Ditemukan 1916 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 6 Juni 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE. MELAWAN KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN, DKK.
49 — 31
  • tertanggal18 Mei 2016telahmenerangkan bahwa mediasi diantara para pihak tidak mencapai kata sepakat untuk damai,sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilajutkan dengan pembacaan surat gugatan;Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, pihak Penggugat menyatakan tetappada gugatannya dan tidak ada perubahan ;Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II danTergugat III telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :Jawaban Tergugat I.I DALAM EKSEPSI.A KOPETENSI
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-11-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 173/PDT/2018/PT MND
Tanggal 10 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : ALPUN VAN GOBEL
Terbanding/Tergugat III : FATMA YAHYA
Terbanding/Tergugat I : NUR BINTI AHMAD ALAMRI
Terbanding/Tergugat IV : BPN BOLAANG MONGONDOW
Terbanding/Tergugat II : TASLIM SALIM BIN ANUS
Terbanding/Tergugat V : PT INDOMARCO PRISMATAMA
Terbanding/Turut Tergugat III : BAHMID NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat I : MOHAMMAD NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat XII : NOVAL ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat X : HAINA ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NAIMA ALI
Terbanding/Turut Tergugat VI : TALIB BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat IV : HUD BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat II : FATMI NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat XI : FARIAL BIN ALI ALAMRI,S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat IX : NARIMAN ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUM BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat V : HADIA BIN SEF
66 — 47
  • kuat.Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat VII tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik terhadap jawabanTergugat , Il dan Ill tanggal 3 Mei 2018 dan Replik terhadap jawabanTergugat V tanggal 3 Mei 2018 dan pihak Tergugat , II dan III mengajukanHal. 34 dari 74 hal.Putusan No.173/Pdt/2018/PT MND ....Duplik tertanggal 17 Mei 2018 dan Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal11 Mei 2018;Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban pihak Tergugat dalameksepsi mengenai kopetensi
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 21-11-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Bdw
Tanggal 21 Nopember 2013 — ASMAR alias P. ASMAWI
93 — 10
  • Eksepsi Kopetensi Absolut :1. Bahwa karena yang dipermasalahkan adalah warisan sebidang tanah atas nama P.MASSRAL RASIT yang terletak di Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel,Kabupaten Bondowoso, yang menurut pengakuan Penggugat sebagaimana padaposita poin (3), (4), dan (5) yang intinya bahwa Penggugat telah memperolehsecara langsung dari kakeknya yang telah lebih dahulu meninggal dunia, makapada tanggal 161960, B. MASSRAL alias RASIT (janda dari P.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 15-07-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
  • Fotocopy Informasi Rekening Mutasi Rekening ;13.Fotocopy Laporan Hasil Pencapaian Kopetensi Peserta Didik atas namaXXX;14. Fotocopy Raport Sekolah Dasar atas nama XXX;15. Fotocopy Resi Pengiriman Dokumen tanggal 22 September 2018;16.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 24-07-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.PTK
Tanggal 24 Juli 2013 — SUPRIYADI BIN SAFRI MELAWAN MARIAM Binti A.KADIR
90 — 19
  • Bahwa dengan mencermati Gugatan Penggugat berorientasi padamasalah sengketa waris, maka semestinya menurut hukumGugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Pontianakbukan di Pengadilan Negeri Pontianak, karenanya PengadilanNegeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini(Kopetensi)..
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 08-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Unr
Tanggal 3 Maret 2016 — TERDAKWA : HERI SULYANA Bin SAHROWI
758 — 394
  • Untuk kandungan atau unsur tersebut bisa pariatif,hasilnya bisa terdeteksi atau tidak terdeteksi dari TCLP (Toxicity CharacteristicLethae Procedure).e Bahwa caranya kita bisa mengetahui bahwa kandungan atau unsur dari limbahB3 tersebut terdeteksi ada lembaga yang berwenang untuk mengujinya yaitu diLaboratorium yang mempunyai kopetensi dan kewenangan.e Bahwa Pengelolaan limbah B3 adalah suatu kegiatan yang meliputipengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan dan atau penimbunanlimbah B3, sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SAINUDIN BUAMONA, dkk VS PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masyarakat hukum adat sesuai Pasal 6 ayat (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975;Dalam mengadakan penaksiran penetapan besar ganti rugi, PanitiaPembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan parapemilik/oemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada diatasnya berdasarkan harga umum setempat (Pasal 6 ayat (1) PMDNNomor 15 Tahun 1975) :Dari bunyi pasal dari peraturan menteri dalam negeri di atas, maka sudahterbukti menurut hukum acara perdata, Pemerintah tidak mempunyai hak/kopetensi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Merek
Putus : 12-09-2013 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA SBY.
