Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-08-2011 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 201/Pid.B/2010/PN.TBK
Tanggal 16 Agustus 2011 — YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG
538 — 213
  • masihbergantung peruntukan fungsi wilayah tersebut, karena perhitungan nilaikerusakan lingkungan berbeda variabel tiaptiap fungsi lingkungan tersebut.Misalnya pada lokasi yang dimaksud peruntukannya untuk keperluan industriatau pemukiman, maka nilai perhitungan atas kerusakan lingkungannya tidaksama apabila peruntukannya untuk keperluan perkebunan ataupertanian ;Bahwa yang berwenang untuk menetapkan bahwa suatu perusahaan tambangdiduga telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalahinstansi tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
1019 — 927
  • mendapatkan buktimaka bukti tersebut harus dicocokkan mensimulasikan dengantindak pidananya yang dipersangkakan, guna membuat terangtindak pidana yang terjadi baru secara kumulatif disebutkan danmenemukan Tersangkanya atas dasar tersebut ditentukanTersangkanya;Bahwa apabila lokus dan tempus dan peristiwanya sama tidak perludengan Surat Perintah Penyidikan baruBahwa , didalam internal lembaga penyidik ada proses seperti diKepolisian ada gelar perkara, di Kejaksaan ada ekspose, jadi adatahapan, cara, tekhnis
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 04-01-2010 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 7/PID.B/2010/PN.LBT
Tanggal 7 April 2010 — - THERESIA ABON MANUK als. ERNI MANUK
108 — 36
  • saat pelelangan paket proyek terdakwa ada mendaftarkan perusahaanterdakwa untuk ikut paket proyek yang diadakan di Dinas Kelautan danPerikanan ; 9225220 n nnn nnn nnn nnn nnnBahwa paket yang di ikuti oleh CV INDOVALMI perusahaan milikterdakwa yaitu (satu) paket pkerjaan yakni Pengadaan Sarana BudidayaRumput Laut ;Bahwa dari tender paket proyek yang diikuti oleh terdakwa tidak menjadipemenang karena telah gugur dalam seleksi tahap Administrasi yaitu setelahdilakukan koreksi aritmatik daftar tenaga tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — Ir. BURLIAN SA. Bin (Alm) APANDI
165 — 72
  • Kaur TA. 2011..Bahwa perubahanperubahan karena adanya permohonan Relokasi dariADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidakditerima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpadibuat Adendum / amandemen Konirak terlebin dahulu, sehingga hal initersebut telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakanDalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi tekhnis yangditentukan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
302 — 172
  • Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putih namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakattermasuk konteks yang berkembang dalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 16 Maret 2015 — LILIS SUMIYATI Binti AHMAD
61 — 9
  • SUTARNO, ST BIN RIKUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi selaku team verifikasi ;Bahwa saksi sebagai Tim Tekhnis Kegiatanyaitu monitoring ADD danBantuan Keuangan ;Bahwa untuk monitoring 3 bulan sekali dan membawahi 6 desa ;Bahwa yang dimonitoring termasuk desa Batulawang;Bahwa
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
142 — 74
  • Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Tatacara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap ayat (1) pembuatansurat ukur sebagaimana dimasud dalam pasal 1 harus memenuhipersyaratan persyaratan tekhnis yang ditentukan dalam peraturan ini.Bab Il Penggantian Gambar Situasi Menjadi Surat Ukur.
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2010 — Upload : 20-03-2012
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 132/PID.B/2010/PN.RKB
Tanggal 22 April 2010 — Drs. LILI GOZALI Alias SYIFULLAH Alias LILI Bin H. GOBANG RANA WIJAYA
98 — 12
  • Saksi UJANG SUHERMAN : Bahwa saksi Sebagai Kepala SPI (Satuan Pengawas Intern)sejak tahun 2000 dan bertanggung jawab secara langsungkepada Direktur ; Bahwa sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) saksimembawahi Kepala Bidang Administrasi Umum dan KepalaBidang Tekhnis ; Bahwa saksi mengetahui masalah ini sampai ke Pengadilankarena ada penyalah gunaan wewenang sehinggamengakibatkan kerugian keuangan perusahaan Bahwa sebetulnya saksi sebagai kepala SPI tidak tahuterlalu banyak tentang permasalahan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 17-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
FATKUN ALI NASIR Bin FAKIH Alm.
86 — 20
  • Bahwa pemeriksaan dilakukan adanya dugaan kegiatan fiktif tahunanggaran 2017 pada Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kukar bermulaadanya Surat Kapolres Kutai Kartanegara Nomor:B/47/III/2018/Reskrimtanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tekhnis kepadaKepala Inspektorat Kab.Kukar selanjutnya berdasarkan Surat TugasInspektur Kab.Kukar Nomor:tkab094/217/STPKPPD/IV/2018 tanggal13 April 2018, tentang perintah untuk melakukan pemeriksaan khususdengan tujuan tertentu atas penyimpangan dana ADD dan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2013 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Februari 2013 — H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM
53 — 11
  • ACHMAD IRIANTO.e Bahwa saksi mengetahui laporan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan sebagai dasar pencairan dalam setiap terminnya,adalah dari hasil Berita Acara Pemeriksaan lapangan yangmenyatakan kemajuan pekerjaan di lapangan oleh Tim BPB(Badan Pemeriksa Bangunan), yang menyatakan kemajuanpekerjaan di lapangan sebagai dasar untuk pengajuan prosespencairan dana tersebut sesuai dengan kemajuan pekerjaanlapangan tersebut;Bahwa pihakpihak yang terlibat secara tekhnis yaituTim BPB (Badan Pemeriksa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 2 Mei 2017 — STEVANUS GIPING
60 — 26
  • KabupatenLamandau secara umum dana yang telah dicairkan itu tidak sesuaidengan kegiatan yang direncanakan dalam ADD tersebut dan tidak adadibuat pertanggungjawabannya;Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN Pik Bahwa dalam pembentukan Tim Pemeriksa saksi yang melakukanpenunjukkan terhadap anggota Tim Pemeriksa selanjutnya saksiserahkan kepada Bupati untuk dikeluarkan Surat Perintah Tugas dariBupati; Bahwa pada Pengawasan Reguler tahun 2008 saksi selaku Inspekturmenjadi Pengendali Tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 08-11-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm
Tanggal 8 Nopember 2012 —
31 — 6
  • sudah terjual semunya;29.Bahwa secara umum tidak ada keuntungan, tapi secara perorangan ada yangmendapatkan keuntungan atas penjualan sapi tersebut;30.Bahwa KUD Tani Membangun melakukan tindakan yaitu dengan caramemberikan kompensasi rumput kepada peternak sapi;31.Bahwa jumlah uang untuk kompensasi rumput yang diterima peternak sapisebesar Rp. 2500 / hari selama memelihara sapi Brahman Cross;32.Bahwa total uang untuk kompensasi rumput tersebut adalah sebesar Rp.275.355.200,33.Bahwa menurut pedoman tekhnis
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
690 — 436
  • bertentangan dengan ketentuan yang termuat di dalamanggaran Dasar dari YALH OKU Raya maupun ketentuan yangtermuat Pasal 57 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA Nomor 2tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalamundangundang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo SEMA 6 tahun 1994 tentang kuasa khusus Jo Buku Iltentang Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pms
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
165 — 23
  • Pendapat mana dalamSituasi tertentu. memberikan saransaran dengan menyajikan dalambentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi parapengguna jasa; Bahwa Ahli tidak masuk ke Tekhnis, Ahli lebih ke normanya, normaada kode etik yang harus diikuti, dijalankan dengan baik , dan adasistem penilaian Indonesia; Bhawa Penilai adalah orang yang melakukan penilaian atau yangdisebut juru taksir; Bahwa Penilai harus memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihankompetensi dan meningkatkan ketrampilan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
RINALDIATI TANARI, S.Pt
92 — 10
  • Arung Buntu Lipa) karena yang mengetahui dalampembahasan dan tekhnis pelaksanaan kegiatan dengan pihak legislativeialah Sekertaris.Hal 15 dari 108 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mks.1.2.> Bahwa saksi selaku Kepala Badan Ketahan Pangan dan Selaku KPA tidaktahu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitanpada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan KabupatenToraja Utara Tahun Anggaran 2013 bahwa penyuluh dibayarkan olehBendahara Pengeluaran hanya sebesar Rp. 10.000.000
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 26-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.TPK/2015/PT AMB
Tanggal 28 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ROLLY MANAMPIRING, SH
Terbanding/Terdakwa : PAULUS SOUHUWAT, ST. M.Si
67 — 33
  • Tentang keberatan terhadap petikan putusan maupun salinan putusanpengadilan dalam perkara a quo yang sampai saat memori bandingdiserahkan, belum di berikan kepada Penuntut Umum yang dianggapbertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidakberalasan karena masalah tersebut adalah menyangkut masalahadministrasi pengadilan bukan suatu masalah tekhnis peradilan.3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 5 Oktober 2011 — UMAR, ST., MM. Pgl. UMAR
80 — 28
  • Bendahara Pembantu Pengeluaran : saksisendiri, serta dibantu staff administrasi,pembantu pelaksanna dan pengawas kegiatan ;Bahwa proses pencairan dana awalnya pelaksanamengajukan permintaan uang/verskot kegiatan kepadaBendahara Pembantu yang telah disetujui oleh KPA(Kuasa Pengguna Angggaran) dan PPTK(PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dengan dilampiririncian penggunaan dana yang diminta, laluBendahara Pembantu) mengajukan SPP kepada BendaharaPengeluaran untuk diteruskan kepada KasubagKeuangan lalu
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 30 April 2015 — MADE YUDISTIRA HIDAYAT Bin SWARNO HIDAYAT
49 — 12
  • Bantuan untuk kejurnas Marching Band Sanggar Cut Meutia Meuligo ke Surabayasebesar Rp. 800.000.000, ;Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatankegiatan sanggar sudah dilaksanakansebagaimana mestinya, tetapi lebih jelasnya Terdakwa tidak mengetahui dikareHalaman 59 dari 107Putusan No.06/Pid.SusTPK/2015/PNBnanakan yang lebih mengetahui tekhnis dilapangan adalah Ketua Bidang masingmasing Yaitu Sdri. Rijal Nabawi, selaku Koordinator Tari dan Sdri.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 43/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — MELIANUS TEFLOPO
103 — 41
  • Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Bau
Tanggal 28 September 2021 — Pemohon:
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
621 — 547
  • RAUF;2) Bahwa terkait dengan Proses Penanganan Perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia diaturdalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia diatur dalamPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJAO39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata KelolaAdministrasi dan Tekhnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,yang mana sehubungan dengan Proses Penanganan Perkara TindakPidana Khusus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri secara khususdiatur dalam