Bahwa sesuai surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja No.015/SKPHK/MWJP/IX/2015 Tergugat melakukan PHK denganalasan efisiensi hal ini menurut Penggugat sangat bertentangandegan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerna/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja

Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena efisiensitenaga kerja, sebagaimana dimuat dalam alenia kedua suratkeputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 015/SKPHK/MWJP/IX/2015(BuktiP6).Bahwa hal ini menurut Penggugatbertentangan dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karenaPage 9 of 62mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

, dimana masalah pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkante ttkepada alasan efisiens adalah justru telah sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor : 13 Tahun2003 Tentang ; Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :Page 24 of 62 (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 ( dua ) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa ( force

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4, dimanaketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor : 13 tahun2003 Tentang ; Ketenagakerjaan, yang berbunyi ; (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan pasal

Bahwa alasan Tergugat melakukan PHK adalah karena efisiensitenaga kerja, sebagaimana dimuat dalam alenia kedua suratkeputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 015/SKPHK/MWJP/IX/2015 (BuktiP6).Bahwa hal ini menurut Penggugatbertentangan dengan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kenaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur

kerja tersebut haruslahtergugat dibebani untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaiberikut;Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan public;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

tanggal 08 Juli 2013 dikirimkan pada tanggal 08 Juli2013 sedangkan banding Pemohon Banding diajukan ke Sekretariat PengadilanPajak pada tanggal 11 Oktober 2013 sehingga Majelis berpendapat banding diajukandalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 4 (empat) hari atau melebihi jangka waktu 3 (tiga)bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2)UndangUndang Pengadilan Pajak;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding (force

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juni 2020 karena kondisi mendesak (force majeure);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar

Satu unit Yamaha Force;g. Satu unit Yamaha Mio M3 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;l. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu; q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x. Dua Dipan Besi;y.

Satu unit Yamaha Force;Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/2017/PTA Sby.g. Satu unit Yamaha Mio M8 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu;q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x.

Satu unit Yamaha Force;g. Satu unit Yamaha Mio M8 (kredit);h. Empat unit sepeda kayuh;i. TV 29 Inch;j. TV 21 Inch;k. Satu Set Meja Kursi Makan;. Satu Set Meja Kursi Tamu;m. Satu Set Meja Rias;n. Tiga Kursi Tamu;Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 319/Pdt.G/201 7/PTA Sby.o. Satu Meja tamu besar;p. Empat Lemari Kayu;q. Dua Lemari Plastik;r. Dua Lemari Dapur;s. Dua belas Kursi Warnet;t. Enam buah Kipas Angin;u. Tiga Etalase berisi kain dan aksesoris;v. Satu buah Sringbed;w. Satu Dipan Kayu Ukir;x.

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

yaitu. sebesarRp.2.225.753, dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tigarupiah) kecuali upah para Penggugat di atas upah minumum Kab/Kota;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2Halaman 44Putusan PH!

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

SusPH1/2016/PN.MdnJawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan para Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap para Penggugat bukan karena perusahaan tutup, bukan karenaperusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapikarena Tergugat

SusPHI / 2016 PN.Mdnkerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

sebaliknya Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapi karena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmakaMajelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan rasa Keadilan,Penggugat / pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengabulkan upahselama proses selama 6 (enam) bulan sesuai dengan SEMANo.03/BUA

Kemudian terjadi force mayor tender di Satpol PPdibatalkan namun kapal masih ada di Batam dan menjadi milik kita berdua, namunkemudian saya dilaporkan oleh Pihak Kedua bahwa saya melakukan penipuan sehinggaHal 5 dari 12 Hal Putusan Sela No. 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Selsaya harus membayar dan mengembalikan pokok dan bunganya sampai 1,4 M.Kemudian Pihak Penyidik Polda Metro Jaya langsung memeriksa saya dan melakukanpenahananMajelis Hakim yang saya hormati.Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,Apabila

mengetahui bahwa uang tersebut untuk uangmuka pembelian kapal yang telah kami sepakati sehingga jelas sama sekali tidakada rangkaian kebohongan yang saya buat untuk pelapor sehingga pelapormenyerahkan barang kepada saya.Bahwa sesuai dengan urain tersebut di atas Perkara ini jelas jelas murni perdatakarena ada kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian danperjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pihak pihak yang mengadakanperjanjian tersebut.4 Bahwa kemudian apabila terjadi force

Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One warna orange yang dimodiftrail tanpa plat nomor;selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersamasama terdakwadan Sdr. EDI (DPO) serta Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force one warna orange yangdimodif trail tanpa plat nomorDikembalikan kepada saksi korban Sdr SAMSUL ARIFIN Bin HARIYONO ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPelaihari pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2014 oleh kami BENEDICTUS RINANTA,SH.selaku Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,SH. Dan SAMSIATI,SH.

