Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-02-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 36/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
ABDUL ZURI
Tergugat:
HAPPY WILIANTO OHNY
6627
  • modaluntuk melaksanakan Pembangunan Pasar Desa Medaeng besertasegala fasilitas lainnya dan akan melakukan pengurusan segalaperijinansebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku denganbeban pembiayaan dan segala resiko yang akan timbul sepenuhnyaditanggung oleh Tergugat, dengan memanfaatkan Tanah Kas Desa ( TKD) Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sesuai denganBlock plan dan atau site plan, Desain grafis, Batas Ketinggian, kontruksidan struktur, yang sudah disetujui oleh instansi tekhnis
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
105216
  • legislatifyg hadir : Pimpinan, Panitia Anggaran DPRD ;Bahwa pada waktu rapat di Sea Master tersebutmembahas terkait Anggaran DPRD tahun 2004,pelaksanaan kegiatan DPRD tahun 2004 yangmana akhirnya itu belum bisa129dipertanggungjawabkan, jadi ada kegiatanDPRD tahun 2004 dilaksanakan dan saatpenyerapannya saksi tidak tahu karena anggarantidak bisa dicairkan;Bahwa pada waktu pertemuan di Sea Mastertahun 2005 ada kesepakatan :DPRD..........ceceee (102)/DPRD dipinjami uang dari Pihak eksekutif, secara tekhnis
    dicapai, secara keseluruhan akhirnya di susunkonsep Laporan Pertahanan Pertanggungjawaban Bupati, konsep ini sebelumdilaporkan kepada Mendagri dan DPRD melalui persidangan dibahas secaramendalam, Tim Anggaran bersama dengan Bupati dalam satu forum resmiyang dijelang pada setiap akhir tahun anggaran, dari situ bisa diketahui dariakhir kinerja masing masing SKPD sesuai dengan pertahanan yang sudahCDW a fisscesssemcussenwencasz(181)/dibuat oleh Bupati,bisa dihadirkan suatu formulasi; Bahwa secara tekhnis
    Terdakwa tidak mengetahui ijin iin pengelolaankeuangan, karena tugas Bupati adalah tugas makro dalam pelaksanaankompilasi, sehingga prinsip prinsip detail keuangan sudah dibagikan tugaskepada BUD atau masing masing SKPD melalui Kuasa PenggunaAnggaran, sehingga dalam hal ini Bupati hanya menerima laporan secaraBahwa secara tekhnis Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengeluaranuang kasda tetapi seorang Bupati harus mengetahui mekanisme bahwa setiappengeluaran uang kasda harus diawali dengan SPP (
    pada persoalan anggota Dewan yang lamatahun 1999 2004, 45 orang anggota Dewan semuanya masuk penjara gara gara salah pengeluaran anggaran, sehingga Terdakwa tidak mau kejadian initerulang ke2 kali, karena situasi menjadi panas ada salah satu anggota Dewanbertanya kepada Bu Nunik, gimana Bu Nunik, akhirnya ada jalan keluar dansebagainya, Bu Nunik mengambil inisiatif dan bilang, ini semua bisa disiasati, Terdakwa Tanya kepada Bu Nunik, apa maksudnya, semua bisa disiasati, Bu Nunik bilang, secara tekhnis
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. NUGROHO JOKO PURWANTO, MT (TERDAKWA)
150163
  • Bahwa tugas pokok dan fungsi antara lain adalah :1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang sungai danirigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasi SumberDaya Air.2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidangsungai dan irigasi, energi dan geologi serta konservasi dan eksploitasidan sumber daya air.3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang sungai dan irigasi,energi dan geologi serta konservasi dan ekspolitasi sumber daya air.4) Pengkoordinasian
    penggunaanggaran atas beban rekening kas umum daerah.Bahwa saksi mengetahui mengenai proyek pembangunan kolam retensiMuktiharjo Kidul dengan melihat DPA Tahun anggaran 2014.Bahwa pagu anggaran untuk proyek tersebut sebesarRp.36.200.000.000, sedangkan dana untuk proyek tersebut berasal dariAPBD Kota Semarang.Bahwa setahu saksi, syaratsyarat untuk pencairan dana yang dimintakanpengguna anggaran :1) Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS)yang dimintakan oleh pejabat pelaksanakan tekhnis
    ROSYID HUDOYO, MT :Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Seamarang Nomor2821 .2/26/2014 tanggal 17 Januari 2014 ;Bahwa tugas, pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Dinas adalah :merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina,mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugaskesekretariatan, bidang rekayasa tekhnis, bidang sumberdaya air, energidan geologi, tata air serta peralatan dan pompa ;Bahwa dalam pelaksanaan
    Pekerjaan Persiapan.Pekerjaan pembuatan jalan hantar.Pekerjaan Kolam Retensi.Pekerjaan Saluran penghubung (dempel ke kolam retensi).Pekerjaan saluranPekerjaan Mekanical dan Elektrical.Pekerjaan Rumah Pompa.Pekerjaan Rumah Penjaga.san eo Se PSPekerjaan lain lain.Bahwa saksi mulai ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen padatanggal 5 Agustus 2014 sehingga saksi tidak mengetahui mengenaiproses penyusunan spesifikasi tekhnis, Harga Perkiraan sendiri (HPS)serta proses pelelangannya.
