Ditemukan 2697 data
69 — 23
SD danSMA seProvinsi NTT sesuai SPK NomorKW.20.4/4/PP.00.11/1847, 1848/2010 tanggal 28 April 2010, BASTNomor KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tanggal 7 Mei 2010, padaPutusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG.
108 — 23
Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan semua nilai uang Penggugatselama di lakukan pendebitan oleh Tergugat sebagaimana tergambar didalamRekening Koran Penggugat.Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut majelis akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi menurut pasal 53Rv (Sto.1847 nomor 52 jo Stb.1849 no.63) yang berarti putusan sementara ataumengenai penetapan sementara dari hakim selama memeriksa pokok perkarasehingga secara normatif dan praktik
41 — 20
Oleh karena itu mohon kepadaMajelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan paraTergugat dan Tergugat V telah melakukan perbuatanmelanggar hukum oleh karena Akta No.54 yang dibuatnyaadalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;e CV.Alghozan didirikan oleh para Persero sesuai denganHukum yang berlaku CV (Commanditaire Vennootschap)atau persekutuan Komanditer diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek VanKoophandel Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 No.3)pasal 19 KUHD menjelaskan
Pembanding/Penggugat III : MASITOH binti H. ABDUL AKBAR
Terbanding/Tergugat : CAMAT CILAMAYA WETAN
Turut Terbanding/Penggugat I : H.ZAENUDDIN Bin H. ABDUL AKBAR
144 — 42
Masuknya pihak ketiga dalamproses perkara dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) stb 1941Nomor 44 atau Rbg stb 1927 Nomor 227 tidak mengatur gugatan intervensi,namun dalam praktek beracara sering muncul gugatan intervensi, makaketentuannya berpedoman kepada ketentuan Reglement op de RechtvorderingPutusan Nomor 64/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 56 dari 63(Rv) Stb.1847 Nomor 52 jo stb.1849 Nomor 63, yakni pada ketentuan pasal279 Rv dan pasal 280 Rv, pasalpasal tersebut menyatakan :Pasal 279 Rv :
159 — 62
Pasal 132 dari Reglement op de Rechvordering (Rv) dalamstaatblad 1847 No.52, mengatur ketentuan sebagai berikut :dalam hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya,maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentangketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakandirinya tidak berwenang.c.
63 — 44
Ariani Syam telahdipanggil secara sah dan patut menurut undangundang oleh Oditur Militer namun sampai saatpersidangan tidak dapat dihadirkan karena Saksi5 dalam keadaan sakit berdasarkan suratjawaban panggilan dari Puskop Kartika Iskandar Muda Nomor B/165/IX/2015 tanggal 25September 2015 dan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Teungku Fakinah Nomor 1847/RSTF/IX/2015 tanggal 25 September 2015, demikian juga dengan Saksi6 baru sembuh darisakit dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan
62 — 32
perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkatbanding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam: UndangUndang No. 10 Tahun 1998,Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007, UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 49 Tahun 2009, KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), UndangUndang No. 20 Tahun 1947, Reglemen Indonesia yang Dibarui (Het HerzieneIndonesich Reglemen/HIR Stb. 1941 No. 44, Reglemen Acara Perdata (Reglemen OpDe Rechts vordering/RV Stb.1847
D I A H, S H
Terdakwa:
Feri Fernandes Bin Ibrahim
14 — 5
DjismanSamson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasalpasal KitabUndang Undang Hukum Pidana dan Putusanputusan Mahkamah Agung,Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976,Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Surat, petunjukdan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari2019 sekira 10.00 wib di Jalan lintas timur KM 121 Depan Polsek MerlungKec.Merlung Kab.
79 — 52
merasakan sakit perutatau mules dan sempat masuk kedalam toilet pesawat sebanyak 1 (satu)kali, kKemudian setelah pesawat mendarat di Bandara Raden Intan IlSaksi langsung menuju toilet sedangkan Saksi1 menunggu didepanpintu toilet setelah keluar dari toilet Saksi memberitahu kepada Saksi1perut Saksi semakin sakit, Kemudian Saksi masuk lagi kedalam toilet danpada saat berada didalam toilet dengan posisi jongkok saat membukacelana lalu dari lubang vagina Saksi mengeluarkan bayi berjenis kelaminperempuan.1847
Terbanding/Tergugat I : ASWIN ADITYA
Terbanding/Tergugat II : SABRENA NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BUMI BERKAT MANDIRI
256 — 130
Para Tergugat mengesampingkan hak istimewa dan pembelaan yangdiatur dalam peraturan perundangundangan dan khususnyamengesampingkan ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1842,dan 1847 sampai dengan 1850 KUH Perdata sebagaimana diatur dalamPasal 1.1 Jaminan Perseorangan;g.
