Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis

Bojonegoro TA 2012 dimana dana DAK bersumber dari APBNselanjutnya masuk dulu ke rekening kasda Pemkab Bojonegoro.Bahwa kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kab.Bojonegoro untuk dana bantuan DAK Tahun 2012 di KabupatenBojonegoro pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Tekhnis dari MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2012 untuk SekolahDasar/

Pada evaluasi administrasi 1 peserta dinyatakan gugur.Pada evaluasi tekhnis ini 6 peserta dinyatakan gugur, sehingga hanya tersisa1 peserta lelang saja yaitu PT. Kevins Pratama Jaya. Selanjutnya padaevaluasi harga PI. Kevins Pratama Jaya dinyatakan lolos dan padaevaluasi kualifikasi PT.

Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BalaiPengelolalan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh Nomor : 20 / KPA /BPDASKA / 2010 tanggal 7 Juli 2010 serta Surat Koordinator WilayahKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.01/Korwil/BPDAS KA/ 2011tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Tahun Anggaran2011 Pada Satuan Kerja Lingkup Unit Pelaksana Tekhnis

KinerjaKegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 3014 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah Mulia Mandiri,Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara dan tandatangan 3021 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO9/III/2011Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis

satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2017. 4371 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertama tertulistinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000, Titipan dst. 438 1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK08/III/2011 tanggal 24Maret 2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Tekhnis

Kartanegara Tahun Anggaran 2017. 437.1 (bundel) POST IT Berwarna Kuning pada lembar pertamatertulis tinta berwarna hitam terbaca 78.115.000, , 1.400.000.Titipan dst. 438.1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014 439.1 (satu) bundel konsep TELAAHAN STAF tanggal

.- Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011- BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011- Lampiran Hasil evaluasi pelelangan- BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011- Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011- BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 maret 2011- Lampiran BA Evaluasi Tekhnis

BAWASLUPROV/JTM/I/2013, tanggal 2 Januari 2013dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu Prov Jatim yang manasejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :Halaman 209 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYMenyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

5.415.752.400 5.192.153.165 223.599.235 246.694.000 37.430.46996% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung(PL) yaitu :Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

person adalahsaksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan Meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.2 Pada tanggal 4 September 2013 s/d 6 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh);3 Pada tanggal 25 September 2013 s/d 28 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatane Kegiatan adalah bimbingan tekhnis

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujun) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalHal. 147 dari 377 hal. Put.

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT. KeangNam Development Indonesia disahkan oleh Panitera PengadilanNegeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani olehSUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:922.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.

PN.JKT.PST.Bahwa Atas keterangan saksi dalam BAP tersebut, kemudian Saksimenjelaskan bahwa memang daerah yang diminta tersebut dilihat petanyamemang lebih banyak rawanya sehingga dari segi internis menurut kamitidak dimungkinkan untuk ditanami Kelapa Sawit, sehingga apabila lahandibagi menjadi 3 bagian maka tidak akan mencukupi membangun pabrikkepala sawit yang biasanya dibutuhkan lahan sebesar 6000 hektar, dan halini bisa menyebabkan kerugian bagi investor.Bahwa Saksi menjelaskan ketentuan secara tekhnis

buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan 302.) 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK Halaman 183 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST. 09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis

Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2016301. 4 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan302. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis

Junjungan Simanjuntak: Anggoro, Harjani dan Amin WahyuBahwa didalam spesifikasi tekhnis, terdakwa yangbertanggungjawab untuk mencari peserta yang ikutpelatihan tetapi dalam pelaksanaanya banyak calonpeserta yang mendaftar melalui Disnaker KotaSurabaya karena pihak yang berwenang untukmelakukan verifikasi atas data para peserta adalahDisnaker Kota Surabaya.e Bahwa namanama peserta pelatihan terdakwa perolehjuga dari orang orang yang mendaftar melalui CVYasco Training Center tetapi jumlahnya tidaksebanyak

Kaur sar.Ahmad Marzuki S.Pd selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak pernahmenjelaskan tentang teknis kegiatan pedoman perhitungan beban kerja Guru;434444Bahwa tekhnis menghitung beban kerja Guru dalam menghitung KJM tahun 2009adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD oleh parapembantu bendahara UPTD;Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM adalah para kepala sekolah dasar membuatdan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk kelengkapanadminstrasi, para

