Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lelang
Register : 11-05-2012 — Putus : 08-11-2012 — Upload : 23-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 8 Nopember 2012 — NY. ENOK SARIFAH,SH VS KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
125 — 52
  • antaranya luas tanah, letak tanah dan keterangan lain yang diperlukanberdasarkan hasil penelitian oleh Tim Asistensi ; Pasal 10B ; 2 22 $$ 222222 oonPenyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf edilaksanakan dalam hal : a.76terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upayahukum lainnya; dan/atau , terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/Cina : 1) tidak diketemukan , 2) hilang/musnah akibat bencana alam (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
1541 — 1715 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • with notice orlapse of time or both, would constitute such a defaultin the due performance or observance of any term,covenant or condition contained in any otheragreement, contract or instrument to which it is aparty or by which it is bound or to which any of itsproperty or assets is subject, (iii) has not violated inany material respect any law, ordinance,governmental rule, regulation or court decree towhich it or its property may be subject, and (iv) hasnot failed to obtain and maintain in full force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-02-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
SUMIDI, SH.
Terdakwa:
MARYATUN SANUSI, S.Sos
104 — 29
  • Kuasa Pengguna Anggaran)dengan setuju lunas bayar tanggal 11 Desember 2014;27. 1 (satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Penerimaan Negara PenerimaanBukan Pajak 210010 oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat JenderalPendidikan Islam;28. 1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Kwitansi (tanpa tanggal) UntukPembayaran Transport Narasumber Tim Task Force Peningkatan KualitasLaporan keuangan Program Pendis Tahun Anggaran 2014;29. 1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi :1.2.=~ &1 (Satu) lembar RAB Tahun 2014
    untuk pembayaran uang muka kegiatan bagiankeuangan sejumlah Rp. 212.917.000, yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran, BPP dan Pejabat Pembuat Komitmen (an.Kuasa Pengguna Anggaran) dengan setuju lunas bayar tanggal 11Desember 2014;1 (satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Penerimaan NegaraPenerimaan Bukan Pajak 210010 oleh Bendahara PengeluaranDirektorat Jenderal Pendidikan Islam;1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Kwitansi (tanpa tanggal) UntukPembayaran Transport Narasumber Tim Task Force
Yurisprudensi Hukum Perdata Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan Syariah
Kata Kunci : Murabahah, wanprestasi, eksekusi, hak tanggungan
3/Yur/Ag/2018
6579 — 0
  • Pelaksanaaneksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelumjatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebutbukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah ... [Selengkapnya]
  • Putusan tersebutmemutus tentang kondisi force majeuryang digunakan debitur sebagai alasan untuk dapat dibebaskan kewajibanpembayaran utang dan sikap kreditur yang melelang jaminan utang dalamperjanjian murabahah.
    Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan :

    Bahwa dalil gugatanPemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karenaterjadi force majeur dimana usaha Pemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkanadanya kebijakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yangmengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS,sehingga usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan
    , tidak dapatdibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsungmenyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagipula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintahtentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bankrutnya usahaPemohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan PemohonKasasi/Penggugat tentang force majeur harus ditolak;
    Bahwa sebaliknyaTermohon
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 15-03-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 122-K/PM.III-19/AD/III/2024
Tanggal 16 Mei 2024 — Oditur:
Christian Daniel Kilis, SH
Terdakwa:
Epen Rianto
67 — 0
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air force one hitam.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan merah-hitam.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-coklat.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-coklat.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike Air Jordan putih-hitam.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Louis Vitton.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Hoka Merah.
  • 1 (satu) pcs Sepatu Nike pegasus putih.
  • 1 (satu) pcs Sepatu sport Adidas Adizero.
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 19-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tgl
Tanggal 24 Mei 2017 — Yapeknas, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional melawan PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Cabang Tegal dan Ida Bagus Urdaya
90 — 35
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atau. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.10. Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTER!
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 28-05-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 18-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Berlian. D. Nainggolan, SH, MH
Terdakwa:
SUNARTO S. Sos alias ABU ARSAL bin SAKAT
240 — 134
  • Bahwa pada Januari, kelompok saksi bertemudengan ABU AHMAD (AHMAD FAIZAL) (pedagang pupuk)mengenalnya dari kaum perempuan yakni DIFANSAH (anak pertamaFAUZAH KATRI/ istri kedua IMAN SANTOSA) dan NURSADRINA (anakkedua DWI JOKO) mereka kenal dari pasar ketika mereka pergi belanja,kemudian bernegosiasi dengan ABU AHMAD untuk menyeberangkan kewilayah SDF (Syrian Democratic Force), kemudian setelahbernegosiasi, sekitar tanggal 10 Juni 2017, saksi dan kelompoknyapergi ke rumah ABU AHMAD di desa Hawija Sawafi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 247/Pid.sus/TPK/2016/PN Sby.
