Kayu (SKSHHk);Menimbang, bahwa selanjuinya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutanHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN PsbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu yakni :kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangtermasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan yakni :proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawahasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutanbergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkanhasil hutan dari alat angkut.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangantelah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekirapukul 08.00 WIB

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan yakni :dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa pada Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa :Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memilikidokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai denganketentuan

No. 128 K/PID.SUSLH/2017alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salahmelakukan:Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal menerapkan penjatuhan hukuman Pasal 89 Ayat (1)Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

pidana di bawah ancaman minimumsebagaimana ditentukan dengan tidak melalui pertimbangan hukum yangsistematis, jelas dan logis penerapannya dalam kasus ini:Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 11Oktober 2016, Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN.Tbn, oleh karena dakwaanPenuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka seharusnyaTerdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah keliru dalam dalam menerapkan hukum;Bahwa mengenai pembuktian unsurunsur dakwaan, Judex Factisependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukantindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;Bahwa mengenai

Mengadili

1. menyatakan terdakwa Stenly Motto dan terdakwa Mike Pongantung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang

pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Jamil Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah. 2.

W4578HQ.Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa JAMIL BIN ABDUL KARIM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagaimana diatur dalam dakwaanmelanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor: 18Tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMIL BIN ABDUL KARIM dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan ;3.

Pasal 82 Ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8Tahun 1981 dan peraturanperaturan hukum lain yang bersangkutan serta musyawarah MajelisHakim.4.5.MENGADILIMenyatakan terdakwa Jamil Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidaksah.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayuyang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasilMenimbang, bahwa unsur yang tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabilaperbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidakperlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal ayat 13 Undang Undang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan hasil hutan kayu adalah hasil

Perkara No. : 03/Pid.Sus/2014/PN.NnkMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal ayat 12 Undang Undang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah

Pasal 12 hurufe Undang Undang RI No. 18Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhidalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umumtelah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengankualifikasi Memiliki hasil hutan berupa kayu yang

Perkara No. : 03/Pid.Sus/2014/PN.Nnke Kayu bengkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 900 cm jumlah 11e Kayu ulin dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm jumlah 23e Kayu ulin dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 300 cm jumlah 12e Kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm jumlah 90e Kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 300 cm jumlah 34e Kayu ulin dengan ukuran 12 cm x 12 cm x 500 cm jumlah 25Terhadap barang bukti di atas menurut ketentuan Undang Undang RiNo. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan

perusakan hutan semuahasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalat termasuk alatangkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaransebagaimana dimaksud dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwabarang bukti tersebut di atas masing masing ditetapkan dirampas untuknegara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukanperbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222KUHAP, kepada Terdakwa sudah

Menyatakan Terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang Pasal 12 huruf b Jo.Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan,Perusakan Hutan, sebagaimana yang didakwakannya pada dakwaan alternatifPertama ;2.

didakwakankepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umumsebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukantindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu :melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12Huruf b jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua : Pasal 12 Huruf d jo Pasal 83 ayat (1)UU RI No 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Atau Ketiga : Pasal 12 Huruf ab jo Pasal 82 ayat (2) UU RI No 18 Tahun 2013tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwaTerdakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yang mengandung konsekuensihukum bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari tiga dakwaan yang diajukanoleh Penuntut Umum berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap selamapersidangan yang lebih sesuai dengan

Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Perusakan Hutan dan Pasalpasal dari Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;: MENGADILI :1. Menyatakan terdakwa TRUBUS WAHONO Bin MUSIRIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;2.

Pasal 12 huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal55 ayat (1) ke le KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraint;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I. ABDULLAH Bin ZAINAL dan terdakwa Il. M.

Nyomo tersebut diatas,telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial , dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) jo pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif ke dua ;2. 2.

Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa HIKMATULRAHMAN Alias AMANG Bin H. SANDARI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidanadenda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair pidanakurungan pengganti selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan;3.

Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIKMATUL RAHMAN AliasAMANG Bin H. SANDARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan;3. Menghukum terdakwa HIKMATUL RAHMAN Alias AMANG Bin H.SANDARI untuk membayar debda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;4.

kebutuhan Terdakwasehari hari dan masih sisa Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) disita untuk barangbukti ;Bahwa kemudian kayu jati tersebut diterima saksi BANI , dengan saksi BANIdigergajikan dibentuk berbagai ukuran, disita dijatikan barang bukti sebagai berikut :Kayu jati sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) batang dengan berbagai ukuran danuang tunai Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) huruf cUU No. 18 tahun 2003 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;KEDUA :ATAUBahwa terdakwa PASIRAN Als BOS TONG Bin SARIJO pada hari Kamis tanggal 02Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januaritahun 2014, bertempat di Dusun Ngadiboyo, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, KabupatenNganjuk atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk,telah menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan atau memiliki hasil hutan kayuyang berasal

untuk kebutuhanTerdakwa sehari hari dan masih sisa Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) disita untukbarang bukti ; Bahwa kemudian kayu jati tersebut diterima saksi BANI, dengan saksi BANIdigergajikan dibentuk berbagai ukuran, disita dijatikan barang bukti sebagai berikut :Kayu jati sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) batang dengan berbagai ukuran danuang tunai Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (2) UU No.18 tahun 2003 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa PASIRAN Als BOS TONG Bin SARIJO pada hari kamis tanggal 02Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januaritahun 2014, bertempat di Dusun Ngadiboyo, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, KabupatenNganjuk atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk,telah membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang diambil atau dipungut secaratidak

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamdakwaan ketiga melanggar Pasal 87 ayat (3) Jo pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2003tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitudakwaan ketiga pasal 87 ayat (3) Jo pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2003 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbuktimaka

Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan(eksepsi);Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yaitu :Saksi 1.

termuatdalam putusan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangantersebut Majelis selanjutnya akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatelah dibacakan didepan persidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umumyaitu :PertamaMelanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor18 tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan.AtauKeduaMelanggar pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Republik IndonesiaNomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jopasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun

Sriwiyono mengikuti daribelakang dengan mengendarai sepeda motornya; Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut tidak disertai dengan surat keterangasahnya hasil hutan;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RINo. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa JOYO bin SENEN pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021atau setidaktidaknya

Sriwiyono mengikuti daribelakang dengan mengendarai sepeda motornya; Bahwa terdakwa mengangkut kayu Jjati tersebut tidak disertai dengan surat keterangasahnya hasil hutan;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;ATAUKETIGAwon Bahwa ia Terdakwa JOYO bin SENEN pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021atau setidaktidaknya

Sriwiyono mengikuti dari belakang denganmengendarai sepeda motornya;Bahwa benar rumah terdakwa berada dikawasan dekat hutan atau sekitar 500 (limaratus ) meter.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Pasal 82 ayat (2) UndangUndang No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Saksi 1.

Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaanalternatif maka Majelis Hakim memilin salah satu dakwaan yang paling sesuaidengan sebagaimana faktafakta hukum yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo.

Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,dengan unsurunsurnya sebagai berikut :1. Unsur orang perseorangan;2. Unsur melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan;3. Unsur secara tidak sah;4.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf aUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKedua:Bahwa terdakwa Rokhim bin Kasnadi secara sendirisendiri maupun bersamasama dengan terdakwa II Tasroni bin Taslim pada waktu dan tempat sebagaimanatelah disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan perbuatan menebangpohon berupa 2 (dua) batang pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yangdikeluarkan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf bUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKetiga :Bahwa terdakwa Rokhim bin Kasnadi secara sendirisendiri maupun bersamasama dengan terdakwa II Tasroni bin Taslim pada waktu dan tempat sebagaimanatelah disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan perbuatan menebangpohon berupa 2 (dua) batang pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sah, yangdilakukan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf cUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKeempat :Bahwa terdakwa Rokhim bin Kasnadi secara sendirisendiri maupun bersamasama dengan terdakwa II Tasroni bin Taslim pada waktu dan tempat sebagaimanatelah disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan perbuatan menebangpohon berupa 2 (dua) batang pohon jati dalam kawasan hutan secara tidak sahdiaman para

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf cUndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan PemberantasanHalaman 9 dari 25 Putusan No.175/Pid.Sus/2014/PN.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan joPasal 12 Huruf c UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP beserta aturanaturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.MENGADILI:1.

Pasal 12 huruf d UU RI No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal55 ayat (1) ke le KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkaraint;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa . MUHAMMAD Bin HASAN, terdakwa Il. M. ISA BinISMAIL, dan terdakwa III. MARZUKI Bin UMAR tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair, Subsidair;2. Membebaskan Para terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidair;3.

WAISUNKORONI sedangkan pemilik KM BERKAT TIGA SAUDARA tersebutadalah AHMAT yang beralamat di Samarinda;Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap ParaTerdakwa, kayukayu tersebut tanpa dilengkapi dengan suratsuratatau dokumendokumen yang menyatakan tentang keabsahannya;Bahwa apabila ada seseorang yang mengangkut kayu yang merupakan hasilhutan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 UU No.18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yaituharus memiliki

kayu yangtidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangkanmengenai apa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu, menurut UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 12 UU RI No.18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa legalitas komoditas hasil hutan kayu terakhir kali dapatdiketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karenapada saat diangkut tersebut harus disertai bersamasama dengan dokumenSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti

Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit dalam memberikanketerangan; Para Terdakwa, menyesali dan mengaku terus terang akanperbuatannya; Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulangpunggung dalam keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuanPasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;Memperhatikan, pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa SUYATNO Bin JAMIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mereka yangmelakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana melanggarketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan joPasal

terdakwa melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini KPHRandublatung mengalami kerugian sebesar Rp. 740.740,00 (tujuh ratus empatpuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam pidana dalamPasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksiyang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :1.

adalah mempunyai atassesuatu atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan atas sesuatu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 13 UndangUndang Republik Indonesia No. 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasilhutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kKawasan hutan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasilhutan berdasarkan ketentuan

danPemberantasan Perusakan Hutan ATAU KEDUA Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif,maka konsekuensi pembuktiannya, majelis Hakim akan memilih dakwaanyang sesuai dengan faktafakta dalam persidangan yaitu dakwaan keduamelanggar pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmempunyai unsurunsur delik sebagai berikut:1.

:DR 8013 KZ, warna biru, Noka.: NHF31BY4300018003, Nosin : 14B1373529dan truk tersebut milik terdakwa, dimana terdakwa tidak mempunyai ijin daripetugas atau pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyatasemua unsur delik pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamdakwaan kedua yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi,dan

/PN.Sel Perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan kerusakan hutan ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 12 hurufe jo. pasal 83 ayat (1) hrf b UU RI Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan danUndangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 726/Pid.BLH/2017/PN JmrMenimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, makaharus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindakpidana yang didakwakan terhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perobuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU No. 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atauKedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaiPasal 83 ayat (1) huruf b jo.

Pasal 12 huruf e UUNo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang berdasarkan rumusannya unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut:1. Setiap orang2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutanMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaanPenuntut Umum tersebut sesuai dengan unsurunsurnya diatas, yaitu;1.

Jatitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurMengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telahterpenuhi pula menurut hukum;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 726/Pid.BLH/2017/PN JmrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 83 ayat(1) huruf b jo pasal 12 huruf e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,sehingga harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung,Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan tidak ditemukan adanyafakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukumanbaik karena

batang kayu olahan berupa balok tim dengan panjang 5meter; 20 (dua puluh) batang broti dengan panjang 5 meter; 12 (dua belas) lembar papan broti dengan panjang 5 meter; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaknitanpa ijin memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 KUHPidana;KEDUA :Bahwa Terdakwa 1.

berupa balok tim denganpanjang 5 meter; 20 (dua puluh) batang broti dengan panjang 5 meter;e 12 (dua belas) lembar papan broti dengan panjang 5 meter;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pihak yang berwenang yaknimenerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ataumemiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 87 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karotanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut :1.

No. 2570 K/Pid.SusLH/2016bersalan melakukan tindak pidana secara bersamasama melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatifPertama kami