DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIEKSEPSI KOPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI JAKARTASELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI KARENA KEWENANGANPENGADILAN TATA USAHA NEGARA1. Bahwa gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh PENGGUGATtelah menarik salah satu pihaknya yakni Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan selaku TURUT TERGUGAT;2.

Berdasarkan dalil tersebut diatas makadengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan kopetensi relatifberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.2. Bahwa, semula PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham PT.BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL(dalam perkara ini sebagai TERGUGAT Il), dengan jumlah kepemilikansaham sebanyak 5.937.500 (lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus) saham.3.

Nomor : 064/PEN.MH/2014/PTUN.SMG, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yangmenerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg, tanggal 18 Nopember 2014 ; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 064/PEN.MH/2014/PTUN.SMG, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yangmemeriksa perkara No. 064/G/2014/PTUN.Smg, untuk persidangan yangdilaksanakan hari Kamis, Tanggal 18 Desember 2014; Putusan Sela Nomor: 064/G/2014/PTUN.Smg, tentang ditolaknya Eksepsimengenai Kopetensi

Redaksi Putusan Sela (Kopetensi Absolut) ...: Rp. 5.000, 8.9.Materai PUtUSAN ........ ccc cece ee eeeeceeeeeenees > Rp. 6.000, Redaksi Putusan ............0.0..ccccccecccceeeeeeeeeeeeees > Rp. 5.000, (+)Jumlah >Rp. 313.500,(Tiga ratus tiga belas ribu limaratus rupiah)

langsung,menurut penilaian ahli adalah penyimpangan dari asas kepastian hukumyang diatur dalam UndangUndang 9 Dasar 1945, yaitu Pasal 28D Bab 10Atentang Hak Asasi Manusia yang menjamin tentang kepastian hukum bagiwarganya, dalam hal ini seharusnya Penggugat mendaftarkan kasus yangberkaitan dengan ekonomi syariah/Lembaga keuangan yang berbasissyariah ke Pengadilan Agama.Bahwa berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi HukumEkonomi Syariah menegaskan penangan perkara ekonomi syariah beradapada Kopetensi

Dwi Mitra;Bahwa benar ada sanksi pencabutan Kartu kopetensi sebagaipengawas tehnis kepada Pejabat Penagih, apabila tidakmelaksanakan penagihan PNT;Bahwa benar dasar dari PNT UU No. 20 tahun 1997 dan PP No.12tahun 2014;Bahwa benar dalam PP No. 12 tahun 2014 PNT secara jelasdisebutkan pada pasal 1 ayat 1 K;Bahwa benar sekarang yang dipergunakan dalam penerbitan SPPPNT hanya Permenhut yang mengacu pada Undangundang dan PPyang berlaku;Bahwa benar dengan PP No. 29 tahun 2009 dan PP selanjutnyatentang

DALAM EKSEPSIY EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI/KOPETENSI ABSOLUTEPengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara (Eksepsi tentang Kompetensi Absolut).Setelan dibaca, diteliti dan dicermati dalildaiil gugatan Penggugat,ternyata masalah pokok yang dikemukakan oleh Penggugat adalahtentang masalah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 331/ DesaLimbungan tanggal 23 April 1996 atas nama Achmat Tasmini ( Tergugat 1).Hai ini bisa dilihat dari dalildalil Penggugat berikut ini

BahwaGugatan Para Penggugatkabur (Obscuur Libel) karena ParaPenggugat mencampuradukan Obyek Sengketa dengan masalah Waris,Hibah dan kerugian yang jelas bukan menjadi Kopetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Halaman 34 dari 61 halaman Perkara Nomor : 108/G/2018/PTUN.BDGBerdasarkan uraian Tergugat II Intervensi II diatas, mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolakdan setidaknya tidakmenerima Gugatan Para Penggugat;DALAM POKOK PERKARA1.

persi 116 yang terletak di desa Mediyunan Kecamatan Ngasem mengandungsengketa milik , karena sebelumnya digadaikan kepada Taslim ditebus para Tergugat; Menimbang bahwa perbaikan gugatan Penggugat tanggal 2 September 2008bertentangan dengan Hukum dan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiakarena perbaikan gugatan tersebut merubah posita dan petitum dengan perubahan Subyekdan Obyek gugatan serta subyek gugatan tidak jelas, Obyek gugtatan keliru dan salahdalam memilih Kopetensi Obsolut peradilan

SEMA No.6 tahun 1994(1.4 Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebutSurat Kuasa Khusus (bijzonder schrifteliike machtiging), harus denganjelas dan tegas menyebut : Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif,MIdentitas para pihak yang berperkara;v Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekyang diperkarakan, serta Mencanturnkan tanggal serta tanda tanganpemberi kuasa; sernua syarat diatas itu bersifat komulatif, olehkarena

SEMA No. 6 tahun1994 (14Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuantersebut Surat Kuasa Khusus ( bijzonder schriftelijike machtiging ), harusdengan jelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas pars pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;semua syarat diatas itu bersifat komulatif

SEMA No. 6 tahun1994(14 Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebutSurat Kuasa Khusus ( bijzonder schrifteliike machtiging ), harus denganjelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas pars pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekHalaman 172 dari 223 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwiyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta

SEMA No. 6 tahun 1994(14 Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebutSurat Kuasa Khusus ( bijzonder schrifteliike machtiging ), harus denganjelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas para pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;semua syarat diatas itu bersifat komulatif

Putra Ihsan Pramudita, Nomor : 036.2 / SET / PJ.9.2003, tanggal10 September 2003 beserta lampirannya ;158) 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan BukuWajib berbasis Kopetensi Proyek Pengadaan Buku SD / MI DinasPendidikan Kabupaten Wonogiri antara Penerbitan dan Percetakan PT.Balai Pustaka (Persero) dengan PT. Putra Ihsan Pramudita, Nomor :023.4 / SET / PJ.6.2003, tanggal 25 Juni 2003 beserta lampirannya ;159) 1 (satu) lembar copy daftar harga buku pelajaran PT.

No.871 K/Pid.Sus/200910 September 2003 beserta lampirannya ;158) 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan BukuWajib berbasis Kopetensi Proyek Pengadaan Buku SD / MI DinasPendidikan Kabupaten Wonogiri antara Penerbitan dan Percetakan PT.Balai Pustaka (Persero) dengan PT. Putra Ihsan Pramudita, Nomor :023.4 / SET / PJ.6.2003, tanggal 25 Juni 2003 beserta lampirannya ;159) 1 (satu) lembar copy daftar harga buku pelajaran PT.

belum pernah diakhiri ataumengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD sehingga sampalsaat ini Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI ADdengan pangkat Serka kemudian pada saat Terdakwahadirdipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap denganatributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNIAD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif yangmerupakan bagian Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukumyang berlaku di Indonesia termasuk kopetensi

Tergugat II tidak mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut;Menimbang bahwa Penggugat/kuasanya juga telah menyampaikan replikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan eksepsi Tergugat;Menimbang bahwa Tergugat/kuasanya juga telah menyampaikan duplikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsi Penggugat;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak merupakaneksepsi kopetensi

Bahwa membaca gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas,menurut hemat Tergugat , bahwa gugatan penggugat adalah salahalamat dan telah melanggar kopetensi Pengadilan, apabila keputusanTata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat atau diterbitkan oleh PejabatTata Usaha Negara (incasu) Bupati Sarolangun/Tergugat ) telahmelanggar peraturan Perundangundangan apabila KTUN tersebutmenimbulkan kerugian bagi orang lain atau suatu badan hukum,makayang berwenang mangadili gugatan Pnggugat adalah Peradilan TataUsaha

alasan hukum lainnya telahcukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian danmenolak selain dan selebihnya.DALAM REKONPENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Il Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsidisamping mengajukan sangkalannya terhadap pokok perkara rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi huruf a mengenai kewenangan mengadili/ Kopetensi

mengajukansesuatu lagi di sidang dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara inidianggap tercantum seluruhnya dalam putusan ini ;Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Nomor 73/Pdt.G/2016/PN .Jkt.BrtTENTANG HUKUMNYA :DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugatmengajukan eksepsi tentang sebagaimana telah diputus pada tanggal 15Agustus 2016 yang telah dinyatakan Eksepsi Tergugat sepanjangmenyangkut kopetensi

untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian danmenolak selain dan selebihnya.DALAM REKONPENSIDALAM EKSEPSIHalaman 53 dari 57 Putusan Nomor 33/Pdt.SusPHI/2021/PN.Plg.Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Il Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsidisamping mengajukan sangkalannya terhadap pokok perkara rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi huruf a mengenai kewenangan mengadili/ Kopetensi

strukturorganisasi berada di IUP suatu perusahaan sedangkan PengawasOperasional tidak harus berada didalam IUP.Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengawas Operasional adalahmengawasi halhal yang berhubungan dengan teknis operasipenambangan dan melaporkan kegiatannya kepada Wakil KepalaTeknik Tambang dan Kepala Teknik Tambang (KTT).Bahwa masingmasing lubang tambang harus memiliki kepala lubangtambang, dengan dasar Surat Edaran Dirjen Minerba khusus KotaSawahlunto.Bahwa syarat menjadi kepala lubang memiliki kopetensi

diterima. ( Neit On van Kleijk Verklaadjd ) .Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Sidikalang halaman 47 poin 3 dalam pertimbanganya,menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat/TergugatDk/PenggugatDr ,telahmasuk dalam Pokok Perkara seria tidak dipertimbangkan,sama sekaliEksepsi TergugatTergugatDk/PenggugatDr tersebut diatas,yangseharusnya wajib dipertimbangkan apalagi selurun Eksepsi menyangkutHalhal yang berhubungan dengan aturanaturan Hukum Formil, tidakhanya mengatur tentang Kopetensi

Walikota Bekasi No.5981/Kep/10DP/I/2003 tanggal 29Januari 2003 tentang Pengesahan Rencana Tapak dan Gambar Rencanatapak No. 648.32/009/DTKP/I/03 a/n Perum Perumnas Untuk KeperluanPembangunan Perumahan di Kelurahan Kayuringin, Kecamatan BekasiSelatan, Kota Bekasi ;6 Menghukum Tergugat I dan Terguggat II secara tanggung renteng untukmembayar biayabiaya yang timbul dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :A KOPETENSI

alasan hukum lainnya telahcukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian danmenolak selain dan selebihnya.DALAM REKONPENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Il Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsidisamping mengajukan sangkalannya terhadap pokok perkara rekonvensi.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi huruf a mengenai kewenangan mengadili/ Kopetensi