Setiap Orang.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang , ini samaseperti halnya pengertian dalam dakwaan Primair,sehingga tidak perlu lagi MajelisHakim uraikan maupun jelaskan penerapannya dalalm dakwaan subsidair ini,karenapengertian unsur inibila dihubungkan dengan fakta dipersidangan terungkap telahterpenuhi dan karenanya terbukti secara sah dan meyakinkan;Ad.2 Dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau SuatuKorporasi.Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan

menganggap kekurangan pihakdalam perkara ini sebagai sesuatu yang tidak substantif samadengan pengadilan telah melanggar azas peradilan itu sendiri yangmensyaratkan pengadilan tidak hanya menerima dan memutuskansebauh perkara akan tetapi pengadilan dalam konteks kekinianseharusnya menjadikan dirinya sebagai sebuah tempat yang sekalilagi tidak hanya sekedar menerima dan memutus akan tetapisebagai tempat menyelesaikan sebuah perkara yang akanmendatangkan aspek kemanfaatan bagi para pencari keadilan;DALALM

dalam kontrak ;Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya Konsorsium Permai Group ;Bahwa dalam tahapan pembukaan penawaran, Panitia Lelang menggugurkanCV.Sinar Sakti, karena tidak melengkapi jaminan penawaran, disamping itudirekturnya membuat kerusuhan ;Bahwa setahu saksi, perusahaan yang ikut mendaftar lelang antara lainPT.Dulamo Raya, PT.Excartech Teknologi Utama, PT.Nuri Utama Sanjaya,PT.Daya Merry Persada, PT.Darmo Sipon, tetapi saksi tidak tahu apakahperusahaanperusahaan tersebut tergabung dalalm

nama konsorsium Permai Group, namunsaksi mengetahui nama tersebut setelah tertangkapnya NAZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama MELIA RIKE dan GERHANASIANIPAR ;Bahwa saksi tidak pernah mendengar DEDI PURWANA atau TRI MULYONOmenerima pemberian uang dari rekanan dalam Pengadaan PeralatanLaboratorium dan Peralatan Penunjang Laboratorium Pendidikan ini ;Bahwa saksi kenal dengan TARA, karena yang bersangkutan satu kantor denganKetua Panitia Pengadaan TRI MULYONO ;Bahwa TARA tidak terlibat dalalm

dari PT.Marell Mandiri selaku pengantar barang juga menandatangani beritaacara tersebut ;Bahwa pengiriman barang dilakukan berkalikali bertempat di Gedung P2T,Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas ilmu Sosial, FakultasTeknik dan Fakultas MIPA ;Bahwa FAKHRUDDIN menjabat sebagai Pembantu Rektor III dan dalamPengadaan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga adahubungan pekerjaan dengan saksi ;Bahwa barang yang diterima sudah sesuai dengan jumlah barang seperti yang adadi dalalm

Bahwa pada prinsipnya para Tergugat membantah seluruh dalildalil eksepsiyang dikemukakan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam reflik,kecuali halhal yang secara tegass diakui dalalm duplik ini;2. Bahwa terhadap posita point 2 Penggugat tidak berdasar dan berasalanhukum sama sekali, karena Penggugat memliki rumah yang ditempatiselama ini dengan ukuran tanah 17 x 25 m?

Barattidak bisa memproses permohonan Penggugat dengan alasan bahwa tanahyang dimohonkan sertifikat oleh Penggugat tersebut telah dijadikan sengketa,dan untuk terangnya kasus maka seharusnya NOTARIS tempat terjadinyajual beli dan Kantor BPN Kabupaten Lombok Barat yang tidak dapatmemproses penerbitan sertifikat juga seharusnya ditarik sebagai para pihakSupaya putusan perkara tersebut menjadi tuntas, tetapi tidak dilakukansehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.Atas uraian sebagaimana dimaksud dalalm

dituangkan dalam kontrak;Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya Konsorsium Permai Group;Bahwa dalam tahapan pembukaan penawaran, Panitia Lelang menggugurkan CV.Sinar Sakti,karena tidak melengkapi jaminan penawaran, disamping itu direkturnya membuat kerusuhan;Bahwa setahu saksi, perusahaan yang ikut mendaftar lelang antara lain PT.DulamoRaya, PT.Excartech Teknologi Utama, PT.Nuri Utama Sanjaya, PT.Daya MerryPersada, PT.Darmo Sipon, tetapi saksi tidak tahu apakah perusahaanperusahaan tersebuttergabung dalalm