    dalamtahap penyelesaian ;Bahwa Laporan mengenai perkembangan pekerjaan dilakukan secaraumum dalam forum secara lisan setiap minggu kepada PenggunaAnggaran jadi Pengguna Anggaran mengetahui setiap perkembanganpekerjaan pembuatan kolam retensi Muktiharjo Kidul ;Bahwa Dokumen progress pekerjaan tersebut ditandatangani setelahpekerjaan selesai yaitu sekitar bulan Februari 2015 ;Bahwa Penandatanganan dokumen progress pekerjaan dilakukansetelah pekerjaan dinyatakan 100 %d ilakukan untuk melengkapiadministrasi tekhnis
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
14198
  • Pst.PMK.01/2015 bagian pengelolaan barang milik Negara mempunyaitugas melaksanakan analisis dan penyiapanpembinaan administrasiserta penyusunan petunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barangmilik Negara dibidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,pemindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan barang milik Negaralainnya bagi selurun satuan organisasi di lingkungan KementerianKeuangan berdasarkan peraturan perudang undangan;Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi
    Tentang Tata Cara PelaksanaanPemanfaatan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang adalah pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan danpedoman serta melakukan pengelolaan BMN (barang milik Negara) jo.Pasal 157 Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.01/2015 bagianpengelolaan barang milik Negara mempunyai tugas melaksanakananalisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunanpetunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barang milik Negaradibidang penggunaan, pemanfaatan,
Register : 29-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 4/PID.SUS/TPK/2017/PT.TJK
Tanggal 29 Maret 2017 — BUDI RAHMADI, S.Si;
135148
  • Sulaiman yaitu bahwapekerjaan ini secara tekhnis Terdakwa BUDI RAHMADI, S, SI yangmengerjakan sedangkan segala urusan proses lelang, penawaranmerupakan tanggung jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksiH. Sulaiman sudah berteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjungselaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dan mengenaipembiayaan keuangan untuk proyek ini merupakan urusan dantanggung jawab dari saksi H.
Register : 20-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn
Tanggal 22 Maret 2018 — Penuntut Umum:
YARMASARI.SH
Terdakwa:
SYAHRIZAL, S.Pi
6023
  • 6 (enam) lembar spesifikasi tekhnis pengadaan sarana dan prasarana pendukung kapal Inkamina dan Inkamini.
  • 1 (satu) lembar rekapintulasi sarana dan prasarana pendukung kapal Inkamina dan Inkamini Ta. 2014.
  • 6 (enam) lembar rencana anggaran dan biaya pengadaan sarana dan prasarana pendukung kapal Inkamina dan Inkamini.
Register : 03-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
REZA HIDAYAT, SH
Terdakwa:
SUKRI W. LANDASA
7930
  • ARSAD; dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tugas saksi sebagai Pendamping Desa adalah mendampingi desadalam proses perencanaan, pelaksanan, sampai dengan pelaporan dalamHalaman 24 dari 82 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN Pal.mengelolah / menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seKecamatan Walea Kepulauan;e Dalam hal perencanaan, saksi memfasilitasi desa dalam mencaritenaga tekhnis desa dalam hal pembangunan.
