Ditemukan 1059 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketentuanã kementan kementen ketengan katenun ketentua ketentaun ketentan ketentuna
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 30 Agustus 2016 — H.M. AMIN ANDIKA
122 — 56
  • Sedang yang dimaksud dengan perekonomiannegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebgai usaha bersamaberdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yangberdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerahsesuai dengan ketentun peraturan perundang undangan yang berlaku yangHalaman 134 dari 169 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Ptk.bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruhkehidupan masyarakat.Menimbang bahwa
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2015 — Drs. GERRIT NICOLAAS MAILENZUN
96 — 41
  • Sedang yang dimaksuddengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebgai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yangberdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusatmaupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturanperundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat, Kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruhkehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DENI SUJANA, SE BIN H. SUDANSI INDERAJAYA
71 — 25
  • Sedang yangdimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebgai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarkat secara mandiri yang berdasarkan padakebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuaidengan ketentun peraturan perundang undangan yang berlaku yangbertuluan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahterahankepadaa seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 28-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.SUS/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 28 Maret 2012 —
35 — 6
  • Sedang yang dimaksud denganperekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yangberdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusatmaupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruh kehidupanmasyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 10 Februari 2012 —
45 — 10
  • Sedang yang dimaksud denganperekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baiktingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturanperundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperobuatan terdakwa
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
99 — 29
  • Sedang yangdimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebgai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan padakebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuaidengan ketentun peraturan perundang undangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahterahankepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRI IRVANDI,SH MBA Diwakili Oleh : Mathilda,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
332 — 296
  • bertanggungjawabmengganti kerugian pemegang MNT berdasarkan ketentuan pasal 53 UUNOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL yang berbunyi sebagaiberikut :Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efekbersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaantugasnya sebagaimana diatur dalam Undangundang ini dan atauperaturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dapat dinyatakan telah adakerugian keuangan negara karena berdasarkan ketentun
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 21-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
ABDUL HAFIZ, DKK.
Tergugat:
PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
213 — 59
  • UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Tentang PPHI, Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerjakarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syaratsyaratHlm 274 dari 299 hlm Putusan Nomor 264/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdgkerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjabersama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17, P49 berupa PKB periode 20162017 danPerjanjian Bersama perpanjangan jangka waktu PKB, dalam ketentun
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 29 Maret 2012 —
42 — 10
  • Sedangyang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebgai usaha bersama berdasarkanasas kekeluargaan ataupun usaha masyarkat secara mandiri yangberdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusatmaupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,Hal 290 dari 332 halaman, No. 13/Pid.Sus/Tipikor/201 1/PN.Bjm.kemakmuran, dan kesejahterahan kepada seluruh kehidupanmasyarakat.Menimbang bahwa
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 13 April 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
282 — 113
  • Sedang yangdimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebgai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yangberdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupundi daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundang undangan yangHalaman 234 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.Ptkberlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dankesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 16-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Bjm
Tanggal 16 September 2014 — Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hegon Asrani Ismail
38 — 8
  • Sedang yang dimaksud denganperekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahterahan kepadaa seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
173 — 124
  • Sedang yang dimaksud dengan perekonomiannegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang berdasarkan padakebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerahsesuai dengan ketentun peraturan perundang undangan yangberlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dankesejahterahan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
184 — 47
  • BAIselaku Manager Operasional melaksanakan pencairan Kreditwalaupun terdapat dokumen yang dipersyaratkan dalam SKKbelum terpenuhi serta mengotorisasi proses penarikanfasilitas kredit tidak berpedoman pada ketentun yang berlaku;(6) Sdri. WD sebagai Supervisor Operasional yangmembawahi Customer Service, Teller, dan back office tidakmelakukan monitoring dan pengendalian secara memadaiterkait proses penarikan fasilitas kredit;Manager Operasional KOHIPPI yaitu Sdr.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
176 — 51
  • Sedang yangdimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebgai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarkat secara mandiri yang berdasarkan padakebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuaidengan ketentun peraturan perundang undangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahterahankepadaa seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan Terdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
300 — 48
  • BAIselaku Manager Operasional melaksanakan pencairan Kreditwalaupun terdapat dokumen yang dipersyaratkan dalam SKKbelum terpenuhi serta mengotorisasi proses penarikanfasilitas kredit tidak berpedoman pada ketentun yang berlaku;(6) Sdri. WD sebagai Supervisor Operasional yangmembawahi Customer Service, Teller, dan back office tidakmelakukan monitoring dan pengendalian secara memadalterkait proses penarikan fasilitas kredit;Manager Operasional KOHIPPI yaitu Sdr.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1096 — 5142
  • Membagi tugas bawahan sesuai tingkat skala prioritasberdasarkan tugas dan fungsi masingmasing, Mengevaluasipelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku danMembuat konsep plaksanaan tugas dan kegiatan sesuaidengan prosedur dan ketentun yang berlaku.3. Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran/dana yang tersedia diBendahara Khusus Bialugri dari tahun 2010 sampai dengan 2013adalah untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang berasaldari luarnegeri bagi Kemhan dan TNI.4.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2021 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap
Tanggal 28 Mei 2019 — -Leonard Hasudungan N.T, SH (JPU) -ALIX BOUDEWYN AJAMISEBA, SKM (Terdakwa)
101 — 0
  • Menghukum Terdakwa ALIX BOUDEWYN AJAMISEBA, S.KM untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp709.237.118,00 (tujuh ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sertus delapan belas rupiah), paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
520 — 460
  • ;Terbukti bahwa pemberian izin tersebut tidaklah mengharuskanadanya penyerahan uang sejumlah Rp. 2.500.000.000, kepadaterdakwa selaku Bupati Klungkung karena hal tersebut tidak diaturdalam ketentun undangundang, Peraturan Pemerintah maupunPerda Kabupaten Klungkung.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 31-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 15 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
YA IRWAN SYAHRIAL
123 — 25
  • /PN Ptkkebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuaidengan ketentun peraturan perundang undangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahterahankepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantersebut