Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pms
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
165 — 23
  • Pendapat mana dalamSituasi tertentu. memberikan saransaran dengan menyajikan dalambentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi parapengguna jasa; Bahwa Ahli tidak masuk ke Tekhnis, Ahli lebih ke normanya, normaada kode etik yang harus diikuti, dijalankan dengan baik , dan adasistem penilaian Indonesia; Bhawa Penilai adalah orang yang melakukan penilaian atau yangdisebut juru taksir; Bahwa Penilai harus memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihankompetensi dan meningkatkan ketrampilan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
ISKANDAR Bin DIWAN YAHYA
244 — 41
  • khususnyaRumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Majelis Hakim dapat menilai danmenghitung sendiri besarnya nilai kerugian negara;Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan fisik yang telah dilakukan olehTerdakwa berupa Peningkatan Jalan Meurandeh Pante Kala Dusun Ingin Jaya,Pembukaan Jalan Darul Thalibin Dusun Ingin Jaya serta Lanjutan PembangunanPagar Masjid, menurut Majelis hakim untuk menghitung ada atau tidaknyakerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut harus dibantu denganpemeriksaan oleh ahli tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Nopember 2012 — PT PETROBAS >< PT. COSMIC INDONESIA.Cs
327 — 130
  • INALUM;Bahwa, kemudian mengenai tekhnis dilakukan komunikasi dengan PT.Cosmic, dikarenakan IDO hanya digunakan oleh PT. INALUM untukcakupan lokal dan kebetulan untuk supplynya dilakukan oleh PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 10 Oktober 2016 — Drs. As’ad Aksa Helmy Bin Gozali
132 — 63
  • DelimaLaksana Tata) ditugaskan melakukan pengawasan tekhnis;Bahwa Kontrak Pengawasan ditandatangani oleh Terdakwa selakuDirektur PT. Delima Laksana Tata di Jakarta, sedangkan padaaddendum ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru tandatanganDirektur PT. Delima Laksana Tata, dimana peniruan ini atas seizinDirektur PT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 131/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 2 Mei 2019 — 1. Syamsudin Yahya 2. Slamet Sastrowihardjo 3. Sjahril Djohan 4. Imlati Baswedan, Dkk Ahli Waris dari Almarhum Husny Sunkar 5. Anton Yoerman 6. Lilis Hadiawati, dkk selaku Ahli Waris dari almarhum Nanang Wahdan 7. Sri Ekosasih Ahli Waris dari Almarhum Subari Ardibrata MELAWAN 1. Drs. Muchdan Bakri 2. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 3. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok 6. Gubernur Jawa Barat
453 — 293
  • Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, yang padapokoknya berbunyi apabila suatu gugatan tidak menjelaskanbatasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat IV sementara ini berpendapat, Penggugatmelihat batasbatas tanah yang menjadi obyek gugatan hanyapada sertipikatsertipikat yang telah dibatalkan tersebut yang tentusaja tidak dicantumkan nama pemilik yang berbatasan akan tetapiyang tercantum adalah nomor Gamabr Situasi atau nomorsertipikat.Hal ini adalah tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
KUSNO
152 — 46
    1. 1 (satu) Set Photo Copy Dokumen Pengadaan, Evaluasi Adminitrasi, Tekhnis, Harga & Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan.
    2. 1 (satu) Set Photo Copy Adendum Dokumen Pengadaan & Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    3. 1 (satu) Set Asli Dokumen Penawaran PT. BUMI RIAU LESTARI berupa : Dokumen Adminstrasi, Tekhnis dan Harga.
      Riau Nomor : 100.A/CIPTADA-SEKR/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016.
    4. 1 (satu) Set Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CIPTADA Prov.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
SUDIRMAN Bin EDI YS
154 — 29
  • ,M.Kes;Bahwa tugas pokok saksi selaku PPTK dalam pekerjaan pembangunanpagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam yakni membantumenyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis;Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pag;Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 15 Juli 2013 — HERRU SANTOSO
109 — 56
  • Melaksanakan sebagian tugas Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) LingkupWilayah Kecamatan ;2.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2016 — Drs. H. BUSTARI MALER. M.Hum Bin MALER
97 — 33
  • Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS inibertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yangmengatur bahwa: Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakanantara) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antarPemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pasal35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yangmengatur bahwa: Barang milik
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 17-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
DEDY ROLIANSYAH, SE. Bin BAHRUN
79 — 14
  • Kab.Kutai Kartanegarauntuk melakukan audit di selurun SKPD Kab.Kutai Kartanegaraberdasarkan Sertifikat Auditor Abhli Nomor:STTPP3258/JFAAl/O3/VII/2009 tanggal O05 Oktober 2009 dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Republik Indonesia sampai dengansekarang.Bahwa pemeriksaan dilakukan adanya dugaan kegiatan fiktif tahunanggaran 2017 pada Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kukar bermulaadanya Surat Kapolres Kutai Kartanegara Nomor:B/47/III/2018/Reskrimtanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tekhnis
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus
Register : 09-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Sdk