    Pelaksana Tekhnis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) yang strukturnya adalah Kordinator : Sekdes,Pelaksana Kegiatan : Kaur, dan Bendahara : Bendahara Desa sendiri.2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang strukturnya adalah PenanggungJawab : Kepala Desa, Ketua : Sekdes / Perangkat Desa yang lain,Sekretaris : Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat),Anggota : Masyarakat.
Register : 30-04-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 32/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 2 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Diwakili Oleh : SUHERMAN, SH., MH., Dkk.,
Terbanding/Penggugat : PT. CIPTA MARGA SARANA
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Lagoa Nusantara,
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Vista Emas Sejati
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Atiqa Ramadhan Sejahtera,
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Yudha Audia
Turut Terbanding/Tergugat II : Bupati Sekadau
Turut Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KABUPATEN SEKADAU
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kelompok kerja unit layanan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau
Turut Terbanding/Tergugat V : PT. Karya Emas Agung Sekadau,
181115
  • Berita Acara Rapat Kaji Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 500/05/POKJAII/ULPSKD/2018 tanggal 17 September 2018;Bahwa Pembanding / Penggugat tidak ada mengajukan keberatan dan bersediamengikuti dilaksanakannya evaluasi ulang lelang paket pekerjaan PeningkatanJalan Kabupaten (DAK Penugasan), Peningkatan Jalan Kenoreh NangaKoman;Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi ulang lelang paket pekerjaan tersebut yangdilaksanakan oleh POKJA II beberapa kali mengalami penundaan jadwal yangdisebabkan alasan tekhnis
    Berita Acara Rapat Kaji Ulang Rencana PelaksanaanPengadaan Nomor : 500/05/POKJAII/ULPSKD/2018 tanggal 17September 2018;Bahwa Terbanding / Penggugat tidak ada mengajukankeberatan dan bersedia mengikuti dilaksanakannya evaluasiulang lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten(DAK Penugasan), Peningkatan Jalan Kenoreh Nanga Koman;Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi ulang lelang paket pekerjaantersebut yang dilaksanakan oleh POKJA II beberapa kali mengalamipenundaan jadwal yang disebabkan alasan tekhnis
Putus : 15-04-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng
Tanggal 15 April 2015 — 1. ANTASARI AZHAR SH.MH. 2. ANDI SYAMSUDIN ISKANDAR, SH. dan 3. BOYAMIN Lawan 1. DIREKTUR (PIMPINAN) RUMAH SAKIT MAYAPADA KOMPLEK MODERNLAND TANGERANG 2. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
17459
  • sebenarnya secara teknis tentu bentuk yang harus dilakukandalam rangka kehati hatian terkait dengan barang bukti adabeberapa hal, bahkan harus dilakukan pemotretan katakanlahmenggunakan alat potret itu untuk mengabadikan TKP antara korbanHal 51 dari 89 hal Put.No.646/Pdt.G/20 14/PN.Tng.dan barang bukti pada saat ditemukan pertama ini tidak boleh berubahkarena kalau tanpa itu bisa berubah, kedua kadang obyek pemotretansebagai upaya agar TKP atau barang bukti tersebut tidak berubah, tadidikatakan tekhnis
    tidak adadi ruangan ;Bahwa setelah saksi membawa visum saksi berangkat bersama sama kemudian kurang lebih jam 15.00 WIB sudah tanggal 15 Maret2009, saksi melihat mayat korban ditutup dengan kain putih saksimengambil gambar dan setelah dari rumah sakit Cipto dibawa lagiuntuk di autopsi di rumah sakit Gatot Subroto (RSPAD) dan ruanganautopsi oleh dokter Mumin, kain putih yang menutupi mayat korbandibuka dan saksi menyaksikan dan korban tersebut sama sekali tidakmemakai apa apa, karena saksi bantuan tekhnis
Putus : 29-03-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1936 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — Ir. MUHAJIRIN
207100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pos Indonesia(Persero) , dan juga berdasarkan Surat Nomor: 346/Teknologi/0712, tanggal29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh BUDHI SETYAWAN selaku SVPTeknologi Informasi, saksi Muhajirin ditunjuk sebagai PenanggungjawabSatuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel DataTerminal tahun 2013.Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proseslelang ke IIl dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang
    Dengan demikian kami langsung menyatakan lelang gagal;Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV denganmengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proseslelang ke IIl dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundanghadir 4 perusahaan yaitu :PT. Astra Graphia IT;PT. Adhisakti Solusi Komputindo;PT. Datindo Infonet Prima;PT.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 20 Juli 2017 — Jaksa Penuntut Umum Lawan Drs. H. AMRAN AMBAR, M.Pd Bin AMBAR DULLAH
17139
  • PARENTA, SH ALIAS GAZALI BIN TAHIRPARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Deputi untukmenerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang ke Makassaruntuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM RI, dansekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransferkerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI T.
