Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKEDUA;Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SIDIK Alias ADI Bin DARSON pada hari Selasatanggal 03 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya dalam tahun 2013 bertempat di pinggirSungai Taruan dalam hutan wilayah Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, KabupatenLamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudahmengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas,Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) orang ahli, danmembacakan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang masingmasing saksidan ahli memberikan keterangan sebagai berikut :1 Saksi JAKA S.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1 setiap orang;2 dengan sengaja;3 memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / ataumemiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin;Ad. 1.

Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan yang dimaksudsetiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatanperusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibathukum di wilayah hukum Indonesia, dan dalam hubungannya dengan perkara ini, yangdimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama MUHAMAD SIDIK AliasADI Bin

Komponenalternatif dalam unsur ini haruslah ditujukan terhadap hasil penebangan tanpa ijin;Menimbang, bahwa dalam berdasarkan Penjelasan Pasal 12 huruf d UU Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan yangdimaksud dengan memuat adalah memasukkan ke dalam alat angkut, sedangkan dalamUU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidakmemberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan membongkar, mengeluarkanmengangkut, menguasai

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I :1.

Lumajang tersebut tidak ada ijindari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UndangUndang RI No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAU :KEDUA :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIN bersamasama dengan Sdr. EDISUWOTO als. BAGONG dan Sdr.

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatifoleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat(1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP atau Kedua Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Ketiga Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3)huruf e UndangUndang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, maka Majelis Hakim dapat memilin dakwaan yang manadipertimbangkan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang telah terungkap di persidanganmaka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa lebih condong telahmelanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UndangUndang

RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

SUWOTO, dengan demikian makaunsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah terobukti memenuhi semua unsuryang terkandung dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggarketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut

bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum yang telah terungkap terdakwa dapat dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umumkepadanya.Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana,maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsurunsur tindak pidana.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggarpertama pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang undang No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau kedua pasal 50 ayat(3) huruf h jo pasal 78 ayat (5) Undang undang NO.41 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaanyang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidanganyang lebih memenuhi dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 12 hurufd jo pasal 83 ayat

(1) huruf a Undang undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur unsur sebagai berikut :a Unsur Setiap OrangHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2014/PN RbgMenimbang, bahwa menurut pasal ayat 21 Undang undang No.18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukanperbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat

lagi.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan faktadipersidangan Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan lagi arti dari katasetiap orang yang menurut pasal 1 ayat 21 Undang undang No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu orangperseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutansecara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia.Menimbang, bahwa menurut pasal ayat (6) Undang undang No.18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terorganisasiadalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiriatas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama sama padawaktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasukkelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yangmelakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untukkeperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.Menimbang, bahwa

Rimba Campuran;Jumlah kayu : 91 btg/kpg;Jumlah volume (M3) : 20,9736 M3;Jumlah (1+2) btg/kpg : 130 btg/kpg;Jumlah (1+2) volume (M3): 29,9736 M3;Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 165/Pid.Sus/2016/PT PALPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 87 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.

Negeri Palu Nomor 389/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 7 Nopember2016 harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, makadiperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalamamar putusan dibawah ini;Mengingat, Pasal 87 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima Permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umumtersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor389/Pid.Sus/2016/PN Pal, tanggal 7 Nopember 2016 yang dimintakanbanding tersebut; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya

11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 34 (tiga puluh empat)batang kayu jati atau sekitar 1,86kubik; Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk menerima,menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memilikihasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan dari pihak yangberwenang; Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 87 ayat (1) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan non Menimbang, bahwa Jaksa PenuntutUmum dalam tuntutan pidananyayang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Barru ,berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.

sekarang ini Terdakwa masihberada dalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;n Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri BarruNomor: 01/Pid.B/LH/2017/PN.Bar., tanggal 9 Maret 2017 maka Terdakwatetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;n Mengingat , Pasal 87 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor: 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;Hal 10 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwatersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: O1/Pid.B/ LH/ 2017/PN.Bar, tanggal 9 Maret 2017,. yang dimintakan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang

terdapat di pojok kanan baeah selanjutnyasopir membawa hasil hutan berupa kayu tersebut dari lokasi hutan menuju TPK(Tempat Penimbunan Kayu);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang;2 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang menurut Pasal 1 angka 21UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan adalah

yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang giatgiatnya memberantas illegal logging;e Terdakwa pernah dihukum;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;e Terdakwa satusatunya tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa NASAR Alias P.

vide pasal 67 KUHAP), denganin) Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi JawaTengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :Menyatakan terdakwa SURADI BIN JONO telah teroukti secara sah danmeyakirkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan suratketerangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam melanggarpasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang RI No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURADI BN JONO dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandi Rutan Blora;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesarRp.500.000.000, (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;4.

makaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukanTerdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa berada dalampenangkapan dan penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding ;Memperhatikan pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang UndangRI No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UndangUndang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan :MENGADILI1.

Menyatakan terdakwa I PUTU SUARDANA bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayuyang berasal dan kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaituPasal 87 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m UU RI No.18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen kayu, yangmana kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Produksi DesaSumbersari, wilayah RPH Melaya sesuai dengan pangkal kayu bekastebangan pohon Sonokeling yang diakui dipungut oleh terdakwa; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugianmencapai Rp 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 87 ayat (1) hurufc jo Pasal 12 hurufm UU RI No.18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebutterdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksuddakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan DakwaannyaPenuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan,dimana saksi saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahdisumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing masing, yaitu: 1.

Menyatakan terdakwa Jaman Bin Gunojoyo bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diaturdalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(P3H) sebagaimana dakwaan pertama;2.

yangdiangkut terdakwa tersebut diketahui benar bahwa kayu tersebut adalah kayuyang berasal dari hutan Negara;Bahwa akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Perhutani KPHRandublatung mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp426.262,00 (empatratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN BlaPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);AtauKedua:Bahwa pada hari selasa tanggal 4 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WIBsaksi KUNAWI Bin AMIR dan saksi SAMTO Bin JAMIN melakukan patroli dikawasan hutan Rph Kedungsambi Bkph Beran Kph Randublatung DukuhKedungsambi Desa Temulus Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora,kemudian sesampainya di Jalan Hutan Petak 103 Rph Kedungsambi, parasaksi mendengar ada suara pohon jati yang roboh, selanjutnya para saksiberjalan kaki mencari Sumber suara, ketika

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua.

Putusan No.126/PID.SUS/2014/PTR(enam koma satu dua dolar Amerika Serikat) maka akibat perbuatanterdakwa Negara dirugikan Rp. 7.497, (tujuh ribu empat ratus sembilanpuluh tujuh rupiah) ditambah 6,12 US $ (enam koma satu dua dolarAmerika Serikat;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (1) Huruf a dan huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUH.Pidana.Menimbang, bahwa setelah mendengar

2014 Nomor 93/Pid.Sus/2014/PN.BKS yangdidalam putusannya telah menyatakan terdakwa ZULKIFLI ALAMIN als.AMIN bin KADI telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan menjatuhkanpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulankurungan;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan barangSiapa yang melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a dan hurub b dipidana palingsingkat 1 (Satu) tahun penjara dan paling lama 5 (lima) tahun penjara sertadenda paling sedikit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) danpaling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut,ternyata telah menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 83ayat (1) huruf a dan

B6138UJG.1 (satu) buah gergaji tangan panjang 60 cm pegangan kayu.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Perum Perhutani KPHSemarang mengalami kerugian sebesar Rp.14.703.130, (empat belas juta tujuh ratustiga ribu seratus tiga puluh rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12huruf a jo pasal 82 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUABahwa

B6138UJG.1 (satu) buah gergaji tangan panjang 60 cm pegangan kayu.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Perum Perhutani KPHSemarang mengalami kerugian sebesar Rp.14.703.130, (empat belas juta tujuh ratustiga ribu seratus tiga puluh rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKETIGABahwa

B6138UJG.1 (satu) buah gergaji tangan panjang 60 cm pegangan kayu.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Perum Perhutani KPHSemarang mengalami kerugian sebesar Rp.14.703.130, (empat belas juta tujuh ratustiga ribu seratus tiga puluh rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12huruf c jo pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEEMPATBahwa

B6138UJG.1 (satu) buah gergaji tangan panjang 60 cm pegangan kayu.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak Perum Perhutani KPHSemarang mengalami kerugian sebesar Rp.14.703.130, (empat belas juta tujuh ratustiga ribu seratus tiga puluh rupiah)Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12huruf e jo pasal 83 ayat (2) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1.

No. 128 K/PID.SUSLH/2017alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salahmelakukan:Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal menerapkan penjatuhan hukuman Pasal 89 Ayat (1)Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

pidana di bawah ancaman minimumsebagaimana ditentukan dengan tidak melalui pertimbangan hukum yangsistematis, jelas dan logis penerapannya dalam kasus ini:Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 11Oktober 2016, Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN.Tbn, oleh karena dakwaanPenuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka seharusnyaTerdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah keliru dalam dalam menerapkan hukum;Bahwa mengenai pembuktian unsurunsur dakwaan, Judex Factisependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukantindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;Bahwa mengenai

Menyatakan terdakwa TARMIZI BIN ABDULLAH dan terdakwa II ABDUL HADIBIN NURDIN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memuat, mengangkut, dan/atau memiliki hasilpenebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.2.

No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang manapara terdakwa dalam hal mengangkut tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan sesuai bunyi pasal 83 ayat (1) huruf a dan atauhuruf b dari undangundang tersebut.Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa I.

faktafakta Hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu Kesatu : Melanggar pasal83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Atau Kedua: Melanggar pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP , maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yangpaling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu: pasal 83 Ayat(1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsuradalah sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan :MENGADILI1.

Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Jamil Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah. 2.

W4578HQ.Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa JAMIL BIN ABDUL KARIM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagaimana diatur dalam dakwaanmelanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor: 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMIL BIN ABDUL KARIM dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan ;3.

Pasal 82 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8Tahun 1981 dan peraturanperaturan hukum lain yang bersangkutan serta musyawarah MajelisHakim.4.5.MENGADILIMenyatakan terdakwa Jamil Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidaksah.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Menyatakan Terdakwa SUMARNO Bin SUKIMAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memuat,Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2015/PN SgImembongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memilikihasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Surat Dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

menyiapkankebijaksanaan teknis operasional di bidang penatausahaan hasil hutandan pemasaran hasil hutan;Bahwa ahli memiliki surat tugas Dari Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKep Babel Nomor: 090/323/DISHUTPDAS&PS/APBN/VI/2015 tanggal19 Juni 2015,Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahanberisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalampersekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainya tidak dapatdipisahkan, dasarnya Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 18 tahun2013 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa perusakan Hutan adalah Proses, cara, atau perbuatan merusakhutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutantanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dantujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan,yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya olehPemerintah.

Dasarnya pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa penggunaan Kasawan Hutan secara tidak sah adalah Kegiatanterorganisir yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunandan/atau pertambangan tanpa izin menteri.

Karena kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan izinmelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 18 tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Bahwa surat / dokumen izin yang harus dimiliki oleh tersangka atasnama SUMARNO Bin SUKIMAN tersebut yaitu :1. Surat sahnya kayu bulat (SKSKB);2. Surat Faktur kayu olahan FAKO;Bahwa kerugian negara akibat dari perbuatan yang dilakukan olehtersangka SUMARNO Bin SUKfMAN tersebut yaitu kKerugian PSDH/ DR :1.

Kayu (SKSHHk);Menimbang, bahwa selanjuinya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutanHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN PsbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu yakni :kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangtermasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan yakni :proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawahasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutanbergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkanhasil hutan dari alat angkut.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangantelah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekirapukul 08.00 WIB

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan yakni :dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa pada Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa :Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memilikidokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai denganketentuan

Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : SK,6028/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2017tanggal 7 November 2017) maka hasilnya menunjukkan bahwa lokasipenebangan yang dilakukan oleh terdakwa, berada dalam Kawasan HutanProduksi Terbatas (HPT) ; Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon/kayu tanpamemiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undangundang Nomor 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;SUBSIDIAIRBahwaterdakwaLA SINTA BIN LA SIRUpada sekitar bulan September2018 hingga pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 atau setidaknyatidaknya pada suatu waktu dari bulan Juni 2018 hingga bulan Desember2018, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kel.

Buton.Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undangundang Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tanggal 15 Mei 2019 No.Reg Perkara:PDM14/RP9/Euh.2/03/2019Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:L..Menyatakan terdakwa La Sinta Bin La Siru telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan

Pasal 12 huruf b UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Atau;Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Atau;Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (1) huruf a Jo.

Pasal 12 huruf d UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Atau;Keempat: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 Ayat (2) huruf a Jo.

Pasal 12 huruf d UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo.

Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dkeluarkan oleh pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 2 Undangundang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang di maksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap.

Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.ATAUKETIGABahwa Terdakwa YOHANES SOKA Alias ANIS bersamasama denganTerdakwa II DOMINIKUS MINGGU Alias MINGGUS pada hari Jumat tanggal 04Mei 2018 s/d hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Mei 2018 s/d bulan Januari 2020, bertempat di KawasanHutan Kemangboleng RTK 122, Dusun Boro, Desa Wologai II, Kabupaten Endeatau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan

tanah dimana kawasanhutan tersebut tidak diperbolehkan oleh siapapun melakukan penebanganpohon;Bahwa Terdakwa II berdomisili di Kampung Boro, Wologai Il, KecamatanEnde, Kabupaten Ende yang mana terletak di sekitar kawasan HutanKemangboleng dan juga Terdakwa dan Terdakwa II merupakan MosalakiKampung Borong yang sering melaksanakan' kegiatan adat di KampungBorong;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahtumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10(sepuluh) sentimeter atau lebin yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu komalima puluh) meter di atas permukaan tanah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutansebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalahwilayah tertentu. yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakanbahwa Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luarhutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biayapenyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.

Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memilikiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal angka 14 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdimaksud pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapaiukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50(satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskan bahwa setiaporang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memilikiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.Menimbang

UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan merumuskan bahwamasyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yangmelakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untukkeperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabatyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;19Menimbang, bahwa didalam Penjelasan pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutanadalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutanyang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridissebagai berikut : Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kecamatan NegusikanKabupaten

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan yangbersangkutan dengan perkara ini :MENGADILI1Menyatakan terdakwa PARNOTO Bin SAER telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang yangbertempat tinggal di sekitar kawasan hutan ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa