Ditemukan 1138 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 69/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
111 — 56
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 14-01-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 04/G/2013/PTUN.DPS
Tanggal 30 Juli 2013 — PENGGUGAT:
- MADE KOCOH ;
TERGGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ;
- I WAYAN DARSA
102 — 29
  • Darsa ( bukti T1=T IL intervensi8 ) yang menurut Majelis Hakim telahmemenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal butir 9 tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat tanah memiliki sisi ganda sepertisekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi, disatu sisi sebagai Keputusan TataUsaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tanda bukti hak keperdataan atau tanda hakkepemilikan seseorang atas tanah, maka dalam gugatan yang berkaitan dengan sertipikatsering terjadi persoalan titik singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-09-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 5 Januari 2017 — 1. Masenah, 2. Sri Kencana, DKK;Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
692 — 4164
  • Karakternya memang menekankanpada perlindungan individu masyarakat, sehingga sebenarnya tidak adaperubahan apapun pada konteks titik singgung mengenai perlindungan hakkarena bila dalam peradilan TUN ya memang titik singgung peradilannyapada perlindungan individu. Artinya hak individu inilah yang menjadiparadigma utama dalam perlindungan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2017 — TAUFIQ BAHASAN, dkk ; PD. PASAR JAYA
53 — 72
  • deadlock, 2 bulan kemudian diputuskan harga 68 oleh PD PasarJaya ; Bahwa harga tersebut pedagang pinginnya win win solution saja maunya,takutnya kalau kita tidak mau menerima nantinya dibongkar apakahdibangun hotel atau lainnya. maka dari itu kita melakukan negosiasi; Bahwa Saksi menggunakan perbandingan antara Blok A dan Blok B; Saksi tahu perbedaan perjanjian tahun 2004 sampai 2024 karena ada 35meter /juta; Bahwa dilantai 4, 35 juta permeter; Bahwa dilantai 4 tidak ada perwakilan karena kita tidak singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 18 Desember 2014 — T. HERI SUHADI, PT. AGRAWISESA WIDYATAMA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
64 — 13
  • tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkanSPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat IITtelah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 4 halaman 8, Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran......... dst, namunpenggugat tidak cermat, karena dalam gugatannya tidak menyebutkan apahubungan hukum penggugat dengan tergugat III kaitannya dengan petitumtersebut ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — DEDI MULYADI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
31 — 5
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan persoon atauBadan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 25-02-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
Jusni Surya Chandra dan Dwi Fitri Indra
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Cik Ali Salim, S.H
430 — 300
  • Hal.49Apabila terjadi sengketa atas sertifikat dengan basis KeputusanDeklaratoir maka menjadi wewenang Pengadilan Negeri karenaterdapat titik singgung antara peradilan perdata; 10.4.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 30-08-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 88/PDT/2016/PT BTN
Ir. RM. PUNTO WIBISONO, Perkerjaan Swasta, Alamat Taman Asri B1/II Rt. 005 Rw. 002 Desa Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SUJUDI REKSO PUTRANTO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perumahan Jangkang Jl. Nusa B 78 Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; L A W A N 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2.KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, yang beralamat di Jl. Syeh Nawawi Albantani, KP3B, Curug, Serang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, yang beralamat di Jl. H. Abdul hamid No. 8 Tigaraksa Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Jl. Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4 Jakarta 10740, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; 5.PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk., yang beralamat di CBD Emerald Blok CE/A, Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SABAR M. SIMAMORA, S.H., M.H., GALANG SIMATUPANG, S.H., ARMAN PRIYO PRASOJO, S.H., dan MEINAR LAMURIA, S.H., Para Advokat dan atau Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SABAR SIMAMORA & PARTNERS, beralamat di Wisma Daria Lt. 3 #302, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; 6.ALBERT TOBING, beralamat di Jl. Petojo Binatu No. 7/b, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; 7.WARTIANA, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Bintaro Jaya GR I No. 18, Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;
114 — 38
  • Bahwa maksud dan tujuan pada pengajuan surat gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi, tetapimateri dalam Posita gugatan Penggugat membahas halhal yangberkaitan dengan titik singgung tindakan hukum tata administrasi negara,yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat Ill..
