Dalam pembuatan dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten BengkuluSelatan SEMESTER TA. 2016 tersebut, Terdakwa selaku Kepala DesaPadang Beriang dan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin didugatelah melakukan pemalsuan dokumen dalam pembuatan SuratPertanggungjawaban (SPJ).

kredit harus ada tandatangan yang berwenang,apabila salah satu ada yang belum tandatangan maka pimpinan akan memberikanpersetujuan dengan catatan agar dilengkapi persyaratannya;Bahwa kalau ada permohonan kredit, normanya seluruh dokumen harus dilengkapi sebelumdilakukan akad kredit, namun dalam praktek ditemuai, namun saksi yakin saat akandilakukan pengikatan kredit maka semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap;Bahwa kalau persyaratan tidak lengkap secara prosedur tidak dibenarkan ;Bahwa masalah pemalsuan

dokumen oleh debitur, sepanjang bank tidak mengetahuinyamaka kredit bisa diberikan, namun kalau bank sudah tahu sebelumnya maka tidakdibenarkan dan ahrus ditolak;Bahwa setiap debitur yang mengajukan kredit harus ada permohonan dan lampiranlampiranyang diperlukan;Bahwa apabila formulir permohonan kredit belum lengkap tetapi ada data pendukung bisasaja diproses setelah ada verifikasi;81Bahwa apabila pemilik dana sudah memberikan slip penarikan yang sudah ditandatanganidan memberikan bukub tabungan

tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sesuaidengan perjanjian hibah;Bahwa setelah Ahli mendapat kronologis perkara Terdakwa daripenyidik, maka Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa termasukperbuatan yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukumsebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yangsudah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Halaman 133 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Smr Bahwa perbuatan Terdakwa juga melakukan pemalsuan

dokumen yangsebenarnya tidak ada kegiatan, namun dibuat laporan seolaholah adakegiatan maka perbuatan Terdakwa juga melanggar Pasal 9 UU Nomor31 Tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi usurunsur tindak pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudahdiperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yakni telah memperkaya diri Sendiri, atau oranglain

Akta Pendirian/Anggaran Dasar PenyediaHalaman 102 dari 229 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.Barang/jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan perundangundangan atau pihak lain yang mendapat kuasa /pendelegasianwewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkanAkta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani KontrakPengadaan Barang/Jasa;Bahwa kontrak ditandatangani pihak yang berwenangBahwa apabila kontrak bukan orang yang berhak maka dapatdibatalkan apabila dapat dibuktikan pemalsuan

dokumen tersebut;Bahwa keuntungan dapat disesuaikan dengan ruanglingkuppekerjaan yang dikompetisikan, besar keuntungan tersebut jugamenjadi faktor yang dikompetisikan, adanya harga yang tidakwajar disebabkan karena persaingan tidak sehat atau pengaturanyang disengaja sehingga prinsipprinsip pengadaan tidak dipenuhi,sehingga penyimpangan yang terjadi diartikan bahwa harga yangditawarkan sudah mengandung unsur markup atau melebihi hargapasar setempat;Bahwa dari pihak penyedia telah melakukan pelanggaran

Ditemukan pula dalamunsur ini pemalsuan dokumen, sebagaimana tergambardalam BAP Pada berkas permohonan pembuatan paspor yaituPERDIM 11 atas nama MELINDA SAPAY tertera bahwa paspordiambil oleh MELINDA SAPAY pada tanggal 7 September 2015sedangkan dalam paspor MELINDA SAPAY sesuai cap stempelpaspor milik MELINDA SAPAY keluar dari pintu Imigrasi Bengkalisdan masuk di Imigrasi Malaysia pada tanggal 7 September 2015.Berdasarkan keterangan saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,DJALOE WISANGGENI, HERRY PRANOWO.

tercantum di dalam SPJ sebesarRp1.000.000,00(satu juta rupiah);Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata KabupatenTeluk Wondama pada tahun 2017 adalah Terdakwa FRANS E.MUSMAFA;Bahwa perbuatan penyimpangan ataupun pelanggaran pidanamengenai penggunaan anggaran untuk kegiatan Festival BudayaWondama merupakan suatu pelanggaran pidana dan perbuatan yangmenyimpang dikarenakan tanda tangan Saksi dipalsukan kemudianpenerimaan honor Saksi tidak sesuai kemudian perbuatanmemalsukan tandatangan dan pemalsuan

dokumen sepertimencantumkan nama Saksi dengan penerimaan honor yang padahalsaksi tidak menerimannya sama sekali merupakan perbuatanmelanggar hukum dan menyimpang dari aturan kemudian yang palingbertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan dan pelanggaranpidana tersebut adalah ketua panitia sekda kabupaten teluk wondama,kemudian Terdakwa FRANS E.

Apabila hasil klarifikasi ditemukan adanya penipuandan/atau pemalsuan dokumen maka penyedia digugurkan dan dikenakan sanksidimasukkan dalam daftar hitam dan dicairkan jaminan penawarannya;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan Lampiran Bab II HurufA.1. b. 1). i) diatur tentang masalah Kemampuan Dasar sebagai berikut:a. Peserta pelelangan untuk pengadaan barang yang dicandangkan untuknon usaha kccil harus memiliki KD sekurangkurangnya senilai proyek(HPS).b.

kredit harus ada tandatangan yang berwenang, apabilasalah satu ada yang belum tandatangan maka pimpinan akan memberikan persetujuan dengan catatanagar dilengkapi persyaratannya;Bahwa kalau ada permohonan kredit, normanya seluruh dokumen harus dilengkapi sebelumdilakukan akad kredit, namun dalam praktek ditemuai, namun Ahli yakin saat akan dilakukanpengikatan kredit maka semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap;Bahwa kalau persyaratan tidak lengkap secara prosedur tidak dibenarkan ;Bahwa masalah pemalsuan

dokumen oleh debitur, sepanjang bank tidak mengetahuinya maka kreditbisa diberikan, namun kalau bank sudah tahu sebelumnya maka tidak dibenarkan dan ahrus ditolak;83 Bahwa setiap debitur yang mengajukan kredit harus ada permohonan dan lampiranlampiran yangdiperlukan; Bahwa apabila formulir permohonan kredit belum lengkap tetapi ada data pendukung bisa sajadiproses setelah ada verifikasi; Bahwa apabila pemilik dana sudah memberikan slip penarikan yang sudah ditandatangani danmemberikan buku tabungan

Dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan.Pertimbangan Judex Factie mengenai rekeningrekening PenggugatKonpensi/Tergugat Intervensi diatas tidak ada hubungan nya denganperkara ini karena perkara pidana yang telah dijalani oleh PenggugatIntervensi hanya terkait dengan pemalsuan dokumen danpasalpenggelapan dan penggelapan dalam jabatan yang dituduhan kepadaPenggugat Konpensi/Tergugat Intervensi tidak pernah dibuktikan didalamHalaman 131 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMBi.persidangan

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengajukan pinjaman melaluiTerdakwa, namun semua pengajuan tersebut atas nama orang lain dan pada saat ituditeloon oleh Bu Ayu yang saat ini menjabat sebagai AMBM wilayah KabupatenTegal mengatakan kepada Saksi bahwa untuk angsuran ke Sub Denpom IV/13Tegal Per 30 April 2016 menunggak lagi setelah dilakukan penagihan di kantor SubDenpom IV/13 Tegal baru ketahuan bahwa selama ini juru bayar Serda Sefuloh telahmelakukan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit

Maria Meidina Rizky Prasentari Putri, pernah mengajak makanbersama dengan rekanrekan satu KCP Gatot Subroto Denpasar Balibeberapa kali, dan menurut saksi itu adalah hal yang wajar seorangpimpinan mengajak rekan kerjanya makan bersama.Bahwa selama saksi menjabat sebagai Customer Service (CS) tidakterjadi pemalsuan dokumen.

BPKP akan melakukan audit terhadap penyimpanganpenggunaan dana Pemerintah sepanjang bila ada permintaanaudit, kewenangan BPKP sebatas ada kerugian Negarayang ditimbulkan dan BPKP tidak akan melakukan145pemeriksaan pada pekerjaan lain, selain yangdimintakan untuk diaudit;Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa penyebab terjadinyapenyimpangan pada paketpaket pekerjaan tersebut adalahdisebabkan kelalaian dari pihakpihak yang diduga terlibatdalam melaksanakan kegiatan tersebut, misalnya dalampencairan dana pemalsuan

dokumen, pemalsuan nama dantandatangan adalah termasuk KKN dan namanama orangyang tercantum dalam dokumen tersebut dapat dimintakanpertanggungjawaban, berdasarkan fakta dokumen yang adahanya sebatas hasil akhir dari kerugian Negara;Bahwa sepanjang disampaikan dokumen pekerjaan KonsultanPengawas dan Konsultan Perencana akan diperiksa/diauditserta dapat dimintakan pertanggungjawabnya, tetapi padaproyek ini, audit pekerjaan Konsultan Pengawas danKonsultan Perencana tidak dilakukan dan jika dimintakanakan

Total Indonesie Balikpapan di atas tanah yangbukan merupakan Hak dari TERGUGAT I.Bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung No. 433 PK / Pdt/ 2003 Tanggal 8Desember 2005, belakangan TERGUGAT mengetahui bahwa Pihak yang menjadiPENGGUGAT dalam Perkara No. 433 PK / Pdt/ 2003, yaitu Aji Fatma Tujuhra Sapoetramelakukan Pemalsuan dokumen asal usul kepemilikan terhadap tanah, yangselanjutnya TERGUGAT menindaklanjuti dengan melaporkan Perbuatan Pemalsuantersebut kepada Pihak Kepolisian, dan selanjutnya

BPKP akan melakukan audit terhadap penyimpanganpenggunaan dana Pemerintah sepanjang bila ada permintaan audit,kewenangan BPKP sebatas ada kerugian Negara yang ditimbulkan danBPKP tidak akan melakukan pemeriksaan pada pekerjaan lain, selainyang dimintakan untuk diaudit;Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa penyebab terjadinya penyimpanganpada paketpaket pekerjaan tersebut adalah disebabkan kelalaianadari pihakpihak yang diduga terlibat dalam melaksanakan kegiatantersebut, misalnya dalam pencairan dana pemalsuan

dokumen,pemalsuan nama dan tandatangan adalah termasuk KKN dan namanama orang yang tercantum dalam dokumen tersebut dapatdimintakan pertanggungjawaban, berdasarkan fakta dokumen yangada hanya sebatas hasil akhir dari kerugian Negara;Bahwa sepanjang disampaikan dokumen pekerjaan KonsultanPengawas dan Konsultan Perencana akan diperiksa/diaudit serta daptdimintakan pertanggungjawabnya, tetapi pada proyek ini, auditpekerjaan Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana tidakdilakukan dan jika dimintakan

CITRA MULIA BUDI LUHUR sebenarnya harus digugurkan padasaat itu karena terjadi pemalsuan dokumen yang dimana dokumenyang diajukan oleh PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR menyebutkanperalatan alat berat berada di Kabupaten Kepulauan Sula namunkenyataannya peralatan tersebut berada diluar Kab. Kepulauan Sulaselain itu pada tahapan Evaluasi Harga saya temukan adanya hargatimpang namun saya tidak melaksanakan kewajiban saya selaku Pokjayaitu tidak melakukan klarifikasi kepada pihak PT.

Sub Branch Manager (SBM)KCP Gatot Subroto Denpasar Bali.Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang ataupunbarang dari terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri.Bahwa terdakwa Maria Meidina Rizky Prasentari Putri, pernahmengajak makan bersama dengan rekanrekan satu KCP GatotSubroto Denpasar Bali beberapa kali, dan menurut saksi ituadalah hal yang wajar seorang pimpinan mengajak rekankerjanya makan bersama.Bahwa setahu saksi selama saksi menjabat sebagai CustomerService (CS) tidak terjadi pemalsuan

dokumen.

verifikasi faktual sebagaimana ditentukandalam Peraturan Perundangundangan;23) Kota Surakarta;Kepengurusan TMS karena domisili kantor tetap Pemohon ditingkat Kota Surakarta tidak diketahui keberadaannya, bahkandapat dikatakan tidak ada dan Kepengurusan partai politikPemohon yang tidak menghadirkan anggota sebagaimanaketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018.Faktanya surat keterangan domisili kantor tetap telah dibantaholeh Kepala Kelurahan Joyotakan, sehingga terindikasi telahterjadi pemalsuan

dokumen;24) Kota Salatiga;Halaman 79 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKTa.

Ditemukan puladalam unsur ini pemalsuan dokumen, sebagaimana tergambardalam BAP Pada berkas permohonan pembuatan paspor yaituPERDIM 11. atas nama Melinda Sapay tertera bahwa paspordiambil oleh Melinda Sapay pada tanggal 7 September 2015sedangkan dalam paspor Melinda Sapay sesuai cap stempelpaspor milik Melinda Sapay keluar dari pintu Imigrasi Bengkalisdan masuk di Imigrasi Malaysia pada tanggal 7 September 2015.Berdasarkan keterangan saksi Nanang Saiful Isra Rusli, DjaloeWisanggeni, Herry Pranowo

alasanmenyalahkan Pemohon Kasasi bersamasama menguntungkan 24 MitraKerja adalah perbuatan melawan hokum atau penyalahgunaanwewenang;5) Bahwa oleh karena dalam surat dakwaan dinyatakan sebabhilangnya beras Bulog sebanyak 1.504.716.07 kg Netto senilaiRp12.109.488.469,38,00 karena adanya pengeluaran beras tanpaadanya DO dan adanya pemasukan barang tanpa pisik barang(pengadaan fiktif) (Mohon periksa Bukti JPU, dimaksud dalamPetitum angka 8 point 26, 27, 41 dan 42/Bukti Pemohon Kasasi T43dan T45), adalah pemalsuan

dokumen, yaitu berupa RekapPenerimaan Barang (GD1M) dan Laporan Hasil PemeriksaanKualitas (LHPK), yang semuanya dibuat oleh KADIONO selakuKepala Gudang dan SUNARSO, yang dipergunakan oleh ke24orang Mitra Kerja Pengadaan, untuk mengajukan permohonanpembayaran ke Kantor Subdivre, untuk diterbitkan Surat PerintahPembayaran (SPP), yang ditetapkan dalam SOP syaratnya adalahmelampirkan dokumen GD1M dan LHPK.

Surat Penyerahan Lahan;Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemilik Lahan yang disaksikan olehketua RT dan Lurah;Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyetujul membuat PengajuanPencairan Dana untuk pembayaran yang dibuat tanggal 10 Oktober 2012 namunatas permintaan bagian keuangan maka Surat Pengajuan Pencairan Dana dibuatseolaholah tanggal 9 OKtober 2012 sehingga terjadi pemalsuan dokumen;Menimbang, bahwa Walikota Bontang telah menerbitkan Surat KeputusanWalikota Bontang Nomor 160 Tahun 2012 tentang