kewajiban pihak yanglain, begitu pula sebaliknya,sehingga apabila satu pihak mendalilkanlawannya wanprestasi, maka pihak lawannya pun bisa menggunakan dalilexceptio non ad impleti contractus dengan mengatakan bahwa sayamemang belum memenuhi kewajiban saya kepada kreditur karena krediturjuga belum memenuhi kewajibannya kepada saya,ini dimungkinkan di dalamketentuan hukum perdata materiil ;Bahwa yang harus dilinat berikutnya adalah unsur kesalahan,apakahkesalahan itu disengaja atau tidak, ataukah ada force

mengenai kemungkinan terjadinya overmacht, yaitu di dalamPasal 1244 dan 1245 KUHPerdata,dimana terdapat kaidah hukum terkaitovermacht/force majeur, yaitu yang unsurunsurnya terjadi peristiwa yangmendasari terjadinya keadaan memaksa, tidak dapat diduga sebelumnya,dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban kepada debitur, dan debiturtidak dapat dikatakan beretikat buruk, persoalannya adalah apakah didalamHal. 49 dari 68 Putusan Nomor 301/Padt.G/2019/PN.Jkt.

majeur relative ;Bahwa dalam buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa: Syaratsyarat pembatalan yang disebabkan keadaan memaksa/force majeur karyaRachmat SS Soemadipradja, terbitan National Legal Reform Program(NRLP) 2010, telah menjelaskan tentang wanprestasi kaitannya denganterjadinya keadaan memaksa (overmacht/force mejeur), yang meliputi : (a)berdasarkan penyebabnya, terjadinya keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur terjadi akibat adanya kebijakan pemerintah, (b) berdasarkansifatnya, keadaan

memaksa (overmachi/force majeur) tersebut bersifatsementara yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban debitur menjaditertunda, (c) berdasarkan obyeknya, keadaan memaksa (overmachi/forcemajeur hanya sebagian, artinya hanya sebagian dari kewajiban debitur yangtidak dapat dipenuhi ;Bahwa Putusan MARI terkait dengan keadaan memaksa (overmacht/forcemajeun), antara lain Putusan MARI No.409 K/Sip/1983 (tidak terpenuhinyaperjanjian karena force majeur dan bukan akibat kelalaian debitur), PutusanMARI No. 3389

K/Sip/1984 (tindakan administratif yang berkuasa yangmenentukan atau mengikat adalah kejadian yang tidak dapat diatasi olehpara pihak dalam perjanjian dan dianggap sebagai force majeur);Bahwa di dalam perjanjian itu sudah ditetapkan hak dan kewajiban masingmasing pihak, apa yang menjadi hak satu pihak menjadi kewajiban pihaklain/ resiprokal, kalau satu pihak melaksanakan yang diperjanjikansepenuhnya dan diterima maka menjadi kewajiban pihak yang lain untukmembayar ;Hal. 51 dari 68 Putusan Nomor

dimulai dandiakhiri penutupan perusahaan, (b) Alasan dan sebab melakukanpenutupan perusahaan Pasal 148 ayat (3) pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha sebagaimanaPimpinan Perusahaan yang bersangkutan;Bahwa PENGGUGAT 1 (satu) sampai 26 (dua puluh enam) telahmemberi kelonggaran bersedia menerima uang pesangon 1 (satu) kaliPasal 156 dengan alasan perusahaan merugi dan dibuktikan denganaudit dari akuntan public, akan tetapi kalau penutupan perusahaandiakibatkan Force

tersebut di atasmajelis berkesimpulan bahwa perusahaan memang benar menutupperusahaannya dengan cara menghentikan kegiatan produksinya denganalasan karena kesulitan bahan baku dan hal tersebut Majelis menganggapbahwa permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa forcemajeur";Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti bahwa dasarPerselisihan Hubunqan industrial dalam perkara quodnoon faktanya adalahperusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force

majeur) dan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan: "Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua)tahun atau keadaan memaksa (force majeur) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang

dasar gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi a quo namun'"konsekuensi dari tidak terbuktinya gugatan menurut Pasal 169 ayat (1) huruf c dand tersebut adalah pada Pasal169 ayat (3);e Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan a quo oleh karenaTergugat/Penggugat Rekonvensil Pemohon Kasasi terbukti tidakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)huruf c,dan d UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana posita dan petitumgugatan para Penggugat/Tergugat Rekonvensil Termohon Kasasimelainkan force

Subjek dalam perjanjian;Objek perjanjian;Ruang lingkup;Jangka waktu;Hak dan kewajiban;+o 290 5Sanksi;Besaran sewa;> Penyelesaian perselisihan;Keadaan memaksa (force majeure);j. Pengakhiran perjanjian; dank.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapiperusahaanmelakukanefisiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

UDIN BORGOL lari keluar daridalam kamar korban melalui jendela depan rumah sebelah kiri yangrusak kuncinya dan sudah terbuka sehingga berhasil melarikan diridimana saat itu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Il AMATmenggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam putihNo. Pol. DA 3059 WF milik Terdakwa sedangkan sdr. UDIN BORGOLberboncengan dengan sdr.

Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Il AMATmenggunakan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam putihNo. Pol. DA 3059 WF milik Terdakwa sedangkan sdr. UDIN BORGOLberboncengan dengan sdr. AFUL menggunakan sepeda motor SatriaF warna merah hitam milik AFUL;Bahwa Terdakwa Il dan ketiga temannya tersebut melarikan diri kerumah sdr. UDIN BORGOL di JI. Kurnia Landasan Ulin Banjarbaru dansesampainya di rumah sdr.

ada lagi, ketika korbanmelihat dalam lemari 1 (satu) buah jam tangan merk ripcurl warna Silverjuga tidak ada atau hilang selanjutnya korban ELIYANA Binti GAZALIEmendatangi saksi Kai Isun penjaga malam Komplek yang ternyata tertidurdi rumah Kantor pemasaran Permata Lambung Mangkurat Estate yangberjarak sekitar kurang lebin 30 meter dari rumah korban danmemberitahukan bahwa saksi ELYANA Binti GAZALIE kemalingan;Bahwa Terdakwa yang berboncengan dengan Terdakwa Il AMATmenggunakan sepeda motor Yamaha Force

UDIN BORGOL lari keluar dari dalam kamar korban melalui jendeladepan rumah sebelah kiri yang rusak kuncinya dan sudah terbuka sehinggaberhasil melarikan diri dimana Terdakwa yang langsung berboncengandengan Terdakwa Il AMAT menggunakan sepeda motor Yamaha Force Onewarna hitam putin No. Pol. DA 3059 WF milik Terdakwa dan sdr. UDINBORGOL yang berboncengan dengan sdr. AFUL menggunakan sepedamotor Satria F warna merah hitam milik AFUL berhasil melarikan diri kerumah sdr. UDIN BORGOL di Jl.

Guard Force Indonesia ;Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :1Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 4November 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 ;Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 26 November2012 ;Penuntut Umum, dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 22Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013 ;Hakim, dengan jenis penahanan kota, sejak

Guard Force Indonesia/CRS dikantor saksi Neville Loreen antara tahun 20102011 sebagai staf kantor daninvesgator yaitu mencari buktibukti dan datadata yang berhubungandengan investigasi dan dalam melaksanakan tugas tersebutbertanggungjawab terhadap saksi Neville ;Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012 dalam perkara permohonanhak asuh anak oleh Denis Michael Keet (suami Yeane Sailan) ;Bahwa penunjukan tersebut sesuai dengan Standart

MARGOMULYO NO. 35SURABAYA, namun akibat adanya bencana nonalam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (COVID19) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaibencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virusdisease 2019 (COVID19) sebagai bencana nasional, mengakibatkanTERMOHON PKPU masih kesulitan mencari pembeli dengan harga penawaranyang baqus, sehingga hal ini termasuk dalam FORCE MAJEURE oleh karena ituHal

Kontraktor Tambang BatuBara, sedangkan Pihak Tergugat status Pemilik Tambang Batu Bara;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi sepakat mengadakan PerjanjianKontrak Kerjasama Batu Bara sebagaimana yang tersebut pada posita angka 1(satu) diatas yang rinciannya adalah sebagai berikut: BatasanPekerjaan (Pasal 1); Hargadan Target Produksi (Pasal 2); Pembayaran (Pasal 3); Evaluasi Kinerja (Pasal 4); Peralatandan Supporting (Pasal 5); Kewajiban Para Pihak (Pasal 6); Masa berlakunya Kontrak (Pasal 7); Force

Majeure; Penyelesaian Perselisihan;Bahwa pada saat kegiatan produksi sedang berjalan kurang lebih 2 (dua)bulan, ternyata banyak halhal yang sangat menganjal dalam PerjanjianKontrak Kerja Pertambangan Batu Bara tanggal 16 April 2009 tersebutterhadap Pihak Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan Joint Serveybersamasama pada saat pengapalan pertama;Bahwa oleh karena itu Pihak Penggugat dengan Suratnya bertanggal Manado29 Mei 2009, Nomor 001/SK GN/VV/2009 menyampaikan kepada Tergugatyang intinya

Memerintahkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- 1 (satu) buah Handphone Blackberry 9630 warna hitam;-------------------Dikembalikan kepada saksi SRI UPAMI;----------------------------------------- 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Force No.Pol : AA 2127 PP warna hitam;--------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada KURDIONO melalui Terdakwa ANANG ARIFATUL USMAN Bin KURDIONO;----------------------