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 69/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
171 — 78
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 30/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
5.SARIATI
6.SUPRIZAL
7.HAMZAH
8.ADNAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
1.ASNI JUSMAN
2.TUMINI
3.JAAFAR
4.SAMAD Alias ACENG
5.TUTI
6.SUSANA
7.TONI GUNAWAN
8.DIANA NITAMI
9.JAAFAR
10.SURYANI
118 — 40
  • Nomor51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada ParaPenggugatdihukum untuk membayar biaya perkara in casu, dan oleh karenapenyelesaian sengketa ini merupakan perkara prodeo atau dengan kata lainpembiayaan sengketa ini dibiayai olen Negara, maka kepada Negaradibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkandalam amar putusan ini;Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor:30/G/2018/PTUN.PbrMenimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT.PERTAMINA (PERSERO) vs HANDOKO SOELAYMAN
190 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 67 Huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas,syarat materiil permohonan peninjauan kembali yang diajukan terdiri darialasan yang dirumuskan dalam:1. Pasal 67 huruf e UndangUndang Mahkamah Agung , dan2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan jalan masuk, Barat dengan tanah BapakMax sudah pasti dan tidak terbantahkan; Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sebagai pihakdalam perkara perdata tersebut di atas, akan tetapi riwayat kepemilikantanahnya berasal dari pelepasan hak tanah adat dari fahm/marga Dawir,dan karena Hengki Dawir dalam perkara perdata tersebut adalahsebagai Tergugat Ill, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus terikatdan tunduk pada putusan perdata tersebut; Bahwa oleh karena dalam sengketa a quo terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1174 K/PID.SUS/2015
Tanggal 5 April 2016 — Ir. KHAMIDIN YOESOEF bin MUHAMMAD YUSUF
697 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terdapat titik taut atautitik singgung dari berbagai ranah hukum, sehingga memungkinkan suatuobyek, subyek, peristiwa yang sama diperiksa dan diadili dalam ranah hukumyang berbeda.Bahwa yang dimaksud dengan Nebis in Idem sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 KUHP, disebutkan kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkindiulangi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yangbaginya telah diputuskan oleh Hakim di negara Indonesia dengan putusanyang tidak boleh diubah lagi.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 03-04-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 17-01-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 09/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 12 Nopember 2012 — SUNARYANTI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; LIANANI KRISNAWATY
69 — 41
  • Pasal 1 angka (9) undangundang tentang peradilan tata usaha negara, danHalaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUNPLG54tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksudoleh Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 49 huruf a danMenimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 43/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — IRENE ARYANTI
30 — 3
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMO AGUSSUHARTO (alm) dari segala Tuntutan hukum ;Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selapada tanggal 19 Februari 2013 yaitu : 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMOAGUS SUHARTO (alm) tidak dapat diterima.2.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
114 — 42
  • Dan bilamanadiperlukan dengan akta ini pula Pihak Pertama memberiKUAS@.......... untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakanpenjualan tersebut diatas..... . artinya Tergugat diberikan kKewenanganoleh Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebutkepada pihak lain bukan untuk dimiliki dan dibeli oleh Penggugat sendiridengan melakukan Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II tanpasepengetahuan dari Para Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernahdi singgung dan tidak pernah diberitahukan
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kfm
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
AGUSTINUS ELIA
Tergugat:
SILPA KAROLINA LANGGA
86 — 23
  • Obyek sengketa tidak jelas (ERROR IN OBJECTOR).Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanahpihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa,apabila luas tanah tidak jelas, batasbatas tidak jelas atau salah dalam obyeksengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnyaapabila terkait dengan batasbatas
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 05-10-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 61/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
ROSMINI
Tergugat:
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang
358 — 302
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa materi permasalahan yang diangkat dalam isi posita gugatan Penggugatsecara substansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek keperdataan dari kepemilikan tanah, sehingga menurut Tergugatmateri gugatan Penggugat bukan merupakan ruang lingkup kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;2.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 13-09-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 84/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
PT. Sarana Bakti Utama (Diwakili oleh Ikhwan)
Tergugat:
POKJA Pemilihan 4 UKPBJ Pemerintah Kabupaten Pati
325 — 189
  • Bahwa terkait Upaya administratif gugatan Penggugat halaman 611,telah Tergugat singgung dalam eksepsi, namun Tergugat lebin menekankandimana untuk perkara a quo, tidak ada sanggah banding, dapat Tergugatsampaikan bahwa :a. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-02-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Skh
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 24
  • Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor 9Penggugat,Tergugat tanggapi bahwa gugatan obyek harta bersama yangdi maksutkan dalam gugatan penggugat ini sudah di singgung dan diajukan oleh penggugat di pengadilan yang sama dan telah di putus,dipengadilan negeri juga obyek yang sama.dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap/pasti.12.