Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — Adelin Lis
482 — 410 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandailing Natal nomor: 090/089/Hutbun/2002 tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 an. PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel danditandatangani oleh Sucipto L. Tobing selaku Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal;7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal nomor:522.11/238/Dishut/2002 tanggal 3 Desember 2002 perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2003 an. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-05-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 11 Mei 2020 —
343 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya,Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dikembalikan kepada Burhanudin;BB Nomor 163: 1 (satu) bundel dokumen Laporan RencanaKerja Tahunan Teknisdan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 oleh PT.Anugrah Harisma Barakah;BB Nomor 164: 1 (satu) bundel dokumen Laporan RencanaKerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 oleh PT.Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;BB Nomor 165: 1 (satu) bundel asli Laporan Rencana KerjaTahunan Tekhnis
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 94/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
Danny
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Intervensi:
WILIAM TJAKRADIPURA
401 — 322
  • Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putin namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakat termasukkonteks yang berkembang dalam
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
823 — 354
  • Sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;sistem tanggap darurat; dan;. ketersediaan sarana dan prasarana tekhnis lainnya sesuai dengan peraturanperundangundangahn) ===Halaman 87 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDGPasal 84 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;(1) Izin lingkungan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejakpersyaratan dokumen dinyatakan lengkap;(2
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PT GORONTALO Nomor 1/PIDSUS-TPK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — FAHRUL KASIM, S.Kom
104 — 44
  • /Pid.SusTPK/2015/PN Gto. tanggal 15 Maret 2016 atas nama Para Terdakwatersebut di atas;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan yang isiselengkapnya adalah sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa FAHRUL KASIM, S.Kom. selaku Kepala SeksiKesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala SeksiPengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan(KPDEP) Kota Gorontalo dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 19-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 2 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
Drs. MUSLIHIN MATTAU.
166 — 43
  • Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
  • 1 (satu) eksamplar asli petunjuk teknis Pengendalian dan Pelaporan Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
  • 3 (tiga) lembar surat perintah tugas HENDRIK,ST.MSP dengan nomor :073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015, selaku Kordinator Kota pelaksanaan pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan No.3122-INO;
  • 1 (satu) eksamplar asli surat edaran Nomor : 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 29-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
CILWAN, SE Bin ALIUN HAMIDI
133 — 71
  • JUNAIDI, S.Sos Bahwa jabatan saksi di Sekretariat DPRD Rejang Lebong pada tahun 2010adalah sebagai Kasubbag,Saksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yangnomornya Saksi tidak ingat lagi pada tangal 6 mei 2010 selain itu Saksiditunjuk sebagai PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan) berdasarkan suratkeputusan Sekretaris Dewan Nomor Saksi tidak ingat lagi dengan jenis kegiatanadalah Pemeliharaan dan Perawatan pengadaan suku cadang kKendaran dinas sukucadang kendaraan dinas ,selanjutnya pengadaan
    dinas ke luarprovinsi dengan menggunakan transportasi pesawat udara pada Pelaksanaan AnggaranBelanja Rutin Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah padaSekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 adalah tiketpesawat saja;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa CILWAN, S.E.Bin ALIUN HAMIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengansaksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Kegitan (PPTK) di Sekretariat DewanRejang Lebong sejak 1 April 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) adalah:Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;Melaporkan Pekembangan pelaksanaan kegiatan;Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Penguna Anggaran;Bahwa saksi mengetahui RAD pada saat pencairan pertama ke Bank Bengkulu; Bahwa jumlah uang yang dipotong oleh
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
48 — 10
  • Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 01-06-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AD/VI/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — SYAFRIL HIDAYAT, PSC., M.SC. Letkol Czi
234 — 219
  • Mekanisme ini berjalan mulai dariLatihan Dasar sampai kepada Latihan Tekhnis dan Taktis tingkatPeleton.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2017 — NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
186 — 171
  • Bahwa secara tekhnis prosedural penerbitan Objek Sengketa telah sesuaidengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentangTata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Tipikor/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Juni 2015 — ARMAN BIN L NAUNU
115 — 76
  • Bahwa selanjutnya ahli mengatakan kepada penyidik bahwa untuk menilaisemua nilai asset terkandung didalamanya nilai dimaksud pada saat dibangun,semua biaya membangun dari awal sampai akhir, jadi kalo dikatakan ada biayaperencanaan apabila semua bisa dibuktikan bahwa ada hasil kegiatannya, waktuitu ahli berpendapat bahwa bisa saja dikategorikan bahwa itu tergolong dalamnilai asetnya sehingga tidak merugikan keuangan negara walapun prosedurnyatidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk tekhnis
Pengadilan PN KUPANG
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Tanggal 4 Juli 2013 —
55 — 33
  • diregistrasioleh Lembaga Pengembang Jasa KonstruksiNasional No.1.2.100.3.29.09.092464 dan nomor1.6.100.3.29.09.092464.Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaanterhadap fisik pekerjaan jalan Mauponggo Puuwada dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dandasar saksi melakukan pemeriksaan danpenilaian terhadap fisik pekerjaan jalanMauponggo Puuwada dana Stimulus Fiskal TA.2009 adalah berdasarkan Surat KepalaKejaksaan Negeri Bajawa Nomor : B 25/P.3.18/Fd.1/09/2010 tanggal 14 September 2010perihal Bantuan Tenaga Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-06-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1359 K /Pid.Sus/2011
Tanggal 7 Juni 2012 — H. MUHAMMAD NURDIN ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan penunjukan langsung dibolehkan apabila memenuhi persyaratandalam Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan *Dalam keadaan tertentu dan keadaankhusus, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukanlangsung terhadap (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baiktekhnis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara tekhnis dapatdipertanggungjawabkan, sementara itu tidak ada suatu keadaan tertentu dan keadaankhusus yang dijadikan alasan untuk
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Pendidikan
Register : 24-05-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk
Tanggal 13 Desember 2016 — Drs.Muhammad Taufik, MM dan MS. Darmadi S.PD, MM
259 — 169
  • Dekan terdiri dari Pembantu Dekan yang berperan untukpenyelenggara Tekhnis perkuliahan ;Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Kabiro Akademik UniversitasKarimun adalah Terdakwa Il MS.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT
Register : 02-11-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 26 Mei 2015 —
160 — 98
  • mengajukan gugatanke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut;Bahwa Pusaka Tinggi adalah harta dari hasil pencaharian orang tua sampai turunmenurun sedangkan ulayat itu adalah tanah yang dikuasai Ninik Mamak untukkaumnya;Bahwa yang termasuk cucu kemenakan itu adalah yang ada dalam ranji keturunankaum itu;Bahwa sepanjang tidak ada pembatalan maka bukti T.LIl 1 dan bukti T.LIl 2tetap sah dan berlaku;Bahwa menurut ahli perjanjian Nopember 1994 sah karena menyangkut denganpelaksanaan tekhnis
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Putus : 27-01-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN SUMBER Nomor 24/ Pdt. G/ 2014/ PN.Sbr
Tanggal 27 Januari 2015 — H. SLAMET YAHYA, DKK LAWAN SALEH OBED bin OBED HASO, DKK
153 — 27
  • ;Bahwa waktu menghibahkan tahunya di Notaris ;Bahwa hibah itu katanya seharusnya dari Pak SLAMET YAHYAkepada SALEH OBED ;Bahwa persoalan hibah ada tekanan atau tidak ada saksi tidak tahu ;Bahwa waktu itu tanah yang sudah dibangun ruko Cirebon Bisnis Centerbaru 40% ;Bahwa keuntungan dari bangunan Cirebon Bisnis Center akan dibagikansetelah selesai dan laku 70% ;Bahwa saksi belum pernah melihat pembagian keuntungan ;Bahwa saksi tidak tahu bukti T.LII.IIl4 dan baru tahu sekarang ini ;Bahwa secara tekhnis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 33/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 18 September 2012 — Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM
47 — 11
  • dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya* Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*Melaksanakan tugastugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkankuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah* Menandatangani laporan pertanggungjawaban Tambah Uang sebagai bentukpengesahan;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Kegiatan tersebut maka sejalan dengan SKterdakwa selaku Pengguna anggaran juga telah diangkat secara bersamaan Drs.AmboA.Metar,MT selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-07-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 10 Juli 2017 — SHARIFA
396 — 436
  • olehterdakwa tersebut, bahwa menurut terdakwa nantilah setelah proyek yangdijanikan La Ode Rafiun kepada terdakwa dengan nilaiRp1.400.000.000,00. diberikan, barulah terdakwa akan mengembalikandana sebesar Rp280.000.000,00 tsb;Bahwa yang menyusun namanama pada SK Pengurus YayasanYAPENTIM tersebut adalah saksi sendiri;Bahwa sebelum saksi menerima dana dari Anggaran Pembangunan UnitSekolah Baru (USB), saksi dan terdakwa lbu Sharifa mengikuti BimbinganTekhnis di Jakarta yakni bimbingan mengenai Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 20 Juni 2014 — 1. MOCH. CHAMIM THOHARI, SH. ; 2. BUDIHARYO,S.Sos KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
55 — 12
  • Kalau menurut perspektifdinas perhubungan, saksi tidak tahu;Bahwa dalam tekhnis percetakan saksi tidak mengetahui dan memahaminyae Bahwa saksi melakukan penerimaan hasil pekerjaan stiker parkir berlangganantahun 2012 2013 tersebut bersama sama dengan Sdr. EDY WIYANTO danSUDARMADJI T, SH, bertempat di kantor Dinas Perhubungan danKomunikasi Kab.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 16-12-2015 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 16 Desember 2015 —
47 — 15
  • PelayananPerizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati SerdangBedagai, sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan tahun 2012.Bahwa Tupoksi terdakwa selaku Kasi Pelayanan Perizinan diatur didalam pasal76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 5 tahun2010, tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 10tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada OrganisasiLembaga Tekhnis