nama konsorsium Permai Group, namun saksimengetahui nama tersebut setelah tertangkapnya NAZARUDDIN;Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama MELIA RIKE dan GERHANA SIANIPAR;Bahwa saksi tidak pernah mendenganr DEDI PURWANA atau TRI MULYONO menerimapemberian uang dari rekanan dalam Pengadaan Peralatan Laboratorium dan PeralatanPenunjang Laboratorium Pendidikan ini;Bahwa saksi kenal dengan TARA, karena yang bersangkutan satu kantor dengan KetuaPanitia Pengadaan TRI MULYONO;Bahwa TARA tidak terlibat dalalm

Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.42Bahwa pada saat penandatanganan berita acara, saksi hanya membaca sekilas yaitumengenai usulan pemenang pengadaan yaitu PT.Marell Mandiri, PT.Exartech TeknologiUtama dan PT.Nuri Utama Sanjaya;Bahwa berita acaraberita acara dalam tahapan kegiatan pengadaan tersebut dibuat olehketua panitia pengadaan;Bahwa berita acara yang telah ditandatangani tersebut kemudian dipergunakan untukkelengkapan administrasi pengadaan yang ditujukan kepada PPK;Bahwa saksi tidak dilibakan dalalm

No. 560 K/Pid.Sus/201 1didakwakan dan keterangan saksisaksi sehubungan dengan pekerjaansangat dipaksakan dan sumir;Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalalm pembahasanunsur ini juga mengabaikan Abuse Op Power atau adanya intervensi yangdilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. ll Berau sehubungan denganadanya persetujuan pelaksanaan pekerjaan pembersihan pekerjaan.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 33tertanggal 12 Januari 2017 dan Surat Kuasa Menjual Nomor: 34tertanggal 12 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Hartono(TerbandinglV) tidak sesuai dengan ketentuan Perundangundangan;Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 33 tertanggal 12Januari 2017 dan Surat Kuasa Menjual Nomor: 34 tanggal 12 Januari2017 yang dibuat oleh Notaris Hartono (Terbanding IV) telah melanggarPasal 1320 KUHPerdata karena tidak memenuhi 4 syarat sebagaimanadimaksud dalalm

Untuk diketahui, mengenai perbuatan melawanhukum (Onrechmatiige daad) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan pasal1380 KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) secara umum, unsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana di ungkap oleh Dr.Munir Fuady,S.H, M.H,LL.M. dalalm bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT.Citra AdiBakti, 2005.Hal : 1014 adalah :a Adanya suatuperbuatan;b Perbuatan tersebut melawanhukum;c Adanya kesalahan dari pihakpelaku; d Adanya kerugian darie Adanya hubungan kausal antara perbutan dankerugian

Sehinggaperhitungan pajak dalalm SK Keberatan/ SKPKB seharusnya menunjukkanadanya lebin bayar PPh Badan sesuai dengan SPT tahunan PPh Badansebesar Rp. 579.839.522,00. Dengan demikian, karena Pemohon Banding telahmelunasi seluruh pajak terutang, maka jumlah PPh Badan yang harusHalaman 23 dari 85 halaman.

Barattidak bisa memproses permohonan Penggugat dengan alasan bahwa tanahyang dimohonkan sertifikat oleh Penggugat tersebut telah dijadikansengketa, dan untuk terangnya kasus maka seharusnya NOTARIS tempatterjadinya jual beli dan Kantor BPN Kabupaten Lombok Barat yang tidakdapat memproses penerbitan sertifikat juga seharusnya ditarik sebagai parapihak Supaya putusan perkara tersebut menjadi tuntas, tetapi tidak dilakukansehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.Atas uraian sebagaimana dimaksud dalalm

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalalm poin 1 (satu) sampai denganpoin 8 (delapan) yang pada intinya menyatakan "adanya warisan dari almarhumSoetopo Jananto dan adanya sengketa hukum antara Alrmarhumah Indah Berlianidengan para ahli waris lainnya mengenai warisan almarhum Soetopo Jananto sertaadanya peralinan saham dan peralihan direksi dalam tubuh Penggugat", untuk ituTergugat MOHON AKTA ;3.

PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan.Dasar hukum PPAT diantaranya Undnagundang Nomor 5 tahun1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, PeraturanPemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Jabatan PPAT (PJPPAT)dan PerKBPN Nomor 1 tahun 2006;Bahwa apabila dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat padaposita angka 21 dan posita angka 37 dan pada petitum angka 5.Penggugat tidak membedakan kedudukan Tergugat apakah selakunotaris atau selaku PPAT dan dalalm dalil gugatan pada positaangka 21 dan

menyingkirkanhak untuk menuntut, yakni bahwatuntutan hakkebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelahlewat waktu 30 (tiga puluh) tahun.Karena ahli waris dari pemilik bekas EigendomVerponding telah membiarkan persoalan kepemilikantanah yaitu setidak tidaknya lebih dari 57 (lima puluhtujuh) tahun, maka penguasaan obyek sengketa yangdikuasai oleh Kodam Jaya/Jayakarta berdasarkanpengadaan/pembelian dari pemilik asal, mendapatprioritas untuk dapat mengajukan kepemilikan atas tanahtersebut, hal ini diatur dalalm

NASIAH, bertempat tinggal di Kampung Beroanging, Kelurahan Bira,Kecamatan Tamaianrea, Kota Makassar, dalalm hal inimemberikan kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H. Advokatberalamat di Jalan Pannampu Nomor 40 Kelurahan SuanggaKecamatan Tallo Kota Makassar berdasarkan Surat KuasaKhusus Tanggal 06 Mei 2014 yang telah dilegalisasi olehRusnaini, S.H.

Dasarhukum PPAT diantaranya Undnagundang Nomor 5 tahun 1960,Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Peraturan PemerintahHalaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN GrtNomor 37 tahun 1998 tentang Jabatan PPAT (PJPPAT) danPerKBPN Nomor 1 tahun 2006;Bahwa apabila dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat padaposita angka 21 dan posita angka 37 dan pada petitum angka 5.Penggugat tidak membedakan kedudukan Tergugat apakah selakunotaris atau selaku PPAT dan dalalm dalil gugatan

Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017Peninjauan Kembali selaku PA/KPA atas kegiatan Perencanaan tersebut,serta terungkap dengan jelas dalalm persidangan Saksi Damran, S.T., yangmembuat laporan kemajuan pekerjaan fiktif yaitu seolaholan pekerjaanPerencanaan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013tersebut telah sesuai dikerjakan 100% oleh keempat perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Damran S.T., tersebut;M.Berdasarkan uraianuraian diatas maka pertimbangan hukum HakimKasasi dalam putusan pada

1976tanggal 3 Maret 1976;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menjelaskan bahwaTurut Tergugat II memperoleh tanah tersebut berdasarkan penyerahan dariTergugat, sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan Nomor: 8/1976tertanggal 3 Maret 1976 yang telah ditingkat alas haknya oleh Turut Tergugat IIdari Hak Guna Bangunan menjadi 2 (dua) sertifikat masingmasing Sertifikat HakMilik Nomor: 596 tertanggal 10 April 1997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 597tertanggal 10 April 1997, selanjutnya dalalm

pendapat sebagai berikutBahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan OditurMiliter tentang pembuktian unsure namun Majelis Hakim akanmenguraikan sendiri dalam pembuktiannya dan mengenai pidananyaakan mempertimbagkan sendiri dalam amar putusan yang = akandijatuhkan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmenanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukumdalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagaiberikutBahwa menurut Penasihat Hukum tidak sependapat denganOditur Militer dalalm

Tanggungan tersebuttelah mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse actehypotheek sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 224 HIR.Bahwa hingga saat ini 3 (tiga) bidang tanah bidang tanah sebagaimanaTURUT TERGUGAT sebutkan di atas berikut turutanturutan di atasnya masihmenjadi jaminan untuk pembayaran kewajiban hutang PENGGUGAT kepadaTURUT TERGUGAT, dan sebagaimana telah diakui secara tegas olehPENGGUGAT dalalm