Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 11-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PDT.SUS/2010
SUYATI, DKK.; PT. BARATA WAHANA MAS
96 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hubungan Industral Kabupaten Bogortanggal 16 Juli 2009 ;Bahwa sesuai pernyataan Tergugat yang menutup perusahaan denganalasan mengalami kerugian maka Tergugat juga haruslah melaksanakankewajibannya memberikan pesangon sesuai dengan yang terdapat pada Pasal164 UndangUndang No.13 Tahun 2003 ayat 1 : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun atau keadaan memeksa (Force
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pgp
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Rogo Prastowo
2.Mifta Faridh
3.Destiara Wahyuni
4.Etta Pernam Sari
5.Kurnia
6.Maryani
7.Hartati
Tergugat:
PT. Kenanga Sejahtera RS Arsani
186 — 76
  • Rogo Prastowo dkk ( 7orang ) dengan Rumah Sakit Arsani ( PT Kenanga Sejahtera ) dapatdiakhiri karena alasan force mejeur ( Keadaan Memaksa )sebagaimana pasal 164 ayat 1 Undandundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenakerjaan.2.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 9 April 2015 — - Mukhlis Badawi, S.Sos - untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; M E L A W A N : - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar - untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
118 — 65
  • denganmengucapkan sumpah yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaanterhadap saksisaksi dilakukan diluar jam dinas kantor dan ditempatkediaman sakSi ;Menimbang, bahwa tindakan satuan pengawas internal tersebut, sudahdisampaikan kepada Tergugat , yaitu dilampirkan dalam surat bukti T6tersebut, yang seharusnya Tergugat dapat mencermati prosedur pemeriksaanterlapor dan pelapor yang dilakukan dalam satu hari dan bahkan sampaimelewati jam kerja dimana hal tersebut bukan merupakan kejadian bencanaatau force
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Drs. Syaukani Dkk
Tergugat:
1.PT. SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU
2.PT. HOKKAN DELTAPACK INDUSTRI dulu bernama DELTAPECK LAMPUNG INDUSTRI
174 — 48
  • Tergugat Konvensi meminta Majelis Hakim yang memutus perkara ini untukmenyatakan penghentian hubungan kerja waktu tertentu antara PenggugatRekonvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang berbunyi sebagai berikut : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lelang
Register : 02-06-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 06/G/2014/PTUN.YK
Tanggal 16 Desember 2014 — SINTIA ANDRIANI sebagai PENGGUGAT MELAWAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT DAN PT. Bank Mega Tbk. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
196 — 92
  • tereksekusi yang terkait kepemilikan objekd Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sitaeksekusi/sita pidana, khusus Lelang NonEksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangkarena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratanPenjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan aslidokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimanadimaksud dalam PasalPengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidakdilaksanakan sesual peraturan perudangundangan;Keadaan memaksa (force
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 19-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2020
Tanggal 7 Oktober 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ari Prabowo
77 — 29
  • dilakukan olehTerdakwa, menurut hemat kami adalah perbuatan hukum yangberkarakter keperdataan, karena perbuatan hukum tersebutdidahului dengan perjanjian sewamenyewa yang meskipun tidakdibuat dalam bentuk tertulis tetapi unsur perjanjian yang dibuatoleh para pihak tersebut sudah sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yang mengatur syaratsah perjanjian yakni, sepakat, cakap, hal tertentu dan causayang halal.Adapun mengenai alasan Terdakwa melakukan wanprestasikarena adanya keadaan Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2735 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PT ANDALAN MITRA BAHARI, Dkk vsPT BH MARINE & OFF SHORE ENGINEERING, Dkk
122 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika Terjadi force majur maka Builder dapatmenunda serah terima Tongkang sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak;b) Pembeli harus memenuhi kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak,begitu juga sebaliknya.c) Jika Pembeli sudah melakukan pelunasan pembayaran maka Pembeliharus mengambil tongkang dari builder maksimum dalam 30 (tiga puluh)hari;Halaman 24 dari 61 Hal.
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/PDT.SUS-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 10 Agustus 2015 — ULFIAN DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI DKK
73 — 9
  • Bahwa berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :"..Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena perusahaanmengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut, atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefesiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 10-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Gin
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
I KETUT ALIT ARDANA, SH., M.Kn
Tergugat:
1.GWIE PETER WINARSO
2.Ir. LIE YANSEN WIYONO
127 — 261
  • UntukHalaman 8 dari 62 HalamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Ginmenghindarinya yang lazim disebut keadaan kahar atau Force Majeureseperti bencana alam, huruhara, pemberontakan, pemogokan dan perangyang pada akhirnya Para Tergugat akan membebankan tanggung jawabnyakepada Penggugat;23.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 14-08-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
NOVIANNA IRWANI
Tergugat:
PT. WAHYU KARTUMASINDO INTERNATIONAL
126 — 20
  • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibatterjadinya EFESIENSI di perusahaan Tergugat sebagamana Pasal 164ayat 3 (tiga) Undangundang nomor 13 tahun 2003;Bahwa dalam ketentuan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 pasal164 ayat 3 (tiga) tentang pemutusan hubungan kerja akibat EFES/ENSIyang isinya kami kutip:Pasal 164 Ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — II. SUHARTO NOE
123 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force majure, maka Pihak Kedua dikenaidenda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1%.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 29-10-2015 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 30 Juni 2016 —
278 — 109
  • dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayardenda keterlambatan pengiriman batubara tersebut kepada Penggugat;Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugatdengan mendalilkan bahwa seluruh pengiriman batubara oleh Tergugat kepadaPenggugat telah dipenuhi sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan adanyaketerlambatan pengiriman adalah karena Penggugat tidak segera melakukanpembayaran tahap dua secara tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan dankarena keadaan kahar (force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-03-2013 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 136/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Juni 2015 — TINY TANTONO,Cs >< PACIFIC HARBOR ADVISORS PTE LTD,Cs
539 — 279
  • Pasal6 huruf (a) Akta Jaminan Pribadi mengatur sebagai berikut:The liabilities and obligations of the Guarantor under this Guaranteeshall remain in force notwthstanding any act, omission, neglect,event or matter of any kind (other than irrevocable payment in full ofthe Guaranteed Amounts) and the foregoing shall apply, wthoutlimitation, in relation to:a.
    Pasal 6 huruf (a) Akta Jaminan Pribadi mengatur sebagai berikut:The liabilities and obligations of the Guarantor under this Guaranteeshall remain in force notwthstanding any act, omission, neglect,event or matter of any kind (other than irrevocable payment in full ofthe Guaranteed Amounts) and the foregoing shall apply, wthoutlimitation, in relation to:a.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
357 — 82
  • tunggakan pinjaman (pokok + bunga berjalan) sampai dengantanggal penghapubbukuan.Bahwa Kerugian Keuangan Negara menurut Institut Akuntan PublikIndonesia adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kKemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 September 2015 — YUDI HUDOYO, S.Pd Bin (Alm) PIRMAN.
60 — 8
  • sementaramenurut Buku Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang diterbitkanmelalui Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012, KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan dengan prestasiyang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia (force
    majeure).Dalam konteks pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, kerugian keuangannegara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawanhukum (pasal2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kKedudukannya(pasal3).> Bahwa benar Tim yang melakukan Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsidalam kegiatan Penyelenggaraan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 886/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.Ny. Rohani Taib, SE
2.Nyoman Sudayana Merada
3.Dewi Kusumo Noor Rini
4.Sugianto
5.Heriyanto
6.Jocelyn Tjandra
7.Rudy Suryadi
8.Lam Su Ni
9.Minawati Hasan Basri
10.Wirmanto Tantoro
11.Sumawati Muliawan Kesuma
12.Effendy Tansil
13.Sofyan Chandrajaya
14.Sukartono
15.Sri Muljana Wirawan
16.Ng King Hing Alex Loekman
17.Kwan Lie Dju Yenny
18.Liliana
19.Ericford Halim
20.Dersy Venilia
21.Hj. MSY. H. Sylviana
Tergugat:
PT Binakaryacitra Lestari
Turut Tergugat:
SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL Cq SWISS BELRESORT WATU JIMBAR
438 — 360
  • Selama jangka waktu tersebut terjadi halhal yang berada di luarkekuasaan PIHAK PERTAMA atau alasan force majeure;ii. PIHAK KEDUA belum memenuhi seluruh kewajibannya termasuk tetapitidak terbatas pada pelunasan Harga Pengikatan, dendadenda, biayabiaya dan kewajibankewajiban pembayaran lainnya (jika ada) sesuaidengan ketentuan dalam perjanjian;iii. Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang menyebabkanketerlambatan dan/atau terhentinya pembangunan WATU JIMBAR;iv.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-02-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
SUMIDI, SH.
Terdakwa:
MARYATUN SANUSI, S.Sos
104 — 29
  • Kuasa Pengguna Anggaran)dengan setuju lunas bayar tanggal 11 Desember 2014;27. 1 (satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Penerimaan Negara PenerimaanBukan Pajak 210010 oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat JenderalPendidikan Islam;28. 1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Kwitansi (tanpa tanggal) UntukPembayaran Transport Narasumber Tim Task Force Peningkatan KualitasLaporan keuangan Program Pendis Tahun Anggaran 2014;29. 1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi :1.2.=~ &1 (Satu) lembar RAB Tahun 2014
    untuk pembayaran uang muka kegiatan bagiankeuangan sejumlah Rp. 212.917.000, yang ditandatangani olehBendahara Pengeluaran, BPP dan Pejabat Pembuat Komitmen (an.Kuasa Pengguna Anggaran) dengan setuju lunas bayar tanggal 11Desember 2014;1 (satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Penerimaan NegaraPenerimaan Bukan Pajak 210010 oleh Bendahara PengeluaranDirektorat Jenderal Pendidikan Islam;1 (Satu) eksemplar Map Biru berisi Bukti Kwitansi (tanpa tanggal) UntukPembayaran Transport Narasumber Tim Task Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; Ir. ANANTO SUKMONO
89 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah.Bahwa Kerugian Negara, secara prinsip merupakan berkurangnya asetyang dimiliki oleh negara yang disebabkan karena tindakan pengelolabaik karena melanggar/melawan hukum, ataupun karena halhal yangbersifat force mayeur. Kerugian keuangan negara mempunyai sifat nyatayaitu yang seharusnya dicatat sebagai aset negara tetapi karena suatuHal. 53 dari 67 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg.
Tanggal 5 Januari 2015 — MOHAMMAD NAJIBUDDIN bin ABDUL KADIR
46 — 6
  • berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai.e Bahwa berdasarkan Buku Pedoman PengelolaanBidang Investigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP,kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorangdan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1832/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
108 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(6) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force