Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 23-03-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FAUZAN, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD JAMAAH Bin PAJI
144 — 33
  • Koperasi.Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaanbarang/jasa yang bersumber dari bantuan perkuatan oleh anggotakoperasi.Mengadministrasikan pengelolaan dana bantuan perkuatan dengan baikseperti pembukuan , pencatatan keluar masuknya dana dan dokumenpendukung lainnya.Menerima, menyisihnkan dan menyetorkan dana perguliran pada rekeningperguliran serta mengadministrasikannya dengan baik dalam pembukuandan laporan keuangan koperasi.Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa ( force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
353 — 133
  • Cara mengakomodir kesempatan tersebutsudah tertuang dalam kontrak awal, apabila terlambat karenakesalahan penyedia bukan karena force major atau kopensasi, PPKdapat memberi kesempatan dengan analisis tanpa addendum kontrak,addendum kontrak pemberian kesempatan hanya dibuat apabilapemberian kesempatan melampaui tahun anggaran, harus dibuatkanaddendum namun isinya hanya perpindahan beban anggaran contohsemula harus selesai anggaran 2018 pemberian kesempatan akandibayarkan dengan anggaran 2019, addendum
    Pst.Bahwa addendum perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan apabilaada force major atau kesalahan dari PPK.
    menegosisasikan calon pemenang lelang, saat pemilihandimungkinkan untuk klarifikasi;Bahwa dalam paktek pelaksanaan konstruksi ada kepala proyekmenurut ahli tanggungjawab dan kewenangan kepala proyek adadiorganisasi penyedia bukan disisi pemerintah, sebagai contoh kepalaproyek harus membuat report dan mengecek sesuai kontrak, apabilaada kecelakaan karena kelalaian maka kepala proyekbertanggungjawab;Bahwa ada aturan besaran pembayaran uang muka abhli lupabesarannya, perpanjangan waktu hanya boleh apabila ada force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
357 — 140
  • denganmengacu pada prinsip bruto, tindakan membagibagi hasil penjualanasset negara tersebut kepada pihak lain yang mengakibatkan tidakdisetorkannya secara keselurunhan penerimaan negara adalah tidak dapatdibenarkan.Bahwa prinsip penerimaan negara secara bruto dalam hal ini jugaberlaku terhadap penerimaan asset (barang) negara.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalahberkurangnya asset atau kekayaan negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai ataupun karena force
    bumi, air dan kekayaan yang terkandungdidalamnya (asas karena penguasaan) dan asset operasional yang lahir atauada karena adanya hubungan hukum seperti hibah, perjanjian, pertukarandan putusan pengadilan.Bahwa asset potensian dan asset operasional mulai menjadi asset negaraapabila sudah tercatatkan dalam dokumen yang ada dalam kementriankeuangan (Meteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara).Bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti yang timbul dariperbuatan melawan hukum, kelalaian, force
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 21 Maret 2014 — SYAMSUL BAHRI, SKM, M.Kes
151 — 105
  • Putusan Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.DKI.LITP/GOLECKI AirwayManagement SetKarl Storz/Variuos 2 Manikin Untuk Pharmabotics/CDT 100Pemasangan Dada(WSD)3 Rigid Bronkoskopi Karl Storz/Variuos4 Spirometri dan Alat uji /Schiller/Spirovit SP1Provokasi Bronkus Trokar MultikanalPemasangan Dada(WSD)Karl Storz/Variuos Trokar MultikanalPemasangan SelangDada (WSD)Karl Storz/Variuos USG Portable untukBiopsi dan Punksi PleuraGE Healthcare/Logiq Book XP IVKOLEGIUM BEDAHJANTUNG Diathermy/ElectrocouterValleylab/Force
    Putusan Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.DKI.Dada (WSD) Trokar Multikanal PemasanganSelang Dada (WSD)Karl Storz/Variuos USG Portable untuk Biopsi danPunksi PleuraGE Healthcare/Logiq Book XP V KOLEGIUM UROLOGIFlexible Cystoscope + Karl Storz/VariuosEndocamera setBipolar Resectoscope + Karl Storz/VariuosElectrocautery setUroflowmetri Laborie/Urocap HI Stand AloneUSG 3D Color Doppler for BK Medical/Pro FocusUrology + Trus Biopsy SetVI KOLEGIUM BEDAHJANTUNGDiathermy/Electrocouter Valleylab/Force FXVentilator
Pengadilan PN SINTANG
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
84 — 11
  • /PN Stg389.7.9.8.a9.Majeure dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, terdapat jenis pekerjaanyang tidak terperiksa maka mengakibatkan penghitungannya menjadi salah atauselisih, tidak obyektif, tidak akurat sehingga pemeriksaan fisik dan audit yangdemikian menjadi tidak professional.Bahwa tentang Pembuangan tanah galian di desa Sidomulyo (8 km dari GOR)maupun di desa Pall (4 km dari GOR) tidak diperiksa dan tidak diperhitungkanTergugat I,JI,II dan IV padahal menggali tanah dilokasi diatas areal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2014 — DAUD Bin DAMIRI
52 — 8
  • menurut Surat Edaran Deputi Bidang InvestigasiBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 Tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 Tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr.
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
163 — 112
  • Sertaapabila ada kecelakaan, maupun kerusakan hal itu disebabkan karenasituasional pada masa transisi kepemimpinan yang terjadi dalam tubuhPenggugat dengan terjadinya mogok kerja, pekerjaan yang menumpukdan keadaan yang kacau balau dalam keadaan itulah banyak pekerjaPenggugat juga turut bekerja ditambah pekerja operator RTGC TergugatV, sehingga jika terjadi kerusakan, maupun kecelakaan maka itudikarenakan situasi Force manjer/Keadaan Darurat.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 01-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 1 April 2021 — I Gede Artha Wijaya als. Dede als. Okaya
107 — 63
  • Tugas AHLIdalam Task Force tersebut antara lain adalah membantu Tim P2 DJBCdalam rangka identifikasi keaslian pita cukai dan melakukanpemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal danmenyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada Tim P2 DJBCserta mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagaiAhli dalam proses pemeriksaan pita cukai illegal ; Bahwa Ahli menentukan dan mengidentifikasi keaslian pita cukai tersebutbaik secara kasat mata, alat bantu sederhana (lampu
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 29 Mei 2017 — SRI YATI, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
278 — 36
  • hubunganindustrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telahdirundingkan, tetapi perundingan tidak menghasilkan kesepakatan ;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pasal 164 ;Ayat (1) :"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
372 — 217
  • 164 ayat (3), yang dimana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja (Furlough) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHKterhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.138 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 17-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnd
Tanggal 16 Februari 2021 — Penuntut Umum:
DIAN SUBDIANA, SH
Terdakwa:
CHANDRA RENDY KATINGIDE
475 — 101
  • Akta Nikah,Pas foto, STNK, Surat Ijin Usaha, KK, Rekomendasi Pimpinan, PBB,Rekening Listrik, Denah Rumaho Untuk Kredit Kreasi adalah untuk pengembangan Usaha denganJaminan BPKB syarat yang harus dipenuhi adalah : KTP suami istri,KK, Akta Nikah, Pas foto, STNK, Surat Ijin Usaha, PBB, RekeningListrik, Denah RumahBahwa dapat saksi jelaskan setelah calon nasabah memasukkan berkaspermohonan untuk pembiayaan Amanah dan Kredit Kreasi melalui omnichannel pegadaian yaitu, outlet pegadaian, melalui sales force
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 06-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 56-K/PMT-II/AL/XI/2018
Tanggal 19 Maret 2019 — Iwan Kusuma, S.T., M.M. Letkol Laut (E)
592 — 7125
  • Bahwa Saksi8 dapat menunjukkan ST KasalNomor ST/49/2011 tanggal 25 Januari 2011 tersebuttidak wajar karena sebelumnya Saksi8 sudah diancamoleh Letkol Hendra Astawan untuk dimutasikanfdibantai"Hal 63 dari 123 hal Putusan No :56K/PMTII/AL/X1/2018dan merupakan pembunuhan karir Saksi8 dimanadalam proses keluarnya ST Kasal tersebut adalahrekayasa dari Letkol Hendra Astawan, Terdakwabeserta kelompoknya di Disminpersal yang bertujuanuntuk menunjukan power/ kekuatan/ "show of force"kelompoknya sehingga menjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-05-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — RUSTINI., DKK VS EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPEASI 1 JAKARTA, PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);
71 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa oleh karena itu sebagai negara hukum, maka prosedurpengusiran paksa (force eviction) telah diatur sedemikian rupadalam berbagai peraturan perundangundangan, tidak lainditujukan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalkanmunculnya pelanggaranpelanggaran hak asasi lainnya sepertimencegah terjadinya tindak kekerasan oleh alatalat kKekuasaan,mencegah lahirnya tunawismatunawisma baru akibat pengusiranpaksa tersebut, dll.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
SURYADI Bin SUWARNO
79 — 20
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli menerangkan sebagai ahli hukum perdata; Bahwa ahli menjelaskan mengenai subyek hukum yakni ada 2 (dua)natuurlijkke persoon dan recht persoon; Bahwa ahli dalam hal ini menjelaskan apabila ada hubungannyadengan suatu kontrak maka yang berlaku adalah hukumkeperdataan; Bahwa ahli menerangkan juga mengenai force major alami dan nonalami.