71 — 30
No. 1847 K/Pdt/2006 yang pada pokoknya menyatakan pembelidalam perkara ini dikategorikan beritikad buruk, karena mengetahui obyeksengketa sedang dan telah dikuasai oleh Penjual yang tidak memiliki alas hakyang sah, tetapi tetap meneruskan transaksi dan jual beli tidak melalui PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT);Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan jualbeli atasobyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Hj.
93 — 25
PST sejak tanggal 29 Juni 2013 sampaidengan tanggal 27 Agustus 2013 ;10.Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta tanggal 19 Agustus 2013 No. 1847/PEN.PID/2013/PT.
PT. Dua Cahaya Anugrah
Tergugat:
Made Sumartana, dkk
531 — 882
harus dilakukan secara sistematis yakni berkaitandengan ketentuan lain dalam teks undangundang yang sama atau undangundang lain yang bersangkutan atau ada kaitan dengan ketentuan yangsedang ditafsir.Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat melakukan interpretasi secarasistematis dengan menggunakan ketentuan pada:= Pasal 164 ayat (3) dan pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan,= Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUUIX/2011,=" Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Staatsblad 1847
15Desember 2020 Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi kembali beroperasidan tetap mempekerjakan sisa karyawan yang ada sebanyak + 300 orang),dimana hal tersebut bertentangan dengan : Pasal 164 ayat (3) dan pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 13 tahun 2003tentang ketenagakerjaan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUUIX/2011, yang prinsipnyakata tutup dalam Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan adalah sebagai tutup Permanen;=" Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Staatsblad 1847
93 — 17
Hak untuk meminta kepada yang menghutangkan supaya membagihutang tersebutf Hakhak yang dapat membebaskan kewajiban penjamin/penanggungseperti tersebut dalam ketentuan pasal 1430, 1831, 1832, 1837,1843, 1847, 1848, dan pasal 1849 Kitab UndangUndang HukumPerdata.4.
174 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangditerbitkan PT Citra Aditya tahun 1993 menjelaskan bahwa arti dari asasnon retroaktif adalah bahwa undangundang hanya bolehdipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undangundangtersebut dan terjadi setelah undangundang itu dinyatakan berlaku;Prinsip asas nonretroaktif ini telah berlaku secara universal terhadapperaturan perundangundangan yang juga telah diakui dalam sistem hukumIndonesia yang tercantum dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voorIndonesie, yang disingkat AB (Staatblad 1847
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 berbunyi :Perjan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diaturmenurut ketentuanketentuan yang termaktub dalam /IndonesischeBedrijvenment (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telahbeberapa kali diubah dan ditambah);Perum adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diaturmenurut ketentuanketentuan yang termaktub dalam UndangUndang Nomor 19 Prp Tahun 1960;Persero adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatasseperti diatur menurut ketentuanketentuan Kitab UndangundangHukum Dagang (Stbl. 1847
PT. INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk
Termohon:
1.PT. BATU ANUGRAH MINERAL RESOURCES
2.PT. PRIMA MULTI ARTHA
502 — 380
TERMOHON PKPU II menyatakan dengan tegas telah mengikatkan diriselaku Penjamin (CORPORATE GUARANTEE) atas pelunasan seluruhKewajiban/Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU, denganmelepaskan HakHak Istimewanya sebagai Penjamin;Pasal 6 AATA BORGTOCHT, menyatakan :Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan LEASING setiap dansemua hak dan hakhak istimewa yang dimiliki oleh Penjamin khususnyaPENJAMIN melepaskan ketentuanketentuan yang termaktub dalam PasalPasal 1430, 1831, 1837, 1838, 1843 dan 1847
98 — 52
/Burgerlijke Wetboek S. 1847 23), Pasal 157dan pasalpasal lainnya dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg.
91 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai kejanggalan peralihan/penghibahan dariPT Shell Indonesia kepada Saudara Atin Susanto (Almarhum) yangkemudian dilanjutkan oleh Nyonya Yuliana, dalam hal kedudukan//egalstanding Pimpinan PT Shell Indonesia mengalinkan aktiva berupatanah dengan surat hibah kepada Atin Susanto tanpa ada persetujuandari Komisaris maupun Direksi sesuai dengan anggaran dasarperseroan sebagaimana diatur dalam Buku kesatu Titel Ketiga BagianKetiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Wvk (Wetbook VanKoophandel, Staatblad 1847
146 — 38
Photo copy Kutipan Surat Register Tanah Dati Keluarga ASSEL tanggal 6Maret 1918, berdasarkan Bilangan dari Dussong Dati dan Dussong Pusakadidalam Negeri Hitumessing tanggal 16 April 1847, Surat bukti mana sesuaidengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberitanda: Bukti T.l.Il;2. Photo copy Peta Dati Samalsela, Surat bukti tersebut tidak ada aslinya dandiberi meterai cukup yang diberitanda : Bukti T.L.Il 2 ;3.