Tanggal 11 April 2017 — Dr. Drs. H. HUSNUL KHULUQ, MM. Kejaksaan Negeri Gresik
156 — 43
  • Universalitas, semua penerimaan wajib diatur negara dansemua pengeluaran negara, harus melalui Kas Negara ,maksudnya agar tidak ada unitunit yang mengelola keuangannegara sendiri, dan harus dikelola oleh Negara yang dalam halini adalah Kasda .Prinsip Pengelolaan keuangan Negara itu hanya bisa dilanggarapabila ada kondisi Force major, dan yang boleh dilakukan diskresihanya prinsip no. 1 sampai dengan 3, sedangkan untuk point 4 dan5 tidak boleh dilakukan diskresi ;Bahwa sesuai prinsip universalitas
    Oleh karena itu, pembukaan rekeningtersebut tidak dapat dibenarkan.Bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
    antara lain, karena uang yangberada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawanhukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas darikepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.Bahwa kelebihan pungutan yang dimaksud merupakan sejumlahuang yang seharusnya dikuasai oleh Negara dan disetor ke KasNegara, di satu sisi, dan di sisi lain, bahwa sesuai dengan definisikerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 586/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
237 — 77
  • Ketentuan Pasal 31 PMK No. 27/2016 menyatakan :Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal :a. keadaan memaksa (force majeur atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Halaman 121 dari 221 halaman Putusan nomor 586/PD T/2020/PT BDG160.
    dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, Ssuami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang(i) Keadaan memaksa (Force
    dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang(i) Keadaan memaksa (Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; Ir. ANANTO SUKMONO
62 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah.Bahwa Kerugian Negara, secara prinsip merupakan berkurangnya asetyang dimiliki oleh negara yang disebabkan karena tindakan pengelolabaik karena melanggar/melawan hukum, ataupun karena halhal yangbersifat force mayeur. Kerugian keuangan negara mempunyai sifat nyatayaitu yang seharusnya dicatat sebagai aset negara tetapi karena suatuHal. 53 dari 67 hal. Put.
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 20-07-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 177/Pdt.G/2016/MS.Bna
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat dan Tergugat
295 — 97
  • Akad Tabarru adalah bentuk Akadyang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukantujuan untuk komersil;Bahwa dana yang diberikan oleh Peserta adalah merupakan suatubentuk Penghibahan yang bertujuan untuk menolong sesama Pesertayang mengalami musibah, bukan karena perbuatan jahat dilakukandengan sengaja oleh peserta asuransi sendiri, akan tetapi merupakanmurni yang terjadi karena musibah bukan karena kehendak dankemauaan dari Peserta Asuransi (Bukan Musibah karena BencanaAlam atau force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-08-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA IV)
173 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kekuasaannya.Penjelasan Pasal 25 ayat (3) UU KUP:Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejaktanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktuyang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan besertaalasannya;Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidakdapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaanWajib Pajak (force
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Putus : 10-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN KETAPANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Ktp
Tanggal 10 Maret 2016 — PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang diwakili oleh I Dewa Made Susila, jabatan Direktur Utama dari perseroan tersebut dan Ho Lioeng Min, jabatan Direktur dari perseroan tersebut, berkedudukan sama di Jakarta Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini kantor Cabang Ketapang Kalimantan Barat, beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.................................Selanjutnya disebut PELAWAN Yang dalam hal ini selanjutnya diwakili oleh kuasanya : ROBERT P. PANGGABEAN, SH ANANG FAUZI CHOTMAN, SH EDUARD FERNANDO REY NONG, SH GUNAWAN, SH Advokat-Pengacara dan Legal Litigation kesemuanya bertempat di ROBERT PANGGABEAN & PARTNERS Law Firm, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 20 Waru Sidoarjo, Telp/Fax. 031.855 4698, Mobile 0811 345 548, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.Dir.31/SK/LGL/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015(terlampir), untuk sementara ini guna kemudahan surat menyurat memilih tempat dan beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut diatas; LAWAN 1.Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Cq. Kejaksaan Negeri Ketapang, Cq. Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang, yang mewakili kepentingan Negara dalam perkara pidana No. 94/ Pid.Sus/2015/PN.Ketapang, beralamat di Jl.MT Haryono No. 76 Ketapang, Kalimantan Barat,.........…........................ Selanjutnya disebut TERLAWAN; 2.ABDUL JAMIN atau ditulis juga ABDUL JAMIN alias JAMIN bin MATRAWI, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Jati Mulia, Desa Mas Bangun, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.............................................Selanjutnya disebut
