Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
135 — 23
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas PerdaHalaman 117 dari 172 Putusan Nomor: 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgsehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
284 — 176
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
135 — 26
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-09-2010 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 35/Pid.B/2010/PN KLB
Tanggal 3 September 2010 — - JONI TULIMAU, SE, MSi
143 — 44
  • perpanjangan tangan dari Dinas KoperasiProvinsi dan Kementerian Koperasi;Bahwa personil Dinas Koperasi yang masuk ke dalam panitia pembangunan pasarperbatasan tugasnya tidak akan tercampur dengan tugasnya sebagai personil dari DinasKoperasi sebab ada pembatasan tugas, yaitu tugas sebagai panitia terbatas pada proyeksaja sedangkan tugas sebagai personil dari Dinas Koperasi merupakan tugas yangsifatnya abadi;Bahwa koperasi bukan plat merah tetapi plat kuning sehingga koperasi tidak bisamelaksanakan Keppres
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
202 — 279
  • Memberitahukan kepada Kemensos / Dit PKP bila ada dana rekeningbahwa berdasarkan KEPPRES No. 42 tahun 2002, DIREKTORATPENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN telah menyalurkan danabantuan sosial kepada 20 (dua puluh) KUBE yang ada di KotaPematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang penerimanya (KUBE)telah ditetapbkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kota Pematangsiantarkemudian disahkan dan ditetapkan kembali oleh KPA yakni DirjenPenanggulangan Kemiskinan, dan saksiyang bertindak selaku PPSPMdalam penyaluran
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG. SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
134 — 30
  • adanya penolakan dari warga sekitar dan teknisnyaadalah melakukan pengecekan dilapangan sehingga keluarlah adendum ;Bahwa pada waktu adendum dikeluarkan kontraktor sudah bekerja tetapi denganadanya penolakan dari warga sekitar lokasi maka proyek berhenti dan penolakantersebut dilakukan didalam rapat dan ada kesepakatan terhadap penolakantersebut;Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap biaya proyek peningkatanJalan Pondok Rangon tersebut adalah kontraktor dan dituangkan dalam RAB ;Bahwa didalam Keppres
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
594 — 510
  • Pemakaian fungsi tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunaninfrastrukturminyak, gas dan panas bumi menjadi tanggung jawab Pemohon Intervensi dan harusdilindungi oleh karena fungsi tanah tersebut berubah menjadi Objek Vital Nasionalsebagaimana Pasal 1 angka 1 KEPPRES No. 63 Tahun 2004 tentang PengamananObjek Vital Nasional adalah :Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yangmenyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumberpendapatan Negara
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
205 — 312
  • Yang menjadidasar kewenangan tersebut adalah:1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria;2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;3) Keppres Nomor 26 tahun 1988 tentang Pembentukan BadanPertanahan Nasional (Pasal 16 Sub c);Halaman 27 dari 195 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN RtgPeraturan Menteri Negara Agraria/Ka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-07-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — NUR’AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos. alias NANI
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas setiappenyerahan tersebut, tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajinkepihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan danpenyerahan barang dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2006 sampaidengan tahun 2010 dan sebagian besar belum dibayar oleh Pemda Kab.Merauke;Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulitbuaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor80 Tahun 2003
    No. 793 K/Pid.Sus/2014puluh milyarenam ratus empat puluh sembilan jutaenam ratus enam puluhtujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumberdari DPA SKPD Setda Kabupaten Merauke dari pos mata anggaran belanjapenunjang tugas pemerintahan;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampai denganTahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003
    Pekerjaan itu berupa penunjukan langsung tidak menggunakan tahaplelang seperti disyaratkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 20;Bahwa SPK yang dilampirkan dalam SPM untuk tamu tamu, seharusnyakuasa pengguna anggaran mengajukan penyediaan dana pada sub keuangan,sudah terbit Surat Penyediaan Dana (SPD).