Tanggal 15 September 2015 — RONY P. SIHOTANG, SE., alias RONY
103 — 119
  • bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatanusaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, sertainformasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Studi Kelayakan adalah tahapankegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang103berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Januari 2016 — Drs. HARI PURWANTO ; KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO
90 — 10
  • meubelair dengan menggunakan DAK 2009 tidakdilakukan secara swakelola tetapi dilakukan dengan penunjukan pihak ketiga yaitu CV Indah karya,CV Jati Jaya dan CV Prasety0; 729222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku konsultan pengawas yang tidakmelakukan tugas sebagaimana mestinya selaku pengawas dalam pekerjaan meubelair berakibat negaramengalami kerugian karena bahan meubelair yang digunakan tidak sebagaimana mestinyasebagaimana tertuang dalam spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
179 — 131
  • ada mengikuti Proses pelelangan pekerjaan Pembangunan rumahguru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut; Bahwa Saksi Mengetahui pada saat setelah proses lelang dan Saksidiberitahu oleh PPK Terdakwa ABAS KUDA. bahwa CV.MAMUR JAYA yangditunjuk selaku pemenang pada Proses pelelangan pekerjaanPembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan pada saatitu Sempat Saksi kaget kenapa CV.MAMUR JAYA bisa menang dalamproses pelelangan tersebut karna menurut Saksi CV,MAMUR JAYA tidakmemiliki perlengkapan tekhnis
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-08-2011 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 201/Pid.B/2010/PN.TBK
Tanggal 16 Agustus 2011 — YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG
538 — 213
  • masihbergantung peruntukan fungsi wilayah tersebut, karena perhitungan nilaikerusakan lingkungan berbeda variabel tiaptiap fungsi lingkungan tersebut.Misalnya pada lokasi yang dimaksud peruntukannya untuk keperluan industriatau pemukiman, maka nilai perhitungan atas kerusakan lingkungannya tidaksama apabila peruntukannya untuk keperluan perkebunan ataupertanian ;Bahwa yang berwenang untuk menetapkan bahwa suatu perusahaan tambangdiduga telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalahinstansi tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
1019 — 927
  • mendapatkan buktimaka bukti tersebut harus dicocokkan mensimulasikan dengantindak pidananya yang dipersangkakan, guna membuat terangtindak pidana yang terjadi baru secara kumulatif disebutkan danmenemukan Tersangkanya atas dasar tersebut ditentukanTersangkanya;Bahwa apabila lokus dan tempus dan peristiwanya sama tidak perludengan Surat Perintah Penyidikan baruBahwa , didalam internal lembaga penyidik ada proses seperti diKepolisian ada gelar perkara, di Kejaksaan ada ekspose, jadi adatahapan, cara, tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
RINALDIATI TANARI, S.Pt
92 — 10
  • Arung Buntu Lipa) karena yang mengetahui dalampembahasan dan tekhnis pelaksanaan kegiatan dengan pihak legislativeialah Sekertaris.Hal 15 dari 108 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mks.1.2.> Bahwa saksi selaku Kepala Badan Ketahan Pangan dan Selaku KPA tidaktahu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitanpada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan KabupatenToraja Utara Tahun Anggaran 2013 bahwa penyuluh dibayarkan olehBendahara Pengeluaran hanya sebesar Rp. 10.000.000
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 26-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.TPK/2015/PT AMB
Tanggal 28 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ROLLY MANAMPIRING, SH
Terbanding/Terdakwa : PAULUS SOUHUWAT, ST. M.Si
67 — 33
  • Tentang keberatan terhadap petikan putusan maupun salinan putusanpengadilan dalam perkara a quo yang sampai saat memori bandingdiserahkan, belum di berikan kepada Penuntut Umum yang dianggapbertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidakberalasan karena masalah tersebut adalah menyangkut masalahadministrasi pengadilan bukan suatu masalah tekhnis peradilan.3.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 30 April 2015 — MADE YUDISTIRA HIDAYAT Bin SWARNO HIDAYAT
49 — 12
  • Bantuan untuk kejurnas Marching Band Sanggar Cut Meutia Meuligo ke Surabayasebesar Rp. 800.000.000, ;Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatankegiatan sanggar sudah dilaksanakansebagaimana mestinya, tetapi lebih jelasnya Terdakwa tidak mengetahui dikareHalaman 59 dari 107Putusan No.06/Pid.SusTPK/2015/PNBnanakan yang lebih mengetahui tekhnis dilapangan adalah Ketua Bidang masingmasing Yaitu Sdri. Rijal Nabawi, selaku Koordinator Tari dan Sdri.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 5 Oktober 2011 — UMAR, ST., MM. Pgl. UMAR
80 — 28
  • Bendahara Pembantu Pengeluaran : saksisendiri, serta dibantu staff administrasi,pembantu pelaksanna dan pengawas kegiatan ;Bahwa proses pencairan dana awalnya pelaksanamengajukan permintaan uang/verskot kegiatan kepadaBendahara Pembantu yang telah disetujui oleh KPA(Kuasa Pengguna Angggaran) dan PPTK(PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dengan dilampiririncian penggunaan dana yang diminta, laluBendahara Pembantu) mengajukan SPP kepada BendaharaPengeluaran untuk diteruskan kepada KasubagKeuangan lalu
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 43/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — MELIANUS TEFLOPO
103 — 41
  • Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang