Sikap masingmasing pihak yangtidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik Pemohonmaupun Termohon tinggal di wilayah Kabupaten yang sama dan relatif masihbisa terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi yang sangat sederhana.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dan Termohondalam rumah tangga berlangsung monoton sejak kepergian Pemohon padabulan Juni 2019 hingga saat ini atau sekitar 5 (lima) bulan lamanya

TI7) ;Menimbang, bahwa Penggugat dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat IJ (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Pantai Mantak TariII Kabupaten Pidie (Bencana Alam), dan perhitungan nilaifisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pid.B/2020/PN Bgrsesuai dengan identitas terdakwa Marjuli Efendi Alias Buyung Bin Marliustersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiappertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orangsebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwaistilah tekhnis

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahdiatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hakatas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor PertanahanKota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempatletak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwaadanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objekperkara.Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukanpengukurari, secara tekhnis

40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesarRp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiapbulannya yang menitipkan uang pada masingmasing SPBU adalahsaksi sendiri kadangkadang ditemani oleh bendahara pengeluaran(saksi RUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januaris/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulanseterusnya Saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga danKepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

tidak memilki Sertifikat pengadaan barang danjasa; Bahwa dasar terdakwa diangkat menjadi PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala DinasNomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PerhubunganKabupaten kaur Tahun Anggaran 2020; Bahwa Penunjukan terdakwa sebagai PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat; Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah saksi ANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan terdakwaada membayar sisa tagihan bulan sebelumnya;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.10) 1 (Satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2016tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.11) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor : 47Tahun 2016 tanggal O05 Februari 2016 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis

11Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis /FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadan Peralatan Praktek Siswa DAK Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.

MM bersama tim menyelesaikandokumen UKLUPL kemudian dilakukan penyerahan dokumen kepadaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itudilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis yang diketuai saksiHans Mamboai, SP.

bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuanmerupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadimaupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telahdiakui oleh Tergugat, maka dengan demikian bantahan terguagt tersebut justerumenguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/kuasanya mengakui obyeksengketa 6.1 dan 6.4 sebagai harta bersama maka dari segi tekhnis

No. 31, Rt.002 RW. 017 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang,Kota Serang, Provinsi Banten, Agama Islam, PNS(Pegawai Negeri Sipil);Yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait denganmasalah seleksi anggota Panitia KPU dan sebagai ketua tim seleksidengan 4 orang anggota; Bahwa Seleksi anggota KPU berdasarkan SK dari KPU Pusat; Bahwa saksi lupa nomor SK tersebut; Bahwa saksi lupa kapan mulai bekerja; Bahwa rujukan hukum saksi bekerja adalah Petunjuk Tekhnis

Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk.g. Menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasakepada PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen )h. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepadapimpinan instansi pengguna anggaran.i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.j.. Menjawab sanggahan.k.

total 4 (empat)tablet; Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maag namun olehdokter kandungan juga digunakan sebagai obat untuk melakukan tindakanaborsi atau menggugurkan kandungan; Bahwa saksi Komeng mengetahui hal tersebut dikarenakan saksiKomeng merupakan lulusan Diploma III farmasi; Bahwa tujuan saksi Komeng mengirim obat tersebut untuk mendapatkeuntungan dari penjualan obat tersebut; Bahwa saat ini saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RSPromedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis

Sesuaidengan Berita Acara penjelasan pekerjaan telah dituangkan pula caraevaluasi tekhnis terhadap penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi sebagaimana telah disampaikan pada Berita AcaraPenilaian pekerjaan dan sistem evaluasi yang dig unakan adalahsistem gugur dengan nilai ambang batas lulus untuk penilaiantekhnisnya adalah 75e Perusahaan tersebut lulus evaluasi kelengkapan kemudian diterbitkansurat usulan calon pemenang lelang dari Ketua Panitia kepada PPKdan juga Sesuai hasil evaluasi,

Monteleo Perkasa lulusadmin, tekhnis, harga oleh Panitia lelang, kemudian kamimengkonsultasikan kepada Pengguna Anggaran (Ir.

CITRATAMA ARSINDOe Penanggung jawab : EFFI MOCH SANUSIe Team Leader : MARTIM H, FELANI, ST= Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi adalah sebagai pengendali administrasi,tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya dan waktu.= Bahwa dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :e Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat,laporan, back up masalah dilapangan selama pelaksanaansampai degan masa pemeliharaan berakhir;e Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK

atasperusahaanperusahaan sub kontraktor atas usulan mainkontraktor.Sebagai Pengawasan Umum antara lain :e Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi), membantuDinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan,berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektif terhadap setiap tuntutan yangdiajukan kontraktor;e Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semua bahan yangakan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis

, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;44.Bahwa jelas dalam pasal tersebut diatas pengawasan sebenarnyamelekat pada TURUT TERGUGAT I, IV, V;45.Bahwa Para TURUT TERGUGAT ,Il, Ill, IV, V telah melakukanperbuatan melawan hukum atas terjadinya Pencemaran danPengrusakan lingkungan hidup yang berada pada wilayahkewenangannya, terjadinya Pencemaran

Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 43, 44 dan 45 halaman 15dan 16 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanyakewayiban melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundangundangan dibidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup dan dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperindungan dan pengelolaan lingkungan hidupHal 44 dari 159 Hal

dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :1) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan di bidang perlindunga danpengelolaan lingkungan hidup;2) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal.Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :a) Pengukuran

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal. Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :A.

TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis,dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakantahun tunggal;Menimbang, bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek PembangunanGedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahap ,Tahun Anggaran 2015, sesuai keterangan Ahli Ramli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, hasilpemeriksaan fisik / perhitungan volume yang dilakukan

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesuai dengan ketentuan

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum danPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 137 Halamandalam Nota

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

Anugerah Bestari, tidak melampirkan daftarkualitas harga maka dinyatakan tidak lulus. pada tanggal 4 November 2012 Panitia Pengadaan melakukanevaluasi tekhnis, korelasi aritmatik dan evaluasi kewajaran hargaterhadap PT.Tiara Donya, PT.Magnum Global Mandiri danPT.Winatindo Bratasena, hasilnya PI.Tiara Donya tidakmelampirkan jaminan penawaran sehingga dinyatakan tidak lulusHal. 82 dari 137 hal. Put.

Berita Acara evaluasi Tekhnis Nomor : 9/PB/BPK/PANRSUD/2012 Tanggal 5 November 2012 yang ditandatanganioleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUDPandan yang bahwa yang memenuhi syarat tekhnis adalahPT.Winatindo Bratasena sedangkan PT.Magnum GlobalMandiri tidak lulus karena beberapa alat tidak mempunyaidukungan.19.Tanggal 21 November 2012 dr.

Rp40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (duapuluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yangmenitipkan uang pada masingmasing SPBU adalah saksi sendirikadangkadang ditemani oleh bendahara pengeluaran (saksiRUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januaris/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulanseterusnya Saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga danKepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala DinasNomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PerhubunganKabupaten kaur Tahun Anggaran 2020;Bahwa penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas; Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisatagihan bulan sebelumnya;Halaman 121 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.SusTPK/2021/PN.BglBahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti"BIMBINGAN TEKHNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010Yang Diselenggarakan Pada 23, 24 dan 25 Di Hotel Grand AntaresSertifikat Nomor 050252002006 Menteri DalamNegeri Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan PresidenNomor 5 Tahun 2006, Menyatkan Bahwa Ir.