Tanggal 12 September 2013 — P.T. GUDANG GARAM, TBK lawan 1. H. ALI KHOSIN, SE 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK
2065 — 650
  • kajian normatif maupun tinjauan secaranormaliter bilamana Merek Gudang Baru + Lukisan untuk jenis barang sigaretkretek dalam kelas 34 atas nama Tergugat telah memliki daya pembeda yakniselain dengan penggunaan keberlanjutan atas Merek tersebut maka hal itupunjuga diperkuat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 UU RI No. 15Tahun 2001 tentang Merek dimana ketika permintaan Merek Gudang Baru +Lukisan yang diajukan oleh Tergugat atau kuasanya kepada Turut Tergugatsebagai institusi yang mempunyai kopetensi
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
110 — 29
  • bisa diselesaikan ke PengadilanPTUN, suatu persoalan hukum acaranya; tentu mendasarkan kepada kopetensiAbsolut dan mendasarkan UU tersebut, pada prinsipnya terhadap suatu persoalanhukum, bahwa hukum itu ada kewajiban kalau tidak ada kewajiban itu bukanhukum, ketika kita ketemu hukum melakukan kewajiban itu harus dikualisirperbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum yang mana apak itu Perdataatau Pidana dari situ ketemu ruang lingkup mengenai bagaimana carapenyelesaiannya itulan yang kita sebut kopetensi
    Pengadilan Negeri setempat, tetapikalau dalam keadaan mendesak tidak ada ijin tetapi dalam 2 x 24 jam harus segeradimohonkan dan diberitahukan kepada sipihak yang bersangkutan adanya ijin dariPengadilan Negeri dan dalam mendesak atau tidak haus menunjukkan tandapengenal dan yang di serahan adalah kopi dari berita acara ; Bahwa barang yang diambil tidak sesuai didaftar berita acara, yang membuatberita acara itu dari pihak yang melakukan penyitaan berarti kKesalahan dari yangmembuat; Bahwa kalau kopetensi
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-08-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Pdl
Tanggal 6 Agustus 2015 — DIAH MAHDIAH binti KH KAMRAWI MELAWAN H.M. ZAENI alias H. UNUNG
119 — 13
  • Adapun mengenai pembuktian keabsahan alas hak tersebut bukankewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, bahwa KantorPertanahan Kabupaten Pandeglang dalam menerbitkan Sertifikat tersebutsudah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat IX (sembilan)tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sangat eratkaitannya dengan pembuktian materi pokok perkara yang akan dipertimbangkandalam pokok perkara dan bukan eksepsi mengenai kopetensi
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 92
  • KOPETENSI ABSOLUTBahwa TERGUGAT.II menyatakan PENGADILAN AGAMA Slawi Tidakberhak untuk memeriksa Perkara aquo dengan alasan.Hal. 84 dari 161 hal.
    EKSEPSI KOPETENSI!
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 21-03-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 64/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
PT ANGKASA PURA II PERSERO
Tergugat:
1.PT IBAD AMANA PERKASA,
2.HARRY PURNOMO,
158 — 72
  • untukmenyelesaikan segala permasalah yang timbul dari perjanjian di BadanArbitrase Nasional Indonesia (BAND maka sudah sesuai dengan hukumPengadilan Negeri Depok tidak bervrrenang untuk dapat memeriksa danmengadili Perkara ini dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untukmenolak melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini.Bahwa berdasarkan dengan uraian Eksepsi Kopentensi Absolut ini, ParaTergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk dapatmemberikan Putusan Sela terlebih dahulu Atas Eksepsi Kopetensi
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
231 — 190
  • Kantor Notaris Hartono; Bahwa tidak ada satu fakta hukumpun dipersidangan maupundidalam BAP Kepolisian yang menunjukan adanya peristiwa hukummaupun perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksisaksi dalam perkara aquo yang terjadi di Kantor Perseroan yaitu diBanjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Provinsi Bali, atau yangdilakukan didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar; Bahwa landasan pedoman menentukan kewenangan mengadillbagi setiap pengadilan negeri ditinjau dari segi kopetensi
    Hakim Anggota lebih tepat kiranya perkara aquoHalaman 77 dari 100 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gindiajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Denpasar sesuaidengan kewenangnan relativenya;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim Anggota telahberpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadiliperkara aquo, sebenarnya Hakim Anggota merasa sudah tidak relefan lagiuntuk mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo, namun olehkarena dalam perkara aquo ternyata kopetensi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 325/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : SATRIA WIJAYA
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Artha Graha Internasioanl, Tbk Cabang Asia Afrika Kota Bandung
Terbanding/Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat III : Badan pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Tergugat IV : H. JOKO SURANTO, SH.,M.Hum
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MANDIRI
