Ditemukan 1011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : butir busiri butar buhir buti butiar butiti budiri butirã butira butirl butiro butirv
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — MIRMA FADJARWATI MALIK
190 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 1288 K/PID.SUS/2015huruf C butir 1, 2, huruf D butir1, 2, 3, huruf E butir1, 2, 3, 4, 5, huruf F butir 1, 2,3 dan angka Ill, tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selakuDirektur Operasi Il. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — dr. STEREN SILAS SAMBERI
167 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memberikan hasil nyata bagi Rakyat Kabupaten Asmat yang sakit;UndangUndang Dasar 1945 Pasal 28 D :(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, danKepastian Hukum Yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebutMahkamah Agung berpendapat :Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa :Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir1
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD
2.DIKKI SUPRAPTO, SE ALIAS DIKI
151 — 44
  • Pasal 132 butir1, yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.c. Pasal 132 butir 2,yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)haruS mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.d.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 16 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE
96 — 72
  • merugikanorang lainLampiran I Bagian A Angka 3a butir 2) huruf d) dan huruf e) yangmenyebutkan:Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan PPN dan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15%tidak termasuk pajak.HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlaindan PPh Penyedia.Lampiran Il Bagian B. 1 huruf (f) butir 10.a (2) yang menyebutkanharga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% dari HPS,dilakukan klarifikasi.Lampiran Il Bagian C.2 huruf(m) butir1
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT AMBON Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
191 — 82
  • PID.SUSTPK/2021/PT AMBKemudian Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang PetunjukPelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan DasarTahun Anggaran 2014, pasal 4 ayat (3) menyatakan : Kegiatan peningkatanprasarana pendidikan dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah secaraswakelola dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, dan pada Lampiran huruf E, butir1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/PID.SUS/2017
Tanggal 4 Oktober 2017 — Ir. R.M. ALI PATTA D.P., M.M
152 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikandalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4 angka I, Il, Ill butir 1, 2, 3 angka IV. a, b, butir1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, angka V. a, b, butir 1, 2, a, b, c, butir 3 angka VI, butir 1, 2.,angka VII, butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kesimpulan butir 1, 2, 3, tidak dapatdibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 171 dari 197 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — Drs. H. SUKONO , MM ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
107 — 63
  • demikian yang dimaksud dengan unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sama artinya denganmendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian koorporasisesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi subtansi pengertiankoorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir1
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
174 — 84
  • XII menolak dengan tegasdalil PENGGUGAT dalam petitum gugatan PENGGUGAT KONVENSI butir1 yang menyatakan:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Oleh karena gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak didasari denganalasan/dasar dan faktafakta hukum serta buktibukti yang kuat, dalam halini Karena gugatan kepemilikan tanah a quo oleh TERGUGAT KONVENSI s.d XIl yang telah dijual dan jadi milik Pemerintah Kabupaten Tangerangtelah sesuai dengan Hukum (due process of law) baik perolehan maupunproses
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
1302 — 3957
  • Putusan No. 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.Sel5 UU No. 5 Tahun 1999 adalahsetiap orang perorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badanhukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukankegiatan dalam wilayah hukumnegara Republik Indonesia, baiksendiri maupun bersamasamamelalui perjanjian,menyelenggarakan berbagaikegiatan usaha dalam bidangekonomi;12.2.1.2 Bahwa yang dimaksud sebagaipelaku usaha dalam perkara a quoadalah Terlapor dan Terlapor Ilsebagaimana dimaksud dalam butir1 Bagian Tentang Hukum
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
507 — 707
  • Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat Poin Ill halaman 6, angka 11, butir1),2) dan 3), yang menyatakan bahwa Para Penggugat sudah mengajukanPermohonan untuk penyambungan kembali SPAM di Kawasan PerumahanSentul City, sebagai mana data Administrasi yang ada pada Tergugat, ParaPenggugat belum pernah mengajukan permohonan secara resmisebagaimana di atur oleh Peraturan direksi Prosedur PenyambunganInstalasi Air Baru Nomor : 01/SOP/Cab/TK, tertanggal 01 Juli 2019.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
235 — 153
  • Areal yang diperkenankan untuk penambahan areal HTI tersebut (Butir1) adalah sebagi berikut:a. Eks HPH PT. Betara Agung Timber seluas + 21.000 hab. HPH PT. Kamiaka Surya seluas + 11.850 hac. Areal pencadangan kebun PT. Imperial seluas + 1.250 haGiri Bumi Makmurd. PT. INHUTANI V/eks Kebun PT. Bahari seluas + 12.000 haGembira Ria/Eks PT SDRe. Pencadangan kebun PT. Puri Hijau seluas + 14.000 haHal 229 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB10.11.12.13.Lestari, PT.
    Areal yang diperkenankan untuk penambahan areal HTI tersebut (butir1) adalah sebagai berikut :Hal 293 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBa. Eks HPH PT. Betara Agung Timber; seluas + 21.000 hab. HPH PT. Kamiaka Surya seluas + 11.850 hac. Areal pencadangan kebun PT. seluas + 1.250 haImperial Giri Bumi Makmur;d. PT. INHUTANI V/eks Kebun PT. seluas + 12.000 haBahari Gembira Ria/Eks PT SDR;e. Pencadangan kebun PT. Puri Hijau seluas + 14.000 haLestari, PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
437 — 309
  • Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada butir1 s/d 5 diatasmaka Turut Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakimmemberikan putusan sebagai berikut: Menyatakan Tergugat 1 s/d 3 terbukti melakukan Perbuatan MelawanHukum berupa Penyalahgunaan keadaan (Misbruik vanOmstandigheden).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
536 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014 Perjanjian Penerbitan SuratHutang (Indenture), SertifikatGlobal Note (Global NoteSertificate), PerjanjianPenjaminan Emisi Efek(Underwriting Agreement),Perjanjian Pinjaman (LoanAgreement) dan Dokumendokumen Jaminan (Lihat butir2 halaman 4144 GugatanPenggugat)Hutang (Indenture), SertifikatGlobal Note (Global NoteSertificate), PerjanjianPenjaminan Emisi Efek(Underwriting Agreement),Perjanjian Pinjaman (LoanAgreement) dan Dokumendokumen Jaminan (Lihat butir1 halaman 5456
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2586 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Februari 2017 — Zulkarnain Bin Yasin
151 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2586 K/Pid.Sus/2016Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi butir1, 2a, dan butir 3 tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam DakwaanPrimair dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tidak salahmenerapkan hukum.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 4 Oktober 2018 — NOVEL OEMAR MACHTOEB Tergugat 1. SUKMAWATI BINTI (ALM) KAMIRUDDIN MANOPO 2. LENNY Alias TIONG TJAI LIANG 3. ADRIAN HARTANTO WIJAYA 4. IRENE FEBERIAN WIJAYA 5. HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG 6. CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN 7. SUSILAWATI 8. ISKANDAR 9. MUHAMMAD ALI 10. MARDIANA 11. JAINAL AHDIANSAH 12. Hj KASNIWATI Binti ILYAS 13. SUPIAH Binti ILYAS 14. JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum 15. DJALEHA Binti ILYAS 16. DJAMHARI Bin ILYAS 17. LINDA Binti ILYAS 18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BUlungan 19. Kepala Kantor Pertanahan KOta Tarakan 20. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah HUkum Kalimantan Timur
220 — 113
  • TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam keterampilanHakim Peradilan Tata Usaha Negara tahap Il tahun 1993 yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara dan Para KetuaPengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir1 menegaskan:Bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara hanyamengenai sertipikat tanahnya apakah prosedur penerbitannya sudahsesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sedangkanmengenai soal kepemilikan adalah wewenang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
183 — 56
  • butir 12 tersebut, jugaaktaakta nomor tersebut telah dimohonkan untuk dibatalkanberdasar pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana dalil butir1....dSt...Bahwa pada Petitum poin 4 halaman 16 Gugatan Intervensi tanggal 15 Desember 2016, menyatakan bahwa menyatakanPara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat , II dan VI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan PenggugatIntervensi.70.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur pada Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata, yang mengatur tiap perbuatanmelanggar
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
563 — 909
  • Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat Poin III halaman 6, angka 11, butir1),2) dan 3), yang menyatakan bahwa Para Penggugat sudah mengajukanPermohonan untuk penyambungan kembali SPAM di Kawasan PerumahanSentul City, sebagai mana data Administrasi yang ada pada Tergugat, ParaPenggugat bellum pernah mengajukan permohonan' secara resmisebagaimana di atur oleh Peraturan direksi Prosedur PenyambunganInstalasi Air Baru Nomor : 01/SOP/Cab/TK, tertanggal 01 Juli 2019.;.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA; L A W A N; PT. K A R U N A;
159 — 53
  • Suranto dkk (161 orang) tersebut pada butir1 di atas untuk bekerja kembali paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.b. Agar pekerja Sdr. Suranto dkk (161 orang)tersebut pada butir 1 diatas secara tertulis untukkembalibekerja kembali paling lambat 10(sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
506 — 995 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, sangat tidakberdasar dan mengadaada pertimbangan hukum Judex Jurisyang menyatakan bahwa pendirian Tergugat XIII merupakansuatu rekayasa dari Tergugat I, Tergugat IV dan PemohonPeninjauan Kembali III ;Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian III butir1 di atas, Surat Hutang (Notes) yang diterbitkan oleh Tergugat13 berdasarkan Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (/ndenture)sejak awal memang dimaksudkan untuk diperdagangkan dipasar internasional (dalam hal ini melalui bursa
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1303 — 938
  • Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 s/d halaman 33, butir1 s/d butir 17 yang pada pokoknya mempermasalahkan hak atas bidangbidang tanah kavling seluas 63.190 M? dengan Gambar Situasi No. 241/1970tanggal 7 Oktober 1970 dan Peta Identifikasi Pendaftaran Tanah tanggal 19Oktober 2009, yang terletak di blok braan, Jalan Abdul Wahab RT. 004/RW.08, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat.Bahwa sesungguhnya objek tanah sengketa seluas 63.190 M?
    ), Kecamatan Sawangan, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogar ), Propinsi Jawa Barat, dengan rincian masingmasingkavling tersebut terurai dalam surat gugatan Penggugat halaman 3 s.d 22 dankepemilikan tersebut sampai hari ini belum satu kavlingopun pernah dibatalkan olehperadilan umum/ perdata;Menimbang, bahwa sebaliknya atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I, IVdan VIIl dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas daliPENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 3 s/d halaman 18, posita butir1