    PARENTA, SH ALIASGAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK)dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima danadiundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihakHal 21 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus. TPK/2017/PN.
    Surat Dukungan dari DiskopPropinsi Sulsel, sehingga Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi SulawesiSelatan memberikan dukungan melalui surat Nomor: 511.2/1207/DKUMKM tanggal 26 Agustus 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor:632/632/PerindagkopUKM/2013 Tanggal O08 Juli 2013 dari dinasperindagkop dan UKM Kota Parepare yang telah ditanda tangani olehTerdakwa;Bahwa terbit Surat Keputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dansemua koperasi penerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiribimbingan tekhnis
    Surat Dukungan dari DiskopPropinsi Sulsel, sehingga Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi SulawesiSelatan memberikan dukungan melalui surat Nomor : 511.2/1207/DKUMKM tanggal 26 Agustus 2013 berdasarkan Surat Rekomendasi nomor:632/632/PerindagkopUKM/2013 Tanggal O08 Juli 2013 dari dinasperindagkop dan UKM Kota Parepare yang telah ditanda tangani olehTerdakwa;Bahwa terbit Surat Keputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dansemua koperasi penerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiribimbingan tekhnis
Register : 13-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 19 Mei 2020 — Fence Purmahua, S.H, S.Hut, M. Si Alias Fence
608113
  • Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B
    Talisan Emas dengan PimpinanIPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor :01/SPK/SAWMILLINAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) / Perubahan ke 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku(RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IUOPHHKSAWMILL INAJI Nomor 02/UDSI/VII/2019;1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYUBULAT KB.B.5014899);1 (satu) Lembar
    Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHKSawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor01/SPK/SAWMILLINAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) / Perubahan ke 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku(RPBBI) Tahun 2019 Indusiri Primer Hasul Hutan Kayu;1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IUOPHHKSAWMILL INAJI Nomor 02/UDSI/VII/2019;Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Msh45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.1
    Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHKSawmil Inaji Nomor : 0O7/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor01/SPK/SAWMILLINAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor 25/Pid.B/LH/2020/PN Msh43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) / Perubahan ke 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku(RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IUOPHHKSAWMILL INAJI Nomor
    Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHKSawmil Inaji Nomor : 0O7/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor01/SPK/SAWMILLINAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) / Perubahan ke 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku(RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IUOPHHKSAWMILL INAJI Nomor 02/UDSI/VII/2019;1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULATKB.B.5014899);1 (satu) Lembar
Putus : 23-05-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 67/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMR
Tanggal 23 Mei 2018 — SAMSURI BIN LANUKI
16545
