Ditemukan 1793 data
116 — 88
Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2.Melanggar hak subyektif orang lain;3.Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;4.Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid)serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki oleh seseorangdalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atauterhadap benda orang lain;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalamperbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengankriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yangbertentangan
194 — 142
Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;4.
142 — 130
dalambuku : Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Penerbit PTCitra Aditya Bakti, halaman 11, antara lain menegaskan sebagai berikut : Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut :a Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku ;b Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau ;c Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;d Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden
91 — 64
(indruisthetzij tegendeHalaman 61 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTRgeode zeden, hetzi tegen dezorgvulddigheid welke in hetmaatschappelijk verkeer betamt ten aanzien van enn anders personen goed).(Tan Thong Kie, Studi Notariat & SerbaSerbi Praktek Notaris, PenerbitPT.
252 — 58
Perbuatan Melawan Hukum:Bahwa Pada hal. 11 dalam bukunya MUNIR FUADY, SH, MH, LL.Mtersebut menegaskan unsur perbuatan melawan hukum diartikanyang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut : Perbutan yang melanggar undangundang yang berlaku Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atauHalaman 45 dari 108 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Cbn Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden)atau Perbuatan
177 — 447
haruslahmengandung unsur sebagai berikut :Adanya suatu perbuatanYaitu adanya perbuatan baik dalam arti aktif (adanya suatu tindakan nyata)maupun perbuatan tidak aktif (diam dan tidak melakukan tindakan apaapa)2.Perbuatan tersebut melawan hukum, Dengan unsurunsur:a).b).C).d).Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku.Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atauPerbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atauPerbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden
Terbanding/Penggugat I : ITING LATIEF
Terbanding/Penggugat II : HUSIN LATIEF
Terbanding/Penggugat III : SIURIWATY LATIEF
Terbanding/Penggugat IV : FADIL LATIEF
Terbanding/Penggugat V : CINDY PRICILIA
Terbanding/Penggugat VI : CYNTHIA PRICILIA
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA CIMENYAN
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT KECAMATAN CIMENYAN
Turut Terbanding/Tergugat II : E. ROHAYATI
Turut Terbanding/Tergugat III : Para Ahli Waris dari Endih bin Uri
131 — 71
Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum inidiartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputihalhal sebagai berikut :(a) Perbuatan yang melanggar undangundang yangberlaku(b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin olehhukum si pelaku;(c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku;(d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan(geode zeden);(e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yangbaik dalam bermasyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain (indruist tegen dezorgvuldigheid
138 — 70
Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;4.
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
86 — 61
suatu sebab yang halal.Maksudnya adalah suatu kontrak haruslah di buat dengan maksud /alasan yangsesuai dengan hukum yang berlaku artinya tidak boleh bertentangan denganhukum .Bahwa menurut pasal 1335 jo pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwasuatu kausa di nyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang undangkesusilaan dan ketertiban umum .Suatu kausa di nyatakan bertentangan dengan undang undang , jika kausa didalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan kesusilaan( geode zeden
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu- Opak
Terbanding/Penggugat I : KOMARIYAH
Terbanding/Penggugat II : RAMBAT
Terbanding/Penggugat III : AMBJAH
Terbanding/Penggugat IV : WACHID AMINUDIN
Terbanding/Penggugat V : YUTA
Terbanding/Penggugat VI : SUKARIM, S.Pd, M.Pd
Terbanding/Penggugat VII : SUMIYAH
Terbanding/Penggugat VIII : SUKARTI
Terbanding/Penggugat IX : ANSORI
Terbanding/Penggugat X : SULASMI
Terbanding/Penggugat XI : ACHMADI
Terbanding/Penggugat XII : SUWANDI
Terbanding/Penggugat XIII : KADIM SURYANTO
Terbanding/Penggugat XIV : HARYANTO
Terbanding/Penggugat XV : TURIJAH
Terbanding/Penggugat XVI : MINTARSIH
Terbanding/Penggugat XVII : AGUS SULISYANTO
Terbanding/Penggugat XVIII : PAINO
Terbanding/Penggugat XIX : SRI LESTARI Ahli Waris dari Suparman
Terbanding/Penggugat XX : MISYADIN
Terbanding/Penggugat XXI : SUTARYONO
Terbanding/Penggugat XXII : PONIMIN
Terbanding/Penggugat XXIII : NIYEM
Terbanding/Penggugat XXIV : WARYONO
Terbanding/Penggugat XXV : MARMIN
Terbanding/Penggugat XXVI : JEMIRAH
Terbanding/Penggugat XXVII : NGABDUL WAHID
Terbanding/Penggugat XXVIII : PONIRIN
Terbanding/Penggugat XXIX : PAINAH
Terbanding/Penggugat XXX : RISMIYATI JULIANTI
Terbanding/Penggugat XXXI : JUMIYATUN
Terbanding/Penggugat XXXII : MUHTAROM
Terbanding/Penggugat XXXIII : HIRMAN
Terbanding/Penggugat XXXIV : GIMAN
Terbanding/Penggugat XXXV : SARIJAH
Terbanding/Penggugat XXXVI : TARMIYAH
Terbanding/Penggugat XXXVII : ROHANI
Terbanding/Penggugat XXXVIII : MISRUN
Terbanding/Penggugat XXXIX : SARWAN
Terbanding/Penggugat XL : KHOTIMAH
Terbanding/Penggugat XLI : NGATIYAH
Terbanding/Penggugat XLII : SUMIN
Terbanding/Penggugat XLIII : SUGIYANTO
Terbanding/Penggugat XLIV : NGADIMUN
Terbanding/Penggugat XLV : SUYATNO, SPd.I
Terbanding/Penggugat XLVI : SUYONO
Terbanding/Penggugat XLVII : MUHSINUN
Terbanding/Penggugat XLVIII : KOTIMAH
Terbanding/Penggugat XLIX : RIWUT DIONO
Terbanding/Penggugat L : TRI BUDI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LI : AMIN WAHYUDIN
Terbanding/Penggugat LII : MUNTIAH
Terbanding/Penggugat LIII : SUMINI
Terbanding/Penggugat LIV : IHSANUDIN
Terbanding/Penggugat LV : SUMARNO
Terbanding/Penggugat LVI : MUHHAMAD IHSAN
Terbanding/Penggugat LVII : YUDI ARYANTO
Terbanding/Penggugat LVIII : SARIYONO
Terbanding/Penggugat LIX : SITI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LX : PURNOTO
Terbanding/Penggugat LXI : MUNTAMAH
Terbanding/Penggugat LXII : NGATINAH
Terbanding/Penggugat LXIII : RAMSIYAH
Terbanding/Penggugat LXIV : ERMANTO
Terbanding/Penggugat LXV : SUKIRYANTO
Terbanding/Penggugat LXVI : TRI RAHAYU
Terbanding/Penggugat LXVII : RUJIAH
Terbanding/Penggugat LXVIII : ANDI ASZANI
Terbanding/Penggugat LXIX : KARTINI
Terbanding/Penggugat LXX : SUPARNO
Terbanding/Penggugat LXXI : PUJI ASTUTIK
Terbanding/Penggugat LXXII : RUBIANTO
Terbanding/Penggugat LXXIII : PAINTEN
Terbanding/Penggugat LXXIV : DEWI SRIYATI Als Wali Dari SILVI ISLAMINARTI
Terbanding/Penggugat LXXV : SUTINAH
Terbanding/Penggugat LXXVI : ASIYAH
Terbanding/Penggugat LXXVII : NGADIMAN
Terbanding/Penggugat LXXVIII : Sukarim, S.Pd,. M.MPd
Terbanding/Penggugat LXXIX : Muhammad Ihsan
Terbanding/Penggugat LXXX : Wuryati
Terbanding/Penggugat LXXXI : Dewi Sriyati (Wali dari Silvi Islaminarti)
Terbanding/Penggugat LXXXII : Sutinah (Wali dari Inayaturrobaniyah)
Terbanding/Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat IV : : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasioanal, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
279 — 201
Bertentangan dengan kesusilaan (hetzij tegen de goede zeden);33.Bertentangan dengan kehormatan yang patut dalam lalu lintas pergaulanmasyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barangorang lain;34.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka sudah sepantasnya PARAPENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atasProsesproses dan musyawarah dan sosialisai yang dilakuakan PARATERGUGAT yang adanya kelalaian dan ada yang tidak sesaui denganUndangundang yang mengatur dan berlaku
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
1046 — 2527
Perbuatan uang bertentangan dengan kesusilaan(geode zeden)e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baikdalam bermasyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain (indruist tegen dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeerbetaamt ten aanzein van ander person of goed)3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku :Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsurkesalahan (schuldement)dalam melalsanakan perbutaan(PARA TERGUGAT) tersebut.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : PUTRI SEPTI LIA SH
Terbanding/Tergugat X : HENDRA
Terbanding/Tergugat VIII : dr. NURDA
Terbanding/Tergugat VI : ANTARIA GIRSANG
Terbanding/Tergugat IV : HJ. YULIANA
Terbanding/Tergugat XI : A. RIVAI
Terbanding/Tergugat IX : SUDIRMAN BIN CIKMAT
Terbanding/Tergugat VII : SUDIONO
Terbanding/Tergugat V : BHAKTI PANE
Terbanding/Tergugat III : PURWATI
