Ditemukan 971 data
153 — 58
dikualifikasikan mengundurkan adalah sah dansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidangketenagakerjaan yang berlaku, sehingga terhitung sejak tanggaldikualifikasikan mengundurkan, Para Penggugat sudah bukan lagi pekerjadi Tergugat, dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, sehinggaPara Penggugat sudah tidak berhak secara hukum atas upah dan hakhaklainnya sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Naker yangmenyatakan :Upah tidak dibayar apabila pekerja/ouruh tidak melakukan pekenaan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIS SOPHIAN, SH
305 — 244
Melaporkanpelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; (e)melaksanakan dan menyelesaikan pekenaan secara cermat,Halaman 102, putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2020/PT SMGakurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenagakerja, bahan bahan, peralatan, angkutan ke atau darilapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementarayang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian danperbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; (f) memberikanketerangan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaanpelaksanaan
1.EDI LUKITO BIN SUPENO
2.SUPRAWOTO MS ALS SALMAN AL FARISYI BIN KASUMITRO
3.Drs. SUPARNO BIN TRISNO SUWITO
4.ENDRO SUDARSONO BIN HADI SUBIYANTO
5.JOKO SUTARTO BIN SUTARDI
6.MULYADI, SPd BIN WITO SUMARTO
Tergugat:
1.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH CQ KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH CQ KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
121 — 37
i :(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP palingsedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyakRp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan lukaberat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekenaan,besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetapi dengan adanya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsurmelakukan kejahatan atau pelanggaran tidak perlu dibuktikan, tetapicukup sajaadanya pembuktian perbuatan yang dianggap tercela yangdisebut dengan sifat melawan hukum tuatara Hal ini bisa diambil darihukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata atau yang lainnya;Bahwa Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. tidak melakukan tugas danfungsinya selaku PP TK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekenaan
117 — 38
Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekenaan. Pasal 89 ayat 4: Pembayaran bulanan/termin untuk PekerjaanKonstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasilpekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam kontrak.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIS SOPHIAN, SH
212 — 148
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPKmenugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekenaan. (3). PPKmelakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikanoleh penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacathasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki /menyelesaikannya. (4). PPKmenerima hasil penyerahan pekerjaan setelah (a). Seluruh hasil pekerjaandilaksanakan sesuai dengan kententuan kontrak dan diterima olehpanitia /pejabat penerima hasil pekerjaan; dan (b).
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
216 — 115
Melaksanakan dan menyelesaikan pekenaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.b.
Melaksanakan dan menyelesaikan pekenaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat danpenuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan,peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekernaanpermanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.Adapun item pekerjaan yang diselesaikan oleh PT.
44 — 6
Put Perkara No : 57/Pid.B/2013/PN.YKBahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari TERDAKWAsebagai pegawai di toko Mac Mohan Trendz Interior adalah selakusupervisor yang bertanggung jawab atas operasional toko Mac MohanTrendz Interior dan hak yang diterima oleh TERDAKWA sebagaipegawai di toko Mac Mohan Trendz Interior adalah Gaji ;Bahwa pekenaan operasional toko selain penjualan yang dibebankankepada sdri TERDAKWA sebenarnya sudah tidak ada lagi, namunTERDAKWA diperbolehkan memberikan ACC harga
204 — 56
seperti yang akan digunakan untuk pekenaan.Campuran percobaan tersebut dapat diterima asalkan memenuhiketentuan sifatsifat campuran yang disyaratkan dalam Pasal 7.1.3. (3)Dokumen kontrak (Buku II) No. 761/KTRRK/ PJTBL/ DBT/ 072.8/ IV/ Tgl1542011 pada seksi 7.1.4 angka 3 mengatur :Kontraktor harus membentahukan Direksi Pekerjaan secara tertulis palingsedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton....Direksi Pekerjaan dapat mengeluarkan persetujuan tertulis maupun tidakuntuk memulai pelaksanaan pekenaan
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
176 — 130
kontrak secara sepihak, apabila: a.kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnyakontrak; a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidakakan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikankesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnyapelaksanaan pekenaan
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
UNGGUL SITORUS,ST.MT
142 — 24
DAME RUMATA dan kemudian pada tanggal 23Nopember 2015 dilakukan penandatanganan Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak Pekenaan) Nomor :11/SPP/PPKBP/DAKT/DPU/2015 antara Saksi UNGGUL SITORUS, ST.MT. selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK)/Pemilik Pekerjaan dengan saksi HOTMANSIMANJUNTAK sebagai Wakil Direktur CV.
48 — 18
Markos Efendi, M.Si dimana saat itu perintah Ir.Markos Efendi, M.Si adalah agar permohonan penyedia jasa diterima, tetapidibuatkan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekenaan. Persetujuansecara lisan penundaan pekerjaan tersebut tidak ada diatur dalam PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas pekerjaanjaringan irigasi pembangunan tata air mikro di Dusun Sei Apung Kec. KualuhHilir Kab.
