Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG Diwakili Oleh : HAMDANI LATURUA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
419 — 243
  • kreditrestrukturisasi (Sesuai Kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesualdengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.Halaman 22 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMB(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnisregional dalam mendorong pencapaian target bisnissecara terarah dan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 19 /Pid.sus/2014/PN.KPG
Tanggal 25 Juni 2014 — Drs.SERVASIUS LAKO
103 — 34
  • PendirianPerusahaan yang menandatangani Surat Penawaran, makamelanggar dan secara otomatis Penawaran Lelang dinyatakansecara Administrasi gugur dan yang bertanggung jawab adalahPanitia ;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu bolehdiadendum perpanjangan waktu dengan alasanalasan yang telahdiatur dalam Keppres No. 80 tahun 2004 yaitu dengan alasanalasandarurat / diluar penguasaan manusia / bencana alam / perang / forcemajeur / overmacht ;Bahwa alasan cuaca buruk tidak dapat dijadikan alasan force
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
112 — 52
  • Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi bagi negara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force majore); Bahwa Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 28 April 2015 — YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA.
45 — 9
  • Berisi landasan hokum pelaksanaan, lingkup pekerjaan,lokasi kegiatan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, penyerahan hasilpekerjaan, sumber dan jumlah dana, cara pembayaran dan pencairandana bantuan sosial, keadaan memaksa atau force majeur, sanksi,persellisihan, dll terkait pemanfaatan dana bantuan sosial kegiatanPengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di LahanRawa Pasang Surut / Lebak di Kabupaten Tanah Laut;Halaman 130 dari 254 Putusan Nomor 12/PidSusTPK/2015/PN Bjm.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — I. Taufik Hidayat Bin KGS. Ismail Mansyur II. Liki Aprilillah Bin Naimat Soleh Takim
64 — 8
  • Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 TAUFIK HIDAYAT BIN KGS. ISMAIL MANSYUR:Bahwa Terdakwa I selaku petugas administrasi kegiatan untuk pembangunanMasjid Simpang Padang Karet dengan menggunakan CV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
208 — 50
  • .> Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut PedomanPenugasan Bidang Investigasi BPKP adalah Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukun,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force majeure);> Bahwa dalam konteks
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 72 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 19 Desember 2016 — -JAENUDIN alias NANANG bin SARKINAH -TITI SUMIATI binti SUTARYA -YULIANTI alias YULI binti M. NASIR.
87 — 14
  • berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut;Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
1075 — 1146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disepakati dalam rapat koordinasi diINDOSAT dan di IM2:Pada tingkat pelaksanaan telah dilaporkan pula tentang adanyaTask Force yang mengkoordinasikan kegiatan dan rapatkoordinasi antara INDOSAT dan IM2:Setiap penyelenggaraan Rapat Koordinasi senantiasa dibuatcatatan dalam bentuk risalah rapat, untuk ditindaklanjutibersama:Perkembangan perjanjian kerjasama secara berkala direviewpada Rapat Direksi IM2;Proses kerjasama senantiasa dilaporkan Direksi IM2 kepadaKomisaris dan mendapat pengawasan dan pengarahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
144 — 32
  • Keuangan Negara menurutPedoman Penugasan Bidang Investigasi BPKP adalah KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atauHalaman 263 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luarkemampuan manusia (force
    majeure);Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 jo.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2012 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 19 Juni 2013 — Dr. OMAR FAUZI ATTAMIMI
127 — 60
  • Dari sekian banyakpasal misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal keadaanundarurat atau force mayeur . Dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam248keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengansyarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
342 — 295
  • 2017/PN.Jkt.Sel6.13.6.14.6.15.6.16.pengadaan Alutista Strategis Matra Udara yang dibebankanpada anggaran 532111 yang disalurkan kepada unitorganisasi Mabes TNI AU TA 2016; (Bukti P20)Bahwa pagu anggaran pengadaan Helikopter angkuttersebut sepanjang pengetahuan PEMOHON berasal darikomunikasi antara TNI AU dengan Leonardo Helicopter,sebagaimana dinyatakan dalam proposal yang disampaikanoleh Leonardo HelicopterOur ref: LHD/LP/2a/2016, tanggal30 Mei 2016, Subject: Proposal Number150408BIndonesian Air Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM.
160 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melihat pekerjaan yang tidak ada di dalamkontrak di Desa Empiang pada Proyek Peningkatan Jaringanlrigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau tahun 2010tidak dibayar;Benar ada pekerjaan kelebihan jalan dalam ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 yang tidak dibayarkan;Bahwa saksi ada melihat kondisi banjir pada saat ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 (bukti foto diperlihatkan);Bahwa benar kondisi banjir adalah force
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
128 — 25
  • beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
    lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
195 — 48
  • Ketentuan Kepprestersebut boleh disimpangi apabila ada force majeurs yaitu keadaandarurat, misalnya banjir.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
138 — 28
  • Terlebin Terdakwamengetahui bahwa di RSUD Kabupaten Sleman tempat dimana Terdakwa bertugas mengetahui akan keberadaan Panitia tersebut ;Meimbang, bahwa adalah bukan menjadi suatu alasan secara logikahukum, surat pesanan yang dibuat oleh Terdakwa dalam kapasitas kondisikeadaan darurat (force majeur) ataupun CITO.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
395 — 230
  • 164 ayat (3), yang dimana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja (Furlough) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHKterhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
173 — 112
  • oleh negara.Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkanterjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapatdipertanggungjawabkan sesual ketentuan, sehinggaakuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapatdiwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik(Good Government Governance).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah berkurangnya asset/Kekayaan Negara karenaSsuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
139 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antarapihakpihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harussama dengan atau berada dalam rentang harga ataulaba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yangtidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadipembanding;Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluandijelaskan mengenai prinsip kewajaran dan kelazimanusaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independenadalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar(market force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
164 — 43
  • hukum baiksengaja maupun lalai;Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut Pedoman PenugasanBidang Investigasi BPKP adalah Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure);Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkanperbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukannya (pasal 3);Pengertian Keuangan Negara menurut Penjelasan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
164 — 89
  • pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala;Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force