari dari Harga Jual Beli yang telah diterima oleh Tergugat.Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat yang mengutip

Tidak dipenuhinya oleh debitur karena duakemungkinan alasan yaitu : a. karena kesalahan debitur baik karenakesengajaan maupun kelalaian. b. karena keadaan memaksa(force majeure) diluar Kemampuan debitur. Jadi debitur tidak bersalah.Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makassar secara tersirat mengakuibahwa perbuatan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korbanadalah peristiwa hukum utang piutang yang mana peristiwa hukum tersebutmasuk dalam lingkup hukum perdata.

Selanjutnya Tergugat membalas surat Penggugat dengan Nomor630/543/DPIPD/DPU/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 dan menolak alasanPenggugat dengan alasan bahwa banjir yang dialami oleh Penggugatselama melaksanakan pekerjaan dianggap bukan bencana sebagaikeadaan kahar (force majeure), dan menilai progress pekerjaan yangdilaksanakan oleh Penggugat hanya 0%, sedangkan jelas pekerjaantersebut dilaksanakan oleh Penggugat sebanyak 35,53% (tiga puluh limakoma lima puluh tiga persen) dan telah sesuai dengan spesifikasi

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja ataulalai tidak memenuhi prestasi, dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;c.

didaerah Desa Sungai Alang, selanjutnya AMAN melewati rumah tersebuthingga jarak kurang lebih sekitar 50 meter, lalu AMAN menghentikan sepedamotornya dipinggir jalan, setelah itu AMAN menuju sepeda motor merkYamaha Force One tersebut dengan berjalan kaki, lalu AMAN menggunakankunci busi chainsaw yang telah dibawanya untuk merusak lubang kuncisepeda otor merk Yamaha Force One tersebut, kemudian mendorongnyahingga ke pinggir jalan dan langsung menyalakan sepeda motor merkYamaha Force One tersebut

atas kehilangan sepeda motor merk Yamaha Force One, saksiNURBAITI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah);Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepanpersidangan.4.

sepeda motor merk Yamaha Force One yangterparkir di samping kiri rumah saksi di Desa Sungai Alang RT. 02 Kec.Karang Intan Kab.

Banjar, setelahmelihat tersebut kemudian AMAN menghentikan sepeda motornyadipinggir jalan, setelah itu AMAN menuju sepeda motor merk YamahaForce One tersebut dengan berjalan kaki, lalu AMAN menggunakankunci busi chainsaw yang telah dibawanya untuk merusak lubang kuncisepeda otor merk Yamaha Force One tersebut;Bahwa setelah berhasil membuka kuncinya, AMAN mendorong sepedamotor merk Yamaha Force One tersebut hingga ke pinggir jalan danlangsung menyalakan sepeda motor merk Yamaha Force One tersebutuntuk

Mataraman Kab.Banjar;Bahwa sekitar pukul 11.00 wita saksi GENDON dan AMAN tiba dirumahterdakwa SAUKANI, lalu AMAN menawarkan sepeda motor merkYamaha Force One tersebut kepada terdakwa SAUKANI dengan hargaRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui olehterdakwa SAUKANI:;Bahwa pembayaran sepeda motor merk Yamaha Force One tersebutdilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pembayaran pertama Rp750.000,00(tujun ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat itu jugadan untuk pembayaran

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatantersebut disebabkan karena: kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapatberupa: Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,Putusan nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Jmr., halaman 10 dari 18 halaman.

Adanya Force majeure misalnya : peperangan, sabotase,kebakaran, banjir, pbemogokan dan lainlain.b. Tidak dipenuhinya persyaratan/ kewajibankewajibanlainnya sebagaimana yang sudah dikehendaki oleh pembeli.c. Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.4.

Adanya Force Majeure misalnya: peperangan, sabotase,kebakaran, banjir, pbemogokan dan lainlain.b. Tidak dipenuhinya persyaratanpersyaratan/kewajibankewajbanlainnya sebagaimana yang sudah dikehendaki oleh pembeli.c.

majeur);2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik;Bahwa Pandemi Covid 19 yang dijadikan Tergugat sebagai alasanmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja belum dapat dianggap sebagaiKeadaan Memaksa / Force Majeur yang dimaksud dalam UndangundangKetenagakerjaan, karena Force Majeur atau Keadaan Memaksa diartikan lebihkepada suatu keadaan yang sangat nyata tidak dapat dihindari lagi danmengakibatkan

Tergugat), dan menurut Praktisi Hukum Hubungan IndustrialAulia Kemalsjah Siregar, SH.Pandemi Covit19 yang terjadi di seluruh dunia, merupakan peristiwa yangberada di luar kemampuan normal manusia untuk memperkirakanteyadinya, dan karenanya dapat digolongkan sebagai keadaan yangmemaksa (force majeure)Dan akibat Pandemi Covid19 yang membuat keadaan yang memaksa (forcemajeure) terhadap Tergugat (ic.

:Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undangundang Nomor : 13Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan, Pengusaha dapatmelakukan PHK terhadap pekera/buruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanHalaman 35 dari 49 Putusan Nomor 282/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdnpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja

,dalam situasi Covid19 ini bisa dikategorikan sebagai force majeur.Dan secara rinci definisi force Majeur tidak diatur dalam KUH Perdata diIndonesia, akan tetapi dalan Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan :Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan(overmacht) atau karena sesuatu keadaan yang tidak disengaja.Dan berdasarkan halhal tersebut diatas dan kemampuan ekonomi Tergugat(ic.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Para Penggugat dikarenakan keadaan Memaksa (force Majeur) ;2. Menetapkan hakhak Para Penggugat sebesar :Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 282/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn1.4 (empat) kali dari gaji pokok masingmasing Para Penggugatterhitung dari bulan April, Mei, Juni dan Juli 2020 ;2. 1 (Satu) kali dari gaji pokok masingmasing Para Penggugat ;3. Peluanasan THR tahun 2020 Para Penggugat ;4.

Selanjutnya, Pelawan/Pembanding mendalilkanpula bahwa dalam masa/waktu terikat akad, terjadi gempa yangmengakibatkan perekonomian kota Padang lumpuh total termasuk usahaPelawan/ Pembanding (force majeure), sehingga Pelawan/Pembandingtidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai akad. Terhadap perkara a quo(dalildalil tersebut) Pengadilan Agama telah memeriksanya dalam persidanganterbuka untuk umum dengan cukup sesuai dengan agenda persidangan yangtelah dibuat.