    Yang terjadi untuk Terdakwa adalah yang dikarenakan alamiyakni adanya cuaca yang tidak mendukung saat pelaksanaankontrak berjalan; Bahwa ahli menjelaskan jika dalam suatu kontrak yang diperjanjikankemudian terdapat force major, maka yang mengikat perjanjian tidakdapat dikatakan melanggar kontrakMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (Satu) lembar Surat bukti nomor kosong,tanggal 21 Juli 2014 senilai Rp.1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Maret 2013 — PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. Lawan 1. MUEHLBAUER AG. 2. MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn Bhd.
398 — 319
  • Herewith, the Parties consensual state that the conditionsaccording to No.7 of the First Amendment are not fully met.Therefore, the First Amendment did not come into force and shallbe null and void for the future.2. The Main Contract will be executed with unchanged terms andconditions, unless stated otherwise in this Second Amendment.The purchased items can be changed, raised and/or reduced bywritten mutual agreement between the parties.Terjemahannya:1.
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
117 — 90
  • pernyataan dalam dua bahasa (bahasaInggris dan bahasa Indonesia) tertanggal 31 Januari 2012 yang dilegalisasioleh Notaris Batam yang bernama Nani Fitriyah, S.H. bahwa yangmembuat surat pernyataan a quo adalah Tergugat Rekonpensi yang isiredaksional dari surat pernyataan a quo adalah dengan frasa sebagaiberikut : ..... dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani sertatanpa paksaan dari siapapun juga (.....sign in it in conscious condition,healthy physical and mental condition, and without force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — MOCH JUENI.
85 — 22
  • maupunlalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Makassar.
Tanggal 9 Juni 2014 — - DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS vS. - JPU
85 — 19
  • Sangkala Ruslan.MS bukanlah Subyek atau orang yangmemiliki kKewenangan dalam pengadaan tanah, sehingga dakwaan dan tuntutanharuslah dikualifikasikan nebis in idem;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sebagaimana diuraikandatas, meskipun telah ditanggapan pada putusan Sela dalam perkara Aquo,namun majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sbb;Sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas the binding force ofprecedent (keterikatan hakim pada preseden), Hakim di Indonesia tidakterikat dengan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
512 — 341
  • Kerugiandisebabkan kondisi force majeure atau 3). Kesusutan wajar yang tidakmelebihi batas ambang toleransi ;Bahwa berdasarkan prinsipprinsip ketentuan tersebut maka Kepala Gudang(Kagud) wajib melakukan penyimpanan barang dan perawatan barang(gabah/beras) yang tersimpan di dalam Gudang BULOG sesuai dengankewenangannya.
    Konkritnya, bahwa motif pengelolaan perum tidaksematamata diarahkan untuk mencari keuntungan, melainkan bahwa dalampelaksanaan penyelenggaraan tugastugas pemerintah yang ditugaskan kepadalembaga tersebut, lembaga tersebut dapat memperoleh manfaat/ keuntungan ;Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
    ditimbulkan dari fakta diatas maka Negara Republik IndonesiaCq Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalamikerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38,(dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribuempat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) ;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — -NANDANG Bin BULOH -KUSTIAWAN Als ALIT Bin BAKRI
74 — 19
  • Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman PenugasanBidang Investigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangannegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi oleh prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar Kemampuan manusia (force majeur) ;Bahwa Pada tahun 2014, Masyarakat