Bahwa sebagaimana Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gunung Intan,Nomor: 800/116/TUGI/II/2017, Perihal: Permohonan PembangunanPuskesmas Induk + Perawatan, Tanggal: 22 Februari 2017, makapembangunan PUSKESMAS Gunung Intan yang melayani jumlahpenduduk +888 jiwa sebagaimana data pelayanan kunjunganpasien tahun 2018 merupakan jawaban terhadap bentuk komitmenHalaman 56 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN PnjPemerintah Kabupaten Penajam

Tahun 2009 s/d sekarang ini ;> Bahwa Saksi diangkat selaku Staf Pengawasan dan Pembinaan Aset danKeuangan Negara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengahberdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, Nomor : 820/0187/Sek /2009, Tanggal 10 Februari2009 ;> Bahwa Saksi bertugas melakukan verifikasi terhadap UPTD se ProvinsiSulawesi Tengah yang terdapat kejanggalan mengenai pembayaran pajakkendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis

Daerah ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah, Nomor : 821.22/145/BKPPDG.ST/2011, Tanggal 29 Desember2011, dilantik pada Tanggal 30 Desember 2011 ;> Bahwa tugas Saksi selaku Kadis Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Kepala unit pelaksanatekhnis Dinas Pendapatan yang di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab secara Administrasi mengenai pengelolaan pendapatan yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis

Anggota : Aang Karyana, S.Pd, Teddy Cherawan, SH, M.Pd, DodoBahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang salah satu tugasnyaadalah menyusun dan mempersiapkan HPS untuk diajukanpengesahan/penetapan kepada KPA/PPK, pada kenyataannya Terdakwaselaku Ketua Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS tidak/tanpa kalkulasiatau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey harga pasaruntuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalam dokumenkontrak serta tidak pernah dikonsultasikan

SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua PanitiaPengadaan Buku Aksara Sunda dalam penyusunan HPS yang tidak/tanpakalkulasi atau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey hargapasar untuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalamdokumen kontrak, sehingga atas penyusunan tersebut telah menimbulkankemahalan harga, yang seharusnya dipersiapkan dan disusun secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sesuai denganPasal 5 huruf f dang serta Pasal 13 ayat

Permendagri No. 64Tahun 2007 tentangPedoman Tekhnis danTata KerjaInspektoratPropinsi danKabupaten/ Kota;. Peraturan BupatiNo. 36 Tahun 2009tentang PetunjukTeknis PemeriksaanInspektorat DaerahKab. Solok;. PKPT InspektoratDaerah Kab. SolokTahun 2009;. Surat TugasInspektur DaerahNo. 700/104/INSPD/R/2009 tanggal 5Juni 2009 untukPemeriksaan Regulerdi PemerintahanNagari Kacang Kab.Solok;. Perda No. 8 Tahun2008 tentangPembentukanOrganisasi dan TataKerja InspektoratDaerah Kab. Solok;9.

pendukung karena wajib pajakdalam kaitannya dengan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik100atau penyewa dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan hukumyang menikmati hasil dari objek pajak dimaksud baik tanah maupun bangunan;= Bahwa cara menginventarisasi adalah panitia pengadaan tanah membentuk timatau satuan tugas untuk melakukan inventarisasi baik objek maupun subjektanah, dalam hal melakukan inventarisasi terhadap letak, luas dan batasbatassuatu bidang tanah dilakukan oleh tim tekhnis

tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadapkemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan,yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakatsipil (linat bukti P14), akhirnya dalam rapat pleno Komnas HAM memutuskanmenyerahkan laporan akhir KPP HAM TSS kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, T7, T13A s/d T13 terbuktibahwa proses penyelidikan dugaan Pelanggaran berat peristiwa TSS masihberjalan dan terkendala oleh permasalahan tekhnis

(Asli)1 (Satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : PembangunanSarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT.PP (Persero) Tok. Buku 1/3 (Asli).1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana danPrasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015,Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya,PT.

satu) jepit Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal10 Oktober 2013:34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 35/KEP/HK/2014,tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor584/A.PembNGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo Nomor 028/A.PembNGK/121/09/2011, tanggal 7 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis