Ditemukan 1874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-12-2016 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 628/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 10 Februari 2017 — Pembanding/Tergugat V : H. USMAN EFFENDI.
Pembanding/Tergugat III : LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris
Pembanding/Tergugat I : NY.Dr. MARIA ROSALIA LEANY M A RSA, M.Si. als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA.
Pembanding/Tergugat IV : MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi
Pembanding/Tergugat II : PT. BANTAR GADUNG SEJATI,
Pembanding/Tergugat IX : DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG),
Terbanding/Penggugat V : NY. MIRAWATY
Terbanding/Penggugat III : HANNY KURNYATAN,
Terbanding/Penggugat I : PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv. TEE GIOK NIP, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004)
Terbanding/Penggugat IV : JEFFRY EKO.
Terbanding/Penggugat II : Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv, TEE GIOK NIO,
Turut Terbanding/Tergugat XII : SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO,
Tur
101 — 72
  • Bantar Gadung telah menjadikan keadaan ParaPenggugat menjadi tumpang tindin antar Badan Hukum Perseroan denganpemilik saham pribadi. Bahwa dengan keadaan seperti ini maka telahterjadi ketidakjelasan kepentingan mana yang diwakili Badan Hukum dankepentingan mana yang diwakili pemegang saham;EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAKJELAS (OBSCUUR LIBEL):. Bahwa Para Penggugat disatu sisi tidak mengakui keberadaan PT. BantarGadung Sejati sebagai pengganti PT.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 06-07-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/PDT.G/2015/PN RHL
Tanggal 23 Juni 2016 — Penggugat:
1.H. SYAMSURI AF
2.NENGAH BAGIANA
3.H. ARIS (ARIS NURDIN)
Tergugat:
1.MASRAN DJASID
2.ARIFIN AHMAD
3.PT.CHEVRON PACIFIC (PT.CPI)
4.BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
116 — 52
  • Bahwa terkait mengajukan gugatan dalam perkara No. 10/Pdt.G/1997/PN.Dum oleh PARA TERLAWAN (dahulu PENGGUGAT danPENGGUGAT II) dengan dasar SK BUPATI tertangal 6 Mei 1996 No. 525/EK/568 kepada KTRBT yang peruntukan membuka lahan perkebunankelapa sawit) seluas 2000 (dua ribu) Ha terdapat klausula atau syaratsyarat sebagai berikut:1) Lahan dimohon tidak tumpang tindin dengan lokasi yang telahdiperuntukkan pada perusahaan lain, badan hukum maupunmasyarakat2) Jika dilahan tersebut terdapat olahan tanah
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
612 — 368
  • Adanya tumpang tindin SHM karena penerbitan SHM No.326/Gembor Udik Atas Nama Penggugat Konpensi diatasTanah Milik Tergugat Konpensi s/d Tergugat Ill Konpensidan Dadang Sjamsi yang terlebin dahulu diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (TurutTergugat Ill Konpensi).2. Adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan oleh Sdr.
    Adanya tumpang tindin SHM karena penerbitanSHM No. 326/Gembor Udik Atas Nama Penggugatdiatas Tanah Milik Tergugat s/d Tergugat Ill danDadang Sjamsi yang terlebih dahulu diterbitkanoleh Turut Tergugat Ill.2. Adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan olehSdr.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
701 — 3307
  • 13.664.700 M2).Selain itu di atas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dipegangPenggugat tersebut pada tanggal 29 September 2010 juga telahditerbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 146/ Desa Buluqsenseluas 327,7 Ha (3.277.000 M2) sehingga bertumpang tindih denganwilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat 320,93 Ha (3.209.300M2), sehingga Penggugat beranggapan secara keseluruhan sebanyak +/16.874.000 M2 (1.687,4 Ha) wilayah kuasa pertambangan ekplorasiPenggugat telah bertumpang tindin
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
Rizfan Abudaeri,SE,
Tergugat:
1.Muhammad Partono Amin,
2.Arijono
3.Rohadi Wicaksono
4.Mochammad Haminudin
5.Soedarsono
6.Darmo
7.Yudo Sigit Riswanto SH
72 — 96
  • Gugatan Penggugat Obscuur LibelBahwa posita gugatan penggugat tumpang tindin dan asalasalan,sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum dan fakta peristiwayang menjadi dasar (fatelijkke ground) gugatan Penggugat yangmenyebutkan bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalahMembatalkan Akta No. 11 tanggal 27 April 2007 yang dibuat di hadapanYUDO SIGIT RISWANTO, SH (In Casu Tergugat VII), karena dianggaptelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
2.CAMAT BANDAR SEIKIJANG
3.KEPALA DESA MUDA SETIA
4.KEPALA DESA PANGKALAN BARU
155 — 59
  • Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif);d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/ Pid.Sus/ TPK/ 2014/ PN.Bdg
Tanggal 30 September 2014 — ZAINUDDIN
52 — 15
  • pengukuran, yang disaksikan oleh : perangkatdesa (kepala desa, sekretaris desa atau lurah);Hasil pengukuran dari Tim Pengukur, dibuatkan hasil ukur untuk dibuat gambar,Gambar tersebut akan diploting di Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengecekanoleh saksi terlebih dahulu apakah lokasi (tanah) yang dimohonkan ukur adakemungkinan tumpang tindih dengan hakhak pihak lain yang sudah bersertifikat,Pegecekan dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan Peta yang ada padaKantor Pertanahan, kalau tidak tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 13-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juni 2020 — Pemohon:
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
228 — 98
  • Utrbaru yang sah, berbeda dengan bukti sebelumnya yang berkaitan denganmateri perkara.Menimbang, bahwa hal ini perlu ditegaskan guna menghindari adanyakerancuan dan tumpang tindin kkewenangan antara hakim yang memeriksaperkara praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan Tersangkayang terbatas hanya pada penilaian ada atau tidaknya paling sedikit 2 (dua)alat bukti yang sah yang diperoleh dalam penyidikan dengan penilaian substansipokok perkaranya yang merupakan kewenangan hakim dalam acara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 26 September 2017 — PT. BOSOWA PROPERTINDO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
206 — 552
  • Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan yang menyebutkan:1) Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikankepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah;2) Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan,tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah;3) Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,penguasaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-11-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 231/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2018 — PT. JASUKA BANGUN PRATAMA : 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Dan PERUMAHAN RAKYA,dkk.
75 — 39
  • mengadilinya,dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa TataUsaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata UsahaNegara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenangsecara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkanbahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkait lelang oleh pengadilanperdata dalam lingkup peradilan umum bertujuan pula untuk menghindariPutusan Pengadilan yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. KARABHA DIGDAYA VS I. WALIKOTA DEPOK., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK;
231 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang menyatakan Penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayahkabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan yang dimaksudkomplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayahkabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidakterjadi tumpang tindin
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Gdt jo 38/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 4 Maret 2021 — - Hi. Syamsu Rizal, S.E., M.H - Anton Firmasnyah, Dkk
245 — 135
  • milik Penggugatyang sama sekali tidak tumpang tindin dengan SHM 34/PC dan SHM 35/PCyang diakui oleh Tergugat adalah miliknya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita jawaban Tergugatmenjelaskan bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimanatersebut dalam bukti surat tertanda P.2. foto copy dari foto copy berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 00627 juncto Surat Ukur Nomor00279/Sidodadi/2016, yang terbit pada Tanggal 19 April 2016 atas nama H.Syamsu Rizal berada di dalam tanah milik
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 28 Agustus 2019 — 1.SLAMET WARSITO 2.WIDYA RINI KUSUMANINGRUM memberikan kuasa kepada MUHARSUKO,SH.MH, SARKONO,SH, AHMAD MUTHOHAR,SH , AHMAD RUDI FIRDAUS,SH,LENY PUJIASTUTI,SH, ANGGORO SUNUTOMO,SH, HERIYONO,SH,SUHARYOSO,SH DAN ISTIYANI MARDININGRUM,SH, kesemua nya Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum ( BPKH – MKGR ) Jawa Tengah Advokat y melawan 1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT “MANDIRI ARTHA ABADI”,berkedudukan di Ruko Plasa Puri No. 26 A - 30 A, Kabupaten Pati.Selanjutnya mohon disebut sebagai ..……….… TERGUGAT I. 2. SUJARSI,Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai …..………. TERGUGAT II. 3. ELIS FARIDA, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai .………….. TERGUGAT III. 4. ZYLVA ZAVARAYANA,Umur 19 Tahun, Pekerjaan Mahasiswi,bertempat tinggal di Desa Kauman RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai .….………. TERGUGAT IV. 5. CHRISTIANA, S.H.,Notaris / PPAT berkantor di Jalan MR. Iskandar No. 442, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai ……………. TERGUGAT V. 6. GATOT SUGIARTO, S.H.,PPAT berkantor di Jalan Supriyadi No. 65 B, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai …………. TERGUGAT VI. 7. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI,berkedudukan di Jalan Raya Kudus - Pati KM. 3,5, Gebyaran, Sukoharjo, Margorejo, Kabupaten Pati. Selanjutnya mohon disebut sebagai ….….……. TERGUGAT VII.
527 — 223
  • Tergugat tidak perlu lagi memintaPenggugat dan Penggugat II untuk menandatangani Akta Notaris mengenaiPerjanjian penyerahan Jaminan sebagai Penyelesaian Hutang bukti T1,5,623dan Akta Notaris mengenai surat kuasa menjual bukti T1,5,62427 tertanggal6 Mei 2017 serta Akta Notaris mengenai Perjanjian Pengosongan bukti T1,5,628 juga tgl 6 Mei 2019, oleh karena apabila obyek sengketa sudah diikat olehhak tanggungan mempunyai kekhususan parate eksekusi atau eksekusilangsung, terlalu berlebihan dan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — HAMZAH VS HARJANTO JASIN DKK;
3495 — 3029 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan dalil point 16 Posita Gugatan PenggugatKonpensi yang menyatakan sebagai berikut :Bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, serta Tergugat IV sampaidengan Tergugat XI/Ahli Waris (alm) Dadang Sjamsi mengajukangugatan kembali sebagaimana dalam Gugatannya di PTUN Serangdengan nomor 19/G/2013/PTUNSRG mengaku sebagai Pemilik tanahyang sama (tumpang tindin) dengan tanah milik Penggugat diatasSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 326/Gembor Udik, Seluas 25.564 m?
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
139 — 123
  • perundangundangan.Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang PenyelesaianKasus Pertanahan, menyatakan : a. kesalahan prosedur dalamproses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, b. kesalahanprosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hakatas tanah bekas milik adat, c. kesalahan prosedur dalam prosespenetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, d. kesalahan prosedurdalam proses penetapan tanah terlantar, e. tumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
186 — 119
  • juga dimenangkan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu PTSianjur Resort, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah seluaslebih kurangi25 ha (Serataus dua puluh lima hektar) berdasarkan SuratPelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi tanggal 24 Januari 2003 dantanggal 9 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli SerdangKecamatan Patumbak, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukummilik Pembanding semula Penggugat yaitu PT Sianjur Resort dan tidak terjaditumpang tindin
    yangberiktikat baik menurut Pasal 1338 KUHPerdata harus dilindungi secara hukumsebagaimana diatur dalam SEMA No.05 tahun 2014 dan SEMA No.4 tahun2016 berupa Putusan Rapat Kamar Perdata mahkamah Agung RI yangmenyatakan pembeli yang beriktikat baik haruslah dilindungi secara hukumMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Pembanding semulaPenggugat telah dapat membuktikan sebagai yang berhak atas obyekterperkara karena tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Tanah
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp
Tanggal 4 Juli 2017 — 1. DJOHAN RIDUAN HASAN, Penggugat I 2. Dra. Hj. FIDAH HASAN, Penggugat II melawan 1. PT. KRAMA YUDHA SAPTA, TERGUGAT 2. Pemerintahan RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung Cq. Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, TURUT TERGUGAT
171 — 59
  • Dionan Riduan Hasan tanggal20 JUni 2016 yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kota Pangkalpinang, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Nomor Perkara gugatan yang telahdiajukan ke Pengadilan Negeri adalah Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN Pgp;berupa foto copy Akta Pendirian Komunitas Hijau (GreenCommunity) Bangka Botanical Garden, Nomor : 12 tanggal08 Juli 2014, yang dibuat oleh Wahyu Dwicahyono Notarisdi Kota Pangkalpinang;berupa foto copy peta lahan (tanah perkara) milik paraPenggugat yang tunpang tindin
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 19-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 93/PDT/2016/PT PLG
Tanggal 29 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat LVII : ANDRI ADAM
Terbanding/Penggugat X : Haryanto
Terbanding/Penggugat VIII : Erwindo
Terbanding/Penggugat VI : Ahmadian
Terbanding/Penggugat IV : Thamrin Sutopo
Terbanding/Penggugat II : Apriyani
Terbanding/Penggugat XIII : Yahya Alexander Iteh
Terbanding/Penggugat XI : Rosdiana
Terbanding/Penggugat IX : Joni Yohanes
Terbanding/Penggugat VII : Lourdes Fransiska Sutopo
Terbanding/Penggugat V : Noverita
Terbanding/Penggugat III : Sidik
Terbanding/Penggugat I : Effendy
Terbanding/Penggugat XIV : Yanti
Terbanding/Penggugat XII : Welly
Turut Terbanding/Tergugat LIX : M. NATSIR
Turut Terbanding/Tergugat XXVII : SADIANTO
Turut Terbanding/Tergugat X : pardi
Turut Terbanding/Tergugat LXXIV : YUN SUPRANTI
Turut Terbanding/Tergugat XLII : NGADIRIN
Turut Terbanding/Tergugat XXV : SYAIFUDIN SIREGAR
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Maulana
Turut Terbanding/Tergugat LXXII : AMAT DIRJO
Turut Terbanding/Tergugat XL : KARNO BI
Turut
202 — 57
  • No. 185/Desa Menten s/d M No. 308/DesaMenten)ternyata tidak tumpang tindin dengan sertipikat hak milik atasnama Effendy bin Sutopo, dkk /Para Penggugat (73 sertipikat : M.00740/Desa Menten s/d M. 00887/Desa Menten).Temuan di lapangan ternyata H. Arsalan Nasution, dkk (Tergugat s/d Tergugat LXXVI) menggarap di atas tanah milik Effendy binSutopo, dkk (Para Penggugat). Mengenai sengketa penggarapanagar diselesaikan secara musyawarah oleh masingmasing pihakdiluar BPN..
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.SURADI
2.Suandi
3.Samiyo
4.Rudianto
Tergugat:
1.PIMPINAN PERKEBUNAN KARET GUNA JAYA
2.FAJAR TJIA
3.YAHYA TJIA
4.HERLINAWATY
5.VERAWATY dsebut juga VERWATY
6.DAHLIA TJIA
60 — 11
  • Ketenagakerjaan KabupatenLabuhanbatu ini tidak dapat dipakai dan dijadikan dasar dalam perkara aquo ;Bahwa oleh karena terdapatnya 2 (dua) Surat Anjuran yakni Surat DinasKetenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu) Selatan Nomor565/825/Naker/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang berjumlah 19(sembilan belas) orang dan Surat Dinas Ketenagakerjaan KabupatenLabuhanbatu) Selatan Nomor : 565/735/Naker/XI/2019 tanggal 13November 2019 yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, makasecara juridis telah terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
127 — 58
  • Akil pernah berceritakepada saksi;Bahwa tanah saksi didapatkan dari Saudara Sulung, yang mana saudaraSulung adalah datuk saksi, Suaminya Dare, suratnya atas nama Daredan surat Dare ada sebelum sertifikat tahun 1983;Halaman 78 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2021/PN TbkBahwa yang saksi tahu tanah Dare tersebut dibeli dari Pon;Bahwa Tanah Saudara Hamidek ke bawah, bertumpang tindin dengantanah yang ditunjuk Penggugat pada saat pemeriksaan setempat;Bahwa setelah tanah saksi ada tanah