70 — 36
  • Pasal 300 ayat (1) UU No.37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga DEMI KEPASTIAN HUKUMHalaman 21 dari 59 halaman putusan Nomor 325/PDT/2018/PT.BDGDAN TEGAKNYA UNDANGUNDANG KEPAILITAN maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untukmengabulkan Eksepsi Kopetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT I.B.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
1.ADIANSYAH
2.AMBO TANG
3.BAHAR
4.BUDI
5.CAHYO GUTAMAN
6.ISMAIL
7.MUHAMMAD RAMLIH
8.MUHAMMAD TAHIR
9.NURSAMSIAR
10.SABRI
11.SIUS DEKET
12.SURYADINATA
13.ABDUL RAZAK
14.ADAM NURDIN
15.AKBAR
16.ALIYASDIN
17.BUDIMAN
18.DARSONO
19.HAMSYAH
20.HASRIADI
21.IDRUS
22.IJAL
23.KANAH
24.LUKMAN
25.M. ADI CANDRA
26.MADE AMING
27.MASEK
28.MUH. NUR
29.MUIN
30.PEBRIANTO
31.RAHMAD
32.SAHARUDDIN
33.SAHRUL ARIF
34.SAUDEK
35.SUKARMAN
36.SUPRIADI
37.SYAMSUDDIN
38.TAMRIN
39.UMAR
40.YUSRI
Tergugat:
PT. KALPATARU SAWIT PLANTATION
120 — 27
  • akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan Jawaban tertanggal 28 Mei 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenangmengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
    mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Tanah
Putus : 29-09-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN Plg
Tanggal 29 September 2016 — Febrianto LAWAN Ahli Waris Raden Mas Haji Ahmad Solaeman alias Raden Mas Soleman, dkk
104 — 15
  • MajelisHakim yang kami muliakan berkenan untuk dapat memutuskan dalamamarnya sebagai berikut ;Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex Aquo Et Bono);Tergugat IVDalam EksepsiBahwa Tergugat IV menolak semua dalildalil Penggugat sebagaiamanaterurai didalam gugatanya;Bahwa gugatan Penggugat merupakan kopetensi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 September 2017 — HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
156 — 125
  • Eksepsi kopetensi absolute : dengan alasan yang pada pokoknya adalah sekalipunobjek sengketa dan objek sengketa Il secara formil memenuhi unsurunsur sebagaisebuah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sebagaimana terlihat dalam suratgugatan Penggugat, dengan jelas dan terang menunjukkan inti atau substansipermasalahan dalam perkara a quo adalah sengketa atau perselisinan keperdataanatau bahkan terdapat permasalahan pidana (pemalsuan dokumen) yang hingga saatbelum terdapat Putusan Pengadilan Negeri (
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 139/G/2020/PTUN.SBY.
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
NOERI EL FIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Tergugat II Intervensi:
HJ CHILMI ZUMAROH
232 — 204
  • atas nama Siti Djumarohterletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo diajukanpada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo / Tergugat ;Bahwa walaupun yang digugat Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Interv (Chilmi Zumaroh) namunsubstansi yang essensiil diperlukan adalah milik siapakah tanah yangoediatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ini yangseharusnya merupakan kopetensi Peradilan Umum bukan Peradilan
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN RBI
Tanggal 4 Oktober 2017 — KAMURIA M E L A W A N I. H. SUKARDIN H. MUHAMAD alias SUKARDIN MUHAMAD II. PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR NTB cq. BUPATI BIMA cq. CAMAT WOHA selaku PPAT di Tente-Woha-Bima III. PEMERINTAH RI cq. MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
142 — 68
  • Tata UsahaNegara di Mataram;Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas antara posita dan petitumgugatan tidak saling bersesuaian mengenai akta jual beli yangditerbitkan oleh Tergugat Il;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illpada poin 1 tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan kewtentuan Pasal162 RBg maka majelis Hakim terlebih dahulu harus memutuskan eksepsi yangberkaitan dengan kompetensi sebelum memutus pokok perkara, dimanamengenai eksepsi poin 1 yang berkaitan dengan kopetensi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 335/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Penggugat : GUNADI TRISNADI Diwakili Oleh : GUNADI TRISNADI
Terbanding/Tergugat I : JIMMY BUDHIJANTO
Terbanding/Tergugat II : IVONNE OTTAY
Terbanding/Tergugat III : YUDHI HERMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : YASMAN, SH, M Kn
Terbanding/Tergugat V : NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH, PPAT JAKARTA BARAT
Terbanding/Tergugat VI : FAJAR HERUMURTY, SH
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Administratif JAKARTA BARAT
204 — 127
  • bahwa setelahn memperlajari dan meneliti serta mencermatidengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat nomor 208/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Juni 2019 yangdimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Dalam Konpensi:Dalam Eksepsi:Menimbang bahwa dipengadilan tingkat pertama para Terbanding semulaTergugat dan Tergugat VI telan mengajukan Eksepsi perihal Pengadilan NegeriJakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini (Kopetensi