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SANTOSO
87 — 80
Sejak tahun 1919 unsurmelawan hukum meliputi perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku, yang melanggar hak orang lain yangdijamin hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengankessusilaan (goode zeden) serta perbuatan yang bertentangandengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
1.Thadeus Ngele
2.Yuliana Nelo
3.Fransiskus Gata
4.Hendrikus Dolu
5.Videlis Fua
6.Emanuel Saju
7.Alowisius Maria Gere
Tergugat:
7.Hilarius Fua
8.Damianus Paga
9.Nikolaus Ria
10.Fridus Dopo
11.Gregorius Dolu
137 — 166
perlulah Majelis Hakim memberikan pandanganHalaman 130 dari 136 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Bjwbahwa perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam pasal1365 Burgerlijk Wetboek voor Indonesi, disingkat BW = 1401 NederlandsBurgerlijk Wetboek, disingkat NBW, lama) menurut arrest Hoge Raad 31 Jan1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama LindenbaumCohen arrest: Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ookwat strijdig is met de goede zeden
69 — 46
Sejak tahun 1919, unsur melawanhukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya,yakni meliputi halhal sebagai berikut :Halaman 159, Putusan No. 11/Pdt/2016/PT SMG1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku.2) Yang melanggar hak orang lain yangdijamin oleh hukum, atau3) Perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, atau4) Perbuatan yang bertentangan dengankesusilaan (geode zeden), atau5) Perbuatan yang bertentangan dengansikap yang baik dalam bermasyarakatuntuk memperhatikan
182 — 86
Sejak tahun 1919 unsur melawanhukum meliputi perouatan yang melanggar undangundang yang berlaku,yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum, perbuatan yangbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yangbertentangan dengan kesusilaan (goode zeden) serta perbuatan yangbertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;Halaman 16 dari 154halaman putusan No. 122/PDT/2018/PT.PLG38.39.c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
493 — 287
dan bertentangan dengankepatutan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Arrest Lindenbaum vs Cohen,dimana Hoge Raad menyatakan pada putusan tingkat kasasi bahwaperbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar UndangUndang yangtertulis seperti ditafsirkan secara gramatikal, tetapi lebih luas dari itu,Perbuatan Melawan Hukum ada pada setiap tindakan yang melanggar hakorang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden)atau Perbuatan
1.Sobo Sirait
2.Mariston Julianus Sirait
3.Marusaha Sirait
Tergugat:
3.Maratur Rajagukguk
4.Selamat Sirait
5.Ardiman Sirait
6.Tiamsa Manurung (Nai Mayur)
7.Hepdy Simanjuntak
8.Bismar Sirait
9.Haposan Sirait
10.Mangantar Sirait (Ama Haposan)
11.Jeriko Napitupulu
12.Turman Sirait (A. Delvi)
13.Edison Sirait
14.Hisar Sirait (A. Dewi)
15.Parman Sirait
16.Edwar Sirait
161 — 105
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;d Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain(indruist tegen de = zorgvildigheid,welke in het maatschappelijk verkeerbetaamt ten aanzien van anders persoon of goed);Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan olehundangundang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatanpelaku dalam hal ini
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
175 — 115
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.Perbuatan Tergugat 6 tidak memenuhi satu pun kriteria perbuatanmelawan hukum sebagaimana tersebut di atas.Adanya kesalahan dari pelaku:Kesalahan (schuldement) merupakan unsur yang harus ada dalamperbuatan melawan hukum.
294 — 348
KESUSILAAN YANG BAIK (GEODE ZEDEN)c. KETERTIBAN UMUM (OPEN BARE ORDE)Selanjutnya berpedoman pada PASAL 1320 (4) KUHperdata JunctoPasal 1337 KUHperdata telah membatasi PRINSIP KEBEBASAN,dengan menetapkan bahwa PARA PIHAK TIDAK DIBENARKANMEMBUAT KONTRAK DIATAS CAUSA YANG TERLARANG YAITUDILARANG OLEH UNDANG UNDANG atau berlawanan denganKESUSILAAN atau KETERTIBAN UMUM.
259 — 105
Perouatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden)5). Perouatan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untukmemperhatkan kepentingan yang lainc. Adanya kesalahan dari pihak pelakuSuatu perouatan dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabilamengandung unsur kesalahan (schuldelemen) dalam melaksanakanperbuatan tersebut, suatu tindakan dikatakan mengandung unsur kesalahansecara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, memenuhi unsurunsur sebagai berikut :1).