Ditemukan 4103 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ipul isak ispi ijek ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin “ melakukan usaha penambangan tanpa iup (izin usaha pertambangan) Ipr (izin pertambangan rakyat) Atau iupk (izin usaha pertambangan khusus) ” 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk 35/pid/2012/pt.malut Abdul kahfi sabualamo alias kahfi Dkk. Secara bersama – sama merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk Pn.lbh
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
PT. TUBINDO ENERGI DIWAKILI OLEH GUSTI SYAIFUDDIN SH
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
579 — 333
  • Tubindo Energi, bertentangan denganPasal 110 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara:Pasal 110;1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadapketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 45, 47, 52, 55,56, 58, 63, 64, 66, 68, 73 74, 75, 76, 81, 82, 91, 94, 95, 96, 102,103, 104, dan Pasal 109 dalam peraturan daerah ini dikenai sanksiadministratif;2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
    tiga puluh) bulan, sangat sumir jikaPenggugat tidak mengetahui jika Penggugat menyatakan barumengetahui objek sengketa pada 25 November 2019 (vide surat gugatanhalaman 5, bagian C angka 1), maka patut diduga Penggugat telahmelakukan tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izinsebagaimana yang diatur Pasal 158 UndangUndang RI Nomor 4 Tahun2009 Tentang Pertambangan; Setiap orang yang melakukan usahaHalaman 32 dari 83 halaman /Putusan No.11/G/2020/PTUN.PLGpenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
Pengadilan PN PRAYA Pidana Khusus
Register : 26-07-2023 — Putus : 14-09-2023 — Upload : 19-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya
Tanggal 14 September 2023 — Penuntut Umum:
1.MAHESTI CAHYA ALIM, S.H.
2.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
3.HENDRO SAYAKTI IHSAN BAYUWAJI, S.H.
4.M IKHWANUL FIATURRAHMAN SH MH
Terdakwa:
KARMANJAYA
54 — 36
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Karmanjaya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempunyai IUP Atau IUPK
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 10-07-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 89/PID/2014/PTSMDA
Tanggal 8 September 2014 — Pembanding/Terdakwa : HADIAN NOOR Bin NASRUL
Terbanding/Jaksa Penuntut : RUDI ISKONJAYA, SH
82 — 54
  • KIDECOJAYA AGUNG Km.11 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paseratau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriTanah Grogot,merintangi atau) menggangu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPC yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaiamana dimaksud dalam pasal136 ayat (2) (Penyelesaian hak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuaidengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK),yang dilakukan para terdakwa diantaranya
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1347/Pid.B/LH/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
MARANITA, SH
Terdakwa:
JALILI bin HUSEIN alm
141 — 6
    1. Menyatakan terdakwa Jalili bin Husein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan pengangkutan batubara bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau dokumen penjualan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Rkb
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.RISKI HARUNA, S.H.
2.ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
DARYAT Als KOJAY Bin SUKRA
223 — 27

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa DARYAT alias KOJAY bin SUKRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-05-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN MARTAPURA Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.IRA DWI PURBASARI, S.H., M.H.
2.HERMAN INDRA SAKTI, S.Kom, S.H., M.H.
3.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
4.ALKE MARIO, S.H.
5.KRISHNA GUMELAR, S.H.
6.BIMA SYAPUTRA MARSANA, S.H.
Terdakwa:
SAMSIR bin DAMAN
111 — 82
    1. Menyatakan Terdakwa Samsir Bin (Alm) Daman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 21-12-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi
Tanggal 13 Februari 2018 — Penuntut Umum:
FITRIA TAMBUNAN, SH.,MH.
Terdakwa:
1.WALUYO BIN WIROREJO
2.ADE RAHMAT HIDAYAT BIN ASIM
3.NANA SUPRIATNA BIN JAENUDIN
4.NAMAN BIN AMIR
73 — 24
  • NAMAN Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 12Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pintu Level 600 Areal PTAntam.Tok UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung KabupatenBogor, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, setiap orang yang melakukanusaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalampasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Pertambangan
Register : 05-09-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN UNAAHA Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh
Tanggal 23 Nopember 2017 — - Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman - Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam
696 — 360
  • dengan Terdakwa Il Abdul Hakim Alias Andi Uci Bin Andi Salam,pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 13.45 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di DesaMarombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Unaaha, telah melakukan usaha penambangan tanpa lzin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan rakyat (IPR), atau lzin UsahaPertambangan Khusus (IUPK
    Unsur Bersamasama Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP) atau lzin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap Orang ;Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN UnhMenimbang, bahwa Setiap Orang adalah siapa saja baik orang maupunbadan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban dan mampu bertanggung jawab
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 21-11-2018 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Pbl
Tanggal 10 Juni 2019 — Penggugat:
HARTONO
Tergugat:
1.SUNANIK ISPAHANI
2.NADIA KHOIRUNISA
3.M. IQBAL
4.M. AKBAR
5.ZAENAL ABIDIN
6.EKO PRASETYO
7.SAYADI
161 — 36
  • 15.01/VIII/2016 dan IUP Operasi Produksitelah di cabut dan berubah dari Pemegang ljinnya Lama atas nama MAIMUNmenjadi Pemegang jin Baru atas nama SUHANIK ISPAHANI (Tergugat 1)sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur NomorP2T/138/15.02/X1I/2018 tentang Perubahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi atas nama SUNANIK ISPAHANI;b) Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Pasal 93 ayat (1) menyatakan : Pemegang IUP danIUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK
    dari Pemegang ljinnya Lama atas nama MAIMUNmenjadi Pemegang jin Baru atas nama SUHANIK ISPAHANI (Tergugat 1)sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur NomorP2T/138/15.02/X1I/2018 tentang Perubahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi atas nama SUNANIK ISPAHANI;Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Pblb) Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Pasal 93 ayat (1) menyatakan : Pemegang IUP danIUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 25-08-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 514/Pid.Sus-LH/2016/PN Kis
Tanggal 16 Nopember 2016 — SISWONO Alias H. SISWONO
87 — 9
  • SISWONO pada hari Rabutanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaktidaknya padawaktu di bulan Januari tahun 2015, bertempat di Dusun Ill Pengajian DesaTinggi Raja Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan usaha penambangan tanpaIUP, IPR atau IUPK, perouatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2015 Tim Subdit 4 DitreskrimsusPolda
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klk
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
1.DIGUL Bin INAU
2.NUR KHAMDANI BIN KASMIN
34 — 21
  • NUR KHAMDANI BIN KASMINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut sertamelakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKsebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama6 (enam) bulandan denda masing-masing sejumlahRp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah)dengan ketentuan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 03-11-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 36/P/PF/2016/PTUN.PLK
Tanggal 14 Nopember 2016 — -PT. PADA IDI Melawan -KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
162 — 324
  • Pada IDI pada bagian memutuskan babkedua disebutkan Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukankegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan danpemurnian dalam WIUP sebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; wn Menimbang, bahwa dalam permohonan rekomendasi yang disampaikan kepadaTermohon, telah dilampirkan pula kelengkapan dokumen diantaranya : salinan SK IUPOP/ IUPK OP/IUP OPK/ IPR/ PKP2B/kk
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 15-11-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1894/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
ESTI ALDA PUTRI, SH
Terdakwa:
FERYANDI Alias BULE Bin Alm H. HASANUL JAUHARI
70 — 9
  • HASANUL JAUHARI tersebut di telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha Pertambangan Tanpa di lengkapi IUP, IPR dan IUPK sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 11-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-11-2022
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tjs
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
MUH FAIZAL AL FITRAH KUSNEDY SH
Terdakwa:
1.NUR ASRI Bin LANCIN
2.PANDI ASHARI Bin ARI
57 — 21
    1. Menyatakan Terdakwa I NUR ASRI BIN LANCIN dan Terdakwa II PANDI ASHARI BIN ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pengolahan dan Permurnian Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NUR ASRI BIN LANCIN
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 08-12-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 2-P-FP-2016-PTUN-PDG
Tanggal 11 Januari 2017 — ERA PURNAMA SARI, S.H LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
200 — 159
  • Hal ini jelas melanggar Pasal158 UndangUndang No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang menyatakan setiap orang yangmelakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPL, IUPK dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda palingbanyak 10 milyar;PT. Geominex Sapek diduga melakukan aktivitas penambanganillegal pada tahun 19972006 padahal izin eksploitasiPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 14 September 2016 — ABDULLAH alias ABDAL
428 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IUPK (Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan) adalah ijin usaha yangdiberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan tauhutan produksi;2. IUPUJL (Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) adalah ijin usaha yangdiberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung danatau hutan produksi;3.
Pengadilan PN SINTANG Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SINTANG Nomor 110/Pid.B/LH/2021/PN Stg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SAMUEL F. HUTAHAYAN, S.H.
Terdakwa:
OLENSIUS Anak Dari MAMBANG
98 — 15
  • danPemberantasan Perusakan Hutan pemanfaatan hasil hutan kayuadalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutanberupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dantidak mengurangi fungsi pokoknya;Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan sertaPemanfaatan Hutan, setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertaidengan perizinan antara lain : IUPK
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 06-04-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 26-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 31/PID/2016/PT KPG
Tanggal 25 Mei 2016 — - Drs.JONATHAN NUBATONIS Alias JONATHAN - NONI BANUNAEK, ST.MT Alias NONI
74 — 25
  • Meneliti secara cermat proses penghentian kegiatan PT.SMRdan transaksi jual beli perusahaan tambang karena melanggarPasal 93 ayat 1 Undang Undang No.4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan batubara, yang berbunyi Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan kepemilikanIUP dan IUPKnya kepada pihak lain..
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus
Register : 09-08-2023 — Putus : 05-09-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 461/Pid.B/LH/2023/PN Mre
Tanggal 5 September 2023 — Penuntut Umum:
SRIYANI, S.H
Terdakwa:
HENDRA SYAHPUTRA BIN PAKARUDIN
54 — 0
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Bin Pakarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 19-04-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN MARTAPURA Nomor 81/Pid.Sus/LH/2024/PN Mtp
Tanggal 19 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.KRISHNA GUMELAR, S.H.
2.BIMA SYAHPUTRA MARSANA, S.H.
Terdakwa:
SAID IBRAHIM alias HABIB AHIM bin SAID ABDUL KADIR
52 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Said Ibrahim alias Habib Ahim bin Said Abdul Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;