111 — 41
yang membuat Berita Acara Serah Terima PertamaPekerjaan (PHO) fiktif, walaupun diketahui secara pasti bahwa pekerjaanbelum selesai dikerjakan 100% bertentangan dengan Keputusan PresidenNomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, yaitu:Pasal 36:> Ayat (1) menyebutkan: Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa24mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasauntuk penyerahan pekenaan
92 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Medan) :Bahvea saksi tidak tahu pekenaan apa saja yang telah dilaksanakanoleh PT. Indah Karya karena yang mengerjakan KSO bukan PT.
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
YUDI HARIYANTO Bin AKIUS
137 — 23
MM danPenyedia Barang/Jasa, saksi Dolly Hyrven kemudian membuat dan menyusundokumen pembayaran hasil pekerjaan yang kemudian paket Pekenaan tersebutseluruhnya dibayar pada Tahun Anggaran 2017 dan pada Tahun Anggaran2018.Paket Pekerjaan, Surat Perintah Kerja berikut nilainya serta pembayaran,Penyedia Barang/Jasa (Perusahaan, Direktur dan Pelaksana Pekerjaan), Nilaifisik terpasang serta nilai kemahalan harga SPK dari paket Pekerjaan dalamkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas
66 — 34
Bahwa yang ditandatangani meliputi 15 adendum paketrumah khusus; Bahwa semua dokumen yang saksi tandatangani disiapkan oleh pihak Satker dan saksi hanyatandatangani dikamar; Bahwa saksi tidak pernah memeriksa pekenaan dilapangan sehingga saksi tidak mengetahuiperkembangan pekerjaan fisik; Bahwa menurut penjelasan kasatker pada saat di Hotel IMA bahwa addendum dilaksanakan karenakontrak pekerjaan akan berakhir pada bulan Desember 2012, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan hanya sekitar 20% (
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
236 — 570
IRIANTORAB (KPA).r) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan KUSNO (Direktur PT.BUMI RIAU LESTARI) menyelesaikan pekerjaan yang pada saatpengajuan pembayaran atas pekenaan Fisik Penataan RTH Ex KantorDinas PU, PEKERJAAN BELUM selesai 100% yang ditanda tanganiMENGETAHUI YUSRIZAL, ST (PPK), KUSNO (Direktur) dan DIKETAHUIIr. IRIANTO RAB (KPA).1 (satu) Set Asli Dokumen Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp.429.826.000, untuk Pekerjaan Penataan RTH Eks.
Kantor Dinas PU Nomor : 650.7/KONTRAKFSK.EX.PUADD I/CIPTADATRTB/X1/2016/03 tanggal 07Nopember 2016.1 (satu) Set Asli Adendum II (Kedua) Pelaksanaan Pekenaan KegiatanPembangunan RTH Eks. Kantor Dinas PU Nomor : 650.7/KONTRAKFSK.EX.PUADDII/CIPTADATRTB/X1/2016/03 tanggal 05 Desember 2016.Halaman 295 dari 369 Halaman Putusan No. 54/Pid.SusTPK/2018/PN.
PANCA MANDIRI KONSULTAN).1 (satu) Set Asli dokumen Berita Acara Serah TerimaPertama Pekerjaan Pelaksanaan (PHO) Nomor : BAPHO/FSKRTH.EXPU/CIPTADA/XII/ 2016/04 tanggal 26 Desember 2016 sbb :a) 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor : 08/PT/BUMI.RIAULESTARI/PKU/ XxII/2016 tanggal 16 Desember 2016PerthalPermohonan Pemeriksaan Pekenaan yang ditanda tangani KUSNO(Direktur PT.
Terbanding/Jaksa Penuntut : TONY INDRA, SH
94 — 40
loader, Dump Truck, pada kenyataannyapengerjaan item pekenaan ini hanya menggunakan Bulldozer sebanyak 1(satu) Unit, peralatan lain tidak ada, maka harga satuan yang dapatdibayarkan adalah sesuai peralatan yang digunakan dilapangan (yangdidatangkan), dimana seharusnya harga satuan yang dibayarkan adalahsebesar Rp. 13.881,64, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.696.936.809,65, ,dengan perhitungan sebagal berikut : Dana yang telah dicairkan Rp. 883.877.107,49Realisasi dilapangan ; 13.466,73
Terbanding/Terdakwa : HADI SANTOSO , S.Pd BIN JAYUS ( Alm )
119 — 56
Hasil Kerja setiap jenis pekenaan. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru SekolahMenengah Pertama Australias Education Partnership withIndonesia(Kemitraan Pendidikan AustraliaIndonesia) Kementrian Pendidikan danKebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat PembinaanSekolah Menengah Pertama Tahun 2012 :e BAB !
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JOHANIS MESAH
161 — 53
pidanaterdakwa.Ad.2.Kurangnya pertimbangan hukum~ oleh Majelis Hakim(oonvoldoende gemotiveerd) terhadap Pidana tambahan UangPengganti.Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang padahalaman 199 s/d halaman 200 dalam pertimbangan sebagai berikut :menimbang bahwa berdasaran faktafakta yang terungkap didalampersidangan berdasarkan keterangan saksi Fredy Alexi Dhami,Terdapat selisih efisiensi Modul yang tertuang didalam kontrakdengan pekenaan