  • berdasarkan SKWalikota Bontang; Bahwa berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun2015 nomor 1.20.1.20.03.02.34.5.2 terdapat pagu dana untukkegiatan pelaksanaan Eskalator sebesar Rp3.000.000.000 (tigamilyar rupiah), dan untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitusebesar Rp. 2.979.792.000;Bahwa berdasarkan Dokumen yang diterima dari SKPD dalam hal iniSekretariat DPRD, bahwa yang ditunjuk sebagai PenggunaAnggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Drs.Fahmi Rizal, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    SKWalikota Bontang; Bahwa berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun2015 nomor 1.20.1.20.03.02.34.5.2 terdapat pagu dana untukkegiatan pelaksanaan Eskalator sebesar Rp. 3.000.000.000 (tigamilyar rupiah), dan untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitusebesar Rp2.979.792.000;= Bahwa berdasarkan Dokumen yang diterima dari SKPD dalam hal iniSekretariat DPRD, bahwa yang ditunjuk sebagai PenggunaAnggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Drs.Fahmi Rizal , selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    berdasarkan SKWalikota Bontang; Bahwa berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun2015 nomor 1.20.1.20.03.02.34.5.2 terdapat pagu dana untukkegiatan pelaksanaan Eskalator sebesar Rp3.000.000.000 (tigamilyar rupiah), dan untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitusebesar Rp2.979.792.000;= Bahwa berdasarkan Dokumen yang diterima dari SKPD dalam hal iniSekretariat DPRD, bahwa yang ditunjuk sebagai PenggunaAnggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Drs.Fahmi Rizal , selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Anggaran/Pengguna Barang TahunAnggaran 2015;Bahwa Pagu Anggaran yang disediakan untuk Paket PengadaanEskalator pada Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk tahun 2015adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yangbersumber dari APBD Kota Bontang tahun anggaran 2015 dan untukHarga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah senilai Rp.2.979.792.000,(dua milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratussembilan puluh dua ribu rupiah);Bahwa saksi menugaskan saksi KAMIL, SE selaku PejabatPelaksana Tekhnis
    Etika Sejahtera untuk seluruh kegiatanpekerjaan dari mulai awal hingga akhir yaitu mulai dari persiapandokumen lelang, kemudian mengikuti klarifikasi baik tekhnis maupunkomersil, mempersiapkan pengadaan barang, persiapan dilapangan, pengiriman barang, yang bertanggung jawab untukpekerjaan sipil, elektrikal dan mengkoordinasikan pemasangan,comisioning tes / ujicoba barang sampai serah terima pekerjaandengan pihak pengguna barang dan penagihan pembayaran ;Bahwa dokumendokumen lelang tersebut di upload
Register : 21-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSO
15158
  • Bahwa saksi sebagai staff Tekhnis dalam Pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab. Aceh Tenggara lanjutan Saksi selaku Staffteknis. Bahwa Sumber anggaran Pembangunan jalan 2 (dua) jalur KutacanebatasSumut (Lanjutan) Kab. Aceh Tenggara yakni dari APBN tahun anggaran2011 sejumlah Rp. 17.893.030.000, (tujun belas milyar delapan ratussembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ; Bahwa Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan jalan dua jalur Kutacanebatas Sumut Kab.
    Kasie pemanfaatan bangunan, kasiePerencanaan tekhnis dan Kasie pembinaan jasa kontruksi dimana tugasSaksi adalah secara umum mengkoordinir terhadap tiga kasie untukmembantu. tugas Kepala Dinas BMCK Kab. Aceh Tenggara danbertanggungjawab kepada kepala Dinas BMCK selaku atasan langsung.Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab.
    lapanganuntuk meninjau pekerjaan tersebut di Kutacane pada tanggal 4 Oktober2017;Halaman 165 dari 234 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN BnaBahwa Ahli melakukan klarifikasi kepada pihak terkait yakni PPTK,pengawas lapangan dan kami ada melakukan observasi namun ahimelakukannya hanya secara visual (melihat saja) karena ahli tidakmemiliki kemampuan dibidang teknis ;Bahwa Kami tidak ada kemampuan teknis untuk mempertimbangkanproyek 2011 diperiksa tahun 2013 oleh karena kami tidak ada memilikikemampuan tekhnis
    Aceh Tenggara lanjutan sampai dengan lanjutan III inimempunyai team tekhnis sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang dansemuanya orang Pekerjaan Umum (PU) yang diketuai oleh sdr.Roymansyah dengan anggota sdr. Umri, sdr. Salahuddin, sdr. Yusuf, sdr.Hendra dan sdr. Rivai di laboratorium; Bahwa yang menjadi rekanan untuk pekerjaan pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab. Aceh Tenggara lanjutan sampai denganlanjutan yakni PT.
    mempertimbangkan proyek 2011diperiksa tahun 2013 oleh karena ahli tidak ada memiliki Kemampuan tekhnisdan ahli hanya melakukan klarifikasi ke team Unsyiah mengenai metodenyabagaimana mereka dalam periksa;Bahwa benar ahli Heru Ramadhan tidak ada melakukan pengukuran ketikaahli berada di lapangan dan ahli melakukan audit berdasarkan kontrak, dankami hitung kerugian keuangan negara per paket pekerjaan dan untukmenghitung kerugian keuangan negara ahli hanya berpedoman dariUniversitas Syiah Kuala selaku team tekhnis
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 4 Desember 2014 — AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes
10521
  • KHARISMA UTAMA yang murah harganya serta memberikanjaminan terutama garansi dan menyiapkan tenaga tekhnis untuk pelaksanaan uji fungsikemudian hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas kemudian dilanjutkan denganproses lelang oleh ULP;Bahwa pada waktu saksi bersama PPK melakukan survey kepada perusahaanperusahaan tersebut, saksi tidak menanyakan kualitas ketiga perusahaan tersebutsebagai distributor atau tidak, jadi hanya berdasarkan kartu nama atau brosur tentangperusahaan penyedia alatalat kesehatan.Bahwa
    perusahaan memberikan daftar hargabarangbarang alat kesehatan sesuai dengan daftar yang kami miliki, dan setelah itudaftar harga barangbarang tersebut dibawa untuk dijadikan Arsip sebagai dasar untukdimasukkan sebagai penentuan Harga Penentuan Sendiri (HPS), sesuai dengan aturanyang ada yaitu berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang JasaPemerintah dalam Pasal 66 mengenai Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ayat(1) sampai dengan ayat (8).Bahwa saksi bersama PPK tidak mengikutsertakan tenaga tekhnis
    wajar tersebut adalah didalam hargayang ditawarkan oleh perusahaan tersebut sudah mencakup biaya transportasi teknisi,ongkos kirim dan distribusi dan PPN PPH, instalasi uji coba dan uji fungsi alat sertamasa garansi.Bahwa saksi mengetahui keuntungan dan biaya over head yang wajar sebagaimanaditentukan dalam PERPRES No. 50 Tahun 2010 adalah sebesar 15% tetapi diluar PPNdan PPH sehingga keseluruhannya sekitar 25% kemudian diperhitungkan denganbiaya uji fungsi, transportasi atau biaya kirim, tenaga tekhnis
    mendaftarkan perusahaan saksi kemudian saksi memenuhi persyaratanpersyaratan yang diminta antara laon Surat Dukungan dari Distributor yang dilengkapiLetter Authorited (LA), Registrasi DEPKES, SNI, SIUP, Surat Penyataan, Surat IzinPenyalur (SUPAK) kemudian setelah saksi mengisi aplikasiaplikasi tersebut, saksitinggal mengikuti proses tahapannya yakni aanwitjzing kemudian upload dokumenpenawaran dan keesokan harinya dilakukan pembukaan sampul penawaran oleh ULPselanjutnya evaluasi administrasi , evaluasi tekhnis
    UTAMA JAYA SEJAHTERAsebagai pemenang 2 dan pemenang 3, selanjutnya saksi mendapat undangan verifikasi untukdilakukan evaluasi kualifikasi administrasi dan tekhnis oleh ULP dan pada waktu ituverifikasi dilakukan oleh Pak Irwan Ketua PKJA ULP Kota Palu dimana setelah beberapahari kemudian, ada pengumuman pemenang dan perusahaan saksi dinyatakan sebagaiPemenang I dan perusahaan lainnya tadi sebagai Pemenang II dan Pemenang III sehinggaperusahaan saksi mutlak menjadi Rekanan dalam Pekerjaan Pengadaan
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
10014
  • BontangUtara Kota Bontang, namun pada saat itu saksi tidakmembuatBeritaAcaraPemeriksaan barang dan hanya catatan saja yang saksi serahkankepada PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan tersangka ILHAM GANI) karenasebelumnya pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 bertempat di Bontang atasperintah secara lisan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang saksi Drs. H.
    AKHMAD MARDJUKI,MM ( selaku Kepala Dinas Pendidikan ), adapun adsministrasi proyekyang ditandatangani oleh beliau antara lain : Rekomendasi Pembayaran,Berita Acara Pembayaran (mengetahui), Berita Acara Penerimaan Barang (mengetahui ), SPM (Surat Perintah membayar ).e PPTK ( Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ). Atas proyek tersebut PPTK pertamanya saksi ANWAR SANUSI, M.Pd,kemudian ketika beliau menjadi Plt.
    selanjutnya saksi menyerahkan kepada BendaharaPengeluaran SKPD untuk diantar kepada Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset ( DPPKA ) Kota Bontang untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana ( SP2D ), selanjutnya apabila sudah selesai maka DPPKAmenyerahkan berkas tersebut kepada BPD Kaltim Cabang Bontang untukpencairannya;154 Bahwa semua adsministrasi tersebut harus dibuat sesuai dengan keadaan proyeksebenarnya dalam hal mi harus benarbenar selesai 100 % dan harus sesuai denganspesifikasi tekhnis
    BAHRUL180ULUM, panitia tersebut dibentuk sesuai dengan SK Nomor420/013/SK/DISDIKtanggal 07 Januari 2010 ;Tugas Panitia Pemeriksa Barang yaitu melakukan pemeriksaan barang tentangkwalitas dan kwantitas sesuai spesifikasi tekhnis yang tertulis dalam SPK, setelahmelaksanakan pekerjaanya kemudian Panitia Pemeriksa Barang membuat BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Barang, jika ternyata hasil pemeriksaan tidak sesuai denganpersyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian dan atau dokumenpenyerahan lainnya
    KAMDANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi berdinas sebagai Kapos Pelabuhan Cituis sejak tahun 2005 hinggasekarang, adapun tugas saksi adalah sebagai pelaksana tekhnis kesyahbandaran dalamrangka keberangkatan kapal demi keselamatan pelayaran, kemudian dalam menjalankantugas keseharian saksi berpedoman pada UndangUndang Pelayaran nomor 17 tahun2008;234Bahwa saksi benar telah menerbitkan dan menandatangani Surat jin Berlayar No.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 18-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — W I D O D O
446611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CPI), bersamasama dengan ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan SLS danSLN/Tim Tekhnis Penanganan Lahan Terkena Tumpahan Minyak Mentah,HERLAND bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) danRICKSY PREMATURY selaku Direktur PT.
    FQRke1 Tahun 2012, sebesar US$ 486 ribu;Bahwa perbuatan Terdakwa, bersamasama dengan ENDAH RUMBIYANTIselaku Manager Lingkungan SLS dan SLN/Tim Tekhnis Penanganan LahanTerkena Tumpahan Minyak Mentah, HERLAND bin OMPO selaku DirekturPT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) dan RICKSY PRMATURI selaku DirekturPT. GREEN PLANET INDONESIA dalam pekerjaan Bioremediasi di SLN danSLS, telah memperkaya HERLAND bin OMPO selaku Direktur PT.
    CPI), bersamasama dengan ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan SLS danSLN/Tim Tekhnis Penanganan Lahan Terkena Tumpahan Minyak Mentah,HERLAND bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) danRICKSY PRMATURI selaku Direktur PT. GREEN PLANET INDONESIA (masingHal.10 dari 318 hal.
    Melakukan pembukaan penawaran lelang (Syarat Administrasi/Tekhnis)pada tanggal 4 Februari 2008;c. Memberikan gambaran secara umum tentang kondisi lokasiterkontaminasi minyak untuk kemudian dipakai sebagai tambahaninformasi untuk menghitung OE/HPS;d.
    FQRke1 Tahun 2012, sebesar US$ 486 ribu;Bahwa perbuatan Terdakwa, bersamasama dengan ENDAH RUMBIYANTIselaku Manager Lingkungan SLS dan SLN/Tim Tekhnis Penanganan LahanTerkena Tumpahan Minyak Mentah, HERLAND bin OMPO selaku DirekturPT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) dan RICKSY PRMATURI selaku DirekturPT. GREEN PLANET INDONESIA dalam pekerjaan Bioremediasi di SLN danSLS, telah menguntungkan orang lain yakni HERLAND bin OMPO selakuDirektur PT.
Register : 13-10-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum: IRMAYANI TAHIR, SH Terdakwa: HANS LUTHER OYAITOU
216191
  • SAPULETTE, BA( Penanggung Jawab )KUSMANTO, SE ( Pengendali Tekhnis )ABDULAH DJAKIMAN, SE selaku Ketua Tim,Saya sendiri WITHKIND M. OHEE, SE selaku Anggota Tim,KORNELES WARISYU selaku Anggota Tim,BahwaPembagian Tugas Pada masingmasing anggota yaitu pembagianTf SPtugas per 1 (satu) anggota menangani 2 (dua) kampung yang menanganiKampung Endoksi adalah saya sendiri Sdr. WITHKIND M.
    KUSMANTO, SE ( Pengendali Tekhnis )3. ABDULAH DJAKIMAN,SE selaku Ketua Tim,4. Saya sendiri WITHKIND M. OHEE, SE selaku Anggota Tim,5. KORNELES WARISYU selaku Anggota Tim,BahwaPembagian Tugas Pada masingmasing anggota yaitu pembagiantugas per 1 (Satu) anggota menangani 2 (dua) kampung yang menanganiKampung Endoksi adalah saya sendiri Sdr. WITHKIND M.
    KUSMANTO, SE ( Pengendali Tekhnis )3. Saya sendiri ( Sdr. ABDULAH DJAKIMAN, SE ) selaku Ketua Tim4. Sdr. WITHKIND M. OHEE, SE selaku Anggota Tim5. Sdr. KORNELES WARISYU selaku Anggota TimPutusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Jap halaman 66 dari 191Bahwa saksi menjelaskan ada pembagian tugas pada masingmasinganggota yaitu pembagian tugas per 1 (satu) anggota menangani 2 (dua)kampung yang menangani Kampung Endoksi adalah Sdr.
    PTPKK adalah Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Kampung.Bahwa saksi menjelaskan sebelum permohonan pencairan Alokasi DanaDesa ( ADD ) dan Alokasi Dana Kampung ( ADK ), terlebih dahulu harusdilakukan Musrenbang Kampung untuk mendapatkan masukanmasukandari Masyarakat, perangkat Kampung dan Bamuskam.
Register : 29-06-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 38/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 6 Agustus 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABD. RAHIM BUSTAM. SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RACHMAT IDRAK, SH. MH
7657
  • Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKSnamanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapanPKBM/lembaga/yayasan penerima dana bantuan Bahwa setelah PKBM/lembaga/yayasan menerima dana yang dilakukanoleh pengelola melalui rekening lembaga maka berkewajiban untukmencairkan dana tersebut secara bertahap berdasarkan kebutuhanbelajar pada kelompok belajar Keaksaraan Fungsional sesuai denganrincian penggunaan dana yang tercantum dalam petunjuk tekhnis bantuanoperasional Keaksaraan Fungsional Tahun 2009.
    Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis Keaksaraan Fungsional tahun 2009dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau minimal pembelajaran 2 (dua) xpertemuan tatap muka per minggu.
Putus : 16-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 42 /PID.TIPIKOR/2014/PN.Kendari
Tanggal 16 April 2015 — MADE SEKAR bin KETUT NATRA
10663
  • La Ode Hafuna dan Terdakwa disuruh menanda tangani slip kosongpenarikan daqri Bank, dan Terdakwa tidak pernah mengetahui masuk tidaknyaataupun menerima dana tunai dari bank;Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasehat HukumTerdakwa pada angka 1 tersebut Majelis Hakim tidak sependapat denganPenasehat Hukum Terdakwa, oleh karena walaupun Terdakwa sama sekalimengemukakan tidak tahu sama sekali tugas dan tanggung jawabnyabaikmengenai tekhnis pelaksanaan, administrasi maupun pertanggung jawabankeuangan
    Kdi8484atau. sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidaklahterpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa dengan alasan disampingTerdakwa sejak awal tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya baikmengenai tekhnis pelaksanaan, administrasi maupun pertanggungjawabankeuangan dalam penggunaan dana proyek dimaksud karena semua itu dilakukanoleh Ir.