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
60 — 7
  • (seratus lima puluh juta45f Adanya kesaksian bahwa proses pelelangan telah diatur untuk memenangkanperusahaantertentu ;Bahwa perbuatan Terdakwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY adalahmelawan hukum karena Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dantentang Pengadaan barang dan Jasa, yaitu tidak melakukan pelelangan sebagaimana mestinyasesuai pasal 2 ayat (2), Bahwa tujuan diberlakukan KEPRES ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 324/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 September 2017 — PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS >< PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS)
302 — 192
  • Sikapdemikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yangberlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal Il ayat3). (Buku Aneka Hukum Arbitrase, Bandung: 1996, halaman 1516). Menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untukmengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Buktibukti danKesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebin dahulumengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absoluttersebut. f. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — I KETUT SUASTIKA, SH
117 — 66
  • KETUTGARA, S.IP karena terdakwa memandang yang bersangkutan memilikikecakapan dalam bidang pengadaan barang.Bahwa tujuan dilakukan survey untuk bahan dalam rangka penyusunanHPS yang dipersyaratkan oleh Keppres tentang pengadaan barang danjasa.Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi KPA, pejabat yangbersangkutan menetapkan HPS yang didasarkan atas hasil survey daritiga perusahaan yang telah dilakukan oleh Drs.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 30 Agustus 2016 — H.M. AMIN ANDIKA
127 — 56
  • institusi yang diberi wewenang olehUndang undang Dasar 1945 untuk melakukan audit investigative dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa BPKP mempunyai wewenangmelaksanakan tugas pemerintah di bidang Pengawasan Keuangan dan pembangunansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, makaMahkamah Konstitusi mengakui kKewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasiberdasarkan Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 11 September 2013 — IR ARIEF WAHYUDI
97 — 49
  • permasalahan pelelangan mesin Genset 500 KVA yang terjadi di PT KATadalah pelelangannya dilakukan secara terbatas, diperoleh harga yang lebihtinggi jauh diatas harga pasar, dilakukan negoisasi harga berkalikali dibuat HPSulang dan dilakukannya turun volume (kuantum) Bahwa yang menjadi dasar dan harus dipedomani berkaitan dengan pengadaanbarang dan jasa pemerintah adalah keputusan Presiden Nomor: 80 tahun 2003.Prinsipprinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Bersaing, Adil, Transparan danAkuntabel.Bahwa Keppres
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ERWAN SUWARNA, SH.MH
Terdakwa:
SYAIFUL A. MAKSUM, ST.MT
78 — 31
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden(Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres)No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya;Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpanganyang berindikasi merugikan kKeuangannegara / daerah, audit penghitungan kerugian keuangannegara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
103 — 28
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 17 Mei 2016 — Ir. DJADJAT SUDRADJAT
150 — 404
  • Tahun 2003 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan;1 Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnyadilakukan melalui metoda pelelangan umum.(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasadapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap (satu) penyediabarang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biayasehingga diperoleh harga yangwajar dan secara teknis dapatdipertanggungjawabkan.e Lampiran 1 Keppres
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
113 — 43
  • Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
116 — 34
  • hukum mengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengannormanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpaada dasar peraturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan Perundangundangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
203 — 141
  • Pasal 3 UU No. 56/Prp/1960 sebagai berikut: Orangorang danKepalakepala Keluarga yang anggotaanggota Keluarganya menguasaitanah pertanian ayang jumlah luasnya melebihi luas maksimum wayibmelaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yangbersangkutan di dalam waktu 3 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.Kalau dipandang perlu maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjangoleh Menteri Agraria; Pasal 8 Keppres RI No. 131 Tahun 1961 Tentang Panitya LandreformDesa sebagai berikut:1.
    Kalau dipandang perlu makajJangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria; Pasal 8 Keppres RI No. 131 Tahun 1961 Tentang Panitya Landreform Desasebagai berikut:1. Keanggotaan Panitia Landreform Desa diserahkan kepadakebijaksanaan Panitia Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II, denganpengertian tokohtokoh yang progresif serta wakilwakil dari organisasi tanidiikutsertakan dengan jumlah sebanyakbanyaknya 5 orang.2. Panitya Landreform Desa bertugas:a.