142 — 10
  • Hal mana berlainan dengansistem hukum yang berlaku di negaranegara Anglo Saxon, yang menganutsistem the binding force of precedent atau sering juga disebut asas staredecisis atau stare decisis et quieta non movere yang mana asas inimengikat hakim pada putusan hakim lain sebelumnya untuk perkara yangserupa dengan yang akan diputuskannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 31 Mei 2017 — ACE SURYADI, dkk.; Melawan; PT.KURNIA ASTASURYA;
82 — 16
  • berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat pendapat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatasadalah tanpa adanya kesalahan sehingga terhadap hal tersebut untukmenentukan hakhak yang diterima Para Penggugat dengan berdasarkan kepadaKetentuan Pasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 yaitu : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh, karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 26-06-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
HASAN CHUDORI, DKK
Tergugat:
PT. ISPAT INDO
116 — 18
  • karyawan/pekerja ditempat tersebut, oleh karena itu. menurut TERGUGAT perludilakukannya pengurangan jumlah karyawan/pekerja di tempattersebut untuk mengurangi kerugian yang lebih banyak, hal inidilakukan karena berdasarkan pada Pasal 164 ayat 3 UndangUndangNomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 164 ayat 3Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-12-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 237/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : NY. NURSIDAH Diwakili Oleh : Ungkap Simamora, SH
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CQ DIREKTUR KRIMINAL KHUSUS POLDA KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN Tbk. Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
Terbanding/Tergugat IV : ENDANG JUMIATI
Terbanding/Tergugat V : ARSIL AJIM
Terbanding/Turut Tergugat I : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
217 — 213
  • dilakukan pemblokiran secarapermanent, tetapi untuk pro justitia;Halaman 67 dari 70 halaman Putusan No.237/PDT/2021/PT SMRMenimbang, bahwa terkait pro justitia terhadap adanya dugaan tindakpidana yang predicate crime masuk dalam kategori pada Undang UndangTindak pidana pencucian uang, sehingga pemblokiran membuktikan adanyadugaan kuat keterkaitan dana tersebut dengan Tindak pidana pencucian uang,atau indikasi kuat awal tindak pidana pencucian uang;Menimbang bahwa tindakan upaya paksa (coercive force
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PT PADANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG
Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AWILDA, SH,dkk
Terbanding/Terdakwa : ANDI ADAM PUTRA TOMO
149 — 0
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 20/P/2020/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Anita Lie, S.H.
Termohon:
Otoritas Jasa Keuangan Cq Dewan Komisioner OJK
805 — 3024
  • Sehingga kalau kemudian diajukan permohonan pailitsebenarnya ini masih kurang memenuhi syarat untuk kepailitan, sehinggakemungkinan OJK tidak akan mempertimbangkan untuk mengajukanpermohonan pailit:Berdasarkan referensi beberapa kasus kepailitan, kondisi yang sekarang inioleh Hakim dimasukkan sebagai force mejeur atau overmacht, dengan demikiangagal bayar tersebut tidak tepat penyelesaiannya langsung kepadapermohonan kepailitan;Bahwa permohonan kepailitan kalau asetasetnya masih ada maka tidak akanmempertimbangkan
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2012 — Upload : 06-10-2012
Putusan PT DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus/2012/PT.Dps
Tanggal 8 Mei 2012 — NI LUH GEDE LAHARIANI
77 — 39
  • RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, haruslahditolak karena majelis hakim tidak terikat pada putusan perkara terdahulu dalammemeriksa dan memutus suatu perkara (the binding force of precedent) ; Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur pertama dalamdakwaan subsidair telah terpenuhi; weneeee Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ; I WAYAN BANDESA, IWAYAN GEDE MUSTIKA, I NENGAH SEPEL, SH, I MADE MUDIA, SH, IPUTU GEDE ASTAWA, NI LUH PUTU MURDIATI
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 03-10-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/X/2016
Tanggal 31 Maret 2017 — Subur Raharjo, Letkol Czi NRP 11930091391070
178 — 56
  • Yurisprudensi MARI tersebut Majelis Hakim sependapat,namun demikian maksud dari Yurisprudensi tersebut bukan bertahanterhadap semua jenis jual beli ada jual beli yang dapat dituntut yaitu jualbeli yang bersifat melanggar ketentuan UndangUndang dan Peraturan,adapun jual beli atau utang piutang yang tidak dapat dituntut tersebutantara lain adalah tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihakdalam perikatan jual beli dikarenakan suatu keadaan, misalnya tidakdipenuhinya kewajiban salah satu pihak karena force